Transcript tindak pidana korupsi - stai al

MASALAH-MASALAH SEPUTAR
TINDAK PIDANA KORUPSI
y. Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi
z. Keprres No.11 Tahun 2005 tim koordinasi pemberatasan tindak pidana korupsi
aa. Tahun 2005 dibentuk pula tim pemburu korupsi
bb. UU No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convetion Againts
Corruption 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi)
cc. Ketentuan dalam KUHP.
dd. Dibentuk pula Retoling Aparatur Negara (paran)
f. Keppres No. 228 tahun 1967 di bentuk tim pemberantasan korupsi
g.
Keppres No. 12 tahun1978 dibentuk komisi empat
h.
Di bentuk pula komisi anti korupsi (KAK)
i.
UU No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi (LN.72 Tahun 1960)
j.
Inpres N0. 9 Tahun 1977, operasi ketertiban (Opstib)
k.
1982 tim pemberantasan korupsi dihidupkan kembali
l.
TAP MPR IX/MPR/1988 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas
m. Di bentuk tim gabungan anti korupsi
n.
UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
o.
UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi
p.
Peraturan pemerintah No. 65 tahun 1999 tentang tatacara
pemeriksaan kekayaan penyelenggaraan negara
q. Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1999 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemeriksaan
r.
Peraturan pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran
serta masyarakat dalam penyelenggara negara
s.
Keppres No. 127 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemeriksaan
kekayaan penyelenggaraan negara sekertaris jendral komisi pemeriksaan
kekayaan penyelenggaraan negara.
t.
Peraturan pemerintahan No. 19 Tahun 2000 tentang tim gabungan
pemberantasan tindak pidana korupsi
u. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran
serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi
v.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
w. UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi
x. Inpres No. 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan
KPK
Hal baru dalam UU 31 Tahun 1999 Perubahan UU No. 3 Tahun 1971
Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 atas UU No. 3 Tahun 1971 dimaksud
untuk mengantisipasi kejahatan korupsi dengan modus operasi
penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit.
Perubahan paradigmanya antara lain adalah :
a.
b.
c.
Delik korupsi dirumuskan secara formil
Ancaman pidana dan denda lebih berat, UU lama pidana maksimal 12
tahun dan denda 1 juta, UU baru ancaman pidana mati, seumur hidup
atau 20 tahun dan denda 31 juta, juga menentukan ancaman pidana
minimun khusus, juga ancaman pidana penjara bagi pelaku tipikor
yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti
kerugian negara
Penanganan perkara tipikor di prioritaskan, juaga dimungkinkan
pemeriksaan tedakwa secara inabsesia juka tedakwa tidak hadir
setelah dipanggil secara sah 2 x dan tidak hadir tanpa alasan. Hal ini
dimaksudkan untuk penyelamatan kekayaan negara.
d. Dapat dipidana bagi yang sengaja mencegah, merintangi
atau menggalkan secara langsung atau tidak langsung,
penyedikan, penuntunan, dan pemerikasaan persidangan
terhadap tersangka, terdakwa atau pun para saksi di
perkara korupsi.
e. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak
pidana korupsi dalam pengertian formil dan materil.
f. Memperluas subjek delik korupsi
- Pengertian PNS, selain PNS sebagaimana dimaksud di UU
kepegawaian, sebagaimana dalam pasal 92 KUHP yang
menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, orang
yang menerima gaji arau upah dari korporasi, yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau
masyarakat.
- Dapat dipidananya korporasi
g. Penyidik, penuntut umum, haik dapat langsung meminta keterangan
keuangan terdakwa kepada bank dengan mengajukan hak tersebut
kepada gubernur bank Indonesia
h. Penerapan pembuktian terbalik secara terbatas atau berimbang, bahwa
terdakwa dapat membukrikan ia idak melakukan tipikor namun PU
tetap wajib membuktikan dakwaannya. Selain itu terdakwa wajib
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri, anakanak atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
perkara ysb.
i.
Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tipikor dengan diberikan perlindungan hukum dan
penghargaan
ii.
Memerintahkan dibentuknya KPK.
iii.
Ditingkatkannya beberapa pasal KUHP menjadi gelik khusus
dengan memberi ancaman minimal.
l. Janji memberi hadiah sudah dapat dipidana.
m. Peran kejaksaan dibidang keberdataan sebagai jaksa pengacara negara.
N. Tembusnya rahasia Bank
o. Exstra ordinary legal khususnya sistem beban pembuktian terbalik (reseved
burden of proof system)
Hal baru dalam UU 20 tahun 2001
a.
Perluasan makna alat bukti petunjuk
b.
Ketentuan mengenai pembuktian terbalik, sebagai ketentuan yang bersifat
primum remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus
terhadap PNS. Ketentuan ini diberlakukan pada gratifikasi dan terhadap
tuntunan, perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah
satu tidak pidana.
c.
Diatur hak negara untuk mengajukan gugatan terhadap harta benda
terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi yang diduga atau patut di
duga berasal dari korupsi.
d. Di aturnya ketentuan baru mengenai maksimum pidana
penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang
dinilainya kurang 5.000.000
e. Korupsi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat
Uraikan perbedaan pengertian antara memperkaya dengan
menguntungkan sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 ayat (1) dan
pasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001
Pasal 2 aya t (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar) .
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan / atau denda paling sedikit 50.000.000
(lima puluh juta) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar)
a.
b.
Memperkaya adalah, selalu dan terus menerus tanpa
berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan
melawan hukum, sehingga kekayaan yang diperoleh
sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan
penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki.
Dalam hal mengumpulkan tidak ada tertulis unsur
melawan hukum ( dianggap secara diam-diam unsur itu
ada, karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur
melawan hukum). Menguntungkan diri sendiri sama
dengan ketentuan pasal 378 dan 423 KUHP,
menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
a.
b.
Meliputi apa sajakah yang dimaksud dengan gratifikasi ?
gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara yang memiliki jabatan
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dianggap suap.
gratifikasi tersebut dalam arti luas meliputi, pemberian uang, barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pasilitas
pengikatan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan pasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negara maupun di
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana electronik
atau tanpa sarana ekonomi.
Untuk membuktikan suatu gratifikasi merupakan suap atau bukan, kepada
siapa pembuktiannya dibebankan?
bila nilai lebih dari 10 juta, - / lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan uang suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
bila nilainya kurang dari 10 juta pembuktiannya dilakukan oleh penuntut
umum
c. Untuk menghilangkan unsur tindak pidana, kepada siapa penerimaan
gratifikasi itu harus dilaporkan? Dalam tenggang waktu berapa lama
sejak diterimanya gratifikasi tersebut harus dilaporkan?
untuk menghilangkan unsur tindak pidana gratifikasi harus
dilaporkan pada KPK dalam 30 hari setelah diterima suap tersebut.
dan dalam waktu paling lama 30 hari sesudah menerima laporan
tersebut, KPK menetapkan apakah gratifikasi itu milik penerima
atau milik negara.
JELASKAN MAKNA PEMBUKTIAN TERBALIK
TERBATAS DAN BERIMBANG
Diatur pasal 37 a ( terhadap harta benda yang telah didakwakan), dan 38 b (terhadap
harta benda yang belum didakwakan) UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun
1999 menyebutkan :
A.
Pasal 37 a menyatakan bahwa, terdakwa wajib memberi keterangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta
benda setip orang / korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara
yang didakwakan.
B.
Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keterangannya digunakan
untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana.
C.
Penuntut umum tetap diwajibkan membuktikan dakwaannya.
D.
Pasal 38 b menyebutkan, bawha terdakwa wajib membuktikan sebaliknya
terhadap harta bendanya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal
dari tindak pidana korupsi. Pembuktian dilakukan terdakwa pada saat
membacakan pembelaannya, dan dapat diulangi pada memori banding dan
memori kasasi.untuk itu hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk
memberikan pembuktian yang diajukan terdakwa.
e. Bila terdakwa tidak dapat membuktikan, maka harta benda tersebut dianggap
diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang memutuskan seluruh
atau sebagian dirampas untuk negara.
f. Tuntunan perampasan diajukan pada saat tuntutan PU.
g. Pasal 38 c menyebutkan, bahwa terhadap harta benda yang diduga diperoleh
dari korupsi dan belum dirampas dalam putusan, maka negara dapat
melakukan gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli warisnya.
h. Kata bersifat terbatas mengandung makna, walapun terdakwa dapat
membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tipikor, hal ini tidak berarti
terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, karena PU masih tetap
berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan berimbang
maksudnya adalah penghasilan terdakwa harus sebanding dengan kekayaan
terdakwa.
i. Dalam pembuktian korupsi ini diatur 2 teori pembuktian, yaitu : teori bebas
yang dianut oleh terdakwa, dan teori negatif menurut undang-undang
(negatief wettelijk overtuiging) yang dituntut oleh PU. Teori bebas artinya
hakim tidak terikat kepada aturan hukum, yang terpenting adalah keyakinan
hakim atas kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan-alasan yang
dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori negatif artinya
hakim hanya dapat menjatuhkan putusan jika ia mendapat kenyakinan
berdasarkan alat bukti yang sah.
Dalam penjelasan umum UU No. 20 tahun 2001, perluasan alat bukti
petunjuk (dari pasal 188 KUHP), selain di peroleh dari keterangan saksi,
surat, dan keterangan terdakwa sebagai diatur dalam KUHP tersebut,
juga diperoleh dari alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang
diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronika dengan
alat optic atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data
penghubung elektronik ( electronic data interchamge), surat elektronik (
email), telegram, telek, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap
rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan / atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda pisik apapun selain
kertas, maupun yang terekam secara eletronik, yang berupa tulisan,
suara gambar, peta, rancangan, foto, hurup, tanda, angka atau perporasi
yang memiliki makna.
Jelaskan perbedaan antara makna keuangan negara
dengan perekonomian negara.
a.
1.
2.
b.
Keuangan negara adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
kewajiban yang timbul karena :
Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggung jawaban pejabat
lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah.
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban
badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan
yang menyerahkan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Perekonomian negara adalah : kehidupan perekonomian yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaaan atau pun usaha
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,
baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bertujuan
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh
kehidupan rakyat
Jelaskna makna sifat melawan hukum di
korupsi.
Sebelum tahun 1974 MARI berpendirian bahwa sifat
melawan hukum dimakna formil, artinya hanya melanggar
peraturan tertulis semata. Contohnya dalam putusan :
-putusan No 77 K/Kr/1973 tanggal 19 -11-1974
Putusan No 48 K/Kr/1974 tanggal 7-01-1976
b. Setelah tahun 1977 pendirian MARI berubah dari melawan
hukum yang formil jadi sifat melawan hukum yang materil,
artinya tidak hanya melanggar aturan tertulis semata, akan
tetapi juga termasuk melanggar aturan tidak tertulis, seperti
rasa keadilan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat.
dalam tafsir sosiologisnya MARI berpendapat bahwa,
terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum walaupun
perbuatannya terbukti, karena :
1. Terdakwa tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
a.
2. Kepentingan umum terlayani.
3. Negara tidak dirugikan.
Tafsir ini dalam makna sifat melawan hukum materil yang
negatif. Sedangkan sifat melawan hukum dalam makna
positif, merupakan alasan menjatuhkan pidana walau tidak
diatur dalam peraturan tertulis.
Subjek hukumnya
Pasal 2 : setiap orang artinya dalam makna yang umum atau generik
Pasal 3 : orang yang memiliki jabatan atau kedudukan (pejabat), dalam
makna khusus atau spesialis.
b. Perbuatan yang dilakukan
Pasal 2 : secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain
atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Pasal 3 : tidak ada rumusan secara melawan hukum, akan tetapi dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (perbuatan
melawan hukum tersirat dalam makna menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya tersebut).
a.
-
c. Ancaman Pidana
Pasal 2 : dirumuskan ancaman maksimalnya seumur hidup atau
pidana penjara singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak 1 miliyar.
Hukuman penjara dan denda dirumuskan secara kumulatif
-
Pasal 3 : dirumuskan ancaman maksimalnya seumur hidup atau
pidana penjara paling singkar 1 tahun dan paling lama 20 tahun
dan / atau denda paling sedikit 50.000.000 dan paling banyak 1
miliar. Hukuman penjara dan denda dirumuskan secara
kumulatif dan alternatif
Keganjilannya
-
-
-
-
Mengapa perumusan pidana minimalnya berbeda, pada pasal 2
ancamannya 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda minimal
200.000.000, sedangkan pada pasal 3 ancaman minimalnya
hanya 1 tahun dan / atau denda minimal 50.000.000
Mengapa pada pasal 3 yang sesungguhnya merupakan
kekhususan dari pasal 2 ancaman minimal justru lebih rendah,
baik penjara maupun dendanya.
Mengapa pidana pada pasal 2 bersifat kumulatif (dengan kata
dan) dengan pidana penjara, sedangkan pada pasal 3 pidana
denda dapat bersifat alternatif atau kumulatif ( karena
dirumuskan dengan kata dan /atau)
Dengan kata lain mengapa legislator memformulasikan sanksi
pidana minimal dan denda untuk pejabat dibuat sedemikian
rendah, bila dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang
dilakukan orang biasa, sedangkan dalam aturan umum KUHP
apabila pelakunya adalah pejabat dapat di tambah sepertiga
dari ancaman maksimalnya
A. Bagaimana cara menghitung uang pengganti yang
harus dibayar oleh terdakwa.
Pasal 18 hurup b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur
bahwa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa sebanyakbanyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi
Putusan secara tanggung renteng tidak diperkenankan
karena tidak jelas berapa besar uang pengganti bagi
masing-masing terdakwa, karena kepada terdakwa hanya
dapat dibebankan hanya uang pengganti sebanyak harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsinya.
B. Apabila terdakwa lebih dari satu
orang, dapatkah kepada mereka
dibebankan membayar uang
pengganti secara tanggung renteng
C. Bagaiman menentukan pidana penjara
sebagai pengganti uang pengganti yang tidak
dapat dibayar oleh terdakwa
Pasal 18 ayat 3 menentukan bahwa pidana penjara tersebut lamanya
tidak boleh melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya
1. A. APA YANG DIMAKSUD DENGAN SURAT
DAKWAAN DIBUAT SECARA FORMIL DAN DAKWAAN
DIBUAT SECARA MATERIL.
Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan bahwa penuntut umum membuat surat
dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
Syarat formil yaitu, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
Syarat materil yaitu : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak
pidana itu dilakukan.’
Tidak dipenuhinya atau kekurangan syarat formil tidak berakibat dakwaan
batal demi hukum, namun dapat diperbaiki. Sedangkan tidak di penuhinya
syarat materil dapat berakibat dakwaan batal demi hukum (ayat 3).
B. Sebutkan ada berapa macam bentuk
surat dakwaan
-
-
Dakwaan secara tunggal.
Dakwaan secara kumulatif (biasanya dengan kata dan)
Dakwaan alternatif (biasanya menggunakan kata atau).
Dakwaan secara subsidaritas (biasanya dengan kata subsidair, lebih
subsudair, lebih-lebih subsidair, dan atau kedua, subsidair, dst).
A.
Siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil.
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan
PNS adalah,
Pegawai negeri sebagaimana UU kepegawaian
Pegawai negeri sebagaimana di maksudkan dalam KUHP.
Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
Orang yang menerima gaji atau pun upah dari suatu korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilits dari negara atau masyarakat
b. Siapa pula yang dimaksud dengan penyelenggaraan negara.
Pasal 1 ayat (1) dari UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas KKN, maka yang dimaksud dengan penyelenggara negara
adalah, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 menyebutkan penyelenggara negara meliputi :
1. Pejabat negara pada tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Apakah pengembalian uang korupsi
menghapuskan dipidananya terdakwa
Pasal 04 UU No 31 tahun 1999 menyatakan bahwa pengembalian kerugian
negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya
pelaku tidak pidana
Pasal 18 menentukan, pembayaran uang pengganti yang
jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang
diperoleh dari tindak pidan korupsi .
Jika setelah satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan
hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat
disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
uang tersebut.
Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana
dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi
ancaman maksimal dari pidana pokoknya.
Pasal 19 menyebutkan, pihak ke 3 tersebut dapat
mengajukan surat keberatan kepada pengadilan tersebut
paling lambat 2 bulan setelah putusan diucapkan di sidang
terbuka untuk umum. Kemudian hakim meminta
keterangan penuntut umum dan pihak yang
berkepentingan. Selanjutnya hakim mengeluarkan
penetapan, mengabulkan keberatan atau menolak
keberatan, dan atas penetapan tersebut pihak ke 3 atau
jaksa dapat mengajukan kasasi. Apabila keberatan pihak
ke 3 diterima, namun harta benda sudah terlanjur di
eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian
kepada pihak ke 3 sebesar nilai hasil lelang atas barang
tersebut.
Pasal 20 menyebutkan, tuntutan dan jatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan / atau pengurusnya. Pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan
maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 14 menentukan, bila dalam UU yang bersangkutan
menentukan secara tegas pelanggaran tersebut sebagai
tindak pidana korupsi, maka dapat di kenakan UU tipikor.
Jika tidak ditentukan maka tidak dapat dikenakan UU Tipikor.
Lain-lain tentang korupsi
-
-
-
-
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disindang pengdilan dalam perkara
korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disindang
pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta
keterangan kepada Bank melalui gubernur BI tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa bahkan dapat meminta untuk memblokir rekening
simpanan milik tersangka atau terdakwa.
Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan saksi atau orang lain
yang bisa dengan tipikor dilarang menyebut nama atau alamat pelapor.
Apabila penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tipikor
tidak terbukti , atau tersangka meninggal dunia, namun secara nyata telah
ada kerugian keuangan negara maka penyidik segera menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan
gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
diajukan gugatan, bila tersangka meninggal dunia maka gugatan diajuakan
kepada ahli warisnya. Jika meninggal saat pemeriksaan disidang pengadilan,
maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara
Sidang kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- Putusan bebas dalam perkara tipikor tidak menghapuskan hak untuk
menuntuk kerugian terhadap keuangan negara.
- Pemeriksaan dapat dilakukan secara inabsentia dan putusannya
diumumkannya oleh penuntun umum pada papan pengumuman
pengadilan, kantor pemerintah daerah atau diberitahuka kepada
kuasannya.
- Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan
terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah
melakukan tipikor, maka hakim atas tuntutan PU menetapkan
perampasan barang-barang yang telah disita.
TENTANG KPK
Penangan tipikor dapat dilakukan oleh :
1.
Kepolisian atau kejaksaan dengan hukum acara pada KUHP
2.
KPK dengan hukum acara tersendiri, bila tidak diatur maka tetap
menggunakan KUHP.
b. Tugas KPK adalah :
1.
koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tipikor.
2.
Super visi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tipikor
3.
Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor
4.
Melakukan tindakan pencegahan tipikor
5.
Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara
c. Berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikor
yang (pasal 11)
A.
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain
yang ada kaitnanya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara.
2.
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan / atau
3.
Menyankut kerugian negara paling sedikit 1 miliar
4.
Mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang sedang ditangani penyidik
atau penuntut umum (pasal 8 -10)
d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana kontd diatas, KPK berwanang (pasal
12)
1.
Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2.
Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang
berpergian keluar negeri
3.
Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan laninnya tentang
keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4.
Memerintahkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk
membelokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka atau
terdakwa, atau pihak lainnya terkait
1.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersanka untuk
memberhentikan sementara tersangka atau terdakwa ke instansi terkait
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan,
perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta
konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan adanya
tipikor.
7. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain
untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang diluar
negeri
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan
penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara
tipikor yang sedang di tangani
e. Bolehkah KPK mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan / atau
penuntutan, bagaiman pula prosedure pemeriksaannya.
1.
KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan dan penuntutan (pasal 40)
2. Pemeriksaan tersangka pejabat negara tidak perlu ijin dari yang berwenang
(pasal 46)
3. Juga tidak perlu ijin pengadilan untuk melakukan penyitaan (pasal 47)
4. Bila penyelidik menemuka bukti pormualaan yang cukup, dalam 7 hari sejak
ditemukannya bukti pormualaan tersebut penyelidik melaporkan kepada KPK
5. Bila tidak ditemuka bukti pormulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada
KPK untuk menghentikan penyelidikan, jika KPK berpendapat diteruskan
maka KPK melakukan penyidikan sendiri atau melimpahkan kepada penyidik
polri atau kejaksaan.
6. Penuntut umum dalam 14 hari sejak menerima berkas dari penyidik wajib
melimpahkan berkas perkara ke PN pasal 52 (1)
7. KPN dalam 3 hari sejak diterima berkas menetapkan susunan majlis. Dan sidang
1 wajib melaksanakan dalam 7 hari sejak ditetapkan majelis.
8. Pemeriksaan di PN paling lama 120 hari kerja sejak
diterimanya berkas di PN
9. Peneriksaan di PT paling lama 60 hari kerja sejak berkas
diterima PT.
10. Pemeriksaan ditingkat kasasi palinga lama 120 hari kerja
sejak berkas diterima di MA
11. Pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali paling lama 60
hari kerja terhitung diterima MA