Transcript • Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2.

1
• Mata Diklat ini membahas tentang
Administrasi publik, meliputi:
1. Pengertian, konsep administrasi
publik,
2. Tanggung jawab pejabat publik, serta
3. Organisasi dan manajemen yang
efektif dan efisien.
2
MANFAAT
• Dengan mengetahui Administrasi Publik ini,
walaupun bersifat pengantar, diharapkan
peserta dapat memperoleh manfaat sbb :
1. Memperoleh kejelasan tentang teori dan konsep
Administrasi Publik;
2. Dapat lebih mudah memahami mata diklat yg lain
spt Sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia, dasar kepemerintahan yg baik,
operasionalisasi pelayanan prima serta kebijakan
dan program pembangunan nasional;
3
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
diharapkan mampu memahami tentang
fungsi, prinsip dan konsep Administrasi
Publik serta organisasi dan manajemen
kepemerintahan.
4
• Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian, prinsip dan
fungsi administrasi publik.
2. Menjelaskan konsep administrasi publik.
3. Tanggung jawab pejabat publik.
4. Organisasi dan manajemen
kepemerintahan
5
6
KONSEP ADMINISTRASI
ORGANISASI
UNSUR POKOK
ADMINISTRASI
MANAJEMEN
ADMINISTRASI
NEGARA
(Cabang Ilmu
Adm)
ADMINISTRASI
NEGARA
DALAM
PRAKTEK
FOKUS : Teori Organisasi dan
Ilmu Manajemen
LOKUS : - Kepentingan Publik
- Masalah-2 Publik
PARADIGMA ADMINSTRASI SEKTOR
PUBLIK : “MENGELOLA NEGARA”
7
PENGERTIAN ADMINISTRASI
The Liang Gie.
• Administrasi adalah segenap rangkaian
perbuatan penyelanggaraan dalam setiap usaha
kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai
tujuan tertentu.
8
Pengertian Administrasi
ADMINISTRASI
Adalah :
"Suatu Proses Penyelenggaraan Dan Pengurusan
Segenap Tindakan Kegiatan Dalam Setiap
Usaha Kerjasama Sekelompok Manusia Untuk
Mencapai Tujuan.“
(Sutarto).
9
Pengertian Administrasi
S.P.Siagian:
• Administrasi adalah "proses kerjasama
antara dua orang atau lebih berdasarkan
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan
bersama yang telah ditentukan.
10
DEFINISI ADMINISTRASI
Luther Gullick:
• Administration has to do with getting things done
with the accomplish-ment of defined objectives.
(Administrasi berkaitan dg pelaksanan pekerjaan untuk
mencapai suatu tujuan yg telah ditentukan).
John M. Pfiffner :
• Administration maybe defined as the organization and
direction of human and material resources to achieve
desired ends. (Administrasi: pengorganisasian & pengarahan
sumberdaya berupa manusia dan material utk mencapai
tujuan akhir yang diinginkan.)
11
DEFINISI ADMINISTRASI
William H. Newman:
• Administration is guidance, leadership and
control of the effort of a group of individuals
toward some common goals. (Administrasi
adalah pemberian pedoman, kepemimpinan dan
pengendalian kegiatan sekelompok orang untuk
mencapai tujuan bersama.)
Dwight Waldo:
• Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia
yang kooperatif yang mempunyai tingkat
rasionalitas tinggi.
12
KESIMPULAN
PENGERTIAN ADMINISTRASI:
•
Apapun definisi administrasi selalu
menggambarkan :
– Kegiatan;
– Kerjasama;
– Banyak orang;
– Untuk mencapai tujuan bersama.
13
1.Organisasi.
Struktur atau wadah kerjasama, sebagai
bentuk perserikatan manusia untuk mencapai
tujuan bersama (James D. Mooney );
2.Manajemen.
Proses kegiatan administrasi utk mencapai
tujuan.
14
3. Kepegawaian
–Kegiatan mengelola sumberdaya manusia;
4. Keuangan.
–Segi pembiayaan dalam organisasi
5. Perlengkapan
–Kebutuhan kebendaan dan kerumahtanggaan
termasuk pembelian, klasifikasi, standarisasi
alat-alat dan lain-lain;
15
6. Pekerjaan Kantor
kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengirim,
menyimpan informasi;
7. Tata Hubungan/Komunikasi
urat nadi yang memungkinkan orang dalam
kerjasama itu mengetahui apa yang terjadi atau
diinginkan satu sama lain dan berkaitan dengan
teknik pelaporan, metode rapat, dan lain-lain.
16
DEFINISI ‘PUBLIK’
• "Sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan,
sikap dan tindakan yang benar dan baik
berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka
miliki“
(Kencana, Syafiie, dkk., 1999).
17
DEFINISI MASYARAKAT,
WARGA NEGARA DAN RAKYAT
• Masyarakat :
–sejumlah orang yg bersamasama menjadi anggota
suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh
Administrasi Publik
• Warganegara :
–sejumlah orang yang dinyatakan sebagai warga
oleh suatu negara tertentu, berdasarkan peraturan
perundanganundangan negara tersebut.
• Rakyat :
–sejumlah orang yang mempunyai hak untuk memilih
dan dipilih dalam masyarakat negara, sebagai
penghargaan pada eksistensi dan kemerdekaan hak
azasinya. Rakyat menjadi salah satu syarat
18
keberadaan negara.
DEFINISI NEGARA
Menurut Prof. Sumantri:
Organisasi Kekuasaan Terdiri Dari Organ Atau
Alat Perlengkapan Yang Mempunyai
Kemampuan Untuk Memaksakan Kehendaknya
Kepada Siapapun Juga Yang Bertempat Tinggal
Di Dalam Wilayah Kekuasaannya.
19
DEFINISI NEGARA
Menurut G. Pringgodigdo S: H. :
–organisasi kekuasaan atau organisasi
kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan
unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada
pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu
dan rakyat yang hidup teratur sehingga
merupakan suatu bangsa.
20
DEFINISI NEGARA
• Roger H. Soltau:
–alat atau wewenang yang mengatur atau
mengendalikan persoalan persoalan
bersama atas nama masyarakat.
21
DEFINISI NEGARA
• Max Weber:
– Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara
syah dalam suatu wilayah ;
• Miriam Budiardjo
– Negara adalah suatu daerah territorial yg rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat & yg berhasil
menuntut warganya taat pd peratur-an perundangundangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis
dari kekuasaan yang sah.
22
DEFINISI NEGARA
• Suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi
kewilayahan/kedaerahan,
• System politik,
• Kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa
• Susunan kekuasaan memegang monopoli,
kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan dan
system pemaksaan,
• Memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan
luar negara,
• Tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram,
bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik
dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta
cita-cita rakyat banyak.
23
Administrasi Publik
• Suatu kerjasama kelompok dalam
Iingkungan negara, meliputi tiga cabang
pemerintah: eksekutif, legislative, dan
yudikatif, serta hubungan di antara mereka;
• Mempunyai peranan panting dalam
perumusan kebijakan publik, dan karenanya
merupakan sebagian dari proses politik;
24
• Sangat erat berkaitan dengan berbagai
macam kelompok swasta dan perorangan
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat;
• Dalam beberapa hal berbeda dengan
administrasi privat.
(Nigro & Nigro,1992) .
25
Administrasi Publik
• Meliputi implementasi kebijakan-kebijakan
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badanbadan perwakilan politik;
• Dapat didefinisikan sebagai koordinasi usahausaha perorangan dan kelompok untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama
meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
26
• Proses yang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan-kebijakan pemerintah, penggunaan
ketrampilan dan teknik-teknik yang tak
terhingga jumlahnya yang memberikan arah
terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang
(John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus ).
27
Administrasi Publik
Administrasi Publik adalah
penyelenggaraan atau kegiatan
pemerintahan negara :"government
in action“
(lihat Guzman kutip Leveriza, 1990)
28
Administrasi Publik
• Organisasi dan manajemen dari manusia
dan benda guna mencapai tujuan-tujuan
pemerintah;
• Seni dan ilmu manajemen yang
dipergunakan untuk mengatur urusan
negara
(Waldo).
29
Prinsip Administrasi Publik
• Struktur organisasional yg dikoordinasi oleh
manajemen distruktur berdasar kriteria :
1. Tujuan dari pelayanan yang akan diberikan;
2. Proses proses yang dipakai;
3. Orang yg bekerja dan peralatan yang
digunakan.
4. Kesatuan perintah atau kesatuan arah
(Fayol, Gulick, dan Urwick).
30
Prinsip Administrasi Publik
• Penanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
dalam organisasi harus diberi wewenang untuk
melaksanakan dan didelegasikan ke bawah secara
hirarkis.
• Manajer puncak (top manager)
mengkonsentrasikan pd penentuan tujuan &
kebijakan umum lalu diimplementasikan oleh para
bawahan.
• Diperlukan adanya rentang kendali (span of
control) yang sempit.
(Fayol, Gullick, dan Urwick).
31
Fungsi Administrasi Publik
•
•
•
•
•
Planning,
Organizing,
Commanding,
Coordinating, dan
Controlling.
(H. Fayol)
32
POSDCORB
• Planning (perencanaan)
– garis besar kegiatan dilaksanakan berdasar
metode tertentu untuk mencapai tujuan
organisasi.
• Organizing (pengorganisasian)
– pengembangan struktur dan kewenangan formal
berdasar pengelompokan kerja kedalam
departemen, biro, dinas, dll.
• Staffing
– keseluruhan fungsi kepegawaian, merekrut dan
melatih staff serta memelihara kondisikondisi
kerja yang menyenangkan.
33
• Directing (pengarahan)
– meliputi tugas memimpin organisasi dlm membuat
keputusan-keputusan dan
mengiimplementasikannya melalui kebijakan dan
prosedur;
• Coordinating (pengkoordinasian)
– meliputi tugas mengintegrasikan dan
menyelaraskan berbagai macam unit (bagian)
yang saling berkaitan;
• Reporting (pelaporan)
– merupakan proses dan teknik memberikan
informasi pekerjaan yang telah dan sedang
dilaksanakan;
• Budgeting (penganggaran)
– tugas-tugas perencanaan fiscal, accounting dan
pengendalian. (L. GULLICK)
34
KONSEP ADMINISTRASI
PUBLIK
35
KELEMAHAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
(Heady & Wallis dalam Kartasasmita, 1997)
1. POLA SISTEM ADM NEGARA
TIRUAN DARI NEGARA PENJAJAH
(Elitis, Otoriter, cenderung terpisah dg
masyarakatnya)
2. SDM BIROKRASI PEMERINTAH
KURANGNYA SDM BERKUALITAS
(KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN,
KEMAMPUAN TEKNIS DLM PEMB.
(Inefisiensi & penumpukkan pegawai
yang tidak berkualitas)
3. ORIENTASI BIROKRASI
BERORIENTASI PD KEPENTINGAN
PRIBADI/KELOMPOK BAIK DI DLM
MAUPUN DI LUAR BIROKRASI.
4. KEBIJAKAN PUBLIK
SERING TIDAK KONSISTEN
(Kurangnya political will untuk
melaksanakannya)
36
Kelemahan ……………
5. POSISI BIROKRASI
PEMERINTAH
BERSIFAT OTONOM, LEPAS DARI
PROSES POLITIK & WASMAS (Shg
kurang peka & tidak proaktif 
cenderung reaktif, mementingkan
pribadi/kelompok, merasa yang
berkuasa, birokrasi pemerintah sbg
perpanjangan tangan partai)
6. PROSES ADMINISTRASI
LAMBAN, BERBELIT (sebagai
akibat dari kesejahteraan Aparatur
Pemerintah relatif rendah)
7. KONDISI ADMINISTRATIF
(ASPEK NON BIROKRATIK)
HUBUNGAN PRIMODIAL (Sulit
bertindak dan bekerja secara obyektif
profesional)
37
PERKEMBANGAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
1. Administrasi pembangunan berkembang
karena kebutuhan di negara sedang
membangun utk mengembangkan lembaga
lembaga sosial, politik, dan ekonomi agar
pembangunan dapat berhasil;
2. Perkembangan administrasi pembangunan,
teori dan praktik, mengikuti perkembangan
pemikiran studi administrasi, khususnya
Administrasi Publik dan studi
pembangunan.
38
PERKEMBANGAN ………………
3. Oleh karena itu, memahami administrasi
pembangunan perlu dimulai dg
pemahaman mengenai administrasi dan
pembangunan
39
KEBIJAKAN PUBLIK
• Perhatian terhadap kebijakan publik akhir-akhir ini
tumbuh dengan cepat. Dimulai di Amerika Serikat 1960an, didorong oleh dua hal (Hogwood and Gunn, 1988).
• Pertama: Makin meningkatnya masalah-masalah yang
dihadapi Pemerintah Industri Barat, yang menyebabkan
para pembuat kebijakan perlu bantuan untuk
memecahkan masalah-masalah tersebut.
• Kedua: Para ahli ilmu-ilmu sosial mulai mengalihkan
perhatiannya pada masalah-masalah kebijakan dan
berusaha menerapkan ilmu-ilmu mereka untuk
memecahkan masalah-masalah yang ada dalam
masyarakat.
40
‘Species’ Administrasi Publik
• Bahwa Administrasi Publik adalah species
dari genus administrasi, dan administrasi
itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan
kerjasama antarmanusia.
41
Perbedaan Administrasi dan
Kerjasama Antar Manusia
• Administrasi dibedakan dg kegiatan kerjasama
antar manusia lainnya dari derajat rasionalitasnya
yg tinggi spt yg dpt dilihat dlm tujuan yg ingin
dicapai serta cara mencapainya.
42
PENGERTIAN PEMBANGUNAN
• Pembangunan secara sederhana sering
diartikan sebagai proses perubahan ke arah
keadaan yang lebih baik.
Menurut Seers (1969) di dalamnya ada
pertimbangan nilai (value judgment).
43
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DALAM PRAKTIK
Dari sudut praktik, administrasi pembangunan
merangkum dua kegiatan besar dalam satu
kesatuan pengertian,
yaitu administrasi dan pembangunan.
44
Administrasi Pembangunan
Sebagai Bidang Studi
• Sebagai bidang studi, administrasi
pembangunan berkembang;
• Studi administrasi perbandingan (comparative
administration) dimaksudkan agar dapat
mendukung pembangunan nasional.
45
Perkembangan Administrasi
Pembangunan
Perkembangan administrasi pembangunan
didorong oleh lembaga-lembaga intemasional
yang berupaya membantu negara-negara
berkembang dalam menjalankan pembangunan.
46
SUMBER KAIDAH
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
• Administrasi pembangunan bersumber
dari administrasi publik sehingga kaidahkaidah umumnya berlaku pula pada
administrasi pembangunan.
47
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
LEBIH LUAS DARI ADMINISTRASI PUBLIK
Administrasi pembangunan lebih Iuas, dinamis
dan inovatif, karena menyangkut upaya
mengadakan perubahan sosial, terlibat dalam
pengerahan sumber daya dan
pengalokasiannya untuk kegiatan
pembangunan.
48
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KHAS
NEGARA BERKEMBANG
• Administrasi pembangunan untuk negara berkembang,
umumnya tidak diterapkan di negara maju, meski
administrasi publik di negara maju juga terlibat secara
aktif dalam upaya memperbaiki diri dan kehidupan
masyarakatnya.
• Perbedaan antara keduanya :
1. Tingkat perkembangan sosial-ekonomi dan sosialpolitik sebagai ukuran kemajuan; dan
2. Lingkungan budaya yang mempengaruhi
perkembangan system nilai serta penetapan sasaransaran pembangunan.
(Ginanjar kartasasmita, 1997).
49
PERAN BIROKRASI DI NEGARA MAJU
1. Di negara maju, peranan pemerintah relatif kecil,
karena institusi-institusi masyarakat telah
berkembang maju. Bahkan lebih mengehendaki
sedikit saja keterlibatan pemerintah;
2. Sebaliknya, di negara berkembang, pemerintah
adalah institusi paling maju. Oleh karena itu
tanggungjawab pembangunan terutama ada di
pundak pemerintah. Institusi lain, seperti usaha
swasta, pada umumnya belum berkembang.
3. Dengan demikian, Administrasi Publik menjadi
prasyarat bagi berhasilnya pembangunan di negara
berkembang.
50
FOKUS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
• Pertama, mencakup upaya mengenali peranan
administrasi publik dalam pembangunan atau
administrasi pembangunan.
• Kedua, mencakup kehendak utk mempelajari
cara administrasi negara menyelenggarakan
tugas atau fungsinya secara lebih baik, efisien,
efektif, optimal, dan memenuhi tuntutan etika.
51
TUGAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
• Tugas Administrasi Publik di negara yang sedang
membangun mencakup tugas umum
adminstrasi publik dan tugas pembangunan;
• Juga perhatian dan komitmen terhadap
kepentingan publik diukur dari kredibiltas dan
akuntabilitasnya.
52
WEBER TENTANG BIROKRASI
1. Kegiatan regular diarahkan utk mencapai tujuan
organisasi dg dukungan distribusi tugastugas resmi yg
dipertanggung jawabkan secara kokoh;
2. Organisasi mengikuti prinsip hirarki;
3. Operasionalisasinya terencana, diatur berdasar system
secara konsisten;
4. Para petugas melakukan kerja secara formal dan
impersonal;
5. Pengangkatan pegawai didasarkan atas kualifikasi
teknis dan tidak boleh melakukan pemutusan
hubungan kerja sewenang-wenang;
53
THE LIANG GIE TTG BIROKRASI
1. Ada komitmen melaksanakan prinsip-prinsip
organisasi yang tinggi.
2. Komitmen mentaati peraturan.
3. Para pejabat bekerja sepenuh perhatian dan
kemampuan.
4. Para pejabat terikat oleh disiplin.
5. Para pejabat diangkat berdasarkan syarat teknis
yang dinyatakan melalui ujian atau ijazah.
6. Ada pemisahan yang tegas antara urusan dinas
dengan urusan pribadi.
54
Tiga Dimensi Birokrasi
1. Sebagai suatu tipe organisasi;
2. Sebagai system tata kerja;
3. Sebagai jiwa kerja.
55
1) SEBAGAI SUATU TIPE ORGANISASI:
Birokrasi cocok utk pekerjaan yg bersifat rutin –
volume pekerjaan besar, sejenis dan berulangulang.
2) SEBAGAI SYSTEM TATA KERJA:
Birokrasi dipandang sebagai sistem yang
impersonal, terstruktur dan terpola.
56
3) SEBAGAI JIWA KERJA:
Birokrasi bisa berubah menjadi mesin tanpa
perasaan, disiplin, kaku, ketat, keras, tidak boleh
menyimpang dari ketentuan.
57
DEBIROKRATISASI
• Debirokratisasi berpengertian
"mengubah” atau "menyesuaikan”;
• Debirokratisasi perlu dibarengi dengan
deregulasi. Perubahan prosedur perlu
dibarengi dengan perubahan peraturanperaturan yang sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini dan kondisi yang akan
datang.
58
ASPEK YANG DIUBAH
• Aspek yg diubah atau disesuaikan adalah:
– Prosedur yang panjang, berbelit-belit dan
menyulitkan menjadi prosedur yang lebih
pendek dan praktis;
– Peraturannya mungkin sudah usang, tidak
dapat digunakan lagi perlu diganti dengan
peraturan baru yg sesuai dg kondisi saat ini
dan akan datang.
59
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
– MELINDUNGI RAKYAT;
– MELAYANI RAKYAT;
– MENGATUR RAKYAT.
60
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN
PEMBANGUNAN
NORMATIF
KEPATUTAN
KEBIJAKAN
PUBLIK
KEPERCAYAAN
PUBLIK
PARTISIPASI
PUBLIK
61
PARADIGMA BARU KEBIJAKAN PUBLIK
Mustopadidjaja, AR, (1992):
Tidak ada lagi pemisahan dikotomis antara politik
perumusan/kebijakan dg implementasi/
pelaksanaan kebijakan Administrasi Publik.
62
KEBERHASILAN BIROKRASI
PEMERINTAH
1. KEMAMPUAN MELAKSANAKAN FUNGSI
PEMERINTAH :”TO PROTECT” -“TO SERVE” ;
- “TO REGULATE”;
2. KEMAMPUAN MENGELOLA SUMBER DAYA
UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN
PEMBANGUNAN;
63
IMPLIKASI PENGERTIAN
ADMINISTRASI PUBLIK :
dministrasi Publik adalah suatu proses yang
melibatkan banyak orang dengan berbagai
keahlian dan ketrampilan untuk merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
pemerintah. (Kebijakan Publik)
64
PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
THOMAS R.DYE :Public Policy is whatever the
Government choose “to do or not to do”. ( Ada
dampak )
JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those
policies developed by Governmental Bodies and Officials.
DAVID EASTON : Public Policy is the
Authoritative allocation of values for the whole
society.
GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what
government say and do, or do not do it is the goals or
purposes of government programs.
65
KESIMPULAN
Serangkaian tindakan yang ditetapkan &
dilaksanakan/tidak dilaksanakan oleh
Pemerintah yang mempunyai tujuan/
berorienta si pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh masyakat.
(PROF.DR. MUH. IRFAN ISLAMY)
66
IMPLIKASI :
1. Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya
berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya
dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya
yang nyata;
3. Kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan
dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
67
MENGAPA KP ITU HARUS ADA
TUJUAN TERTENTU
• “KP” ITU DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN APA
YANG HARUS DILAKUKAN;
• “TUJUAN” ITU AKAN DIPAKAI SEBAGAI TOLOK UKUR
KINERJA DARI KEBIJAKAN TSB;  “KEGIATAN MENILAI”
(tdk cukup berdasarkan capaian dlm Renstra, tapi
apakah kinerja itu berlaku dlm kehidupan nyata yang
akuntabel);
68
PUBLIC POLICY
( DIMENSI )
( POLICY ANALYSIS )
( POLICY PROCESS )
•METODA / TEKNIK
ANALISIS;
• IDENTIFIKASI/ PERU
MUSAN MASALAH;
•MULTI DISIPLIN
• FORMULASI KP;
POLICY PROCESS
• IMPLEMENTASI;
• MONITORING &
EVALUASI
69
70
71
72
I - ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
WILLIAM N. DUNN :
AKP : DISIPLIN ILMU SOSIAL TERAPAN YANG
MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM METODOLOGI
PENELITIAN & ARGUMEN UNTUK MENGHASILKAN
& TRANSFORMASIKAN INFORMASI YANG
RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN
DALAM LING KUNGAN POLITIK TERTENTU UNTUK
MEMECAHKAN MASALAH KEBIJAKAN.
73
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
E.S.DUADE
“Penelitian terapan untuk memahami
secara mendalam berbagai
permasalahan sosial guna pemecahan
yang lebih baik”.
74
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
STUART S. NAGEL
Penentuan dalam rangka hubungan antara
berbagai alternatif kebijakan, keputusan dan cara2 terbaik lainnya untuk mencapai tujuan : (dengan
melakukan tindakan a.l.)
1. Penelitian unt. Data & Informasi
2. Mencari & mengkaji alternatif pemecahan
masalah;
75
ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS KEBIJAKAN
PUBLIK
• FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
• EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
76
FAKTOR STRATEGIS YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
POLITIK
HANKAM
EKONOMI/
FINANSIAL
KEBIJAKAN
PUBLIK
SOSBUD /
AGAMA
ADMINISTRA
TIF/ORGANIS
ATORIS
TEKNOLOGI
77
VARIASI KEGIATAN ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
•STUDI ISI KEBIJAKAN ( CONTENT )
•STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN ( PROCESS )
•STUDI TENTANG OUTPUT KEBIJAKAN
•STUDI EVALUASI ( STUDI DAMPAK )
•STUDI TENTANG INFORMASI UNTUK PEMBUATAN
KEBIJAKAN
•PROSES KEPENASIHATAN ( ADVOCACY PROCESS)
•NASIHAT KEBIJAKAN ( POLICY ADVOCACY )
78
II - POLICY PROCESS
Mengkaji Proses Penyusunan Kebijakan
Publik, mulai dari identifikasi masalah,
perumusan masalah, perumusan kebijakan,
implementasi kebijakan, monioring dan
evaluasi kebijakan.
79
ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN
(INPUTS)
MASALAH
KEBIJAKAN
(PROCESS)
PEMBUAT
KEBIJAKAN
(OUTPUTS)
KEBIJAKAN
(IMPACTS)
DAMPAK
KEBIJAKAN
80
PROSES / SIKLUS
KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
MONITORING
KEBIJAKAN
81
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK :
Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai
dengan dipilihnya alternatif untuk
direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat
yang berwenang
82
TEKNIK PERUMUSAN MASALAH

SITUASI MASALAH ADL SATU PENGAKUAN ATAU DIRASAKANNYA
KEBERADAAN ADANYA SUATU FENOMENA MASALAH

META MASALAH ADALAH SETUMPUK MASALAH YANG SALING
TERKAIT DAN MERUPAKAN KUMPULAN MSL YG DIIDENTIFIKASI
SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PUBLIK YANG
TERGAMBAR DLM SITUASI MASALAH

MASALAH SUBSTANTIF ADALAH MERUPAKAN MASALAH PUBLIK
YANG TERHIMPUN DLM KELOMPOK-KELOMPOK MASALAH SEBAGAI
HASIL PENDEFINISIAN META MASALAH

MASALAH FORMAL ADALAH MASALAH PUBLIK YANG DIPILIH
UNTUK DIPECAHKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN
KEINGINAN POLITIK DAN DIJADIKAN AGENDA UNTUK
DIPECAHKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK.
83
TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
META
MASALAH
PENCARIAN
MASALAH
PENDEFINISIAN
MASALAH
SITUASI
MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIF
PENGENALAN
MASALAH
MASALAH
FORMAL
SPESIFIKASI
MASALAH
84
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS
MASALAH
• IDENTIFIKASI MASALAH;
• PEMILIHAN DAN PENETAPAN MASALAH PRIORITAS /
DOMINAN (DENGAN “USG);
• ANALISIS MASALAH UNTUK MENGETAHUI AKAR
MASALAH(DENGAN “POHON MASALAH”);
• PENENTUAN TUJUAN;
• PERUMUSAN ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH;
• PEMILIHAN ALTERNATIF TERBAIK (DENGAN TEORI
“TAPISAN”);
• REKOMENDASI ALTERNATIF TERPILIH.
85
PENENTUAN MASALAH PRIORITAS/DOMINAN
MATRIK USG
NO
1.
2.
3.
MASALAH
MASALAH I
MASALAH II
MASALAH III
U
S
G
TOTAL
5
4
4
3
4
5
3
4
5
11
12
14
(Prioritas)
86
87
DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN
PEJABAT PUBLIK
1. Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas
(accountability).
• semua pejabat publik secara implicit
bertanggung jawab atas setiap pengaruh
yang tak terduga dari akibat keputusan
yg dibuat.
88
DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN
PEJABAT PUBLIK
2. Pertanggung jawaban sebagai sebabakibat (cause).
– Jenis pertanggung jawaban ini muncul
setiap lembaga diharuskan
mempertanggung-jawabkan jalannya
suatu urusan (the conduct of affairs).
89
DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN
PEJABAT PUBLIK
3. Pertanggungjawaban kausal yang
eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu
sumber (rescources), pengetahuan,
pilihan, dan maksud (purpose).
90
PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI KEWAJIBAN
(OBLIGATION).
TANGGUNG JAWAB DLM ARTI KEWAJIBAN BERARTI:
• Seseorang harus menggunakan kapasitas untuk
melakukan pertanggung jawaban kepada yang
memberi tugas
• Seseorang harus melaksanakan setiap tahapan
dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.
91
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR KEP/26/M.PAN/2/2004 TANGGAL 24 FEBRUARI 2004
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
92
AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK
Ada tiga jenis akuntabilitas:
1. Akuntabilitas Tradisional (Traditional
Accountability);
2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial
Accountability);
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
93
Akuntabilitas Tradisional (Traditional
Accountability)
•
Akuntabilitas tradisional adalah tanggungjawab
dari seseorang pejabat publik yang telah diberi
wewenang untuk melaksanakan fungsi tertentu
dalam jenjang herarki organisasi pemerintah.
94
Akuntabilitas Manajerial (Managerial
Accountability)
• Akuntabilitas manajerial terkait dg efisiensi
penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan
sumber-sumber lain.
• Akuntabilitas manajerial yang bertanggung jawab
adalah seorang manajer
• Manajer harus mempertanggung jawabkan kpd
atasan dlm birokrasi, kepada Presiden dan Badan
Legislatif yang memberikan sumber-sumber yang
digunakan oleh badan-badan pemerintah.
95
AKUNTABILITAS PROGRAM
(PROGRAM ACCOUNTABILITY)
Akuntabilitas program berkaitan dengan hasil
kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas
pejabat publik secara individual maupun unit
organisasi, yang kegiatannya secara bersamasama menuju efektifitas sesuatu program.
96
TUJUAN AUDIT KINERJA
Guna Melihat:
1. Apakah unit-unit organisasi pemerintah hanya
melaksanakan kegiatan/program yang telah
ditentukan, sesuai dg kewenangan, dan dpt
mencapai sasaran secara efektif.
2. Apakah program dilakukan secara efektif dan
efisien, serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang telah ditentukan.
97
3. Apakah penggunaan sumber-sumber yang
tersedia diawasi dan digunakan secara
efektif clan efisien.
4. Apakah semua pendapatan dan penerimaan
uang dari kegiatan-kegiatan tersebut telah
dikumpulkan dan dibukukan sebagaimana
mestinya.
5. Apakah telah dibuat laporan keuangan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
98
10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA
(Reinventing Governance = REGO)
1. Catalitic government, Steering Rather Than
Rowing (Pemerintahan Katalis,
Mengendalikan Iebih baik daripada
mengayuh).
–
Prinsip ini mengemukakan bahwa pemerintah itu
seyogianya Iebih banyak mengatur dan
mengendalikan daripada melaksanakan sendiri
semua urusan dan pelayanan.
99
2. Community-Owned Government
Empowering Rather Than Serving
• Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan
lebih baik daripada pelayanan.
3. Competitive Goverment: Injective Competation
Into Service delivery.
–
Pemerintah yang Kompetitif: menyuntikkan
semangat kompetisi dalam pelayanan masyarakat.
100
4. Mission-Driven Government: Transforming RuleDriven Organization.
–
Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah
organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5. Result Oriented Government : Funding Outcomes,
Not Inputs.
–
Pemerintahan yang berorientasi pada hasil:
membiayai hasil bukan sumber-sumber yang
diperoleh.
101
6. Costumer-Driven Government Meeting the needs of the
costumer, not the Bureaucracy :
– Pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan:
memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Enterprising Government: Earning Rather than
Spanding
–
Pemerintah wirausaha: menghasilkan pendapatan,
bukan pembelanjaan.
102
8. Anticipatory Government: Prevention
Rather Than Cure
• Pemerintah Antisipatif: mencegah lebih baik
daripada mengobati.
9. Decentralized Government: From Hierarchy to
Participation and Teamwork.
– Pemerintah yang didesentralisasi: dari hirarki
ke partisipasi dan tim kerja.
103
10. Market Oriented Goverment:
Leveraging Change Through the Market.
– Pemerintahan yang berorientasi pasar:
mencapai perubahan melalui mekanisme
pasar.
104
IMPLEMENTASI DI INDONESIA
1. Sederhanakan Birokrasi; (Cutting Red Tape)
2. Utamakan Kepentingan Masyarakat; (Putting
Customers first)
3. Memanfaatkan dan Memberdayakan
Bawahan; (Empowering and Energazing Employees to Get
Results)
4. Komitmen pada Visi dan Misi Pemerintah /
Kembali ke fungsi Dasar Pemerintah. (Getting
Back to Basic)
105
ETIKA PENYELENGGARA NEGARA
(RUU Etika Penyelenggara Negara)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JUJUR & ADIL;
TEPAT JANJI;
TAAT ATURAN;
TANGGUNG JAWAB;
KEWAJARAN & KEPATUTAN;
KEHATI-HATIAN.
106
SEKIAN & TERIMA KASIH
107