HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Oleh : Rahmat Muhajir Nugroho, SH

1. Pengertian Organisasi Internasional

a. Bowett, D.W., dalam bukunya “The Law of International Institution”, mengatakan bahwa, tidak terdapat satu definisipun yang diterima secara umum tentang Organisasi Internasional, pada umumnya bagaimanapun juga organisasi organisasi ini adalah organisasi permanen (misal : dibidang postel atau administrasi kereta api) yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional yang kebanyakan ialah perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan disertai dengan suatu tujuan tertentu

b. J.G. Starke, dalam bukunya, “An Introduction to International Law”, tidak pula memberikan suatu batasan khusus. Ia hanya membandingkan fungsi-fungsi, hak hak, dan kewajiban-kewajiban serta wewenang dari organisasi-organisasi lembaga internasional ini dengan sebuah negara.

Ia mengatakan bahwa : pada hakekatnya seperti fungsi-fungsi suatu negara modern dan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki alat-alat perlengkapan kesemuanya diatur oleh suatu hukum nasional yang dinamakan HTN, sehingga dengan demikian organisasi-organisasi internasional yang ada sama halnya dengan alat-alat perlengkapan suatu negara modern yang diatur oleh semacam hukum tata negara

c. Leonard Organisasi internasional mempunyai arti dan ciri-ciri khusus yaitu : cara melakukan hubungan-hubungan internasional dilakukan melalui badan-badan permanen yang telah diserahi dengan tanggung jawab dan wewenang tertentu dan melalui badan ini setiap pemerintah negara dapat melaksanakan kebijakan-kebijakannya dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasionalnya.

d. Dr. Boer Mauna Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.

2. Sejarah Perkembangan Organisasi Internasional Ditinjau dari sudut pertumbuhannya terdapat dua faktor yang menentukan/mempengaruhi, karena : a.

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga menimbulkan pula keinginan untuk mengatur kegunaannya secara kolektif b.

Meluasnya hubungan-hubungan Internasional di seluruh permukaan planet bumi ini, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan dari kekomplekan hubungan hubungan tersebut. Adalah tidak mungkin lagi pengaturannya dapat diselesaikan hanya melalui perjanjian-perjanjian bilateral atau pun melalui saluran diplomatik yang tradisional saja

Dampak Perkembangan Organisasi Intenasional • • Organisasi Internasional yang muncul di bidang komunikasi - International Telegraphic Union (ITU) th 1865 - Universal Postal Union (UPU) th 1874 - International Union of Railway Freight (IURF) th 1890 - International Institute of Agriculture (IIA) th 1905 - International Radio Telegraphic Union (IRTU) th 1906 Permasalahan akibat hub. Internasional awalnya dapat diselesaikan melalui perjanjian bilateral tetapi kemudian persoalan semakin komplek dan melibatkan banyak negara

• • Konferensi multilateral yang menyelesaikan konflik internasional sesudah perang (“post war settlement”), misal : - Kongres Wina th. 1815 - Konferensi Den Haag th. 1899 - Konferensi Paris th. 1919 Titik perkembangan Org. Internasional dapat dianggap mulai tumbuh adalah sejak Kongres Wina th 1815 (“The Congress of Vienna and the concert of europe systems”) yang berhasil mengadakan suatu deklarasi yang antara lain berbunyi :

• • “

It was considered by its leading participant as the forerunner of a series of regular consultations among the great powers which would serve as board meeting for the europeans community of nations”.

Dari deklarasi tersebut, jelas bahwa negara2 sekutu yang menang perang sepakat untuk mengadakan pertemuan2 teratur yang akan diadakan dalam waktu yang akan datang.

Sebagai realisasinya antara th 1818-1822 telah diadakan 4 kali kongres yaitu : - Aix-la-chap-pele th 1818 - Troppan dan Laibach th 1820-1821 - Verona th 1822

1.

Kesulitan-kesulitan dalam Sistem Konferensi Ad-Hoc Konferensi harus diadakan setiap timbul persoalan yang baru. Umumnya inisiatif ini diprakarsai oleh salah satu negara yang bersangkutan dengan konflik tersebut. Setiap kali konferensi yang selalu harus diadakan ini menimbulkan pula kesulitan2 baru dan akibatnya dapat menghambat jalannya kerja sama internasional dalam masalah tersebut.

2. Para delegasi dari negara2 yang bersangkutan dalam membicarakan beberapa masalahnya tidak seperti di LBB atau PBB, mereka lebih banyak menyampaikan pernyataan2 dari kebijakan2 negaranya masing2. Hal ini mengakibatkan konferensi tersebut bersifat kaku.

3.

Konferensi ini diadakan oleh negara2 yang mengundang.

Sehingga disini tidak mencerminkan prinsip keanggotaan tertentu yang secara otomatis memberi hak perwakilan.

4.

Konferensi berpegang teguh secara kaku kepada aturan persamaan kedaulatan negara2 anggota.

Dengan konsekuensinya adalah semua warga mempunyai hak suara yang sama, dan semua keputusan ditetapkan berdasarkan “prinsip unanimity” atau kesepakatan bulat. Padahal terdapat beberapa persoalan yang seharusnya memperhatikan suara2 dari minoritas, apabila kemajuan dan penyelesaian ingin dicapai

• Konferensi semacam ini seringkali tidak dapat memecahkan persoalan2 hukum • Banyak persoalan2 hk yang bersifat politis, menyangkut segi2 hak dan kewajiban negara menurut hk internasional • Ada beberapa contoh : - Konferensi di Paris tahun 1856 - Konrerensi di Berlin tahun 1871

Organisasi yang pertama kali muncul sebagai realisasi dari kebutuhan, baik secara individu maupun kolektif mengakibatkan timbulnya organisasi2 swasta (“ private international union ”), misalnya : ► The World Anti Slavery Convention th 1840 ► International Committee of Red Cross (ICRC) th 1863 ► Inter-parliamentary Union (IPU) th 1873

3. Klasifikasi Organisasi Internasional

1. Siapa ?

Publik ex : PBB, ASEAN Privat Non Pemerintah ex : Fed Tenis Inter Perusahaan Internasional Privat Hk Internasional

2. Sistem Keanggotaan ?

Universal Tertutup Org. Regional Org. Negara dg Latar Blkg Sama Org. Fungsional 3. Pemberian Status Org. Inter yg dibentuk ?

Org. Antar Pemerintah Org. Supranasional

4. Pada Lingkup Fungsi ?

Org. Fungsional Org. Umum/Politik Organisasi Internasional yang bersifat universal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. OI yang meliputi seluruh penjuru dunia dan beroperasi di segala bagian dunia untuk terwujudnya universalitas.

2. OI yang timbul karena keperluan pokok.

3. OI yang bersifat heterogen yaitu dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai pandangan politik yang berbeda-beda yang berasal dari berbagai kebudayaan dan yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda-beda

a.

4. SUBJEK, OBJEK DAN SUMBER HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Subjek Semua organisasi internasional, termasuk org. regional dan org. lainnya yang dapat digolongkan sebagai org. internasional.

OI memiliki Personalitas Hukum artinya : tindakan dalam kapasitasnya sebagai OI sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam instrumen dasar yang dimiliki oleh OI tersebut.

Menurut Leroy Bennet, OI memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1.

Suatu org. permanen, untuk melaksanakan serangkaian fungsi yang berkesinambungan.

2.

Keanggotaan yang suka rela dari para pihak yang memenuhi syarat.

3.

Suatu instrumen pokok yang menyatakan tujuan, struktur dan metode bekerjanya organisasi 4.

Suatu organ konferensi konsultatif yang mewakili secara meluas 5.

Suatu sekretariat tetap untuk melaksanakan fungsi-fungsi administratif, riset dan informasi yang berkesinambungan

b. Objek 1.

Negara baik sebagai anggota OI maupun bukan.

Negara sebagai objek hukum OI menyangkut hak kedaulatan, kualifikasi negara anggota serta hak2 dan kewajiban negara itu, menurut instrumen pokok OI itu dan keputusan2 yang telah ditetapkan OI tersebut.

2. Org. antar pemerintah ex : Liga Arab, OKI, dll 3. Org. Pembebasan Nasional ex : PLO, SWAPO 4. Pertikaian, situasi, perselisihan yang membahayakan dan mengancam perdamaian dunia

c. Sumber Hukum OI 1.

Kenyataan historis tertentu, kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi ex : Konferensi Dumbarton Oaks 1944 2. Instrumen Pokok yang dimiliki oleh OI dan memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya ex : Piagam PBB, Covenant LBB, Pact Warsawa, Treaty NATO, Statute OPEC, Deklarasi ASEAN 3. Ketentuan2 lainnya mengenai peraturan tata cara OI beserta badan2 yang berada dibawah naungannya, cara kerja, mekanisme pada OI tersebut.

ex : Rules of procedure of the General Assembly, Rules of Prosedure ECOSOC, Staff Regulations 4. Hasil2 yang ditetapkan atau diputuskan oleh OI yang wajib/harus dilaksanakan oleh para anggotanya dan badan2 dibawah naungannya ex : resolusi, keputusan, deklarasi, rekomendasi

     1.

  

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (United Nations)

Sejarah singkat Gagasan Presiden Roosevelt dan Winston Churchil dengan menandatangani “Atlantic Charter” tgl 14 Agustus 1941 2 th menjelang berakhirnya PD II, Inggris, Uni Soviet, AS & Cina menandatangani “Deklarasi Moskow” 1 Nop 1943 Perundingan “Dumbarton Oaks”, agustus dan Sept 1944 dittd oleh Inggris, AS, Uni Soviet, Cina & Perancis (rancangan Piagam PBB) Usul tentang ketentuan “Pemungutan Suara” di Konferensi Yalta (dittd oleh Inggris, AS, Uni Soviet) Konferensi San Fransisco, tgl 25 April-26 Juni 1945 dihadiri 50 negara 26 Juni 1945 Piagam PBB diterima (Charter of United Nations) 24 Oktober 1945 diratifikasi Indonesia masuk menjadi anggota PBB tgl 28 Sept 1950 sebagai anggota ke-60

2. Tujuan PBB dalam pasal 1 Piagam PBB a). Untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara bersama-sama & menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mungkin dapat mengancam dan membahayakan perdamaian b). Untuk mempererat hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa c). Untuk meningkatkan kerjasama dalam bid. Ek, sos, bud dan kemanusiaan serta menyempurnakan penghargaan atas HAM d). Menjadikan PBB pusat segala usaha yang mewujudkan cita-cita tersebut.

3. Asas-asas PBB a.

b.

c.

Berdasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan bagi segenap anggota Segenap anggota harus memenuhi kewajibannya dengan itikad baik sesuai dengan piagam ini Segenap anggota harus menyelesaikan perselisihan inter mereka dengan jalan damai

4. Cara Mencapai Tujuan

a.

b.

Cara Negatif Mencegah (preventing) dan menindas (suppression) pelanggaran atau ancaman dengan kekerasan senjata thd perdamaian Cara Positif Mendorong keadaan-keadaan ke arah perdamaian/perbaikan