MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGALEMBAGA NEGARA Sub Pokok Bahasan Istilah II.

Download Report

Transcript MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGALEMBAGA NEGARA Sub Pokok Bahasan Istilah II.

MAKNA LEMBAGA NEGARA
MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGALEMBAGA NEGARA
Sub Pokok Bahasan
Istilah
II. Pengertian lembaga negara; dan
III. Jenis dan Macam lembaga negara.
I.
I. Istilah
Jabatan-jabatan Kenegaraan;
 Alat-alat Perlengkapan Negara; UUD RIS 1949
(Bab III) dan UUDS 1950 (Pasal 44)
 Badan Kenegaraan (BPK); Aturan Peralihan ayat ...
 Lembaga-lembaga Negara;
→TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg Memorandum
DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum
 Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi
 → TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 ttg Penyusunan
Panitia ad hoc

II. Pengertian lembaga negara
a.


a.
Fungsi negara:
CF. Strong: menjalankan kekuasaan
eksekutif, legislatif dan yudikatif;
Sri Soemantri dari Steenbek: Materi
Muatan Konstitusi;
Fungsi pemerintahan secara aktual/dasar
pengaturan
III. Jenis dan Macam lembaga negara
a. Main state’s organ:Trias Politica, MPR, DPR,
DPD, Presiden, MA, MK.
b. AuxiIary state’s organ:
 pembagian kekuasaan secara horizontal.
 Pasal 24C: dibentuk oleh UUD dan selain
UUD
Pendekatan Putusan MK Perkara No.
005/PUU-I/2003 ttg Pengujian UUPenyiaran
oleh KPI
a. “L” dan “N” besar;
b. “l” dan “n” kecil: karena dibiayai APBN
Klasifikasi lembaga negara
ORGANISASI NEGARA
DARI LUAR
INTERNAL
ǑBentuk Negara
ǑIdentitas negara lainnya
Alat kelengkapan negara
LEMBAGA
NEGARA
Sumber: diskusi dengan Prof. Bagir Manan
LEMBAGA
NEGARA
KETATANEGARAA
N
SYARAT
ADMINISTRASI
AUXILARY
AGENTS
TIDAK ABSOLUT
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
YUDIKATIF
Sumber: diskusi dengan Prof. Bagir Manan
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
5
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
BPK
Presiden
bank
sentral
kpu
kementerian
negara
dewan
pertimbangan
TNI/POLRI
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Gubernur
DPRD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Bupati/
Walikota
DPRD
DPR
MPR
DPD
MA
MK
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
Lingkungan
Peradilan Umum
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan TUN
DAERAH