Transcript MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MADRASAH SWASTA (Mengacu Surat Dirjen Pendis No. DJ.I/PP.04/1374/2015 Tanggal , 08 Mei 2015 Tentang Revisi Petunjuk Teknis BOS Madrasah.

MEKANISME PENYALURAN
DANA BOS MADRASAH SWASTA
(Mengacu Surat Dirjen Pendis No. DJ.I/PP.04/1374/2015 Tanggal , 08 Mei 2015
Tentang Revisi Petunjuk Teknis BOS Madrasah dan Surat Menteri Keuangsn No. S-
376/MK.05.2015, Tanggal 21 Mei 2015 ,Tentang Pemberian UMK Kepada MS dari
BPP dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA 2015)
Ahmad Hidayatullah
Renkeu Kanwil Jatim
Ahmad Hidayatullah, 2015
1
Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tenyang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggungjawab Bendahara pada Satker Pengelola
APBN
Surat Dirjen Pendis No. DJ.I/PP.04/1374/2015
,Tanggal 08 Mei 2015 Tentang Revisi Petunjuk Teknis
BOS Madrasah
Surat Menteri Keuangsn No. S-376/MK.05.2015,
Tanggal 21 Mei 2015 Tentang Pemberian UMK Kepada
MS dari BPP dalam Rangka Penyaluran Dana BOS
Madrasah TA 2015
Berdasarkan Revisi Juknis dan Surat
Kemenag
Alternatif Mekanisme Penyaluran BOS:
1. Pembayaran Langsung (LS)
2. Pembayaran UP ( Uang persediaan)
3. Pembayaran TUP ( Tambahan Uang
persediaan)
07/11/2015
Berdasarkan Analisis
Kelemahan dan kekuatan dan
Resiko Penyaluran BOS
Penyaluran lewat TUP (lebih efisien
dan efektif)
• Penyaluran lewat UP ( beresiko pada
LPJ dan jumlah petugas yang perlu
banyak)
• LS ( prosedur pengadaan menggunakan
rekanan)
•
Kelebihan dan Konsekwensi
Penggunaan lewat prosedur TUP :
1. Madrasah mengumpulkan SPJ dari
dana yang telah dikeluarkan.
2. SPJ yang dapat dikumpulkan oleh
madrasah swasta untuk setiap
bulannya sebesar haknya dibagi 12
bulan ( perhitungan ini sekaligus
berfungsi sebagai batas maksimal
penerimaan BOS yang berasal dari
TUP oleh BP pada setiap bulannya)
Batas Maksimal TUP yang dapat
diajukan oleh satu DIPA kepada KPPN
adalah 1 milyar, bila lebih harus
dimintakan dispensasi kepada DJPB
4. Batas maksimun SPJ TUP ke KPPN
adalah 1 bulan setelah terbitnya
SP2D
5. SPJ yang berasal dari Madrasah
Swasta mengacu pada Juknis BOS
pada madrasah swasta.
3.
MAN 3 Malang
Ahmad Hidayatullah, 2013
6
Mekanisme Penyaluran BOS melalui
Pengelolaan TUP Pada Tingkat
Kabupaten/Kota
1.
2.
3.
Pada DIPA pendis Kab/Ko perlu diangkat
bendahara pengeluaran ( BP) tersendiri,
terpisah dari BP DIPA yang lainnya.
Madrasah Swasta mengajukan proposal
penggunaan dana BOS.
BP Pendis Kab/Ko dibantu beberapa staf
sebagai bagian tim pengelola DIPA Pendis
Kab/Ko untuk memeriksa validitas data SPJ
yang berasal dari madrasah swasta pada
setiap bulannya
Berdasarkan SPJ yang terkumpul, PPK
Pendis Kab/Ko mengajukan TUP kepada
KPPN.
4. BP berdasarkan perintah KPK meinta
bantuan Bank (BO1/Bank operasional1
BP)mendistribusikan TUP yang telah
diterima kepada madrasah swasta melalui
rekening bank
5. BP membuat LPJ TUP selambat-lambatnya
1 bulan setelah dikeluarkannya SP2D.
3.
MAN 3 Malang
Ahmad Hidayatullah, 2013
8