Transcript Document 7307449

Indonesia
Dalam
Angka
& Sejarah
Penerapan
Syariah di
Indonesia
Indonesia
negeri kaya
Potensi kandungan ikannya mencapai
6,2 juta ton pertahun; setara dengan
Rp 74 triliun pertahun
Cadangan minyak negeri ini ditaksir masih 9.7
miliar barel. Dengan produksi 1.2 juta barel perhari
seperti sekarang, cadangan itu baru akan habis 22
tahun lagi (Petroleum Report Indonesia 2002-2003,
US Embassy Jakarta)
Menurut World Bank (1994), Indonesia memiliki
kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di AsiaPasifik, yaitu kurang lebih 115 juta hektar
Indonesian Biodiversity

Luas Indonesia hampir 1.3 persen dari wilayah bumi. Jumlah
pulaunya tidak kurang dari 17.000 buah. Areal hutannya termasuk
yang paling luas di dunia; sebagian besar adalah hutan hujan tropis
yang kaya dengan aneka flora dan fauna. Menurut World Bank
(1994), Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang
terbesar di Asia-Pasifik, yaitu kurang lebih 115 juta hektar. Hutan
Indonesia termasuk yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di
dunia. Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya akan
spesies palm (447 spesies, 225 di antaranya tidak terdapat di bagian
dunia yang lain), lebih dari 400 spesies dipterocarp (jenis kayu
komersial yang paling berharga di Asia Tenggara), dan diperkirakan
mengandung 25,000 species tumbuhan berbunga. Indonesia juga
sangat kaya akan kehidupan liar: terkaya di dunia untuk mamalia
(515 spesies, 36% di antaranya endemik), terkaya akan kupu-kupu
swalowtail (121 spesies, 44% di antaranya endemik), ketiga terkaya
di dunia akan reptil (ada lebih dari 600 spesies), keempat terkaya
akan burung (1519 spesies, 28% di antaranya endemik) kelima untuk
amphibi (270 species), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.
Bidang Ekonomi
Laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan, lebih
dari 100 juta penduduk negeri ini berada di bawah
garis kemiskinan
 Laporan Bappenas tahun 2006 menyebutkan, beban
utang negeri Indonesia adalah US$ 130 miliar;
hampir sekitar Rp 1.300 triliun; setengahnya adalah
utang luar negeri
 Dalam masalah pengangguran, misalnya, menurut
data BPS, saat ini di Indonesia angka
pengangguran naik menjadi 11.6 juta (per Oktober
2005) dari sebelumnya 10,9 juta orang
 Sebagian besar penduduk negeri ini ternyata tidak
memiliki rumah. Yang memiliki rumah hanya 32,3%.
Ini berarti, 68,7%-nya tidak memiliki rumah

Pergaulan





Tahun 2005, kejahatan yang terjadi sekitar 209.673 kasus, dan
tahun sebelumnya 196.931 kasus. (www.tempointeraktif.com)
Di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 5 sampai 6
perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994)
Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyebutkan,
Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi
surga bagi pornografi. (Republika, 17/07/2003)
Menurut hasil pertemuan pakar kesehatan reproduksi tahun
2001, terdapat 3,5 juta kehamilan yang tidak diinginkan baik
pasangan yang sudah menikah maupun belum. Dari jumlah itu,
60% digugurkan. (Pikiran Rakyat, 19/4/05)
Hingga akhir September 2005, negeri yang berpenduduk 220
juta jiwa ini sudah memiliki 8.251 kasus HIV/AIDS, terdiri dari
4.065 kasus HIV dan 4.186 kasus AIDS. (Cybermed.cbn.com,
4/12/2005)
Pendidikan
Akibat krisis ekonomi, sekitar 4.5 juta anak
Indonesia harus putus sekolah
 Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium (Februari 2004)
menempatkan kualitas sumberdaya manusia
Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177
negara
 Alokasi belanja negara untuk pendidikan hanya
berkisar dari 4-9% dari penerimaan dalam negeri
 Hasil survei di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
menunjukkan bahwa sekitar 92% anak usia di
bawah 18 tahun menjadi pengguna narkoba.
Bahkan mereka terlibat dalam pengedaran narkoba.
(Media Indonesia, 23 Juni 2006)

Lingkungan Hidup
Dengan pengelolaan hutan model HPH
selama puluhan tahun, dalam kurun waktu
50 tahun, hutan alam Indonesia
mengalami penurunan luas sebesar 64
juta hektar (55%), dari total 115 juta hektar
 Mulai PT Freeport (1967–sekarang),
limbah tailing Freeport dari 7.275 ton/hari
pada tahun 1973, saat ini meningkat
menjadi 223.100 ton/hari dan mengubah
35.000 ha hutan menjadi hamparan
‘padang pasir’ tailing

Pemerintahan



Menurut survei yang dilakukan oleh organisasi ratting
Political and Economic Risk (PERC) Hongkong, pada
tahun 2002 Indonesia menduduki peringkat 1 dalam hal
korupsi di Asia dengan nilai 9.92; disusul India (9.17),
Vietnam (8.25) Filipina (8.00), RRC (7.00), Taiwan (5.83),
Korsel (5.75), Malaysia (5.71), Hongkong (3.33), Jepang
(3.25), dan Singapura (0.90)
Lembaga independen TII yang dikomandani Todung
Mulya Lubis juga mempublikasikan lapaorannya yang
menyebutkan bahwa Indonesia adalah negera terkorup di
dunia. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa
lembaga paling korup di Indonesia adalah Parlemen/DPR,
disusul dengan Lembaga Peradilan (ANTV, 10/12/2006)
Sementara itu, dalam catatan Indonesia Corruption
Watch (ICW), selama kurun waktu 1999 hingga 2006,
terdapat 133 hakim di berbagai daerah yang telah
membebaskan 142 pelaku korupsi
Hukum & Perundang-undangan



Sistem Hukum dan Perundang-undangan kita juga
semakin tidak karuan, terutama lagi-lagi karena banyak
diintervensi asing
Di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 5 sampai 6
perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994) Hasilnya,
lahirlah UU Migas, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan
oleh MK), UU Sumber Daya Air (SDA), dan UU Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang sarat dengan
kepentingan asing
Campur tangan asing dalam UU juga bahkan telah
menyentuh aspek moral. Sebagaimana diberitakan,
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang AntiPornografi dan Pornoaksi (RUU APP),
Balkan Kaplale, pernah didatangi pihak yang
mengatasnamakan perwakilan Uni Eropa dan Amerika
Serikat (AS). Orang-orang asing tersebut
mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU
(Republika, 18/2/2006)
Problem kemiskinan.
Saat ini Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara miskin di dunia.
Pendapatan perkapitanya hanya sedikit lebih tinggi dari Zimbabwe, negara
miskin di Afrika. Laporan Bank Dunia terbaru menyebutkan, lebih dari 100
juta penduduk negeri ini berada di bawah garis kemiskinan. Ingat, fakta
nyata ini bukan terjadi di sebuah negeri yang tandus, gersang dan miskin
sumberdaya alamnya; tetapi di negeri yang subur dengan kekayaan alam
yang melimpah-ruah.
 Bagaimana mungkin di Papua yang sangat kaya dengan sumberdaya alam,
misalnya, mayoritas penduduknya miskin, bahkan dengan jumlah yang paling
besar dibandingkan dengan provinsi lain di negeri ini? Bagaimana bisa di
wilayah dengan cadangan emas terbesar di dunia ini banyak penduduknya
mengalami busung lapar? PT Freeport saja, yang menambang emas dan
tembaga di Papua, mampu meraup total pendapatan US$ 2.3 miliar pada
tahun 2004. Dengan asumsi kurs US$1=Rp 9000,-, jumlah itu setara dengan
Rp 20,7 triliun. Hanya setahun berikutnya (2005), pendapatan ini meningkat
hampir dua kali lipat menjadi US$ 4.2 miliar (Rp 37.8 triliun).
 Papua tidak sendiri. Di Riau, menurut Harian Kompas (24/4/2005), Balitbang
provinsi itu pada tahun 2004 mencatat, 22.19 persen penduduknya
tergolong miskin. Padahal Pemerintah Pusat memperoleh Rp 68 triliun dari
hasil minyak dan gas dari provinsi kaya itu.

Problem pengangguran.

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan,
puluhan juta orang kini kehilangan pekerjaan.
Angka pengangguran meningkat; dari tahun 1994
berjumlah 3.738.000 orang menjadi 9.531.000
orang pada tahun 2003 (Asian Development
Bank-Key Indicators 2004-www.adb.org/statistics).
Dalam masalah pengangguran, misalnya, menurut
data BPS, saat ini di Indonesia angka pengangguran
naik menjadi 11.6 juta (per Oktober 2005) dari
sebelumnya 10,9 juta orang. Adapun yang setengah
menganggur, menurut Mentransker, adalah sekitar
40,3 juta orang. Jumlah tersebut dipastikan naik
lagi setelah kebijakan Pemerintah menaikkan BBM
bulan Oktober tahun 2005 lalu.
Problem gizi buruk dan kelaparan.

Akibat krisis pula, jutaan orang mengalami malnutrisi.
Menurut hasil Susenas 2003, sekitar 27.3% balita Indonesia
kekurangan gizi. Artinya, dari jumlah 18 juta balita pada tahun
2003, 4.9 juta mengalami masalah gizi buruk. Tahun 2005,
sesuai proyeksi/prakiraan penduduk Indonesia oleh BPS, anak
usia 1-4 tahun adalah sebanyak 20.87 juta. Jika angka 27.3%
digunakan, diperkirakan sebanyak 5.7 juta anak balita
mengalami masalah gizi buruk. Balita yang mengalami busung
lapar atau kekurangan gizi sangat parah adalah sebanyak 8%,
yaitu 1.67 juta balita. Inilah potret kualitas hidup mayoritas
rakyat negeri yang kaya-raya ini. Kasus busung lapar yang
menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun (balita) sudah
mencapai angka delapan persen. Sekitar 1.67 juta jiwa anak
balita menderita busung lapar (Kompas, 28 Mei 2006).
Problem buruknya pelayanan
kesehatan.

Pelayanan kesehatan oleh negara juga
semakin rendah. Hanya 68,4% ibu-ibu yang
melahirkan mendapatkan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.
Angka kematian ibu sudah mencapai 307
orang dari setiap 1.000 kelahiran. Dari
setiap 1.000 kelahiran, ada 35 bayi
meninggal. Dari setiap 1.000 balita itu pula,
46 meninggal karena buruknya pelayanan
kesehatan.
Problem kepemilikan rumah.

Sebagian besar penduduk negeri ini
ternyata tidak memiliki rumah.Yang
memiliki rumah hanya 32,3%. Ini berarti,
68,7%-nya tidak memiliki rumah.
Problem kejahatan dan hilangnya rasa
aman.


Hidup kini semakin tidak mudah dijalani, sekalipun hanya untuk
mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat. Hargaharga makin meningkat. Bagi mereka yang lemah iman, semua ini
mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai
bentuk kriminalitas mulai dilakukan. Pencopetan, pencurian dan
perampokan tanpa atau dengan pembunuhan makin menjadi-jadi.
Berbagai tindak asusila, yang terangkum dalam budaya pornografi
dan pornoaksi, dengan dalih kebutuhan ekonomi makin mengiris
hati. Sepanjang krisis, kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%,
angka perceraian meningkat 400%, sementara penghungi rumah
sakit jiwa meningkat 300%.
Rasa aman bagi setiap warga juga mulai membuat ngeri. Kelemahan
aparat menyebabkan rakyat main hakim sendiri. Angka kejahatan
pun tinggi. Kejahatan KUHP (Pencurian, Pembunuhan, Penggelapan
dan Pengorganisasian, dll) tahun 1995/96 ada 146.008 kasus, tahun
1996/1997 ada 149.038, dan tahun 1997/1998 ada 130.452 kasus.
(www.bappenas.or.id). Tahun 2005, kejahatan yang terjadi sekitar
209.673 kasus, dan tahun sebelumnya 196.931 kasus.
(www.tempointeraktif.com).
Problem perkosaan dan kekerasan
seksual.
Di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 5 sampai 6
perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994).
 Di sisi lain, Data Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan
Anak (PKT) RSCM Jakarta hingga Oktober 2002 mencatat
284 korban kekerasan berupa perkosaan terhadap anak
perempuan di bawah 18 tahun. Sebelumnya, tahun 2001
terjadi 103 kasus. Berdasarkan catatan Yayasan Kesejahteraan
Anak Indonesia (YKAI), yang dilaporkan menonjol adalah
kasus kekerasan seksual (sexual abuse). Dalam kurun waktu
antara tahun 1992-2002, yayasan ini mencatat kasus
kekerasan seksual 2.611 kasus (65,8 persen) dari 3.969 kasus
kekerasan seksual dialami anak-anak di bawah usia 18 tahun.
Dari jumlah itu, 75 persen korbannya adalah anak perempuan.
(Bali Post, 5/2/2003).

Problem pornografi-pornoaksi


Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyebutkan, Indonesia
berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi
pornografi. (Republika, 17/07/2003).
Fakta di lapangan pun membenarkan hal itu. Di seluruh dunia, tak
ada negara di mana VCD porno lebih mudah didapatkan selain di
negeri ini. Demikian pula peredaran media cetak (majalah, tabloid),
maupun media interaktif (internet) yang menjurus pada hal-hal yang
berbau porno—sekalipun tidak memajang gambar bugil di sampul
depan ala Playboy atau Hustler. Terakhir, Indonesia bahkan menjadi
negara nomor 2 di Asia yang berani menerbitkan Majalah Playboy,
ikon majalah porno dunia. Tayangan dan obrolan seks di radio dan
televisi juga semakin “berani”. Pemberitaan tentang berbagai
aktivitas seksual yang menyimpang dari syariat itu justru dibungkus
dengan nada yang berkesan dirayakan. Sebuah buku yang berjudul
Jakarta under Cover telah mengejutkan banyak kalangan, bahwa
ternyata Jakarta sudah tidak jauh berbeda dengan Paris, Amsterdam,
atau Moskow, dalam soal pornografi (menyangkut media-media
porno) maupun pornoaksi (menyangkut aksi-aksi porno).
Problem aborsi.

Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD)
akibat praktik seks bebas melahirkan
penyakit sosial bernama aborsi. Menurut
hasil pertemuan pakar kesehatan
reproduksi tahun 2001, terdapat 3,5 juta
kehamilan yang tidak diinginkan baik
pasangan yang sudah menikah maupun
belum. Dari jumlah itu, 60% digugurkan.
(Pikiran Rakyat, 19/4/05).
Problem HIVAIDS.

Hingga akhir September 2005, negeri yang
berpenduduk 220 juta jiwa ini sudah
memiliki 8.251 kasus HIV/AIDS, terdiri
dari 4.065 kasus HIV dan 4.186 kasus
AIDS. (Cybermed.cbn.com, 4/12/2005).
Problem narkoba.

Penelitian yang dilakukan Asian Harm
Reduction Network (AHRN) terhadap
remaja pengguna narkoba di Jakarta,
Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok
menemukan mereka mengkonsumsi
narkoba pada umur 9 tahun.
(Tempointeraktif, 16/2/05).
Problem rendahnya kualitas
pendidikan.
Kualitas pendidikan rakyat Indonesia juga makin
rendah. Menurut UNESCO (2000) IPM Indonesia
makin payah. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia
menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke105 (1998) dan ke-109 (1999). Menurut Political and
Economic Risk Consultant (PERC), kualitas
pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12
dari 12 negara di Asia.
 Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium (Februari 2004)
menempatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia
(IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara. Laporan
ini menunjukkan bahwa hanya 46,8% saja dari anakanak usia pendidikan dasar yang bisa menyelesaikan
sembilan tahun pendidikan dasar.

Problem mafia peradilan.


Hukum sudah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Keadilan
telah lama tergadaikan. Mafia peradilan semakin sulit dihindarkan.
Kondisinya semakin mengiris-iris rasa keadilan. Mahkaman Agung
(MA) bahkan membolehkan para hakim menerima hadiah dari pihak
lain sepanjang tidak mempengaruhi tugasnya. Hal itu tercantum
dalam Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan pada tanggal 30 Mei
2006 oleh Ketua MA Bagir Manan. Pedoman aneh ini menjadi saksi
betapa lemahnya hukum produk manusia.
Sementara itu, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW),
selama kurun waktu 1999 hingga 2006, terdapat 133 hakim di
berbagai daerah yang telah membebaskan 142 pelaku korupsi. Di
antara mereka, hakim di Pengadilan Negeri yang paling sering
membebaskan terdakwa korupsi (67 kasus). Selanjutnya hakim di
MA (7 kasus) dan hakim di Pengadilan Tinggi yang membebaskan 3
kasus korupsi. Dari jumlah itu, mereka adalah para hakim yang telah
menangani 77 kasus dengan beragam aktor; mulai dari politisi (DPR
dan DPRD), pengusaha, bankir, pegawai pemerintah, pejabat
eksekutif, aparat penegak hukum, pejabat BUMN, dan lain
sebagainya. (Indonesia Corruption Watch, 11 Mei 2006).
Problem konflik horisontal.


Sekalipun pemerintahan telah berulang-ulang
berganti, kestabilan politik belum juga
terbukti. Gejolak politik di beberapa daerah
malah terasa makin menjadi-jadi. Konflik
horisontal terjadi di berbagai pelosok negeri;
entah karena didorong oleh faktor
ketidakadilan sosial, sentimen primordial,
atau karena faktor politik seperti dalam
sejumlah kasus Pilkada yang memicu
kericuhan massal.
Problem intervensi asing dalam
pembuatan UUD/UU.

Sistem Hukum dan Perundang-undangan kita juga
semakin tidak karuan, terutama lagi-lagi karena banyak
diintervensi asing. Lahirnya UUD amandemen 2002
adalah kran awal dari intervensi asing dalam
perundang-udangan. Kendati UUD amandemen ini
cacat secara hukum, ia memiliki kekuatan politik,
karena isinya sarat dengan berbagai kepentingan asing.
Disinyalir, LSM asing yang terlibat aktif adalah NDI
(National Democation Institute) yang dalam
perjalanannya didukung oleh CETRO. Mereka
mempunyai program Constitutional Reform. Ditengarai
ada dana USD 4,4 miliar dari AS untuk mendanai
proyek di atas. Bahkan NDI dan CETRO mendapat
fasilitas di Badan Pekerja (BP) MPR hingga dengan
mudah mengikuti rapat-rapat di MPR.

Hasilnya, lahirlah UU Migas, UU Listrik (meski
kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya
Air (SDA), dan UU Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU KDRT) yang sarat dengan
kepentingan asing. Dampak real dari UU tersebut
sudah terasa. Melalui UU Migas, Pertamina, yang
notabene perusahaan milik Pemerintah/rakyat,
saat ini bukan pemain tunggal. Pertamina harus
bersaing dengan perusahaan minyak asing seperti
Shell, Exxon Mobil, Mobil Oil, dll. Dalam kasus
pengelolaan ladang minyak Blok Cepu Jateng,
Pertamina harus rela berbagi keuntungan sama
rata (45:45) dengan Exxon Mobil.


Sebagaimana kita ketahui, DPR dan Pemerintah juga telah
mengesahkan UU Sumber Daya Air (UU SDA), yang sangat
membuka peluang bagi terjadinya privatisasi sumberdaya air oleh
perusahaan-perusahaan asing. Pengesahan UU itu merupakan salah
satu syarat yang diajukan Bank Dunia untuk mencairkan pinjaman
US$ 300 juta. Artinya, campur tangan asing (dalam hal ini Bank
Dunia) juga tampak kuat mendorong lahirnya UU tersebut. Padahal
privatisasi air jelas akan semakin menghancurkan kehidupan petani
dan pedesaan setelah dihapuskannya subsidi pertanian.
(www.walhi.or.id, 20/2/2004).
Campur tangan asing dalam UU juga bahkan telah menyentuh aspek
moral. Sebagaimana diberitakan, Ketua Panitia Khusus (Pansus)
Rancangan Undang-Undang AntiPornografi dan Pornoaksi (RUU
APP), Balkan Kaplale, pernah didatangi pihak yang mengatasnamakan
perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Orang-orang asing
tersebut mengkhawatirkan bergulirnya RUU APP menjadi UU
(Republika, 18/2/2006).
PERTANYAANNYA…

Mengapa semua keterpurukan itu bisa terjadi
di Indononesia; sebuah negeri dengan seluruh
potensi luar biasa yang dimilikinya? Apa akar
persoalannya? Di mana letak kesalahannya?
Pada sistem yang digunakan dalam menata
negara Indonesia ini? Pada orang-orangnya
yang kurang cakap dan kurang amanah?
Ataukah pada keduanya? Yang paling penting,
apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang
harus kita terapkan? Inilah yang harus
dijawab oleh segenap komponen bangsa ini.
Allah SWT berfirman:
‫ض ْن ًكا َون َْحشره يَ ْو َم‬
َ ‫ع ْن ِذ ْك ِري فَإِ َّن لَه َم ِعي‬
َ ً ‫شة‬
َ ‫ض‬
َ ‫ َو َم ْن أَع َْر‬
‫ْال ِقيَا َم ِة أ َ ْع َمى‬
 Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku,
baginya kehidupan yang sempit, dan di akhirat
kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta.
(QS Thaha [20]: 124).


Sebagaimana tersirat dalam ayat di atas,
dalam pandangan Islam, berbagai krisis
tersebut—yang merupakan kesempitan
hidup—sesungguhnya adalah konsekuensi
logis dari keberpalingan manusia dari
peringatan (hukum-hukum) Ilahi.

Berbagai krisis di atas sekaligus juga merupakan fasad
(kerusakan) yang ditimbulkan oleh tindakan manusia sendiri.
Allah SWT berfirman:
َ 
ْ َ ‫سب‬
‫اس‬
ِ َّ‫ت أ َ ْيدِي الن‬
َ ‫ساد فِي ْالبَ ِر َو ْالبَ ْح ِر ِب َما َك‬
َ َ‫ظ َه َر ْالف‬
 Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena
tangan-tangan manusia. (QS ar-Rum [30]: 41).

Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab Shafwah at-Tafâsîr
menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan bi mâ kasabat aydi
an-nâs dalam ayat itu adalah: oleh karena kemaksiatankemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Maksiat
adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah 'Azza
wa Jalla. Setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa.
Setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan (fasad) dan
nestapa.
Penerapan Ideologi KapitalismeSekular
Sejak awal kemerdekaan, negara ini selalu
memisahkan Islam sebagai agama dengan Islam
sebagai doktrin politik. Artinya, sekularisme
menjadi basis ideologi negara. Pancasila hanyalah
'bungkus'-nya. Pancasila, yang kemudian disebut
sebagai ideologi negara, lalu ditafsirkan dengan
sudut pandang sekularisme ini.
 Pada masa Orde Lama:
 Pancasila ditafsirkan oleh Soekarno lebih "kekirikirian", yakni mengarah pada SosialismeMarhaenisme hingga bahkan melahirkan konsep
"Nasakom" (Nasionalisme-Agama-Komunis).

Pada masa Orde Baru:

Pancasila dijadikan oleh Soeharto sebagai
"ideologi pembangunan", yang lebih
bercorak kapitalistik. Pada era Soeharto
pula Pancasila mengalami "sakralisasi"
lewat jargon "Asas Tunggal"-nya, yang pada
kenyataannya lebih banyak dijadikan alat
politik oleh Soeharto untuk
melanggengkan kekuasaannya sekaligus
"memandulkan" musuh-musuh politiknya.
Pada masa "Orde Reformasi":
Meski seolah mengalami "desakralisasi"
dibandingan dengan zaman Orba, Pancasila tetap
menjadi "ideologi negara" hingga kini. Bedanya,
liberalisme-neo-liberalisme kemudian menjadi
"ruh"-nya, yang dapat dirasakan terutama dalam
bidang politik (demokrasi liberal), ekonomi
(ekonomi liberal), dan budaya (budaya permissif).
 Walhasil, ideologi sekular ini, dalam wujud
"sekularisasi" Pancasila, terus-menerus
dipraktikkan sejak awal kemerdekaan (18 Agustus
1945), yakni sejak dicoretnya 7 kata (syariah
Islam) dari UUD ’45), hingga hari ini.


Sebuah Kekeliruan…


Ideologi adalah sebuah kebutuhan mendasar
dalam mengatur negara. Tak ada satu pun
negara eksis tanpa ideologi sebagai
fondasinya. Negara yang tak berideologi
dipastikan merupakan negara yang kacaubalau. Persoalannya, apa yang disebut dengan
ideologi?
Ideologi (mabda') secara sederhana dapat
didefinisikan sebagai keyakinan rasional (yang
bersifat mendasar, pen.) yang melahirkan
sistem atau seperangkat peraturan tentang
kehidupan (An-Nabhani, 1953: 22).

Pada kenyataannya, di dunia saat ini hanya ada tiga ideologi yang
pernah dan sedang eksis: dua berasal dari kreasi akal manusia dan
satu berasal dari Allah SWT, Pencipta manusia. Ketiganya adalah: (1)
Sosialisme-komunis, yang lahir dari akidah materialisme. Pencetus
uatamanya adalah Karl Marx. Ideologi ini pernah diterapkan secara
praktis di Uni Sovyet sebelum bubar dan Cina. (2) Kapitalismesekular, yang lahir dari akidah sekularisme. Pencetus utamanya
antara lain adalah: Adam Smith dan David Ricardo (yang banyak
menyumbangkan gagasan-gagasannya untuk menciptakan sistem
ekonomi kapitalis) serta Montesque dan John Lock (yang banyak
menyumbangkan gagasan-gasananya untuk membentuk sistem
politik demokrasi). Ideologi ini saat ini diterapkan secara praktis
terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. (3) Islam,
yang lahir dari akidah Islam. Ideologi ini murni lahir dari wahyu Allah
SWT yang diturun kepada kepada Nabi Muhammad saw. Ideologi ini
pernah dipraktikkan secara praktis sepanjang sejarah Daulah Islam
zaman Nabi saw. dan Kekhilafahan Islam selama lebih dari 13 abad
hingga Khilafah Islam yang terakhir runtuh di Turki tanggal 3 Maret
1924.

Secara jujur harus diakui, ketiga ideologi inilah
yang telah banyak mewarnai dan mengatur
kehidupan umat manusia di dunia dalam beberapa
abad terakhir. Mengapa? Karena hanya ketiga
ideologi itulah yang memiliki konsep-konsep untuk
menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia,
yang mewujud dalam sistem kehidupan yang
memiliki corak tersendiri, yang saling berbeda satu
sama lain. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dua
ideologi buatan manusia itu memiliki cacat bawaan
dan sejumlah kelemahan, sebagai konsekuensi logis
dari keserbaterbatasan manusia sebagai
pembuatnya.
Lalu bagaimana dengan Pancasila? Di
mana posisinya di antara ketiga
ideologi di atas?

Pengamat Politik LIPI, Dr. Mochtar
Pabottinggi, mengatakan bahwa Pancasila
bukanlah ideologi negara, melainkan hanya
vision of state (visi negara), yang
mendahului berdirinya Republik Indonesia
(Republika, 1/06/2006). Dengan kata lain,
Pancasila hanya kumpulan value (nilai) dan
vision (visi) yang hendak diraih dan
diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika
berikhtiar mendirikan sebuah negara.

Justru di sinilah akar persoalannya. Karena
bukan ideologi negara, Pancasila mudah
ditafsirkan oleh penguasa dengan ideologi
yang dianutnya; masa Orla lebih bercorak
sosialis-komunis dan masa Orba dan Orde
Reformasi lebih bernuansa kapitalissekular.
Apa akibatnya?

Akibatnya adalah: negeri ini menjadi salah
"salah urus"; tidak jelas mau dibawa kemana.
Karena salah urus, negeri ini menjadi negeri
yang kacau-balau dan tidak bisa
menyelesaikan berbagai persoalannya sendiri.
Aturan yang dipakai untuk untuk mengatur
negeri ini pada faktanya hanya "meminjam"
dari ideologi Kapitalisme-sekular maupun
dari ideologi Sosialisme-komunis yang
terbukti memiliki cacat bawaan dan sejumlah
kelemahan. Solusi yang digunakan pun pada
akhirnya hanyalah solusi "trial and error".
Aspek Politik dan Pemerintahan




.
Sejak menetapkan Kapitalisme-sekular sebagai pilihan ideologinya,
Indonesia kemudian memilih demokrasi sebagai sistem politik dan
pemerintahannya.
Pada masa Orla, "demokrasi terpimpin" dijadikan pilihan, yang pada
faktanya menjelma menjadi "demokrasi otoriter", dengan kekuasaan
besar di tangan Soekarno. Sejumlah konflik mewarnai perjalanan
sistem "demokrasi terpimpin" ini.
Pada masa Orba, "Demokrasi Pancasila" kemudian ditahbiskan
sebagai sistem politik ideal yang kompatibel dengan stabilitas politik
dan kesinambungan pembangunan. "Demokrasi Pancasila" selama 32
tahun memang menghasilkan stabilitas politik dan kesinambungan
pembangunan. Namun, kita tahu, seluruh kekuatan "oposisi" saat itu
diberangus, khususnya kekuatan Islam, lewat jargon "Asas Tunggal"
yang digagas Soeharto. Sementara itu, pembangunan pun pada
akhirnya hanya menghasilkan kemakmuran semu dan sesaat hingga
akhirnya tak berbekas sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun
1997-1998.

Lalu pada masa "Orde Reformasi", demokrasi
pada faktanya menjelma menjadi "demokrasi
liberal". Kewenangan DPR yang seolah lebih
besar dari Presiden, Pilkada yang hampir
berlangsung setiap waktu secara bergilir di
seluruh daerah, adanya otonomi daerah yang
disinyalir cenderung mengarah pada
federalisme dan pers yang terkesan lepas
kontrol adalah di antara perwujudan
"demokrasi liberal" ini.
Mengapa Terjadi?

Demokrasi adalah sistem politik/pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kedaulatan ada di tangan rakyat. Mengapa? Karena
suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox
dei). Justru di sinilah persoalannya. Karena
manusialah yang berdaulat, suara Tuhan "yang
sebenarnya" sering dikalahkan. Wahyu Allah SWT
dalam wujud hukum-hukum agama sering
dipecundangi atas nama suara rakyat. Manusia
pada akhirnya cenderung membuat aturan sendiri
untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan
keinginan dan hawa nafsunya. Sebaliknya, hukumhukum agama sering diabaikan, bahkan
disingkirkan.

Lebih dari itu, dalam demokrasi modern, yakni
demokrasi yang mengunakan sistem perwakilan,
kedaulatan rakyat berubah menjadi "kedaulatan elit
wakil rakyat", yakni elit partai dan golongan. Suarasuara mereka, keputusan-keputusan mereka, termasuk
berbagai produk undang-undang yang mereka hasilkan
sering justru bertabrakan dengan suara-suara dan
keinginan-keinginan rakyat yang diwakilinya. Betapa
sering, misalnya, DPR menyetujui begitu saja kebijakan
Pemerintah untuk menaikan BBM, saat justru semua
rakyat menolaknya? Betapa sering DPR mengesahkan
begitu saja UU yang justru merugikan kepentingan
rakyat banyak seperti UU Migas, UU SDA, dll yang
malah menguntungkan segelintir pengusaha swasta
dan pihak asing?

DPR pun tak lebih menjadi lembaga yang
para anggotanya lebih mendahulukan
kepentingan pribadi dan partainya ketimbang
rakyat yang diwakilinya. Presiden pun, yang
dipilih oleh para wakil rakyat, bahkan
belakangan dipilih langsung oleh rakyat, lebih
banyak berupaya memikirkan bagaimana
mempertahankan kekuasaan dan berjaya
kembali lima tahun berikutnya dalam ajang
Pemilu ketimbang serius memikirkan nasib
rakyatnya.
Aspek ekonomi (kapitalistik/liberal).

Ekonomi yang bercorak kapitalistik, yang puluhan
tahun menjadi mainstream sistem ekonomi yang
diterapkan di negeri ini, pada faktanya memiliki
karakter mendasar, yaitu digerakkan sekadar demi
meraih perolehan materi tanpa memandang
apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan Islam
atau tidak. Aturan Islam yang sempurna justru
dianggap menghambat. Ekonomi kapitalistik antara
lain dicirikan oleh: (1) kebebasan dalam hal
kepemilikan; (2) penekanan pada aspek produksi
ketimbang distribusi; (3) distribusi kekayaan
didasarkan pada faktor daya beli masyarakat,
bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Kebebasan kepemilikan melahirkan kebijakan swastanisasi dan privatisasi
sektor-sektor milik publik. Bahkan kebijakan privatisasi ini semakin gilagilaaan sejak masa Reformasi ini. Inilah yang telah dan sedang terjadi di
Indonesia. Akibatnya, berbagai sumberdaya alam milik rakyat lebih banyak
dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh pihak swasta, bahkan asing, daripada
oleh rakyat sendiri.
 Adapun penekanan ekonomi pada aspek produksi ketimbang distribusi
telah menjadikan Pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi
ketimbang pemerataan ekonomi. Hal ini sering mengakibatkan naiknya
pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan aspek pemerataannya.
Akibatnya, GDP/GNP mungkin tinggi, tetapi kekayaan sesungguhnya hanya
dimiliki oleh segelintir orang saja. Menurut Revrisond Baswir (Al-Wa'ie, No.
78, I/2007), uang yang beredar di Indonesia, 80%-nya adalah beredar di
Jakarta. Lalu di Bontang, misalnya, salah satu kabupaten terkaya di Kaltim,
Produk Domestik Bruto (PDB) nilainya tinggi sekali. Padahal pada faktanya,
kotanya miskin, sarananya juga miskin dan banyak pengangguran. Ternyata,
PDB yang membengkak itu 87%-nya disumbang oleh 3 perusahaan besar
saja. Walhasil, ekonomi Bontang yang real adalah hanya 13% saja


Ideologi sekular terbukti melahirkan tatanan
kehidupan sosial yang egoistik dan
individualistik. Permissivisme (perilaku serba
boleh) juga menjadi watak kehidupan sosialbudaya saat ini. Ideologi ini juga melahirkan
budaya yang hedonistik, sebagai bentuk
ekspresi pemuas nafsu jasmani. kemudian
menjadi tren. Dalam hal ini, Barat telah
menjadi kiblat ke arah mana “kemajuan”
budaya harus diraih. Ke sanalah dalam
musik, mode, makanan, film, bahkan gaya
hidup ala Barat, orang mengacu
Sistem pendidikan yang materialistik terbukti telah gagal
melahirkan manusia salih yang sekaligus menguasai iptek.
Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmuilmu kehidupan (iptek) adalah suatu hal yang berada di
wilayah bebas nilai, sehingga sama sekali tak tersentuh oleh
standar nilai agama. Kalaupun ada hanyalah etik (ethic) yang
tidak bersandar pada nilai agama. Pembentukan karakter
siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses
pendidikan justru kurang tergarap secara serius.
 Lebih dari itu, dalam kacamata Kapitalisme-sekular, peran
negara harus diminalkan dalam mengatur urusan rakyat,
termasuk dalam pendidikan. Akibatnya, rakyat sering harus
bersusah-payah membiayai pendidikannya sendiri. Padahal,
penyelenggaraan pendidikan hakikatnya kewajiban negara

ALASAN HISTORIS
Masa Kesultanan
 Secara historis, Indonesia adalah bagian
permukaan bumi Allah yang pernah menerapkan
syariah Islam selama berabad-abad.
 Muslim Arab, Persia dan India berperan
mendakwahkan Islam pertama kali ke masyarakat
yang berdiam di gugusan pulau di Asia Tenggara
yang dikenal dengan nama Nusantara.
 Mereka adalah para pedagang. Interaksi dakwah
Islam terjadi di kalangan para pedagang. Dari
Muslim pedagang inilah penduduk di Nusantara
mengenal Islam dan kemuliaan peradabannya.

Dakwah Islam yang bermula di kalangan pedagang
ini akhirnya sampai ke telinga para raja Hindu dan
Budha yang tersebar di Nusantara. Pada tahun
100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama
Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah
‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah
untuk meminta dikirimkan dai yang bisa
menjelaskan Islam kepadanya.
 Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja
Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam.
Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza
Islam.

Kesultanan pertama di Nusantara.




Islam akhirnya membuat perubahan yang luar biasa dengan
berdirinya Kesultanan Peureulak.
Kesultanan Peureulak didirikan pada hari Rabu 1 Muharram tahun
225 H (839 M) dengan sultan pertamanya Sayid Maulana ‘Abdul
‘Aziz Shah. Kesultanan Peureulak beribukota di Bandar Peureulak
yang berganti nama menjadi Bandar Khalifah.
Sejak saat itu syariah Islam diterapkan di salah bagian Indonesia
yakni di Kesultanan Peureulak yang oleh Marcopolo disebut dengan
nama The Law of Muhammad (Undang-undang Muhammad).
Tahun 1292 M Kesultanan Peureulak akhirnya menggabungkan diri
dengan kesultanan tetangganya yang sedang tumbuh dan
berkembang pesat, yakni Kesultanan Samudera-Pasai, yang berdiri
pada tahun 659 H (1261 M). Meurah Silu menjadi sultan pertamanya
dengan gelar Sultan Malikus Saleh.
Menjadi bagian dari Khilafah Islam.

Kesultanan Samudera-Pasai adalah kesultanan
pertama di Indonesia yang menjadi bagian
dari Khilafah Islam. Pengukuhan Meurah Silu
menjadi sultan atau penguasa di Kesultanan
Samudera-Pasai dilakukan oleh Syaikh Ismail,
seorang utusan khusus dari Makkah yang saat
itu adalah wilayah setingkat provinsi dari
Khilafah Abbasiyah. Oleh karena itu,
Kesultanan Samudera-Pasai merupakan
bagian dari Khilafah Islamiyah, di bawah
kontrol Makkah.
Dakwah Islam menyebar ke seluruh
Nusantara.
Dari Pasai dakwah Islam menyebar melalui dua jalur:
Jalur Malaka dan Jalur Giri di Gresik. Dari Malaka
dakwah Islam bergerak ke Johor, Kedah, Trengganu,
Pattani, Kelantan, Aceh, Campa, Brunai, Sulu, Mindanao
dan Manila. Dari Johor dakwah menyebar ke Riau dan
Siak. Dari Giri dakwah Islam menyebar ke Ternate,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Tanjung Pura,
Banjar dan Palembang. Dari Ternate menyebar ke
Buton dan Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Selatan
dakwah Islam menyebar ke Kutai di Kalimantan Timur
dan Bima di Nusa Tenggara.
 Misi dakwah Islam ini memiliki target politik yang jelas,
yakni menyiapkan berdirinya kesultanan-kesultanan
yang akan menerapkan syariah Islam.

Sejumlah kesultanan berikutnya
muncul di seluruh Nusantara.


Pada abad ke-15 M berdiri Kesultanan
Malaka, Kesultanan Brunai Darussalam,
Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan
Kesultanan Ternate.
Pada abad ke-16 M berdiri Kesultanan Aceh
Darussalam, Kesultanan Mindanao,
Kesultanan Banten, Kesultanan Kutai,
Kesultanan Buton, Kesultanan Palembang,
Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram,
Kesultanan Goa-Tallo yang dikenal dengan
Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar.
Pada abad ke-17 berdiri Kesultanan Bima.
 Pada abad ke-18 berdiri Kesultanan JohorRiau, Kesultanan Siak Sri Indrapura,
Kesultanan Pontianak.
 Pada abad ke-19 berdiri Kesultanan Riau
berdiri. Beberapa kesultanan lain juga muncul
di beberapa wilayah seperti Kesultanan Alam
Minangkabau, Kesultanan Tanjung Pura,
Sambas, Gorontalo, Kesultanan Tidore,
Kesultanan Sumenep, dll.

Syariah Islam pernah diterapkan di
Indonesia selama lebih dari 10 abad
Sistem Pemerintahan
 Sistem Kesultanan adalah sistem pemerintahan
yang islami. Kata “sultan” diambil dari bahasa Arab
yakni “sulthan” yang berarti penguasa. Sultansultan di nusantara adalah para penguasa di bawah
Syarif Makkah, gubernur Khilafah untuk kawasan
Hijaz. Sultan-sultan di Nusantara posisinya
setingkat residen atau ‘amil yang membawahi
kota-kota.
 Para sultan di Indonesia mendapatkan pengesahan
dari Syarif Makkah baik saat Khilafah Abbasiyah
maupun Khilafah Turki Utsmani.


Abdul Qadir dari Kesultanan Banten, misalnya,
tahun 1048 H (1638 M) dianugerahi gelar Sultan
Abulmafakir Mahmud Abdul Kadir oleh Syarif
Zaid, Syarif Makkah saat itu. Demikian pula
Pangeran Rangsang dari Kesultanan Mataram
memperoleh gelar Sultan dari Syarif Makkah tahun
1051 H (1641 M ) dengan gelar Sultan Abdullah
Muhammad Maulana Matarami. Pengangkatan para
‘aamil oleh wali (gubernur) bisa dibenarkan syara’
jika Khalifah memberikan wewenang kepada Syarif
Makkah untuk mengangkat para ‘amil dari
Nusantara.

Di Kesultanan Samudera Pasai, sultan dibantu
para wazir (untuk urusan pemerintahan), alKuttab (beberapa sekretaris), Syaikhul Islam
(untuk urusan peradilan), Senapati (untuk
urusan keamanan), dan Tuha Peut (untuk
dewan penasehat). Di Kesultanan Mataram,
Sultan dibantu Patih (untuk urusan
pemerintahan), Penghulu (urusan peradilan),
dan Adipati (yang bertanggung jawab menjaga
keamanan).



Di Kesultanan Malaka ada Undang-undang Malaka yang disusun
sekitar tahun 854 H/ 1450 M. Undang-undang ini berisi pengaturan
kesultanan pada hampir semua aspek kehidupan dengan syariah
Islam mulai hak dan kewajiban sultan dan lembaga-lembaga negara,
pernikahan, hukum pidana, hingga seperangkat hukum ekonomi
Islam.
Ada Qadhi sebagai pejabat peradilan.
Di Kesultanan Aceh Darussalam ada lembaga qadhi yang dijabat
oleh para ulama. Lembaga ini menyelenggarakan pengadilan hukum
terhadap pelanggar hukum serta pembangkang kesultanan, terlibat
dalam pemilihan sultan, dan sebagai penengah dalam konflik antara
rakyat dengan sultan. Lembaga pengadilan ini dipimpin Maalikul Aadil
yang bergelar Raja Indera Purba. Di Kesultanan Banten lembaga
Kadi bergelar Pakih Najmuddin. Di Kesultanan Goa-Tallo disebut
Daeng ta Kaliya, di Kesultanan Palembang disebut Pangeran
Penghulu Nata Agama. Di Kesultanan Demak dan Kesultanan
Mataram disebut Penghulu


Di Kesultanan Mataram, keputusan hukum
Penghulu Keraton didasarkan pada sejumlah
kitab fikih.
Kitab-kitab itu seperti Kitab Mukaror (alMuharrar), Kitab Makali (al-Mahalli), Kitab
Tufah (Tufahul Mukhtaj), Kitab Patakulmungin
(Fathul Mu’in), Kitab Patakulwahab (Fathul
Wahhab). Kitab-kitab ini sampai sekarang
dapat ditemui di pesantren-pesantren di
Jawa. Pengadilan yang diselenggarakan
Penghulu keraton ini dikenal dengan nama
Pengadilan Serambi Masjid Agung.
Ada juga lembaga Syaikhul Islam.
 Syaikhul Islam ini berperan sebagai mufti
atau pemberi fatwa hukum sekaligus
penasehat sultan-sultan. Untuk seluruh
Melayu Nusantara dipegang oleh para
ulama terkemuka dari Kesultanan Aceh
Darussalam, seperti Hamzah Fansuri dan
Nuruddin ar-Raniri. Sedang Mufti untuk
Tanah Jawa dipegang para Sunan
Kesultanan Giri.



Pada abad ke-16 dan 17 Kesultanankesultanan Islam menjadi kekuatan penting
dalam perdagangan internasional. Anthony
Reid, sejarawan Australia bahkan
menyebutnya sebagai The Age of Commerce
(Abad Perdagangan).
Dalam hal kepemilikan tanah, secara umum,
dijumpai tiga jenis pemilikan tanah, yaitu:
tanah milik kesultanan, tanah milik ulayat atau
tanah desa (tanah komunal/ milik umum), dan
tanah milik penduduk (milik individu).
Bahasa



Bahasa dan aksara Arab yang menjadi bahasa
resmi Khilafah Islam ikut tersebar ke
nusantara melalui jaringan komunikasi dan
transportasi perdagangan maritim.
Tulisan Arab berbahasa Melayu dan
berbahasa Arab juga dipergunakan dalam
kitab-kitab kuning yang sampai sekarang bisa
kita lihat di pesantren-pesantren. Angka
Arab yang lebih praktis dan efisien daripada
angka Romawi bahkan kita gunakan dalam
kehidupan sehari-hari sampai sekarang.
Strategi Pendidikan
Di Kesultanan Samudra-Pasai, Sultan Malik Zahir
diadakan pengajaran hukum Islam di istana. SamudraPasai banyak dikunjungi para ulama dari seluruh
penjuru wilayah Khilafah Islam menjadi pusat
pendidikan Islam terkemuka abad ke-14.
 Terjadi pemberantasan buta huruf.
 Di Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar
Muda, menyelenggarakan Meunasah sebuah lembaga
pendidikan bagi anak-anak untuk belajar membaca alQuran yang berbahasa Arab. Saat itu bahasa Arab
menjadi bahasa internasional terpenting. Tulisan Arab,
baik dengan bahasa Arab maupun bahasa Melayu dan
Jawa, sampai pertengahan abad ke-20 masih banyak
dipakai kakek-nenek kita.

Pendidikan menengah dan tinggi
diselenggarakan oleh kesultanan.

Kesultanan Aceh Darussalam
menyelenggarakan lembaga Rangkang untuk
tingkat pendidikan menengah dan Dayah
untuk pendidikan keahlian, seperti dayah
tafsir dan dayah fikih. Pada tahap awal tenaga
pengajar didatangkan langsung dari Timur
Tengah. Tahap berikutnya pengajaran
dilakukan oleh para ulama Aceh sendiri yang
bergelar Tengku. Model pendidikan ini
selanjutnya menjadi dasar tumbuhnya
lembaga pendidikan serupa di wilayah Melayu
Nusantara lainnya.
Di Jawa berkembang lembaga
pendidikan pesantren yang dipimpin
oleh seorang ulama.

Sunan Ampel dengan Pesantren Ampel
banyak menghasilkan para dai yang
mengawal tegaknya syariah Islam di tanah
Jawa. Pengajaran Islam dimodifikasi agar
mudah diingat, seperti ajaran Moh limo
(moh madon tidak mau berzina, moh
maling tidak mau mencuri, moh madat
tidak mau menghisap candu, moh main
tidak mau berjudi, moh ngombe tidak mau
minum arak).
Kesenian
Dalam bentuk seni suara, para wali di tanah Jawa
menyelipkan ajaran Islam dalam berbagai tembang:
Asmaradana dan Pucung kreasi Sunan Giri. Sunan Giri
mengkreasi permainan anak-anak: Jamuran, Cublakcublak Suweng, Jithungan dan Delikan. Sastra Suluk
dan tembang Durma kreasi Sunan Bonang, Mijil dan
Maskumambang kreasi Sunan Kudus. Sinom dan
Kinanti kreasi Sunan Muria, Gending Pangkur kreasi
Sunan Drajat, Dandang Gula Semarangan yag
merupakan perpaduan melodi Arab dan Jawa adalah
kreasi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga mengkreasi
tembang Lir Ilir.
 Dalam seni pertunjukkan, Sunan Kalijogo mengkreasi
pertunjukkan wayang kulit berikut alat musik
pengiringnya yaitu gamelan

Tembang yang Dikarang oleh Para Wali










Mijil
Maskumambang
Dandang Gula
Asmaradhana
Kinanti
Gambuh
Durma
Pangkur
Megatruh
Pucung

Gamelan terdiri dari kenong, saron, kempul, kendang
dan genjur. Gong Sekaten yang nama aslinya Gong
Syahadatain juga kreasi Sunan Kalijogo. Begitu juga
seni ukir bermotif dedaunan pada tempat
menggantungkan gamelan adalah hasil kreasi beliau
yang sebelumnya seni ukir Hindu dan Budha
bermotifkan manusia atau binatang, bentuk seni ukir
yang dilarang oleh Islam. Wayang yang sebelumnya
berbentuk kertas bergambar manusia, diubah oleh
Sunan Kalijogo dengan bentuk yang tidak mirip
manusia, matanya satu dengan tubuhnya gepeng.
Dalang, yang berasal dari kata dalla dalam bahasa arab
berarti menunjukkan, berfungsi sebagai orang yang
menunjukkan syariah yang benar.
Seni tata ruang pusat kota dirancang oleh Sunan
Kalijogo untuk selalu mengingatkan penguasa agar
menerapkan syariah Islam.
 Di pusat kota selalu ada: alun-alun, satu atau dua
pohon beringin, dan pendopo bupati. Terkadang
ada pengadilan dan rumah tahanan. Tata pusat kota
ini masih bisa dilihat hingga sekarang di sekitar
alun-alun setiap ibukota kabupaten atau keraton
kesultanan di Jawa dan Madura. Di sekitar Masjid
Agung biasanya ada kampung Kauman, tempat
tinggal Penghulu Agung dan seluruh pegawai
pengadilan hukum Islam.

Arsitektur Masjid banyak terpengaruh
arsitektur Turki yang menggunakan kubah.
 Di atas kubah masjid ada lambang bulan
bintang, sebuah lambang mencerminkan
keterkaitan pembangun masjid tersebut
dengan Khilafah Turki Utsmani yang
benderanya berlambang bulan bintang


Muslim melayu juga banyak menulis prosa
berisi sejarah dalam bentuk hikayat.
Contohnya adalah Hikayat Raja-raja Pasai,
Sejarah Melayu atau Sulalah as-Salatin
(Keturunan Para Sultan) oleh Tun Sri Lanang
bendahara Kesultanan Johor, Hikayat Aceh
atau Hikayat Iskandar Muda, Bustaanus
Salaatiin (Taman Para Sultan) karya ulama
besar Nuruddin ar-Raniri abad ke-17, Silsilah
Melayu dan Bugis dan Segala Raja-rajanya dan
Tuhfah an-Naafis keduanya karya Raja Ali
Haji, dan Hikayat Banjar.
Syariah Islam mempersatukan
Nusantara.
Kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara menganggap diri
mereka menyatu dan menjadi bagian dari Darul Islam
(wilayah Islam).
 Kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu dan
Budha yang awalnya terpisah-pisah dan saling serang satu
sama lain menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan
Khilafah Islam baik ketika masa Khilafah Abbasiyah maupun
masa Khilafah Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul. Antar
kesultanan terdapat hubungan dakwah, politik, ekonomi,
militer, bahkan kekerabatan.
 Terhadap wilayah Islam yang diduduki negara kafir, kesultanankesultanan di Nusantara bekerja sama untuk mengusir
penganeksasi agar negeri Islam tetap dalam satu kesatuan


Ketika Malaka diduduki Kafir Portugis,
Kesultanan Demak membantu Kesultanan
Aceh berjihad membebaskan Malaka.
Bahkan pada tahun 1615 dan 1629
Kekhilafahan Utsmani membantu
Kesultanan Aceh membebaskan Malaka
dari Portugis.
Masa Pra-Kemerdekaan
Sejak penjajah Belanda selama 350 tahun berusaha
menghapuskan jejak-jejak penerapan syariah Islam
di bumi Nusantara, berbagai upaya dilakukan oleh
sejumlah kalangan Islam untuk mengembalikan
syariah Islam. Berdirilah SDI (Sarekat Dagang
Islam) pada 16 Oktober 1905 yang dimotori H.
Samanhudi. Setahun kemudian, SDI diubahnya
menjadi Sarekat Islam (1906).
 SI juga tidak bisa dipisahkan dari tokoh
kharismatik, brilian, dan juga berasal dari kaum
ningrat, yakni HOS Tjokroaminoto. Di tangan
beliaulah SI sedemikian berkembang dan berani
mengibarkan bendera Islam, bahkan berpolitik.

Melengkapi perjuangan SI, KH Ahmad Dahlan,
pada 18 November 1912, mendirikan
Muhammadiyah di Yogyakarta. Upaya ini
merupakan terobosan untuk membangkitkan
kesadaran bangsa Indonesia dari kebodohannya,
melalui lembaga sosial dan pendidikan.
 Pada tanggal 31 Januari 1926, gerakan NU
(Nahdhatul Ulama) lahir. Sejatinya, ‘embrio’ NU ini
adalah gerakan Taswirul Afkar, yaitu sebuah gerakan
diskusi yang dibangun oleh Wahab Hasbullah
(1914), lalu berganti nama menjadi Nahdhatul
Wathon pada 1916. Pada awalnya, NU justru lahir
sebagai organisasi politik pada zamannya.


NU dengan Statuten (Anggaran Dasar) 1926,
dalam praktik perjuangannya menampilkan diri
sebagai jam'iyah (organisasi) yang sangat tanggap
terhadap peristiwa politik nasional dan luar negeri.
Pada saat pemerintah RI masih ragu-ragu
menentukan sikapnya terhadap pendudukan
kembali Sekutu dan Belanda, NU mengeluarkan
Resolusi Jihad (22 Oktober 1945) di Surabaya.
Resolusi Jihad ini mempunyai pengaruh besar
terhadap keputusan Muktamar Umat Islam di
Yogyakarta pada 7 November 1945. Pengaruhnya
secara fisik diperlihatkan dengan pembentukan
sayap militer seperti Barisan Sabilillah, Hizbullah,
dan Mujahiddin.
Tanggal 3 Maret 1924, Musthofa Kemal, agen Inggris,
berkomplot dengan kelompok nasionalis Turki sekular
mengumumkan penghapusan Khilafah. Penghapusan Khilafah
di Turki ini bagaimanapun sangat mengejutkan Dunia Islam,
termasuk di Indonesia, karena selama ini Istambul merupakan
lambang kekuatan politik bagi Dunia Islam.
 Sejumlah kalangan di Dunia Islam seperti di Mesir dan Hijaz
berusaha menegakkan kembali Khilafah. Mesir bermaksud
mengadakan kongres tentang Khilafah.
 Sebagai sambutan atas maksud ini suatu Komite Khilafah
dibentuk di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan ketua
Wondosudirdjo (atau Wondoamiseno) dari Sarekat Islam dan
wakil ketua K.H. Abdul Wahab Hasbullah tokoh pendiri
Nahdhatul Ulama



Tahun 1925 direncanakan lagi kongres Dunia
Islam di Kairo membicarakan masalah
khalifah. Pemberitahuan pun dikirimkan ke
Indonesia.
Menyonsong kongres ini, tanggal 8-11
Agustus 1924 di Surabaya diselenggarakan
Kongres al-Islam ke-3 untuk memilih utusan,
yang menghasilkan terpilihnya H. Fachruddin
(Muhammadiyah), Suryopranoto (Central
Sarekat Islam) dan KH. Abdul Wahab
Hasbullah (Perkumpulan Agama di Surabaya
mewakili kelompok tradisional).
Kongres Dunia Islam di Kairo ini baru terlaksana pada tanggal
13-19 Mei 1926.
 Pada tanggal 1 Juni 1926 di Makkah diselenggarakan pula
Kongres Khilafah atas prakarsa Raja Ibnu Saud.
 Indonesia mengirimkan dua orang utusan, yaitu HOS
Tjokroaminoto (Central Sarekat Islam) dan K.H. Mas Mansur
(Muhammadiyah) hasil Kongres Al-Islalm ke-4 di Yogyakarta
tanggal 21-27 Agustus 1925 dan Kongres Al-Islam ke-5 di
Bandung tanggal 6 Februari 1926.
 Sayang, golongan tradisional tidak terwakili. Lalu KH Abdul
Wahab kemudian berinisiatif mengumpulkan para ulama dari
Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem dan Pati membentuk
Komite Merembuk Hejaz, yang sejak tanggal 31 Januari 1926
menjelma menjadi Nahdhatul Ulama yang memutuskan untuk
mengirim dua utusan menghadap Raja Ibnu Saud.



Utusan NU, yaitu Abdul Wahab dan Ustadz
Ahmad Ghanaim al-Amir, diterima oleh Raja
Ibnu Saud tanggal 13 Juni 1928.
Demikianlah, walaupun Khilafah tidak berdiri
kembali melalui kongres-kongres tersebut
akibat konspirasi Inggris, sangat terlihat
bahwa para pendiri dan tokoh-tokoh awal
ormas dan orpol di Indonesia itu adalah
orang-orang yang memahami betul tentang
wajibnya mendirikan Khilafah dan
mengangkat seorang khalifah
Masa-masa Kemerdekaan
(Piagam Jakarta)


Para pendiri Republik ini berhasil merumuskan
satu gentlement agreement yang sangat luhur dan
disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian
dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukadimah
UUD ’45 yang pertama.
Selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 pada hari
Jumat dan bulan Ramadhan, Indonesia lahir sebagai
negara dan bangsa yang merdeka. Hendaknya
disadari oleh setiap Muslim bahwa Republik yang
lahir itu adalah sebuah negara yang “berdasarkan
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Namun, keesokan harinya tanggal 18 Agustus
rangkaian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dihapus, diganti
dengan kalimat: yang maha esa. Inilah awal malapetaka.
Inilah awal pengkhianatan terhadap Islam dan umat
Islam.
 Tanpa berkoordinasi dengan anggota-anggota BPUPKI
yang telah bekerja mati-matian hingga rancangan UUD
selesai, keesokan paginya sebelum sidang PPKI dimulai,
Bung Hatta mengumpulkan beberapa tokoh Islam
seperti Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman
Singodimejo, KH Wahid Hasyim, dan Mr. Teuku Hasan.
Akhirnya, dicoretlah tujuh kata yang amat berarti bagi
umat Islam Indonesia itu lewat sidang kecil yang
berlangsung kurang dari limabelas menit tersebut.


Rapat kecil itu sendiri ternyata tidak
mengundang para penandatangan Piagam
Jakarta seperti H. Agus Salim, Abikusno,
KH Abdul Kahar Muzakir, dan Mr. M.
Yamin. Ketua BPUPKI, KH. Masykur pun
tidak diundang. Dalam sidang PPKI, Bung
Hatta mengumumkan pencoretan tujuh
kata tersebut.

Meskipun usianya hanya sehari, republik yang lahir pada
tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Republik yang berdasarkan
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Syariah Islam melekat dalam
konstitusinya walaupun hanya sehari! Hal ini tertanam di
lubuk hati yang paling dalam bagi setiap aktivis dakwah. Masih
terngiang ucapan Kasman Singodimejo dalam sebuah
perbincangan bahwa beliau merasa turut bersalah karena
dengan bahasa Jawa yang halus Beliau menyampaikan kepada
Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh
pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan
dihapusnya 7 kata itu. Kasman terpengaruh oleh janji
Soekarno dalam ucapannya, “Bahwa ini adalah UUD
sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan
lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam
inginkan, silakan perjuangkan disitu.”
Namun, enam bulan kemudian Soekarno tidak
menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat
tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru
dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955).
Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru
bekerja pada 1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli
1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang
diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal
dalam penantian.
 Tentang hilangnya tujuh kata ini Mr. Moh Roem
mengutip ungkapan dalam bahasa Belanda,
"Menangisi susu yang sudah tumpah!?"


M. Natsir juga menulis, "Tanggal 17
Agustus 1945 kita mengucapkan
hamdalah; alhamdulillah menyambut
lahirnya Republik sebagai anugerah Allah!
Tanggal 18 Agustus kita istighfar,
mengucapkan astaghfirullah (mohon
ampun kepada Allah) karena hilangnya
tujuh kata!”

Walhasil, meski banyak digagalkan oleh
kaum sekular, perjuangan untuk
menerapkan syariah Islam dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
sesungguhnya memiliki akar historis,
bukan sesuatu yang ahistoris.