Transcript UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
INTEGRASI
SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK
Disampaikan oleh :
Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
Pada :
Seminar “Pengembangan Monorel Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Publik Jakarta”
Fakultas Tehnik Universitas TARUMANEGARA, 2 April 2013
1
OUTLINE
1.
2.
3.
4.
LANDASAN HUKUM KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI;
KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN UMUM;
POLA DAN KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK;
RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN UMUM MASSAL
JABODETABEK;
5. CONTOH TIPIKAL DISAIN FASILITAS PERPINDAHAN MODA.
2
1. LANDASAN HUKUM KETERPADUAN
SISTEM TRANSPORTASI
3
LANDASAN HUKUM





UU No. 33 Tahun 2004 Tentang JALAN;
UU No. 23 Tahun 2008 Tentang PERKERETAAPIAN;
UU No. 1 Tahun 2009 Tentang PENERBANGAN;
UU No. 17 Tahun 2009 Tentang PELAYARAN;
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
4
UU NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN
Pasal 3 ayat (2) :
Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan
jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga
menjangkau daerah terpencil.
Pasal 4 ayat (4) :
Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang,
penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan
merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.
Pasal 6 ayat (2) :
Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada
rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan
keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan
perkotaan, dan kawasan perdesaan.
5
UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
Pasal 2 :
Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan :
a. Asas manfaat;
b. Asas keadilan;
c. Asas keseimbangan;
d. Asas kepentingan umum;
e. Asas keterpaduan;
f. Asas kemandirian;
g. Asas transparansi;
h. Asas akuntabilitas; dan
i. Asas berkelanjutan.
6
UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Pasal 2 :
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:
a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa
diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan;
f. asas kepentingan umum;
g. asas keterpaduan;
h. asas tegaknya hukum;
i. asas kemandirian;
j. asas berwawasan lingkungan hidup;
k. asas kedaulatan negara; dan
l. asas kebangsaan.
Pasal 5 ayat (6) huruf b :
Pembinaan pelayaran dilakukan dengan
memperhatikan seluruh aspek kehidupan
masyarakat dan diarahkan untuk :
meningkatkan penyelenggaraan kegiatan
angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim sebagai
bagian dari keseluruhan moda transportasi
secara terpadu dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
7
UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Pasal 2 :
Penerbangan diselenggarakan berdasarkan
asas:
a. manfaat;
b. usaha bersama dan kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
e. kepentingan umum;
f. keterpaduan;
g. tegaknya hukum;
h. kemandirian;
i. keterbukaan dan anti monopoli;
j. berwawasan lingkungan hidup;
k. kedaulatan negara;
l. kebangsaan; dan
m. kenusantaraan.
Pasal 10 ayat (6) huruf b :
Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan
memperhatikan seluruh aspek kehidupan
masyarakat dan diarahkan untuk:
meningkatkan penyelenggaraan kegiatan
angkutan udara, kebandarudaraan,
keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan sebagai bagian dari
keseluruhan moda transportasi secara terpadu
dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
8
UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Pasal 2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan
dengan memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.
Pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan
dengan tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,
lancar, dan terpadu dengan moda
angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan
kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta
mampu menjunjung tinggi martabat
bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan
budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan
kepastian hukum bagi masyarakat.
9
UU NO 22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Pasal 14
(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan
pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan untuk menghubungkan
semua wilayah di daratan.
(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Rencana
Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 144
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan
Bermotor Umum disusun berdasarkan:
a. tata ruang wilayah;
b. tingkat permintaan jasa angkutan;
c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
e. kesesuaian dengan kelas jalan;
f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
g. keterpaduan antarmoda angkutan.
10
KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
•
•
•
•
•
UU NO.33/2004 TENTANG JALAN
UU NO.22/2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UU NO.23/2008 PERKERETAAPIAN
UU NO.17/2009 TENTANG PELAYARAN
UU NO.1/2009 TENTANG PENERBANGAN
TATARAN TRANSPORTASI
1. TATARAN
TRANSPORTASI
NASIONAL
(TATRANAS)
MODA TRANSPORTASI
TERPADU
2. TATARAN
TRANSPORTASI
WILAYAH (TATRAWIL)
3. TATARAN
TRANSPORTASI LOKAL
(TATRALOK)
BLUE PRINT
TRANSPORTASI:
1.
JALAN;
2.
PERKERETAAPIAN;
3.
PELAYARAN;
4.
PENERBANGAN.
KELEMBAGAAN
11
2. KONSEP INTEGRASI ANGKUTAN
UMUM
12
SEMUA YANG MENGUDARA
PASTI MENDARAT
SEMUA YANG MELAUT
PASTI BERLABUH
13
PELAYANAN ANGKUTAN
14
INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
PERBANKAN
• Aktivasi
• Integrasi Sistem
• Penjualan
• Isi Ulang
BATIK SOLO TRANS
INTEGRASI FISIK
KA. PRAMEKS
TRANS JOGJA
INTEGRASI
JADWAL
INTEGRASI
PEMBAYARAN
KEBIJAKAN INTEGRASI
15
INTEGRASI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
•
•
•
Integrasi fisik, yang memungkinkan penumpang berpindah
intra dan /atau antar moda transportasi lainnya secara
mudah;
Integrasi jadwal, berupa kesuaian jadwal kedatangan dan
keberangkatan angkutan umum yang terinformasi dengan
baik, serta memungkinkan berkurangnya waktu tunggu
penumpang pada saat berpindah intra dan/ atau antar
moda transportasi;
Integrasi
pembayaran, yaitu pembayaran dengan
menggunakan smartcard, yang memungkinkan satu kartu
untuk beberapa jenis layanan.
16
3. POLA DAN KEBUTUHAN
PERJALANAN DI JABODETABEK
17
TOTAL KEBUTUHAN PERJALANAN PERHARI
DI WILAYAH JABODETABEK
TAHUN 2010
Antar Zona
(Kab./Kota)
Internal Zona
(Kab. /Kota)
Jenis Moda
Total Perjalanan
Perjalanan Orang
Dengan Sepeda Motor
28,123,863
9,411,513
18,712,350
Perjalanan Orang Dengan
Kendaraan Pribadi
10,501,094
3,063,945
7,437,150
Perjalanan Orang Dengan
Angkutan Umum
14,426,818
5,177,538
9,249,280
Total Perjalanan Seluruh Moda
53,051,776
17,652,996
35,398,780
(Sumber : JAPTRAPIS, 2012)
18
POLA PERJALANAN HARIAN DI WILAYAH JABODETABEK
(DENGAN SEMUA MODA TRANSPORTASI)
18,775
7,139
8,862
2,195
634
113
2,521
2,246
9,964
(Sumber : JAPTRAPIS, 2012)
Total Perjalanan
Lintas Provinsi:
7,709 Juta Trip
19
KEBUTUHAN PERJALANAN DI JABODETABEK
• Kebutuhan perjalanan di wilayah Jabodetabek:
• 53 juta perjalanan pada tahun 2010;
• 64 juta perjalanan pada tahun 2020.
• Jika tidak ada pengembangan jaringan dan pelayanan
transportasi perkotaan hingga pada tahun 2020:
• modal share untuk angkutan umum akan berkurang dan
kondisi lalu lintas akan semakin parah.
20
4. RENCANA INTEGRASI ANGKUTAN
UMUM MASSAL JABODETABEK
21
ANGKUTAN UMUM MASSAL JABODETABEK
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM
JABODEBEK
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM DKI JAKARTA
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM PROVINSI
JAWA BARAT
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM
BODETABEK
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM PROVINSI
BANTEN
JABODETABEK
RENCANA
PENGEMBANGAN
SAUM JATA
22
NO.
JARINGAN ANGKUTAN MASSAL 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
Sumber : Kemenhub , 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RENCANA JARINGAN 17 TRAYEK UTAMA
NO.
RUTE TRAYEK
TRAYEK
B.01
KOTA TENGERANG – ANCOL
B.02
BSD – BANK INDONESIA
B.03
CILEDUK – DUKUH ATAS
B.04
CILEDUK RAYA – CELILITAN
B.05
BSD – BANK INDONESIA
B.06
BSD – LEBAK BULUS
B.07
CIPUTAT – DUKUH ATAS
B.08
DEPOK – MANGGARAI
B.09
DEPOK – DUKUH ATAS
B.10
DEPOK – CAWANG
B.11
BOGOR – CELILITAN
B.12
CIBUBUR – DUKUH ATAS
B.13
BEKASI – SETU
B.14
BEKASI – KAMPUNG MELAYU
B.15
PULOGADUNG – BEKASI
B.16
PULOGADUNG – TELUK PUCUNG
B.17
PULOGADUNG – HARAPAN INDAH
RENCANA JARINGAN 10 TRAYEK PENGUMPAN
NO.
RUTE TRAYEK
TRAYEK
P.01
TELUK NAGA – PLUIT
P.02
BSD – CIPUTAT
P.03
PARUNG – CIPUTAT
P.04
BLOK M – CINERE
P.05
BLOK M – DEPOK BARU
P.06
JATI ASIH – CIBUBUR
P.07
JATI ASIH – CILEUNGSI
P.08
PINANGRANTI – BEKASI
P.09
BEKASI – MUSTIKASARI
P.10
BEKASI – TELUKPUCUNG
23
KM
41
27.3
16.8
18.3
27.3
17.1
19.9
26.9
27.9
23.2
40.5
27.3
13.6
19.2
17.9
16.5
8.5
KM
15.9
12
9
12.3
22.4
15
16
18.2
16
5.5
NO.
FASILITAS INTEGRASI MODA 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
Sumber : Kemenhub , 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RENCANA JARINGAN 17 TRAYEK UTAMA
NO.
RUTE TRAYEK
TRAYEK
B.01
KOTA TENGERANG – ANCOL
B.02
BSD – BANK INDONESIA
B.03
CILEDUK – DUKUH ATAS
B.04
CILEDUK RAYA – CELILITAN
B.05
BSD – BANK INDONESIA
B.06
BSD – LEBAK BULUS
B.07
CIPUTAT – DUKUH ATAS
B.08
DEPOK – MANGGARAI
B.09
DEPOK – DUKUH ATAS
B.10
DEPOK – CAWANG
B.11
BOGOR – CELILITAN
B.12
CIBUBUR – DUKUH ATAS
B.13
BEKASI – SETU
B.14
BEKASI – KAMPUNG MELAYU
B.15
PULOGADUNG – BEKASI
B.16
PULOGADUNG – TELUK PUCUNG
B.17
PULOGADUNG – HARAPAN INDAH
RENCANA JARINGAN 10 TRAYEK PENGUMPAN
NO.
RUTE TRAYEK
TRAYEK
P.01
TELUK NAGA – PLUIT
P.02
BSD – CIPUTAT
P.03
PARUNG – CIPUTAT
P.04
BLOK M – CINERE
P.05
BLOK M – DEPOK BARU
P.06
JATI ASIH – CIBUBUR
P.07
JATI ASIH – CILEUNGSI
P.08
PINANGRANTI – BEKASI
P.09
BEKASI – MUSTIKASARI
P.10
BEKASI – TELUKPUCUNG
24
KM
41
27.3
16.8
18.3
27.3
17.1
19.9
26.9
27.9
23.2
40.5
27.3
13.6
19.2
17.9
16.5
8.5
KM
15.9
12
9
12.3
22.4
15
16
18.2
16
5.5
INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL DAN FASILITAS
PERPINDAHAN MODA TAHUN 2020
(Sumber : Kemenhub, 2013)
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RENCANA JARINGAN 17 TRAYEK UTAMA
NO.
RUTE TRAYEK
TRAYEK
B.01
KOTA TENGERANG – ANCOL
B.02
BSD – BANK INDONESIA
B.03
CILEDUK – DUKUH ATAS
B.04
CILEDUK RAYA – CELILITAN
B.05
BSD – BANK INDONESIA
B.06
BSD – LEBAK BULUS
B.07
CIPUTAT – DUKUH ATAS
B.08
DEPOK – MANGGARAI
B.09
DEPOK – DUKUH ATAS
B.10
DEPOK – CAWANG
B.11
BOGOR – CELILITAN
B.12
CIBUBUR – DUKUH ATAS
B.13
BEKASI – SETU
B.14
BEKASI – KAMPUNG MELAYU
B.15
PULOGADUNG – BEKASI
B.16
PULOGADUNG – TELUK PUCUNG
B.17
PULOGADUNG – HARAPAN INDAH
RENCANA JARINGAN 10 TRAYEK PENGUMPAN
NO.
RUTE TRAYEK
TRAYEK
P.01
TELUK NAGA – PLUIT
P.02
BSD – CIPUTAT
P.03
PARUNG – CIPUTAT
P.04
BLOK M – CINERE
P.05
BLOK M – DEPOK BARU
P.06
JATI ASIH – CIBUBUR
P.07
JATI ASIH – CILEUNGSI
P.08
PINANGRANTI – BEKASI
P.09
BEKASI – MUSTIKASARI
P.10
BEKASI – TELUKPUCUNG
25
KM
41
27.3
16.8
18.3
27.3
17.1
19.9
26.9
27.9
23.2
40.5
27.3
13.6
19.2
17.9
16.5
8.5
KM
15.9
12
9
12.3
22.4
15
16
18.2
16
5.5
MASTERPLAN PERKERETAAPIAN JABODETABEK 2020
Sumber : Kemenhub , 2013
26
26
USULAN PELAKSANAAN MASTERPLAN
KOMPONEN
PERIODE
PELAKSANAAN
2014-2020
1. Pelayanan dan Jaringan Angkutan Umum
a. Trayek Busway
b. Trayek Bus Pengumpan
c. Bus Gandeng untuk Busway
d. Bus untuk Bus Pengumpan
17
10
738
169
2. Infrastruktur
a. Koridor Busway
b. Fasilitas ‘Park & Ride’
c. Fasilitas Integrasi
d. Fasilitas Pesepeda dan Pejalan Kaki
17 Koridor
9 lokasi
17 lokasi
-------------
Trayek
Trayek
Bus
Bus
INSTANSI
PELAKSANA
Pusat
Pusat
Pusat
Pusat
Pusat/ Pemda
Pusat/ Pemda
Pusat/ Pemda
Pusat/ Pemda
27
USULAN PELAKSANAAN MASTERPLAN
Moda Angkutan
Umum
Jumlah Penumpang yang Diangkut
(Juta)
2020
2014
Busway *)
2.3 (30 Trayek)
1.2 (15 Trayek)
Bus Pengumpan *)
0.4 (15 Trayek)
0.2 (8 Trayek)
KA Jabodetabek
1.2
1.0
MRT
0.9
-
(sumber : JAPTRAPIS, 2012)
*) : termasuk trayek busway dan pengumpan DKI Jakarta.
28
5. CONTOH TIPIKAL DISAIN
FASILITAS PERPIDAHAN MODA
29
TIPIKAL DISAIN
FASILITAS PERPINDAHAN INTRAMODA
30
TIPIKAL DISAIN
FASILITAS PERPINDAHAN ANTAR MODA (KA-BRT)
31
FASILITAS-FASILITAS MINIMAL
AREA PERPINDAHAN MODA
32
Ruang Tunggu Terpadu
Ramp dan Hand Rail
Petunjuk Arah
Penggunaan Ubin Bertekstur
Rambu Khusus
33
Akses Dalam Area Perpindahan
Akses Bagi Pesepeda
Fasilitas Troli dan Bagasi
Parkir Mobil dan
Akses Pejalan Kaki
Parkir Sepeda
Parkir Taksi
34
FASILITAS INFORMASI
35
TERIMA KASIH
36