Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No.
Download ReportTranscript Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No.
Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEGAWAI PENGAWAS AHLI K3 KANDEP/ DINAS LUAR DEPNAKER PEMERINTAH PANITIA BANDING SWASTA DOKTER PRSH - POLI PRSH -JASA KESEH - INDUSTRI - JASA ----PJIT P2K3 PRSH Sistem Pengawasan K3 • • • • • • • • • • Kelembagaan Pem. Pertama Pem. Berkala Pem. Khusus Pem. Ulang Mekanisme/ Prosedur • • • • • • Pemberitahuan pem. Pem. Lapangan Konfirmasi temuan Nota pemeriksaan Tindakan hukum Laporan pem. Organisasi Peraturan Standar Pedoman Peralatan inspeksi Laboratorium uji PENGAWASAN Personil • • • • Tata laksana • Rencana kerja • Laporan pengawasan • Administrasi pengawasan Kebutuhan Rekruitmen Diklat Penempatan Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan Kebijakan pengawasan Makro / Mikro Norma/ Standar/ Pedoman PENGAWASAN Objek Pengawasan Temuan Tidak Sesuai Norma Baru Norma Tdk Sesuai NOTA Biro Hukum Tindakan hukum Tripartitnas Menteri / Dirjen Laporan Pimpinan unit pengawasan Sesuai PARADIGMA PENGAWASAN K3 1996 SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003 1994 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 1992 AHLI K3 PerMen. 02/1992 1988 PJIT Uap KepMen. 1261/1988 1987 P2K3 PerMen. 04/1987 1970 Era VR 1910 Proses transformasi dari rawing ke steering Direct Inspection Stakeholder Privatisasi inspeksi K3 K3 UU No.14/1969 UU No.13 /2003 P. 3, 9, 10 UU No.1/1970 Tempat Kerja a.l. : p. 86 p. 87 UU No.1/1970 PP - SMK3 Tempat Kerja Perusahaan Per.Men. 05/1996 SMK3 Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86 Pasal 87 • UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997 Sangsi pelanggaran PP Penerapan SMK3 UU No.13 tahun 2003 Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran Bab I - Ketentuan Umum Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3 Bab III - Penerapan SMK3 Bab IV - Audit SMK3 Bab V - Kewenangan Direktur Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit Bab VII - Sertifikat K3 Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan Bab IX - Pembiayaan Bab X - Ketentuan Penutup Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3 Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3 Lampiran III : Formulir Laporan Audit Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3 Terima kasih …… atas perhatiannya …….