MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGALEMBAGA NEGARA Sub Pokok Bahasan Istilah II.
Download ReportTranscript MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGALEMBAGA NEGARA Sub Pokok Bahasan Istilah II.
MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGALEMBAGA NEGARA Sub Pokok Bahasan Istilah II. Pengertian lembaga negara; dan III. Jenis dan Macam lembaga negara. I. I. Istilah Jabatan-jabatan Kenegaraan; Alat-alat Perlengkapan Negara; UUD RIS 1949 (Bab III) dan UUDS 1950 (Pasal 44) Badan Kenegaraan (BPK); Aturan Peralihan ayat ... Lembaga-lembaga Negara; →TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi → TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 ttg Penyusunan Panitia ad hoc II. Pengertian lembaga negara a. a. Fungsi negara: CF. Strong: menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif; Sri Soemantri dari Steenbek: Materi Muatan Konstitusi; Fungsi pemerintahan secara aktual/dasar pengaturan III. Jenis dan Macam lembaga negara a. Main state’s organ:Trias Politica, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK. b. AuxiIary state’s organ: pembagian kekuasaan secara horizontal. Pasal 24C: dibentuk oleh UUD dan selain UUD Pendekatan Putusan MK Perkara No. 005/PUU-I/2003 ttg Pengujian UUPenyiaran oleh KPI a. “L” dan “N” besar; b. “l” dan “n” kecil: karena dibiayai APBN Klasifikasi lembaga negara ORGANISASI NEGARA DARI LUAR INTERNAL ǑBentuk Negara ǑIdentitas negara lainnya Alat kelengkapan negara LEMBAGA NEGARA Sumber: diskusi dengan Prof. Bagir Manan LEMBAGA NEGARA KETATANEGARAA N SYARAT ADMINISTRASI AUXILARY AGENTS TIDAK ABSOLUT EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF Sumber: diskusi dengan Prof. Bagir Manan LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN 5 menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUSAT UUD 1945 BPK Presiden bank sentral kpu kementerian negara dewan pertimbangan TNI/POLRI Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota DPRD DPR MPR DPD MA MK badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan TUN DAERAH