Transcript Materi Narasumber Sekjen Bawaslu

PERAN DAN TUGAS
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PEMILU
Oleh :
Ferdinand E.T. Sirait
Kabag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran
Sekretariat Jenderal Bawaslu
PIRAMIDA PER-UU PENYELENGGARA DAN
PENYELENGGARAAN PEMILU
UUD 1945: Ps.22E
1
2
3
4
5
UU No 15 Tahun 2011
UU No. 8 Th 2012 (Pemilu
Legislatif)
UU No. 42 Th 2008 (Pilpres)
UU No. 32 Th 2004 Jo UU No. 12
Th. 2008
PENTINGNYA PENGAWASAN PEMILU
PEMILU
SUKSESI
GOOD
GOVERNANCE
PELANGGARAN
PENGAWASAN
BAD
GOVERNANCE
Definisi :
Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji,
memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai
peraturan perundang-undangan.
PENGAWASAN
PEMILU
Tujuan :
• menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan
hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan
berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan
• memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta
dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilu secara menyeluruh.
ASAS :
mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum; Keterbukaan; proporsionalitas;
profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.
BAWASLU
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (vide Ps. 1 angka 16 UU No. 15
Th. 2011)
Titik Tekan
Tugas dan Fungsi
Bawaslu
Mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka
PENCEGAHAN dan PENINDAKAN PELANGGARAN
Untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis
Vide Ps. 73 ayat (2) UU No. 15 Th. 2011
TUGAS BAWASLU
NO
UU NOMOR 15 TAHUN 2011
UU NOMOR 22 TAHUN 2007
1
Mengawasi Persiapan penyelenggaraan Pemilu
Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu
2
Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan
Pemilu
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
3
Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi
serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal
retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI
Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk
ditindaklanjuti
4
Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan
pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang
Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang
5
Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu
Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan
Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap
tingkatan
6
Evaluasi Pengawasan
Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah
kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
7
Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
Pemilu
Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan
sanksi kepada........yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
yang sedang berlangsung
8
Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perUndang-Undangan
Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh
Undang-Undang
WEWENANG BAWASLU
NO
UU NOMOR 15 TAHUN 2011
UU NOMOR 22 TAHUN 2007
1
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan ketentuan perUndang-Undangan
mengenai Pemilu
Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk
menonaktifkan sementara dan /atau mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g
2
Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran
administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan
temuan, serta merekomendasikannya kepada yang
berwenang
Memberikan rekomendasi kepada yang erwenang atas
temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung
unsur tindak pidana Pemilu.
3
Menyelesaikan sengketa Pemilu
4
Membentuk Bawaslu Provinsi
5
Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu
Provinsi
6
Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan perUndang-Undangan
KATA KUNCI: Strategi Pengawasan Bawaslu
SOSIALISASI kepada para pemangku kepentingan tentang
peraturan Pemilu dan sanksi-nya
PARTISIPASI: mendorong semua pihak untuk berperan aktif
mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu
PENCEGAHAN
PERINGATAN DINI: menyampaikan peringatan dini kepada partai
politik, penyelenggara Pemilu, masyarakat pemilih, pemilih dan
pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran
LAW ENFORCEMENT:
• mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan
tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat
kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran
• mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU
dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan
rekomendasi Panwaslu
PENINDAKAN
PUBLIKASI:
• melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan
dilakukan oleh pengawas Pemilu
• mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau
indikasi pelanggaran
WILAYAH PENGAWASAN
• PERSEPSI
• SISTEM &
KELEMBAGAAN
• SUPRASTRUKTUR
• PROSES
• PROSEDUR
• EDUKASI
• ADVOKASI
• REKAYASA SISTEM
DAN
KELEMBAGAAN
• SOSIALISASI
• SUPERVISI
• FASILITASI
• PELANGGARAN
• KELALAIAN
PENINDAKAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU
SENGKETA
PEMILU
BAWASLU
PELANGGARAN
DITANGANI
SENDIRI
ADMINISTRASI
K P U
PIDANA
KEPOLISIAN
KODE ETIK
DKPP
LEMBAGA
NEGARA LAIN
PENANGANAN
LINTAS SEKTOR
PEMDA
TERIMA KASIH