Transcript Dir FPRLH (Kemendagri)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DALAM PENYELENGGARAAN AMPL
DI DAERAH
OLEH:
DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
[email protected]
1
PERMASALAHAN AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEBIJAKAN , KELEMBAGAAN, SD ALAM, SDM, ANGGARAN ?
[email protected]
2
No.
Pulau
1 KALIMANTAN
2 SUMATERA
3 PAPUA
4 SULAWESI
5 JAWA
6 MALUKU
7 BALI dan NUSA TENGGARA
TOTAL
Luas Real (km2)
533.902
(27.71%)
505.301
(26.23%)
411.878
(21.38%)
189.362
(9.83%)
124.066
(6.44%)
89.116
(4.63%)
79.971
(3.79%)
1.933.596
Jumlah Penduduk
Cadangan Air Tahunan (km3)
Cadangan Efektif
Kebutuhan Air Tahunan
x 1000
%
(km3)
%
km3/tahun
(km3)
%
13.827
5,8
1.314,02
33,64
722,71
18,21
2,52
50.779
21,3
840,74
21,52
462,42
66,88
14,46
3.576
1,5
1.062,15
27,19
584,16
4,71
0,81
17.403
7,3
299,22
7,66
164,57
22,92
13,93
137.080
57,5
164.00
4,2
90,2
180,53
200,14
2.622
1,1
176,73
4,52
97.20
3,45
3,55
13.112
5,5
49,62
1,27
27,29
17.27
63,28
238.399
100
3.906,48
100
2.148,56
313,97
14,61
 POTENSI CADANGAN AIR TAWAR NASIONAL  3.906 km3/tahun, dan TOTAL CADANGAN EFEKTIF
 2,148 km3/tahun
 RATA-RATA POTENSI ALOKASI PERKAPITA GLOBAL (2012)  7.882 m3/kapita/tahun
 SECARA KUANTITATIF KETAHANAN AIR NASIONAL RELATIF AMAN, KECUALI PULAU JAWA YANG
MENGALAMI KONDISI DEFISIT AIR 50%
 PERMASALAHANNYA SEKARANG INI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MASIH BELUM OPTIMAL.
[email protected]
3
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
(Pasal 28 ayat (1) UUD 1945)
Hak asasi manusia atas air memberikan hak kpd setiap orang atas air yg
memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, & mudah
didapatkan utk penggunaan personal & domestik
(Komite Hak Ekosob PBB, 28 November 2002 Sidang ke-29)
Kebutuhan air semakin lama
semakin meningkat sejalan
dengan meningkatnya
kebutuhan hidup manusia, baik
di daerah perkotaan maupun
daerah perdesaan
Sebagian penduduk menggunakan air
secara berlebihan dan cenderung
pemborosan air sementara sebagaian
penduduk kurang mendapatkan
pelayanan air
[email protected]
4
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 akses masyarakat Indonesia pada
air minum baru mencapai 67,7%
Tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100%
untuk air minum dan juga sanitasi
(Teknokratik
RPJMN 2015-2019)
[email protected]
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN DAN PERAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
[email protected]
6
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UU No.23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah)
Pemerintah Daerah adalah kepala
daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan
masyarakat
[email protected]
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DPRD mempunyai fungsi
membentuk Perda
anggaran
pengawasan
Fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah
DPRD menjaring aspirasi masyarakat
[email protected]
8
Sumber: UU No. 23/2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah
DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah merupakan mitra sejajar
Provinsi,
Kab/Kota
KEPALA
DAERAH
Kemitraan
[email protected]
DPRD
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015
RKPD 2015
APBD 2015
Isu Strategis
Bidang Pembangunan Sarana
Prasarana  peningkatan akses
air minum dan sanitasi
Bidang Sarana dan Prasarana 
Peningkatan Ketersedian
Infrastruktur Pelayanan Dasar 
Peningkatan Akses Air Minum dan
Sanitasi
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal
[email protected]
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PAMSIMAS
[email protected]
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PAMSIMAS
Bertujuan untuk melayani jumlah warga
masyarakat kurang terlayani dan berpendapat
rendah di wilayah perdesaan dan peri urban
yang dapat mengakses pelayanan air minum dan
sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan
penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat
melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat
[email protected]
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PAMSIMAS
Bertujuan untuk
melayani jumlah
warga masyarakat
kurang terlayani
dan berpendapat
rendah di wilayah
perdesaan dan peri
urban
Peningkatan
akses air
minum layak
Peningkatan
akses
sanitasi
layak
SASARAN
PROGRAM
PAMSIMAS
Peningkatan
APBD sektor
AMPL
Kab/Kota
memiliki
RAD AMPL
[email protected]
Peningkatan
jumlah
masyarakat
stop BABS
Peningkatan
jumlah
masyarakat
menerapkan
CTPS
13
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
POIN PEMBAHASAN
KEBIJAKAN AMPL DENGAN KEBIJAKAN DAERAH
KONDISI EKSISTING PELAYANAN AMPL DAERAH
KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS DAN
PENGARUSUTAMAAN SEKTOR AMPL
PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN AMPL
[email protected]
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN AMPL DENGAN KEBIJAKAN DAERAH
[email protected]
15
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KETERKAITAN KEBIJAKAN AMPL DENGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PP No 16/2005 ttg
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
UU No. 23 Thn 2014
(Pemerintahan
Daerah)
PP No 65 TH 2005 ttg
pedoman penyusunan &
penerapan SPM
PP No. 38 Thn 2007
(Urs. Pemerintahan)
Permendagri No 34/2014
ttg Pedoman Penyusunan
APBD 2015
PP No. 41 Thn 2007
(Organisasi PD)
Permen PU No.
1/PRT/M/2014 ttg SPM
Bid PU & Penataan Ruang
PP No 6 Th 2008 ttg
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
SUBSTANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUBSTANSI AMPL
Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait
Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait
[email protected]
TUJUAN DESENTRALISASI
16
URUSAN WAJIB
Pendidikan
UU NO. 32 TAHUN
2004
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
DESENTRALISASI
OTONOMI
DAERAH
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
Ketahanan Pangan
URUSAN WAJIB
& PILIHAN
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Komunikasi dan Informatika
URUSAN PILIHAN
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
PP NO. 38 TAHUN 2007
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
17
[email protected]
Transmigrasi
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KONDISI EKSISTING PELAYANAN AMPL DAERAH
[email protected]
18
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR
TAHUN 2009 S.D 2013
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2009
Akses Air Minum
47.71
Layak (%)
Akses Sanitasi
51.19
Layak (%)
2010
2011
2012
2013
44.19
63.48
65.05
67.73
55.54
55.6
57.82
59.71
Sumber : Rancangan
Teknokratik RPJMN 2015 - 2019
[email protected]
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2015 - 2019
Pembangunan Ekonomi
Baseline Thn 2014
Sasaran Thn 2019
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
Akses air minum layak
Sanitasi Layak
70 %
100 %
60, 5 %
100 %
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 - 2019
[email protected]
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (1)
Persentase Belanja Urusan Air Minum Terhadap Belanja Langsung dan Total Belanja APBD
Kab/Kota dan Provinsi tahun 2010 - 2012
Sektor air minum
relatif mendapatkan
perhatian kecil dari
Pemerintah Daerah.
Dari tahun 2010 –
2012 rata-rata hanya
0,4 % dari Total
Belanja APBD
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Terhadap Total
Belanja
Terhadap Belanja
Langsung
Kab/Kota
Provinsi
Pemda
Pemyerta
an Modal
Kab/Kota
0.47
0.19
0.4
0.03
1.04
0.39
0.85
0.06
[email protected]
21
Sumber : Evaluasi Capaian dan Pemanfaatan
SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum (2013)
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (2)
Rata-rata Capaian Alokasi APBD Dalam Program Pamsimas
Jumlah data lengkap 2012
64 kab/kota
Jumlah data lengkap 2011
86 kab/kota
Berdasarkan SIM Pamsimas 2011 dan SIM 2012:
Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2009
2%
Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2010
1.7%-1.9%
Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2011
5,90%
[email protected]
Sumber : Monitoring Information
System (MIS) PAMSIMAS
22
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (3)
KAB/KOTA PESERTA PAMSIMAS YANG TELAH MENGESAHKAN RAD AMPL
No
Kab/Kota
No
PROV SUMATERA BARAT
12.
1.
Agam
13.
2.
Kab/Kota
No
Kab/Kota
4.
Musi Rawas
5.
Musi Banyuasin
Dharmasraya
Pasaman
PROV RIAU
6.
OKU Selatan
3.
Kota Sawah Lunto
1.
7.
OKU Timur
4.
Tanah Datar
2.
Indragiri Hulu
Indragiri Hilir
8.
Ogan Ilir
5.
Pasaman Barat
3.
Kampar
PROV BANTEN
6.
Sijunjung
4.
7.
Padang Pariaman
Lima Puluh Kota
8.
9.
Solok Selatan
10. Pesisir Selatan
Solok
Bengkalis
PROV SUMATERA SELATAN
1.
Ogan Komering Ilir
2.
Muara Enim
3.
Lahat
[email protected]
1.
Lebak
2.
Serang
PROV JAWA BARAT
Sumedang
23
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (4)
PROPORSI KAB/KOTA YANG TELAH MENYUSUN RAD DENGAN TOTAL PESERTA PAMSIMAS II
REGIONAL I
41%
59%
Kab/kota yang telah
menyusun RAD AMPL
Kab/Kota yang belum
menyusun RAD AMPL
[email protected]
24
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS DAN
PENGARUSUTAMAAN SEKTOR AMPL
[email protected]
25
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS
Dukungan
program &
anggaran dalam
RKPD di SKPD
terkait air minum
dan sanitasi
Perencanaan
&
Penganggaran
Evaluasi &
Monitoring
Implementasi
program mulai
dari teknis
sampai dengan
Penguatan
kelembagaan
Implementasi
Pemerintah Daerah, DPRD sangat berperat penting dalam keberlanjutan pelayanan
air minum
dan sanitasi
[email protected]
26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGARUSUTAMAAN KEBIJAKAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
RPJMD
RAD
AMPL
Kebijakan
AMPL belum
prioritas
Review RAD
AMPL
[email protected]
TARGET
Program dan
Kegiatan Sektor
AMPL terakomodir
ke dalam RPJMD
27
[email protected]
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN AMPL
[email protected]
29
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN LEGISLATIF DALAM PENGARUSUTAMAAN AMPL DAERAH
Mendukung penyusunan dan pengesahan RAD AMPL atau
pengakomodiran program dan kegiatan AMPL dalam RPJMD
dalam rangka peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi
Mendukung dan memastikan adanya alokasi program dan
anggaran untuk pemeliharaan, perluasan pelayanan air
minum dan sanitasi serta pengembangan kapasitas BP SPAMS
Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan
daerah terkait pengembangan air minum dan sanitasi
Melakukan pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan sektor AMPL
[email protected]
30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN EKSEKUTIF DALAM PENGARUSUTAMAAN AMPL DAERAH
Pengadopsian program Pamsimas dalam programprogram sektor AMPL di daerah melalui terbitnya RAD
AMPL atau memasukkannya ke dalam RPJM Daerah
Meningkatkan dukungan kebijakan daerah terkait
AMPL melalui peningkatan belanja daerah sektor
AMPL dan peningkatan alokasi anggaran sektor AMPL
Pembinaan Badan Pengelola – Sistem Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) maupun anggaran
[email protected]
31
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
[email protected]
32