Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Materi Evaluasi Profil SK-KD Tugas-a Tugas-b Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM.
Download ReportTranscript Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Materi Evaluasi Profil SK-KD Tugas-a Tugas-b Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM.
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Assalammu’alaikum Wr. Wb
Sudah siap belajar ??
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
VIII. 4, Selesai, tinggal penutup
VIII. 6, siap ulangan VIII. 7, siap ulangan
VIII. 8, Selesai, tinggal penutup
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1
2
Sistem Pemerintahan di Indonesia
3
Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat
4
Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Ada berapa macam sistim pemerintahan ?
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Sistem Demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Pemerintahan : dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat
Apa mungkin seluruh rakyat bersama-sama mengelola pemerintahan ?
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Apa mungkin seluruh rakyat bersama-sama mengelola pemerintahan ?
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Perlu adanya lembaga negara yang mampu melaksanakan pemerintahan yang menampung seluruh kehendak rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat PERLU
PEMERINTAHAN
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Macam-macam Pemerintahan 2 1
Sistem Pemerintahan Presidensiil
3
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Sistem Pemerintahan Presidensiil
Pengertian
Unsur
Ciri-ciri
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Sistem pemerintahan negara republik
dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil 3 Unsur Pemerintahan Presidensiil ( Menurut Rod Hague – Univ Newcastle, Inggris) 1 Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat menteri
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil 3 Unsur Pemerintahan Presidensiil ( Menurut Rod Hague – Univ Newcastle, Inggris) 2
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil 3 Unsur Pemerintahan Presidensiil ( Menurut Rod Hague – Univ Newcastle, Inggris) 3
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Posisi Presiden : Presiden memiliki posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena rendahnya dukungan partai politik.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pasal 7 b UUD 1945 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pasal 7 UUD 1945 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pasal 7 UUD 1945 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Berikut tata cara pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden:
Pasal 102 (1) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR.
Tata Caranya sbb:
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
1
Pasal 103 (1)
MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR
untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
2
( 2) Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) harus dilengkapi dengan putusan MK
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
3
Pasal 104 (1)
Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden
untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
4
(2) Apabila Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan,
MPR tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
5
(3) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diambil dalam Sidang Paripurna MPR
yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil 1
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil 2 Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau sebuah badan ( Di Indonesia , MPR – Masa Orde Baru )
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil 3 Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil 4 Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif ( Parlemen – DPR )
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Presidensiil Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri 5
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Ciri – ciri Pemerintahan Presidensiil 6 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada parlemen
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara .
2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
5. Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif/parlemen 6. Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Sistem Pemerintahan Parlementer
Ciri-ciri
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Parlementer Parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.
Presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Parlementer 1 Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen ( Pemenang Pemilu )
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Parlementer 2
Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Parlementer 3
Perdana Menteri bersama Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Parlementer 4 Kepala Negara ( Raja/Ratu/ atau Presiden ) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan dapat memerintahkan diadakannya pemilihan umum
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Parlementer 5
Selaku Kepala Negara Raja/Ratu/ atau Presiden hanya merupakan simbol negara
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
2. Kekuasaan eksekutif (perdana menteri) ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja /presiden diseleksi berdasarkan undang-undang.
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri -menteri yang memimpin non-departemen.
departemen dan 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif / parlemen 5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil
Pengertian
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil
Sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan yakni presidensiil dan parlementer
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil
Sistem ini juga disebut sebagai DUALISME EKSEKUTIF atau “ kepemimpinan rangkap ” = presiden + perdana menteri )
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil
Sistem pemerintahan ini mencoba menggabungkan sisi-sisi kebaikan-kebaikan yang ada dari sistem pemerintahan presidensiil dan pemerintahan parlementer
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Dari sistem Pemerintahan Presidensiil 1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
2. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri -menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Dari Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
2. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
4. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil 1 Ciri-ciri :
Presiden Republik dipilih melalui pemilihan umum
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil Ciri-ciri : 2
Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil Ciri-ciri : 3
Perdana Menteri dijabat oleh Partai mayoritas dalam parlemen ( partai pemenang pemilu )
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil Ciri-ciri : 4 Perdana Menteri mengangkat kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan Semi Presidensiil Negara penganut Semi Presidensiil :
Perancis
Finlandia
Austria
Argentina
Portugal
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Ini dulu Sistem Pemerintahan di Indonesia 1
2
6 3
Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4)
4 5
7
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia 1 kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan bukan di tangan MPR 2 3 Negara Indonesia adalah negara hukum DPR, DPD, Presiden/WakilPresiden, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh rakyat
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia 4
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
5
Kedudukan presiden dan DPR sama atau sejajar,
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia 6
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
7
DPR memegang kekuasaan membentuk undang undang
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan bukan di tangan MPR 1 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar Kedaulatan = kekuasaan tertinggi
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats) Segala sesuatu harus berdasarkan hukum termasuk dalam kehidupan bernegara, tidak boleh berdasarkan kekuasaan (machstaats )
2
KEDAULATAN HUKUM Halaman 142
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia Anggota MPR ( DPR dan DPD ), Presiden dan wakil presiden, anggota DPRD dan kepala daerah beserta wakil dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
3
Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Kekuasaan memilih diserahkan sepenuhnya kepada rakyat
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia Pasal 18 ayat (4) : Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis Pasal 22 E ayat (2): Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kekuasaan memilih diserahkan sepenuh nya kepada rakyat
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang
4
Halaman 142 Kekuasaan presiden hanya dalam hal pemerintahan, dan hanya sebatas melaksanakan kehendak rakyat
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubaran DPR
5
Pasal 7 C Kedudukan antara presiden dan DPR sama atau sejajar, dan karenanya keduanya tidak bisa saling menjatuhkan
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Pasal 17 Ayat (1)
6
Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sistem Pemerintahan di Indonesia DPR memegang kekuasaan membentuk undang undang Pasal 20 ayat (1)
7
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945
6
11
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
MPR Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1
1.
2.
3.
Tugas : (Ps. 3 UUD 1945 ): Berwenang mengubah dan menetapkan UUD Melantik Presiden dan / Wakil Presiden Hanya dapat memberhentikan Presiden/WakilPresiden dalam masa jabatannya menurut UU.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
1
MPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
1
MPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Alat Kelengkapan MPR :
4 orang Wakil Ketua terdiri dari :
2 dari DPD 2. Badan Pekerja MPR 3. Komisi-Komisi
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
ANGGOTA MPR
1. Unsur DPR : 2. Unsur DPD : jumlah 560 orang 132 orang 692 orang
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
2
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) PRESIDEN
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Kekuasaan Presiden : (diatur dalam UUD 45,Pasal: ) 5 ayat (1) dan 20 5 ayat (2) 10 11 12 dan 13 14 ayat (1) dan (2) 15 16 17 23 ayat (2)
Hak Prerogatif Pasal 10, 11, 12,13,14,15 dan 17
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pasal 14 UUD 1945 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Ayat (1) Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung Hak Prerogatif Presiden selaku Kepala Negara Ayat (2) Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR Hak Prerogatif Presiden selaku Kepala Pemerintahan
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Tentang DPR diatur dalam :
1. Ps. 19 ayat (1) dan (2) UUD 1945 2. UU No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Suasana Sidang DPR ketika mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Suasana Sidang DPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Fungsi DPR (Ps. 20 A ayat (1) UUD 1945 :
a b c
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
a
Fungsi Legislasi Fungsi Legislasi diwujudkan dalam pembentukan undang undang bersama Presiden.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
b
Fungsi Anggaran Fungsi anggaran , berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
c
Fungsi Pengawasan
• • •
meliputi pengawasan terhadap : pelaksanaan undang - undang pelaksanaan APBN, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1.
Tugas BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (ayat 1) 2.
Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD ayat (2) Pasal 23 E UUD 1945
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Mahkamah Agung
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Mahkamah Agung
Pemegang kekuasaan kehakiman
Membawahi beberapa peradilan : 1.
2.
Peradilan Umum Peradilan Agama 3.
4.
Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 24 UUD 1945
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Mahkamah Agung
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka, (Ps. 24 ayat (1 ) Artinya : Dalam melaksanakan tugasnya , MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lembaga lain.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Mahkamah Agung
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Mahkamah Agung
Syarat HAKIM AGUNG: 1. Memiliki integritas 2. Kepribadian yang tidak tercela 3. Adil 4. Profesional 5. Berpengalaman di bidang hukum Pasal 24 A UUD 1945 Ayat (2)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Mahkamah Agung
Pasal 24 A UUD 1945 Ayat (3) Tata Cara Pengangkatan Hakim Agung : 1. Diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR 2. Mendapat persetujuan DPR 3. Ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 5.
Kewenangannya : Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Sidang Mahkamah Kosntitusi
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
DPD
(Dewan Perwakilan Daerah) Pasal 22 C Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Mengajukan RUU, membahas RUU, serta melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otonomi daerah Hubungan pusat dengan daerah Pembentukan , pemekaran dan penggabungan daerah Pengelolaan sumberdaya dan sumber alam Perimbangan keuangan Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Komisi Yudisial
Kewenangan : Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran , martabat dan perilaku hakim (ayat 1) Pasal 24 B UUD 1945
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1 SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Sikap positif terhadap Kedaulatan Rakyat
2
Sikap positif terhadap Pemerintahan Indonesia
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Sikap positif terhadap Kedaulatan Rakyat
Mengapa
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1 Sikap positif terhadap Kedaulatan Rakyat
Mengapa kita perlu mengembangkan sikap positif terhadap Kedaulatan Rakyat ?
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Amandamen UUD 1945 telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia 1
2
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar Kedaulatan berada ditangan rakyat, tetapi dilaksanakan oleh MPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Pemilihan Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dalam Sidang Umum MPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Bagaimana bentuk sikap positif rakyat terhadapkedaulatan rakyat ?
Bentuk : dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip prinsip kedaulatan rakyat terutama prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) PRINSIP – PRINSIP DASAR DEMOKRASI
Pemerintahan berdasarkan konstitusi
Pemilu yang bebas, jujur, adil
Persamaan kedudukan di depan hukum
Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Kebebasan berserikat, berpendapat
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Budaya musyawarah untuk mufakat dilandasi oleh : 1. Akal sehat 2. Hati nurani yang luhur Cerminan Demokrasi Pancasila :
Semangat kekeluargaan
Gotong royong
Kebersamaan
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Sikap Positif terhadap Pemerintahan Indonesia
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Bentuk sikap positif ?
1 Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
2
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Bentuk sikap positif ?
Mematuhi segala peraturan yang berlaku sehingga tercipta kedisiplinan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat kita Aktif ikut dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Bentuk sikap positif ?
3 Meningkatkan kerjasama , kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Alhamdulillah, Selesai, Terimakasih
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Soal Nomor 1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut sistem pemerintahan ...
presidensiil
ekstra parlementer parlementer
semi presidensiil
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Soal Nomor 2
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Menurut UUD 1945, Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensiil, hal ini berarti …
presiden berhak mengangkat menteri negara untuk membantu pelaksanan tugas presiden
presiden diperbolehkan memberhentikan para menteri negara yang melanggar peraturan atau undang-undang menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden menteri diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh DPR.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Soal Nomor 3
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Salah satu cirri sistem kabinet parlementer adalah …
menteri negara bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen
Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen yang diketuai oleh perdana menteri Menteri negara bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Soal Nomor 4
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Menurut UUD 1945, presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada ...
Mahkamah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat Mahamah Agung Komisi Yudisial
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Soal Nomor 5
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Contoh sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia adalah …
menghormati kebijakan yang telah ditetapkan menerima peraturan yang ditetapkan melanggar kebijakan yang telah ditetapkan karena tidak sesuai dengan hati nurani mentaati kebijakan yang telah ditetapkan.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
Horeeeee ….
Anda jenius, dan pintar !
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
Meoooong …… meoooooooong.. coba lagi ya !!!
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
Woooouu hebat, Anda betul !
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Jawaban Anda ?
Whaa ……Anda bagaimana gitu aja koq salah..
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
Ya , hebat, Anda betul !
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Hooow …. acihan deh …. salah…… !!!
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
You are smart !!
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
Waaah …….
Paaaayeeee ….
coba lagi ya !!!
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawaban Anda ?
Ya , hebat, Anda betul !
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Jawaban Anda ?
Whaa ……Anda bagaimana gitu aja koq salah..
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Jawablah pertanyaan ini dengan jelas tetapi singkat!
1. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat . Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Namun mengapa masih diperlukan LEMBAGA NEGARA sebagai pelaksana kedaulatan rakyat ? (Hal. 140) 2. Apa perbedaan pokok antara pemerintahan Presidensiil dengan Parlementer ?
3. Ada 3 unsur penting pemerintahan presidensiil menurut Rod Haque Inggris. Sebutkan !
4. Bagimana posisi presiden pada sistem pemerintahan presidensiil ?
5. Sebutkan 6 ciri pemerintahan presidensiil !
6. Sebutkan 5 ciri pemerintahan parlementer !
7. Sebutkan 5 ciri pemerintahan semi presidensiil !
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Kedaulatan Rakyat 1. Makna Kedaulatan Rakyat 2. Teori Kedaulatan 3. Lembaga Pelaksana Kedaulatan rakyat 4. Landasan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia 1. Macam Sistem Pemerintahan 2. Sistem Pemerintahan Indonesia 3. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Jawablah pertanyaan ini dengan jelas tetapi singkat!
1.
Sebutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1945 hasil amandemen !
Apa bunyi dan makna pasal-pasal berikut ini : a. Ps 1 ayat 3, b. Ps 4 ayat 1, Ps 7 c ( Lihat ya di Buku, halaman 142.......!
Menurut Pasal 3 UUD 1945, apa tugas MPR ?
Pasal - pasal berapa yang mengatur tentang Presiden ?
Sebutkan fungsi DPR, dan jelaskan Apa arti “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan merdeka “ ?
Apa makna bahwa MA memiliki kekuasaan memutuskan kasasi ?
Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 ?
Apa kewenangan DPD menurut Pasal 22 UUD 1945 ?
10. Mengapa kita perlu mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat 11. Bagaimana bentuk pelaksanaan sikap positif terhadap Pemerintahan Indonesia ?
12. Sebutkan hak prerogratif presiden menurut UUD 1945 !
13. Sebutkan hak-hak DPR !
14. Apa tugas BPK, dan hasil pemeriksaan dilaporkan ke siapa ? ( Ps 23 E ayat 1 dan 2 15. Bagaimana tata cara pengangkatan Hakim Agung ? (Ps 24 A ayat 3 16. Apa syarat Hakim Agung ? Ps 24 A ayat 2
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pasal 20 A ayat (2) Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) 1. Hak amandemen ( hak untuk mengubah,mengurangi atau menambah RUU yang diajukan pemerintah ) 2. Hak inisiatif, hak mengajukan usul rancangan undang undang ( Pasal 21 )
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Hak – Hak Anggota DPR
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Komposisi anggota DPR DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun ( Pasal 19 ayat (3)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Grafik rata rata Nilai Ulangan KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Grafik rata rata Nilai Ulangan KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Grafik Nilai Rata-rata Ulangan Harian KD 5.1 Kelas VIII
100,0 95,0 90,0
88,3
85,0
81,2 81,3 80,3
80,0
90,0 79,6 87,7 78,4 81,2
75,0 70,0 65,0 60,0
VIII. 1 VIII. 2
VIII. 3 VIII. 4
VIII. 5
Kelas
VIII. 6
VIII. 7 VIII. 8
VIII. 9
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 1 1. Adelia Kartika Sari 2. Anas Izzuddin 3. Lya Aprilya 4. Melliza Xaviera Putri Yulian 5. Nabilah Arfan 6. Nadia tri Oktaviani 7. Risky Febiansyah Sulaeman
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 2
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
1. Salsabila Khairunisa
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 3 Yaaaaa ……………..
Tidak ada seorangpun ……
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 4 1. Ayu Lupita 2. Muhammad Alvin R 3. Muhammad Dynno Afrianto Bakri 4. Raisa Rifat 5. Safhira Viola De Aldisa 6. Tio Bagas Sulistiyanto 7. Vina Angelia
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 5 Yaaaaa ……………..
Tidak ada seorangpun ……
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 6 Yaaaaa ……………..
Tidak ada seorangpun ……
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 7 Yaaaaa ……………..
Tidak ada seorangpun ……
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 8 Yaaaaa ……………..
Tidak ada seorangpun ……
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 9
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
1.Amira Ramadhanti A 2.Annisa Futihandayani 3.Risa Marliyana 4.Ruben Pattiradjawane
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Yang belum ulangan
YANG BELUM ULANGAN 1. Jihan Fauziah Hamdi VIII.3
2. Mirza Adliawan VIII.3
3. Shafiera Rosnia 4. Fajar Abdulfatah VIII.3
VIII.6
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) Minggu minggu terakhir MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU KALENDER MEI - JUNI 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 = Perkiraan Ulangan Kenaikan Kelas 3 4 5 6 7 8 9
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 1 1. Ayu Ifania Larasati 2. Dewi Rizka Aulia 3. Indra Rizky Ramadhan 4. Mahisa Azmi Fahresy 5. Nabilah Putri Khansa 6. Naomi Augustina 7. Rievanda Putri 8. Triana Dewi Iriani
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 2 Yaaaaa ……………..
Tidak ada seorangpun ……
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 3
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 4
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 5
1. Ahmad Najib Mangunatmadja 2. Amelia Gustiningtyas 3. Annisa Mastini Wigati 4. Bella Medina 5. Chefita Carollina 6. Jeremy Jordan Setiabudi 7. Kristianti Mukti Restu Pertiwi 8. Lusi Aprianti 9. Muhammad Azmi 10.Neta Akbardani 11.Rahma Mufida Widya D.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 6
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 7
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 8
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011
1. Angela Irena Rahardja 2. Faishal Pradipta Astungkoro 3. Hesti Rahmahyanti 4. Muhammad Rasyad 5. Yemima Zidky Edelways H.
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Nilai 100 Pada UH KD 5.1
2010/2011 Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
KELAS VIII . 9
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) PERAN LEMBAGA NEGARA KPU Pasal 22 E UUD 1945 ): Ayat (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) PERAN LEMBAGA NEGARA KPK UU No. 30 Th 2002
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) KPK UU No. 30 Th 2002 PERAN LEMBAGA NEGARA Ps. 3 : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Ps. 4 : Tujuan KPK adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) DPRD Tk I DPRD Tk II Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-2 nya dipilih melalui pemilihan umum
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18 ayat (1)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18 ayat (1)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
11
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) PERAN LEMBAGA NEGARA PEMERINTAH DAERAH Provinsi Kabupaten Kota
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah Tingkat I : Gubernur + DPRD I Kota Pemerintah Daerah Tingkat II ; Bupati + DPRD Tk II Pemerintah Daerah Tingkat II : Walikota + DPRD Tk II
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Wewenang MA UUD 1945 Ketetapan MPR Undang Undang PERPU PP Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) KEPPRES PERDA Wewenang MA : Menguji Peraturan perundang undangan dibawah Undang undang terhadap Undang undang Peraturan perundang undangan di bawah Undang Undang
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Wewenang MK Wewenang MA Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn) UUD 1945 Ketetapan MPR Undang Undang Wewenang MK : Menguji Undang undang terhadap UUD 1945 PERPU PP KEPPRES PERDA
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn)
20 Oktober 1982
Oleh : Drs. H. Bambang Suwarso, MM
Perbedaan sistem pemerintahan presidensiil dengan parlementer Sistem Presidensiil Sistem Parlementer Bentuk Negara Kepala Pemerintahn Republik Presiden Bisa Republik, bisa Kerajaan Perdana Menteri Kedudukan Presiden Menteri menteri Kondisi Pemerintahn Hubungan antara Presiden dan DPR Presiden sebagai : Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Menteri diangkat Presiden dan bertanggung jawab kpd Presiden Pemerintahan lebih stabil Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden Presiden sebagai KepalaNegara ( hanya sebagai simbol ) Menteri diangkat Parlemen dan bertanggung jawab kpd parlemen Kabinet sering ganti, akibat adanya MOSI dari Parlemen Presiden dapat membubarkan Parlemen dan dapat memerintahkan dilaksanakannya Pemilihan Umum
Trias Politika di Indonesia
•
Menurut pencetusnya ( Montesqiueu ), Trias Politika adalah ajaran / sistem PEMISAHAN KEKUASAAN : Executif dipegang oleh presiden Legislatif parlemen/ DPR Yudikatif kekuasaan kehakiman ( Mahkamah Agung ) Di Indonesia, trias politika dijabarkan sebagai PEMBAGIAN KEKUASAAN : Executif : Presiden dan Kabinet Legislatif : DPR bersama Presiden Yudikatif : MA , tetapi Presiden memiliki HAK PREROGRATIF berupa : - grasi dan rehabilitasi ( Pasal 14 ayat 1 ), selaku Kepala Negara - Amnesti dan abolisi ( Pasal 14 ayat 2 ), selaku Kepala Pemerin tahan
Hak Prerogatif ( hak istimewa) DARI SEORANG PRESIDEN
• • • • • • • Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas AD, AL dan AU (Ps 10) Hak menyatakan perang (Ps. 11 ) Hak menyatakan negara dalam bahaya, (Ps 12) Hak mengangkat duta, konsul (Ps 13 ) Hak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Ps. 14) Hak memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Ps 15) Hak mengangkat dan memberhentikan menteri ( Pasal 17 ) Grasi : hak presiden untuk memberi ampunan kepada seseorang berupa pengurangan hukuman, setelah hakim memutus perkaranya.
Amnesti : Hak presiden untuk memberi ampunan berupa pembatalan tuduhan / tuntutan sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan Abolisi : Hak presiden untuk menghentikan suatu perkara yang sedang berlangsung dipengadilan Rehabilitasi : Hak presiden untuk memulihkan nama baik seseorang
Terduga Tersangka Terdakwa Terpidana/ terhukum REMISI AMNESTI
Proses Pengadilan
ABOLISI GAM ACEH Polisi mencari bukti-bukti dan jika lengkap dilimpahkan ke kejaksaan / pengadilan Prof.Dr
HAMKA GRASI Terpidana hukuman MATI
Sistem Pemerintahan Parlementer LEGISLATIF Parlemen/DPR EXECUTIF Kepala Pemerintahan Perdana Menteri ( Ketua Partai Pemenang Pemilu KABINET Pemilu hanya sekali untuk memilih DPR/Parlemen. Yang menjadi PM (Kepala Pemerintahan/ Executif adalah Ketua Partai Pemenang Pemilu Kepala Negara Presiden Raja
Sistem Pemerintahan Presidensiil Presiden ( Eksekutif ) KABINET Parlemen ( DPR ) Badan Legislatif Presiden juga sebagai Kepala Negara
Rakyat
Pemilu dilaksanakan dua kali : 1. Pileg – Memilih Parlemen/DPR 2. Pilpres – Memilih Presiden selaku Kepala Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Presidensiil Masa Jabatan Presiden
2004 2009 2009 2004
Masa Jabatan Parlemen ( DPR )
2009
Pada Th 2009 Presiden dan DPR berhenti bersama
2009 2014 2014
Pada Th 2014 Presiden dan DPR berhenti bersama
Sistem Pemerintahan Parlementer Perbandingan Masa Jabatan Parlemen ( DPR ) dengan Kabinet/Executif
DPR
KABINET 1950
1 1950-1955 2 3 1955-1959
1955
4
PEMILU
5 6 7
1959 1. Kabinet Natsir 2. Kabinet Sukiman-Suwiryo 3. Kabinet Wilopo 4. Kabinet Alisastroamijoyo I 5. Kabinet Burhanuddin harahap 6. Kabinet Alisastroamijoyo II 7. Kabinet Juanda 06 Sept 1950 – 27 April 1951 27 April 1951 – 03 April 1952 03 April 1952 – 30 juli 1953 30 Juli 1953 – 12 Agust 1955 12 agust 1955 – 24 Maret 1956 24 maret 1956 – 09 April 1957 09 April 1957 – 10 Juli 1959
Sistem Pemerintahan Parlementer Parlemen/DPR Kepala Negara Presiden Raja Kepala Pemerintahan Perdana Menteri ( Ketua Partai Pemenang Pemilu KABINET Mosi adanya mekanisme “mosi” ini menunjukkan adanya campur tangan legislatif terhadap executif.
Ada status “tumpang tindih”
PRESIDEN selaku Kepala negara adalah seharusnya untuk negara yang berbentuk Republik REPUBLIK PRESIDEN KERAJAAN RAJA PRESIDEN PERDANA MENTERI Pada sistem Presidensiil, Presiden juga sbg Kepala Pemerintahan Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara
MARS UKS
Satukan langkah menggapai cita Usaha Kesehatan Sekolah Kebersihan diri dan lingkungan dijaga Buang segala sampah pada tempatnya Berolahraga dengan teratur Berbadan sehat dan berbudi luhur Denganmenatap masa depan bangsa Galakan UKS sepanjang masa reff : Tri Program UKS jadi landasan Pendidikan kesehatan dilaksanakan Pelayanan kesehatan kita terapkan Lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat Berjiwa tangguh bergaya hidup sehat Sikap hormat pada guru dan orang tua Beriman dan cinta sesama kita
Fraksi : Pengelompokan anggota MPR berdasarkan keanggotaan partai Komisi : Pengelompokan anggota MPR berdasarkan bidang bahasan/tugas Misalnya : Komisi A , Komisi B, Komisi C dst Dengan adanya pembagian anggota berdasarkan komisi, maka pembahasan atas beberapa materi lebih cepat dirampungkan.
Misalnya dalam Agenda Sidang MPR terdapat 5 bahasan. Kalau setiap bahasan memerlukan waktu pembahasan selama 3 hari, berapa hari Sidang MPR akan selesai ?
Dengan adanya komisi-komisi, dan setiap komisi membahas satu materi bahasan, dan setiap komisi mampu merampungkan dalam waktu 3 hari, Berapa lama Sidang MPR selesa ?
KASASI
Sistem Peradilan di Indonesia
MAHKAMAH AGUNG Nasional PENGADILAN TINGGI Provinsi BANDING PENGADILAN NEGERI Kejaksaan PENGACARA TERDAKWA Kabupaten / Kota Untuk vonis Hukuman Mati, Terdakwa langsung berhak mengajukan GRASI kepada Presiden
PERUSAHAAN
BUNGA
BANK CENTURY DEPOSITO TABUNGAN NASABAH PEMILIK BANTUAN / TALANGAN BI s.d 6 Triliun untuk menyelamatkan uang nasabah
Hak imunitas Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.
Dalam UU lembaga perwakilan yang baru tersebut, hak imunitas diperluas, tidak hanya diberikan saat berada dalam forum rapat. Hak imunitas juga diberikan ketika anggota Dewan berada di luar Kompleks Senayan.
hak protokoler adalah hak anggota dewan untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. (UU 22/2003).
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”