PAPARAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 2010

OLEH : Dr. AKHMAD SUKARDI, MM ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SURABAYA, 23-24 JULI 2009

1

A. VISI MISI DAN SRATEGI RPJMD 2009-2014

1. Visi :

“Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi

“Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”

3. Strategi

a. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.

b. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).

c. Pengarusutamaan gender.

d. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

2

IMPLIKASI VISI TERHADAP KEBIJAKAN PENDANAAN PROGRAM ( EJAWANTAH) JAWA TIMUR MAKMUR DAN BERAKHLAK MAKMUR BERSAMA WONG CILIK melalui APBD UNTUK RAKYAT I W O N G C I L K APBD CASH TRANSFER I K O P E R A S U M K M APBD PINJAMAN LUNAK K O R P O I R A S GATHERING

3

KEBIJAKAN FISKAL RKP 2010

( MENGACU PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21/2009)

4

B. KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGANGGARAN 2010 1. Kebijakan Pendapatan Negara 2010

Pertumbuhan Penerimaan pajak non-migas naik moderat (sekitar 14%) mengantisipasi perlambatan kegiatan dunia di 2009 dan pemulihan di 2010 melalui :

a.

Kebijakan Perpajakan :

1) Penurunan tarif PPh Badan 3 % (stimulus pajak) 2) Subsidi (DTP) PPn dan Bea Masuk sektor tertentu (stimulus pajak) 3) Penurunan tarif BM dalam rangka FTA dan harmonisasi tarif BM MFN, serta ASW 4) Melanjutkan reformasi dan modernisasi di perpajakan dan kepabeanan

b. Kebijakan PNBP :

1) Peningkatan produksi SDA (Migas dan non Migas) 2) Peningkatan kinerja BUMN 3) Perbaikan administrasi dan pelayanan PNBP Kementrian/ Lembaga 5

2.

3.

Kebijakan Belanja Kementrian /Lembaga 2010

a.

Belanja Pegawai : Mempertahankan pendapatan riil aparatur negara.

b.

Belanja barang : sama dengan tahun 2009 c.

d.

Belanja modal : fokus pada penyediaan infrastruktur dasar multiyears.

Bantuan sosial : menjaga kesinambungan program prioritas : BOS, PKH, PNPM, Jamkesmas, dan penanggulangan bencana.

e.

Melanjutkan Program reformasi birokrasi.

Kebijakan Subsidi Tahun 2010

a.

Menjaga stabilitas harga barang & jasa untuk hajat hidup masyarakat.

b.

c.

Mendukung Pertanian peningkatan produktivitas Meningkatkan pelayanan publik pengembangan energi alternatif non BBM.

dan revitalisasi (PSO)Mendorong 6

4.

Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun 2010

a. DBH : formula sesuai UU No. 33 tahun 2004 b. DAU : 26 % dari PDN netto

c.

DAK

Prioritas kegiatan yang didanai DAK 2010 terdiri dari 14 bidang yaitu : 1) Infrastruktur air minum 2) Insfrastruktur Sanitasi 3) Kesehatan 4) Pendidikan 5) Keluarga berencana 6) Prasarana Pemerintahan Daerah 7) Pertanian 8) Infrastruktur irigasi 9) Kelautan dan Perikanan 10) Sarana dan Prasarana Perdesaan 11) Infrastruktur Jalan Provinsi dan Kabupaten 12) Sarana Perdagangan 13) Lingkungan Hidup 14) Pelestarian Hutan, Tanah dan Air d. Otsus Papua, Papua Barat dan NAD sebesar 2 % DAU dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002.

7

5. Kebijakan Defisit Anggaran Tahun 2010

Defisit anggaran 2010 sekitar 1,3 % PDB (proyeksi awal) dengan mempertimbangkan antara lain : a. Kelanjutan stimulus perekonomian nasional fiskal untuk b. Kemampuan Pembiayaan tahun 2010.

pemulihan 8

6.

Kebijakan Pembiayaan Defisit APBN 2010

a. Memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit ± 1,3 % PDB b. Sumber pembiayaan : 1) Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk antisipasi lambatnya pemulihan demand, Variasi tenor termasuk jangka pendek.

2) Pinjaman luar negeri antara lain : Pinjaman program (dari Bank Dunia, ADB, IDB) dan Pinjaman proyek untuk kelanjutan pembangunan.

3) Penarikan pinjaman siaga yang berasal dari dari Bank Dunia, ADB, IDB dan bilateral (Implementasi kesepakatan G-20).

9

KEBIJAKAN UMUM R-APBD 2010

( PADA RANCANGAN RKPD 2010)

10

Pengelolaan Keuangan Daerah

merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan • perencanaan, • penganggaran, • pelaksanaan, • penatausahaan, • pelaporan, • pertanggungjawaban dan • pengawasan keuangan daerah.

11

Dengan APBD

,

Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi seluruh kegiatan perekonomian daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, menjelaskan siapa-siapa atau sektor-sektor apa saja yang menerima bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah daerah, dan siapa-siapa yang menanggung beban pembiayaan pemerintah daerah, menjelaskan seberapa serta besar alokasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan mempengaruhi pencapaian target-target pembangunan .

12

Mengingat begitu strategisnya peran APBD dalam konstelasi pembangunan daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan

sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan

dan penganggaran.

Oleh karena itu,

kebijakan pemerintah daerah

(RKPD).

harus sama

antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13

Dengan memperhatikan RPJMD,

kondisi politik, sosial, isu strategis dan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2010, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah

14

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan yang dapat coverage ratio 2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah diterima yang ada, masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

15

FOKUS PENINGKATAN PAD

PAD difokuskan pada 3 bidang untuk meningkatkan penerimaan dari pos PAD baik dari pajak/retribusi maupun penerimaan daerah bukan pajak.

1. Bidang Pendapatan

• • Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan Daerah; Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas dilingkungan Propinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah; 16

Lanjutan …

• • Pengembangan fasilitasi kerjasama serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak dan Retribusi Daerah Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan re-strukturisasi; 17

2. Bidang Pelayanan Publik

• • • • Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pendapatan lainnya pajak, retribusi daerah dan 18

3. Bidang Kelembagaan

• Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, • Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab, • Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dibidang pengelolaan Keuangan Daerah, • In House/On Job Training, • Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi .

• Optimalisasi UPTD 19

BELANJA DAERAH

SASARAN BELANJA

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah berdasarkan target-target capaian dalam agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi kepala/wakil kepala daerah, yaitu Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat .

Mewujudkan 20

Lanjutan …

2. Membaiknya langsung.

komposisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja 3. Meningkatnya responsivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah.

aspek transparansi, partisipatif 21

ARAH KEBIJAKAN BELANJA

1. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan program kepala/wakil kepala daerah; kesehatan akibat termarginalisasi terdevaluasi, dan mengalami keterampasan, serta pembungkaman, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan 2. Prioritas pemenuhan kegiatan yang bersifat dengan kemampuan penyelesaian kegiatan; belanja multi years dan 22

Lanjutan …

3. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan; 4. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan belanja melalui konsep kemitraan baik dengan Pemerintah, (sharing Pemerintah pendanaan), Kabupaten/Kota maupun Coorporate Social responsibility (CSR); masyarakat (partisipasi) maupun dunia usaha dalam bentuk 5. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya.

23

Lanjutan………….

6. Fasilitasi alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan baik pada aspek Perencanaan (Musrenbang Desa), pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta penguatan Lembaga Keuangan Desa agar ke depan pembangunan sarana prasarana dan pembangunan perdesaan semakin efektif.

7. Stimulasi percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor usaha ekonomi produktif di kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 24

Lanjutan………….

8. Menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM; 9. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip kecenderungan efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, masyarakat terhadap pelayanan publik, serta stabilitas ekonomi makro; pemeliharaan 10. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

25

PEMBIAYAAN DAERAH

Merupakan transaksi keuangan daerah

yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, akan terjadi defisit, yang harus ditutup dengan penerimaan pembiayaan.

Dan apabila pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, akan terjadi surplus, yang dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan.

Oleh karena itu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

26

SASARAN PEMBIAYAAN

Meningkatnya manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas

Tersedianya berkelanjutan sumber-sumber yang dapat jangka pendek maupun panjang.

pembiayaan digunakan alternatif untuk dan pembiayaan pembangunan daerah utamanya untuk penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pembangunan proyek-proyek besar yang dapat membuka lapangan kerja baru secara signifikan. Sumber sumber pembiayaan alternatif tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan pemerintah daerah, baik dalam 27

ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.

2. Penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.

3. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model, antara lain, Operations and Transfer Partnership .

Leasses and Concession (BOT), atau (LC), Built, Public Private 28

ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN

1. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

3. Memberikan Public Service Obligation BUMD yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

(PSO) kepada 29

Terima Kasih

30