Transcript narkotika - Trisno Raharjo - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

NARKOTIKA
Trisno Raharjo
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
DUA SISI NARKOTIKA
• Narkotika di satu sisi merupakan obat atau
bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan
atau pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula
menimbulkan ketergantungan yang sangat
merugikan apabila disalahgunakan atau
digunakan tanpa pengendalian dan
pengawasan yang ketat dan saksama
Golongan Narkotika
• Narkotika Golongan I
• Narkotika Golongan II
• Narkotika Golongan III
– Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika
Pengaturan
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun
1972 yang Mengubahnya
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika, 1988)
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
Undang-Undang Narkotika bertujuan:
• menjamin ketersediaan Narkotika untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• mencegah, melindungi, dan menyelamatkan
bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
• memberantas peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan
• menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis
dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu
Narkotika.
– Pasal 4 UU Narkotika
Pengertian Narkotika
• Narkotika adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan
• Pasal 1 angka 1 UU Narkotika
Pengertian Prekursor
• Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan
pemula atau bahan kimia yang dapat
digunakan dalam pembuatan Narkotika
• Pasal 1 angka 2 UU Narkotika
Produksi Narkotika
• Produksi adalah kegiatan atau proses
menyiapkan, mengolah, membuat, dan
menghasilkan Narkotika secara langsung atau
tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia
atau gabungannya, termasuk mengemas
dan/atau mengubah bentuk Narkotika
• Pasal 1 angka 3 UU Narkotika
Peredaran Gelap Narkotika
• Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
tanpa hak atau melawan hukum yang
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika.
• Pasal 1 angka 6 UU Narkotika
Pecandu
• Pecandu Narkotika adalah orang yang
menggunakan atau menyalahgunakan
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan
pada Narkotika, baik secara fisik maupun
psikis.
• Pasal 1 angka 13 UU Narkotika
Ketergantungan Narkotika
• Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang
ditandai oleh dorongan untuk menggunakan
Narkotika secara terus-menerus dengan
takaran yang meningkat agar menghasilkan
efek yang sama dan apabila penggunaannya
dikurangi dan/atau dihentikan secara tibatiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang
khas.
• Pasal 1 angka 14 UU Narkotika
Penyalah Guna
• Penyalah Guna adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau
melawan hukum.
• Pasal 1 angka 15 UU Narkotika
Ketersediaan Narkotika
MENTRI
DATA NARKOTIKA
Realisasi
Rencana
RENCANA KEPERLUAN
TAHUNAN NARKOTIKA
PENGENDALIAN
IMPOR
PENGADAAN
PRODUKSI
NARKOTIKA
PENGAWASAN
SUMBER LAIN
Audit/
Pengawasan
Badan
Pengawas Obat
dan Makanan
Industri Farmasi
Produksi
Rencana
Kebutuhan
Tahunan
Izin/
Pengendalian
PRODUKSI NARKOTIKA
MENTRI
IMPOR
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan
Menteri
importir
kpt
perusahaan pedagang
besar farmasi milik
negara
Surat
Persetujuan
Impor
NARKOTIKA
Eksportir
audit
persetujuan
rencana kebutuhan dan
realisasi produksi
pemerintah
negara
pengekspor
PENGANGKUTAN NARKOTIKA
perundang-undangan tentang
pengangkutan barang
pengangkutan impor
persetujuan
impor Narkotika
pengangkutan ekspor
persetujuan
Ekspor Narkotika
PENGANGKUTAN NARKOTIKA
Surat
Persetujuan
Ekspor
Narkotika
pengangkut
Eksportir
Narkotika
perusahaan
pengangkutan
Persetujuan
Impor
Narkotika
wajib membawa dan
bertanggung jawab
atas kelengkapan Surat
PENYIMPANAN dan PELAPORAN NARKOTIKA
pedagang
besar farmasi
sarana
penyimpanan
sediaan farmasi
pemerintah
Industri Farmasi
lembaga ilmu
pengetahu
dokter
balai
pengobatan
disimpan
secara
khusus
&
PELAPORAN
pusat
kesehatan
masyarakat
Apotek
rumah
sakit
SANKSI ADMINISTRASI
Pelanggaran terhadap
ketentuan mengenai
penyimpanan
Pelanggaran ketentuan
mengenai pelaporan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
rekomendasi
teguran
Menteri
peringatan
denda administratif
pencabutan izin
penghentian
sementara
kegiatan
Penyaluran
Industri Farmasi tertentu
pedagang besar
farmasi tertentu
pedagang besar
farmasi tertentu
lainnya
apotek
apotek
rumah sakit
pemerintah
sarana penyimpanan
sediaan farmasi
pemerintah tertentu
sarana
penyimpanan
sediaan farmasi
pemerintah
tertentu
pusat
kesehatan
masyarakat
rumah sakit
rumah sakit
balai pengobatan
pemerintah
tertentu
lembaga ilmu
pengetahuan
Penyerahan
apotek
apotek
rumah sakit
pusat
kesehatan
masyarakat
Narkotika
balai pengobatan
praktik dokter
dokter
Narkotika
menolong
resep dokter
orang sakit
dalam keadaan
tugas di
darurat
daerah
terpencil
suntikan
yang tidak
ada apotek
pasien
PENGOBATAN
indikasi medis
dokter
mempunyai
bukti yang sah
memberikan
Narkotika
pasien
Golongan II
jumlah terbatas
memiliki
Golongan III
sediaan tertentu
menyimpan
membawa
Rehabilitasi Medis
• Rehabilitasi Medis adalah suatu proses
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk
membebaskan pecandu dari ketergantungan
Narkotika.
• Pasal 1 angka 16 UU Narkotika
Rehabilitasi Sosial
• Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,
mental maupun sosial, agar bekas pecandu
Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi
sosial dalam kehidupan masyarakat.
• Pasal 1 angka 17 UU Narkotika
Rehabilitasi
korban
penyalahgunaan
Narkotika
Pecandu Narkotika
wajib
menjalani rehabilitasi
medis
sosial
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika
Badan Narkotika Nasional
kepala
sekretaris utama
bidang pemberdayaan
masyarakat
bidang pencegahan
bidang pemberantasan
bidang rehabilitasi
bidang hukum dan
kerja sama
mencegah dan
memberantas
berkoordinasi dengan
Kepala Kepolisian
Negara Republik
lembaga rehabilitasi
medis dan rehabilitasi
sosial pecandu
Narkotika
kebijakan nasional
laporan tahunan
Tugas
BNN
administrasi
penyelidikan dan
penyidikan
mengembangkan
laboratorium
Narkotika dan
Prekursor
Narkotika
kerja sama bilateral
dan multilateral
memberdayakan
masyarakat
memantau,
mengarahkan,
dan
meningkatkan
kegiatan
masyarakat