Transcript PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA) Bandi 06/11/2015 bandi.staff.fe.uns.ac.id Dasar Hukum • UU 37 TAHUN 2004 – tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang • PP 10 tahun 2005 – tentang Penghitungan.

PAILIT
(KEBANGKRUTAN INDONESIA)
Bandi
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
1
Dasar Hukum
• UU 37 TAHUN 2004
– tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
• PP 10 tahun 2005
– tentang Penghitungan Jumlah Hak suara
Kreditor Psl 87 (3) UU 37 Tahun 2004
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
2
Definisi
• Kata pailit berasal dari Italia: banca rotta
– berarti "bangku rusak",
– mungkin berasal dari kebiasaan melanggar bangku
pedagang valuta asing atau counter untuk
menandakan kebangkrutan, atau yang mungkin
hanya kiasan
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
3
• Kepailitan : status hukum dari orang atau
organisasi yang tidak dapat melunasi utang
kepada kreditur .
– kebangkrutan dikenakan oleh perintah pengadilan,
sering dimulai oleh debitur.
– Inggris , kebangkrutan terbatas pada individu, dan
bentuk-bentuk lain dari proses kepailitan
(misalnya likuidasi dan administrasi ) yang diterapkan
pada perusahaan.
– Amerika Serikat, kebangkrutan diterapkan lebih luas
untuk proses kepailitan formal.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
4
UU 37 TAHUN 2004
Ps 3: Putusan Pailit
(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan
• yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum
Debitor.
(2) Dalam hat Debitor telah meninggalkan wilayah Negara
Republik Indonesia,
•
Pengadilan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
(3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma,
•
06/11/2015
Pengadilan tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang
memutuskan.
bandi.staff.fe.uns.ac.id
5
UU 37 TAHUN 2004
Ps 3: Putusan Pailit
(4) Debitur tidak di wilayah negara RI &
menjalankan profesi atau usahanya di wilayah
RI,
• Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan atau kantor pusat
Debitor menjalankan profesi atau
usahanya.
(5) Debitor merupakan badan hukum, tempat
kedudukan hukumnya = dimaksud dalam
anggaran dasarnya.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
6
UU 37 TAHUN 2004
Ps 4 & 5: debitor menikah, firma
Ps 4- debitor menikah
(1) permohonan pailit diajukan oleh Debitor menikah sah,
• permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan
suami atau istrinya.
(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku
• apabila tidak ada persatuan harta.
Ps 5- Firma
• Pailit terhadap suatu firma
– harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero
– yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
7
UU 37 TAHUN 2004
Ps 6
Prosedur Kepailitan:
(1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal
permohonan yang bersangkutan diajukan, dan
• pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang
• dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi
institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
• jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
(4)Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua
Pengadilan
•
paling lambat 2 (dua) hari setelah tariggal permohonan didaftarkan.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
8
UU 37 TAHUN 2004
Ps 6
(5) paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan
pernyataan pailit didaftarkan,
• Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan
hari sidang.
(6) Sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.
(7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang
cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling
lambat 25 (dua puluh Iima) hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
9
UU 37 TAHUN 2004
Ps 7
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal
68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus
diajukan oleh seorang advokat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
dalam hal permohonan diajukan oleh
1. Kejaksaan,
2. Bank Indonesia,
3. Badan Pengawas Pasar Modal, dan
4. Menteri Keuangan.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
10
UU 37 TAHUN 2004
Ps 8
(1) Pengadilan:
a. wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan pernyataan
pailit diajukan oleh
1) Kreditor,
2) Kejaksaan,
3) Bank Indonesia,
4) Badan Pengawas Pasar Modal, atau
5) Menteri Keuangan;
b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan
pailit diajukan oleh
1)
2)
06/11/2015
Debitor dan
terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi.
bandi.staff.fe.uns.ac.id
11
UU 37 TAHUN 2004
Ps 8
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh juru sita
• dengan surat kilat tercatat
• paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama
diselenggarakan.
(3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh
Debitor,
• jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan
• apabila terdapat fakta atau keadaan
• yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) telah dipenuhi.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
12
UU 37 TAHUN 2004
Ps 8
(5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus
diucapkan
• paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan
pernyataan pailit didaftarkan.
(6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memuat pula:
a.
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili; dan
b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim
anggota atau ketua majelis.
(7) Putusan yang dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan
terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu
upaya hukum.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
13
UU 37 TAHUN 2004
Ps 9
• Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita
dengan surat kilat tercatat kepada
– Debitor,
– pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,
– Kurator, dan Hakim Pengawas
• paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas
permohonan pernyataan pailit diucapkan.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
14
Hak Suara Kreditor
PP 10/2005, ps 3:
• Kreditor dg jumlah piutang s/d Rp
10.000.000,00 berhak atas 1 (satu) suara.
• Kreditor dg jumlah piutang lebih dari Rp
10.000.000,00, maka untuk setiap kelipatan
Rp 10.000.000,00 berhak atas 1 (satu) suara
tambahan.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
15
Hak Suara Kreditor
PP 10/2005
• Sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp
10.000.000,00 penghitungan suara tambahan
ditentukan sebagai berikut :
a. kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Kreditor tidak berhak atas suara tambahan;
b. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih
Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan.
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
16
Referensi
1. UU 37 TAHUN 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. PP 10 tahun 2005 tentang Penghitungan
Jumlah Hak suara Kreditor Psl 87 (3) UU 37
Tahun 2004
3. Wikipedia. 2012. backrupcy
06/11/2015
bandi.staff.fe.uns.ac.id
17