Pengawasan dan Pengendalian Indikator Outcome Implementasi

Download Report

Transcript Pengawasan dan Pengendalian Indikator Outcome Implementasi

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
Oleh :
Inspektur I ITJEN KKP
Disampaikan pada acara Bimbingan Teknis
Penyusunan RZWP3K
Tanggal 22-24 September di Yogyakarta
Pengendalian, Resiko, dan Pengawasan
Pengendalian
LUBANG
mengingatkan
Melihat
INDIKATOR
KINERJA
Ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan
kegiatan yang telah direncanakan
INDIKATOR
OUT COME
Out come adalah
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
Indikator Out come merupakan
Indikator Kinerja Program
Lanjutan …
Indikator Kinerja Program adalah
ukuran atas hasil (out come) dari suatu program yang
merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu
kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah
yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD
Sesuai PERMENPAN dan RB No. 20 Tahun 2013 ttg
perubahan Lampiran PERMENPAN dan RB Nomor 25
Tahun 2012 ttg Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP
indikator kinerja out come harus memenuhi kriteria :
1. Spesific : tidak multitafsir
2. Measurable : dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan
atau parameternya
Lanjutan …
3. Achievable : dapat dicapai, relevan dengan tugas
fungsinya (domainnya) & dalam kendali (controllable)
4. Relevance : terkait langsung dgn apa yang akan diukur
5. Time Bound : Mengacu atau menggambarkan kurun
waktu tertentu
Catatan : Indikator harus cukup jumlahnya untuk
pencapaian tujuan
Lanjutan …
Setiap indikator kinerja harus memiliki target yang
“baik” :
1. Selaras dengan RPJMN/Renstra
2. Mengacu pada indikator yang “SMART”
3. Berdasarkan basis data yang memadai
4. Berdasarkan argumen yang logis
DEFINISI
RZ-WP3K
RZ-WP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil) adalah rencana yang
menentukan arah penggunaan sumber daya
tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan
penetapan struktur dan pola ruang pada
kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin
INTI RZ-WP3K
RZ-WP3K merupakan aturan
pemanfaatan ruang dan sumberdaya
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
Lanjutan …
Pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil meliputi :
1. Pemanfaatan sumberdaya u/ kegiatan produksi garam,
biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan
air laut sebagai energi, wisata bahari. Pemasangan
pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan
benda muatan kapal tenggelam  Izin Lokasi dan
Izin Pengelolaan
2. Pemanfaatan u/ konservasi
3. Pemanfaatan u/ rehabilitasi
4. Pemanfaatan u/ reklamasi
Lanjutan …
Khusus pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan
disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan :
1. Konservasi;
2. Pendidikan dan Pelatihan;
3. Penelitian dan Pengembangan;
4. Budidaya laut;
5. Pariwisata;
6. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan
secara lestari ;
7. Pertanian organik;
8. Peternakan; dan/atau
9. Pertahanan dan keamanan negara;
INDIKATOR OUTCOME
IMPLEMENTASI
RZ-WP3K
Masukan untuk penetapan indikator out come
Implementasi RZ-WP3K :
1. Memenuhi kriteria indikator kinerja
2. Memiliki target yang rasional (misalnya
diselesaikan dalam 2 tahun, berlaku 20 tahun
ditinjau setiap 5 tahun)
3. Memenuhi 3 prinsip pengelolaan pesisir
Pemersatu Antara Lautan dan
Daratan adalah Pesisir
3 Prinsip Pengelolaan Pesisir :
1. Keterpaduan antar ekosistem daratan dan
laut.
2. Keterpaduan antar sektor dan atau
stakeholder.
3. Keterpaduan antar level Pemerintah di
Pusat dan Daerah.
Lanjutan …
Risiko dalam Penetapan indikator out come implementasi
RZWP3K :
1. Memberikan kepastian hukum peruntukan ruang dan
pemanfaatan sumberdaya;
2. Terkelolanya daya dukung lingkungan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
3. Peningkatan hal positif, seperti;
a. Kegiatan ekonomi/investasi bidang KP;
b. Penyerapan tenaga kerja lokal ;
c. Pendapatan masyarakat sekitar P3K; dan
d. Indeks Pembangunan Manusia sekitar P3K.
4. Penurunan hal negatif,
a. Conflict of Interest;
b. Kerusakan/pencemaran
RTRW
RZWP3K
Kedudukan RZWP3K terhadap RTRW
Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2007 :
RZWP3K diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan RTRW pemerintah
Provinsi atau pemerintah Kab./Kota.
Penjelasan Pasal 9 :
RZWP3K Provinsi dan Kab./Kota merupakan bagian dan
Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kab./Kota sesuai
dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) UU nomor 26 Tahun
2007 tentang penataan ruang.
KESIMPULAN
1. Indikator output RZ-WP3K adalah Perda tentang
pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil untuk dipedomani dalam penyusunan RPWP3K
dan RAWP3K;
2. Penetapan indikator outcome implementasi RZ-WP3K
harus berdasar kriteria SMART dan memiliki target yang
rasional dan memenuhi 3 prinsip pengelolaan pesisir;
3. Indikator outcome harus mencerminkan kepastian hukum,
pemanfaatan SDA yang lestari berkelanjutan, mendukung
iklim usaha, dan peningkatan IPM masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil.
Oleh sebab itu RZ-WP3K harus akuntabel, dipahami
(konsultasi publik dan Sosialisasi, Bimtek) dan
bermanfaat bagi masyarakat.
TERIMA KASIH