Transcript PERENCANAAN PEMBANGUNAN II OLEH ISMAIL RASULONG Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN II
OLEH
ISMAIL RASULONG
Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
2009
Konsep Perencanaan
Pembangunan
Definisi
• D. Conyers dan Hills (1984):
– Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan
atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber
daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu
di masa mendatang.
• MT Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000):
– Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja
untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonom dalam
jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam
beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai
variable ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan
pembangunan yang tela ditentukan sebelumnya.
• Jhingan:
– Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk
mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah
ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh
Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk
mencapai sasaran social, politik atau lainnya.
Elemen Perencanaan
• Merencanakan berarti memilih:
•
•
•
•
•
– Memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik.
– Memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan
tersebut.
Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya: SDA, SDM,
Modal.
– Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber
daya sebaik mungkin.
– Konsekuensi: pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai
ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.
Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran
Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan antara lain:
– Tujuan tidak terdefinisikan dengan baik.
– Tujuan tidak realistik.
– Perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan, kadang tidak konsisten
satu sama lain.
– Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil
keputusan lain (Mis: DPRD).
Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, yang berkaitan
dengan: Proyeksi/prediksi.
Penjadwalan kegiatan.
Monitoring dan evaluasi.
Ciri-ciri perencanaan:
–
–
–
–
–
Bersifat Publik
Berorientasi masa depan
Strategis
Deliberate/sengaja/kesepakatan
Terhubung pada tindakan
Peranan Perencanaan
• Untuk mengatasi kegagalan pasar.
• Memobilisasi dan alokasi sumberdaya.
• Mengatasi dampak psykologies dan
sikap/pendirian.
• Mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana.
Jenis Perencanaan (Conyers & Hills)
• Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
• Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of Planning
Activities)
• Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan (The Spatial Level
of Planning Activity)
• Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan (The
Oprational Level of Planning Activity)
Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
– War-time Planning: Perencanaan pada saat darurat.
– Town and Country Planning (Land-use planning, physical planning,
urban and regional planning): berkaitan dengan alokasi tanah dari
berbagai fungsi/kegiatan di daerah.
– Anticyclical Planning: ditujukan untuk menjaga stabilitas
perekonomian national
– Development Planning
Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of Planning
Activities)
– Klassifikasi berdasarkan disiplin/profesi
• Sosio economic Planning
• Natural Resourceb Planning
• Architectural and Engineering Planning
– Berdasarkan sektor (Pertanian, Industri dsb)
– Pendekatan antar disiplin (Ekonomi, Sosiologi, Politik,
SDA, dsb)
Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan
• (The Spatial Level of Planning Activity)
• International Planning
• National Planning
• Regional Planning/Local Planning
• Town/Village Planning
• Individual/Family/Enterprice Planning
Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan
(The Oprational Level of Planning Activity)
– Perencanaan Pembangunan Nasional (Komprehensif)
– Perencanaan Proyek
– Perencanaan Sektoral
– Integrated Area Planning
Mekanisme Perencanaan menurut Undang-Undang
SPPN
– Definisi Perencanaan Menurut UU SPPN
SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, menengah
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat
pusat dan daerah.
Latar Belakang
– Amandemen keempat UUD 1945
– UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
– Revisi UU 22/1999
– Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara.
Landasan Filosofis
– Cita-cita Nasional sebagai mana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.
– Tujuan Nasional; dengan dibentuknya pemerintahan
adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia.
– Tugas Pokok; setelah kemerdekaan adalah menjaga
kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan
yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan
secara bertahap dan berkesinambungan.
Kerangka Materi UU SPPN terdiri dari 10 Bab
dan 37 pasal dengan sistematikan Bab:
I. Ketentuan Umum
II. Azas dan tujuan
III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional
IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
V. Penyusunan dan Penetapan Rencana
VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
VII. Data dan Informasi
VIII.Kelembagaan
IX. Ketentuan Peralihan
X. Ketentuan Penutup.
Azas dan Tujuan (1)
1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan.
Azas dan Tujuan (2)
3. SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum
penyelenggaraan negara:
• Azas Kepastian hukum
• Azas Tertib Penyelenggaraan negara.
• Azas Kepentingan Umum
• Azas keterbukaan
• Azas proporsionalitas
• Azas Profesionalitas
• Azas Akuntabilitas
Azas dan Tujuan (3)
4. SPPN bertujuan untuk:
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi
baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah
maupun antara pusat dan daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
Ruang Lingkup Perencanaan
Nasional
Daerah
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Proses Perencanaan
1.
2.
3.
4.
Proses Politik: Pemilihan langsung
Presiden dan Kepala Daerah
menghasilkan rencana pembangunan
hasil proses politik (Public Choise
Theory of Planning)  Khususnya
penjabaran visi dan misi dalam RPJM.
Proses Teknokratik: Perencanaan yang
dilakukan oleh perencana profesional
atau lembaga/unit organisasi yang
secara fungsional melakukan
perencanaan  Khususnya dalam
pemantapan peran, fungsi dan
kompetensi lembaga perencana.
Proses Partisipatif: perencanaan yang
melibatkan masyarakat (Stakeholders)
 a.l. pelaksanaan musyrenbang.
Proses Bottom up dan Top Down:
Perencanaan yang aliran prosesnya dari
atas ke bawah atau dari bawah ke atas
dalam Hirarchi pemerintahan.
Tahap Perencanaan
1.
•
•
•
2.
•
•
•
3.
4.
Penyusunan Rencana:
Rancangan rencana pembangunan
nasional/daerah.
Rancangan rencana kerja Dep/lembaga
SKPD Musyrenbang
Rancangan akhir rencana
pembangunan.
Penetapan Rencana:
RPJP Nasional dengan UU dan RPJP
Daerah dengan Perda
RPJM dengan peraturan Presiden/
Kepala Daerah
RKP/RKPD dengan peraturan
Presiden/Kepala Daerah.
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Kinerja
Pengendalian dan Evaluasi (1)
Pengendalian dan Evaluasi (2)
•Pasal 30 UU SPPN
•Pimpinan kementerian/lembaga/kepala
•Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara SKPD melakukan evaluasi kinerja
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan diatur dengan
peraturan pemerintah dengan melibatkan
instansi terkait.
•Pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan dilakukan oleh masingmasing pimpinan
kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah
•Menteri/Kepala Bappeda menghimpun
dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan
kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan tugas
dan kewenangannya.
pelaksanaan rencana pembangunan
kementerian/lembaga/SKPD periode
sebelumnya.
•Menteri/Kepala Bappeda menyusun
evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
kementerian/lembaga/SKPD.
•Hasil evaluasi menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan
nasional/daerah untuk periode berikutnya
PROSES PERENCANAAN
PERENCANAAN RASIONAL
Merupakan konsep yang rasional,harus didasari
prinsip-prinsip yang rasional bukan berdasakan
emosi dan tebak–tebakan (kira-kira).
Berdasarkan Pendekatan Rasional( Rastionality
Aproach), proses perencanaan:
–
–
–
–
Berhubungan erat dengan Economy Welfare
Go public di Pasar Modal ( Prospectus &Rencana )
Efesiensi dalam alokasi sumber daya
Memaksimumkan out put, dalam jumlah input
tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh
out put tertentu.
– Asumsi informasi sempurna , data tersedia & akurat.
UNTUK MENJADIKAN KEPUTUSAN RENCANA
BERDASARKAN RATIONALITY, ADA SERANGKAIAN
AKTIVITAS YANG HARUS DILAKUKAN:
1. Identifikasi dan tentukan masalahnya.
2. Klasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa tujuan, nilai
3.
4.
5.
6.
dan sasaran yang berhubungan dengan masalah.
Identifikasi alternatif dari serangkaian kegiatan untuk memecahkan
masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka mencapai
sasaran.
Pekiraan akibat dari setiap alternatif dari serangkaian kegiatan yang
mungkin terjadi.
Bandingkan setiap perkiraan akibat alternatif dari serangkaian
kegiatan dalam hubungan dengan tujuan – tujuan dan sasaran yang
sfesifik.
Pilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya
paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa
menyelesaikan masalah atau yang paling mengumntungkan atau
tidak merugikan.
Mengacu kepada kendala perencanaan, maka sulit
dalam menerapkan pendekatan ini di NSB/NB:
• Data untuk identifikasi masalah
• Kelemahan dalam modeling VS banyak sasaran (
•
•
tenaga ahli ).
Menterjemahkan keinginan masayarakat VS
political will.
Meskipun demikian NSB / NB setidaknya mampu
menangkap pesan dari Pendekatan Rasional.
PROSES UMUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Membentuk Organisasi.
Menentukan Tujuan Perencanaan.
Rumuskan Sasaran.
Mengumpulkan dan Menganalisa Data
Identifikasi Serangkaian alternatif kegiatan
Nilai Serangkaian alternatif kegiatan
Pilih alternatif yang paling memungkinkan
Laksanakan
Monitoring dan evaluasi.
Perencanaan Uniter vs Plural
• Perencanaan uniter: perencanaan
menyeluruh (komprehensif) yang disusun
oleh satu lembaga tertentu, umumnya
oleh pemerintah.
• Perencanaan plural mencoba melihat dari
berbagai pihak, misalnya perencanaan
yang didasarkan atas ”Polical bargaining
process”. Dalam hal ini pemerintah harus
dapat memfasilitasi peraturan dan
kebijakan yang dapat menangkap seluruh
aspirasi masyarakat.
Masalah
• Apakah perencanaan yang diusulkan kaum
pluralis ini dapat berjalan ? Apalagi jika
dikaitkan dengan issu dominasi orang
kaya terhadap orang miskin, kelompok elit
terhadap orang ”biasa”, militer terhadap
non militer atau peran media masa.
• Memunculkan perencanaan partisipatif,
advokasi dan komunikatif.
Perencanaan Advokasi
• Konsep advokasi/pembelaan muncul dari praktek hukum
•
•
yang berimplikasi pada sanggahan/perlawanan yang
muncul dari masing-masing pihak yang memiliki dua
pandangan yang saling bersaing.
Umumnya perencanaan advokasi dilaksanakan bukan
oleh perencana (formal), melainkan oleh pekerja sosial
dan organisator kemasyarakatan terlatih dan mahasiswa.
Perencanaan advokasi muncul karena pada umumnya
ada suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan
bantuan perencana pada saat proses pembangunan
berlangsung, yang pada umumnya berada dalam
kelompok berpenghasilan rendah.
Perencanaan Komunikatif
• Berangkat dari pengamatan pada prilaku perencana dan
•
•
karakteristik proses perencanaan rasional.
Pada umumnya perencana mengenali dan menjelaskan
segala hal (persoalan pembangunan) dalam wilayah
publik berdasarkan kekuatan dan kekuasaan ekonomi
dan birokrasi. Padahal, manusia bukan subyek yang
berdiri sendiri secara kompetitif berusaha untuk
mengejar keinginan individual, tapi manusia adalah
makluk yang mamiliki kesadaran akan diri sendiri dan
akan keinginan yang muncul melalui hubungan antar
sesama, melalui komunikasi dan kerjasama kolektif yang
diakibatkannya.
Dalam perencanaan komunikatif, perencanaan dilakukan
secara dialogis, sehingga praktek-praktek kmunikatif,
seperti mendengar, belajar dan memahami satu sama
lain menjadi diperlukan.
Perencanaan Participatif
• Perencanaan yang menjadikan masyarakat
•
sebagai salah satu sumber daya terbesar yang
dianggap sangat memahami potensi dan
masalah yang ada, lebih dari pemerintah
sekalipun.
Dalam perencanaan partisipatif masyarakat
diberi kesempatan untuk menyertakan masalah
yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai
masukan untuk berlangsungnya proses
perencanaan berdasarkan kemampuan
masyarakat itu sendiri.
Konsep Perencanaan Sektoral
Latar Belakang (1)
1. Kondisi Saat ini:
•
Adanya perubahan yang
berlangsung begitu cepat.
•
Amandemen UUD 1945
•
Terbitnya UU No.22 dan 25 tahun
1999.
•
Dana pemerintah yang Sangay
terbatas.
•
Terbitnya UU No.17 2003
•
Kebijakan fiskal yang baik dan
penerapan sistem perencanaan dan
penganggaran dengan perspektif.
•
Pelaku anggaran harus menentukan
kebijakan dan prioritas anggaran,
termasuk keputusan mengenai
trade-off.
2. TanggungJawab Kementerian dan
lembaga.
Latar Belakang (2)
3. Sasaran yang ingin dicapai:
•
Reliability
•
Sense of Ownership
•
Enabling Environment
•
Transparansi
•
Program Evaluation
4. Terbitnya PP 20/2004 tentang RKP
(Rencana Kerja Pemerintah) dan PP
21/2004.
5. Proses Perencanaan
•
Proses Politik
•
Proses Teknokratik
•
Proses Partisipatif
•
Proses Top-down dan Bottom up.
Mekanisme Perencanaan Menurut SPPN
Diacu
Dijabarkan
RKP
RPJM
Daerah
Dijabarkan
RKP
Daerah
RAPBN
APBN
Pedoman
RAPBN
APBD
RKASKPD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Renstra
SKPD
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Diperhatikan
Pedoman
Rincian
APBN
Pedoman Renja Pedoman
UU SPPN
SKPD
UU KN
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
RKW-KL
Diacu
Pedoman
RPJP Pedoman RPJM
Nasional
Nasional
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Renstra Pedoman Renja
KL
KL
• Perencanaan Sektor Riil
– Adalah perencanaan pada sector riil, seperti:
pertanian, industri dll, dimana supplynya
adalah produksi dan demandnya adalah
pasar.
– Perencanaan pada sektor pertanian ataupun
sektor industri yang perlu diperhatikan adalah
upaya dalam meningkatkan produktivitas.
• Perencanaan Sektor Penunjang
– Adalah perencanaan sektor yang menunjang
sektor riil, seperti: sektor transpotasi, dimana
supplynya adalah kapasitas dan demandnya
adalah pasar.
Modelling dan Forecasting
• Tujuan utama pembangunan adalah untuk
mencapai alokasi penggunaan sumberdaya
ekonomi secara optimal. Untuk mencapai tujuan
tersebut, maka diperlukan perencanaan di
berbagai sektor ekonomi. Sebelum
pembangunan suatu proyek atau kegiatan
dilaksanakan biasanya diperlukan suatu evaluasi,
untuk menilai kelayakan (feasibility) proyek
tersebut. Berdasarkan analisis tersebut
diharapkan alokasi penggunaan sumberdaya
yang ada dapat dioptimalkan, sehingga
kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Untuk itu dalam suatu perencanaan diperlukan
model-model perencanaan dan forecasting.
Model Cost Benefit Analysis (CBA)
• Adalah suatu metode penilaian sumbangan suatu program atau
proyek agar tercapai alokasi sumber daya secara efisien.
• Tujuan:
– Untuk mengukur efisiensi ekonomi dalam menggunakan sumber
daya yang tersedia.
– Untuk menyamaratakan distribusi kesejahteraan.
• Dasar CBA:
• Pareto Optimallity
• Perfect Competition
• Scope CBA:
– Analisa financial
– Analisa ekonomi
– Analisa sosial
Cost Benefit Analysis dapat dirumuskan:
n Mi - Bi
O=I+∑
,
i = 1, 2, ........., n
i=1 (1+r)i
Keterangan:
I = Investasi awal
M = Manfaat waktu
B = Biaya
r = Bunga diskonto
Kriteria Investasi:
1. Payback Period: adalah lama waktu yang diperlukan suatu usaha
untuk memperoleh kembali investasi awalnya
Investasi awal
PP =
Aliran kas/th
2. Average Rate of Return on Investment
untuk mengukur keuntungan proyek investasi yang diusulkan,
dengan rumus:
rata-rata aliran kas
AROROI =
rata-rata investasi
Net Pressent Value:
Menunjukkan nilai waktu uang sekarang (Time value of
Money):
n
aliran kas
nilai akhir
NPV = ∑
+
- Investasi awal
t=1
(I+1)n
(n+1)n
Internal Rate of Return:
Menunjukkan discount rate yang dapat membuat besarnya
NPV proyek sama dengan 0
NPV’
IRR = i’ +
(i” - i’)
NPV’ – NPV”
Keterangan:
i’
= discount rate tertinggi
i”
= discount rate terendah
NPV’ = NPV yang masih positif
NPV” = NPV negatif
Input-Output
Definisi (Boumol, 1972)
• Analisis input-output merupakan usaha untuk
memasukkan fenomena keseimbangan umum
dalam analisis empiris sisi produksi.
• Asumsi yang digunakan dalam model I-O a.l:
–
–
–
–
–
–
Tanpa perubahan harga
Tanpa kemajuan teknologi
Tanpa ada batasan kapasitas produksi
Homogenitas
Proporsionalitas
Aditivitas
Pengantar Aplikasi Matrik
a11
a12
a13
X1
Y1
A = aij = a21
a22
a23
X2
=
Y2
a31
a32
a33
X3
Y3
AX = Y
A ádalah matriks bujur sangkar yang mengandung
sebanyak n2 elemen (aij)
X ádalah vektor kolom dengan n eleven
Y ádalah vektor kolom lain dengan n elemen
x = y/A
• Multiplier I – O
Kategori Pengganda
Dampak awal/initial impact
Dampak imbasan kegiatan
produksi/production indoceed impact:
Pengaruh langsung/direct effect
Pengaruh tidak langsung/indirect effect.
Bentuk Umum tabel transaksi I-O
Sektor
Produksi
1
Permintaan Akhir
2
C
I
G
Total
Output
E
X
Sektor
Produksi
1
a11
a12
C1
I1
G1
E1
X1
2
a21
a22
C2
I2
G2
E2
X2
Nilai
Tambah
L
L1
L2
LC
LI
LG
LE
L
N
N1
N2
NC
NI
NG
NE
N
Impor
M
M1
M2
MC
MI
MG
ME
M
Total Input
X
X1
X2
C
I
G
E
X
Rumus:
Tipe Dampak
Output
Pendapatan
Tenagakerja
Dampak awal
I
Pj
tj
Pengaruh
langsung
∑ aij
∑ aij Pi
∑ aij ti
Pengaruh tidak
langsung
∑ bij - 1 - ∑ aij
∑ bijPi - Pi - ∑
aijPi
∑ bijti - ti - ∑ aijti
∑ (b*ijPi - bijPi)
∑ (b*ijti - bijti)
Dampak Imbasan ∑ (b*ij – bij)
Kons
Dampak Total
∑ b*ij
∑ b*ijPi
∑ b*ijti
Dampak Luberan
∑ b*ij - 1
∑ b*ijPi - Pi
∑ b*ijti - ti
Beberapa Type Multiplier
1. Angka Pengganda Out-Put: merupakan nilai total dari out put
yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi ( atau akibat )
adanya perubahan satu unit uang permintaan akhir suatu sektor (
sektor j ).
n
Omj = ∑ α ij
i=1
2. Angka Pengganda Pendapatan Rumah (Household Income
Multiplier): atau effek pendapatan merupakan angka pengganda
pendapatan rumah tangga sektor j yang tercipta akibat adanya
tambahan satu unit uang permintaan akhir di sektor j tersebut.
Hj = ∑ vj (I – A)-1
Jika : vj = Vj / Xj
3. Angka Pengganda Tenaga Kerja (Labor Multiplier):
merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di
perekonomian akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan
akhir di suatu sektor tertentu.
Ij = ∑ wj . (I – A)-1
Jika: wj = Lj / Xj
Model I-O Terbuka dan Tertutup
Model I-O Terbuka (Opened I – O Analysis): yaitu
model I – O yang hanya mencakup sektor-sektor
produksi atau sektor antara.
A = aij
Model I-O Tertutup (Closed I – O Analysis): yaitu
model I – O yang memasukkan unsur
permintaan akhir baik semua atau sebahagian.
AX = Y
Kerangka Umum SNSE
• Definisi:
– SNSE adalah sebuah neraca ekonomi masukkan ganda
tradisional berbentuk matrik partisi yang mencatat segala
transaksi ekonomi antara agen, terutama sekali antar sektorsektor di dalam blok produksi, sektor-sektor dalam blok institusi
(termasuk didalamnya rumah tangga), dan sektor-sektor dalam
blok faktor produksi, dalam suatu perekonomian.
• SNSE merupakan suatu pendataan yang baik
karena:
– Merangkum seluruh kegiatan transaksi ekonomi di suatu
perekonomian
– Memotret struktur sosial-ekonomi di suatu perekonomian
– Dapat menunjukkan dampak dari suatu kebijakan ekonomi
terhadap pendapatan masyarakat
– Relatif sederhana
PENGELUARAN
Neraca Endogen
P
E
N
E
R
I
M
A
A
N
Neraca
Kegiatan eksogen
produksi
TOTAL
Faktor
Produksi
Institusi
F.Prod.
0
0
T13
T14
y1
Institusi
T21
T22
0
T24
y2
Kegiatan
Prod
0
T32
T33
T34
y3
Neraca Eksogen
T41
T42
T43
T44
y4
TOTAL
y’1
y’2
y’3
y’4
Neraca
Endogen
Matrik Pengganda Dalam SNSE
• Dapat menunjukkan seluruh dampak dari
perubahan suatu sektor terhadap sektor
lainnya di dalam ekonomi
• Dapat menjelaskan dampak pada neraca
endogen akibat perubahan neraca
eksogen Dari tabel di atas dapat di tulis
tabel partisi yang berbentuk 4 x 3 berikut:
0
0
T13
C=
T21
0
T41
T22
T32
T42
0
T33
T43
• Berdasarkan tabel di atas dapat ditulis kembali matrik
partisi lain, yang juga berbentuk 4 x 3 berikut:
0
0
A13
A21
A22
0
E= 0
A32
A33
A41
A42
A43
Aij diperoleh dengan menghitung nilai kecederungan
pengeluaran rata-rata yang dinyatakan dalam proporsi:
Keterangan:
Aij = Tij Ŷj -1
Aij = submatriks dari E
Tij = submatriks dari C
Ŷj -1 = matriks diagonal yang elemennya merupakan nilai
total kolom yang terdapat pada vektor kolom y’j
Melalui beberapa teknik perhitungan di dapat
matrik:
y1
0
0
A13
y1
x1
y2 = A21
A22
0
y2 + x2
y3
A32
A33
y3
0
dan y4 = A41y1 + A42y2 + A43y3 + x4
x3
y4 dapat diperoleh apabila y1, y2 dan y3 diketahui. Neraca
xi untuk i=1,2,3,4 merupakan neraca eksogen dalam
kerangka SNSE
Y = Ay + x
y1
y=
0
A13
y2 A= A21
A22
0
y3
A32
A33
Y = Ay + x
Ma = (I – A)
0
0
-1
x1
X=
x2
x3
y = (I – A) -1 x
y = Ma x
Matriks Pengganda (Multiplier Matrix)
Dekomposisi Matriks Pengganda
• Matriks Pengganda Neraca (Ma) ada 3
jenis:
– Pengganda Transfer (Ma1)
– Pengganda Open Loop (Ma2)
– Pengganda Closed Loop (Ma3)
• Pyatt dan Round (1979) melakukan
Dekomposisi terhadap Pengganda Neraca:
– Ma = Ma3 Ma2 Ma1
Pengganda Transfer Ma1)
Menunjukkan pengaruh dari satu blok pada
dirinya sendiri
Ma1 = (I – A0)-1
0
A0= 0
0
0
0
A22 0
0
A33
1
0
0
Ma1 = 0 (I-A22)-1 0
0
0
(I-A33)-1
Pengganda Open Loop/Cross Effect (Ma2)
Merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang lain.
Ma2 = (I + A* + A*2 )
0
0
A*13
A* = A*21 0
0
0
0
Ma1(A-A0)
A*32
I
Ma2 = A*21
A*13 A*32
I
A*31A*21 A*32
A*13
A*21A*13
I
• Pengganda Closed Loop (Ma3)
Merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang lain,
kemudian kembali pada blok semula.
Ma3 = (I - A*3)-1
(I-A*13 A*32 A*21)-1
Ma3 = 0
0
0
0
(I - A*21A*13 A*32)-1
0
0
(I - A*32A*21 A*13)-1
Analytical Hierarchy Process (AHP)
• AHP dikembangkan oleh Thomas Saaty, seorang
•
•
ahli matematika pada awal tahun 1970an
Prof. Herbert Simon, peraih hadiah Nobel bidang
ekonomi tahun 1978 menyebutkan juga AHP
sebagai salah satu metode yang digunakan
dalam pengambilan keputusan
Selama lebih dua dasawarsa lalu metode ini
sudah banyak digunakan oleh pengambil
keputusan seperti untuk perencanaan
transportasi, pemilihan disain teknologi
persenjataan, manajemen industri besar dan
banyak lainnya.
Pengambilan Keputusan
• Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh siapa saja
•
•
•
dengan berbagai cara: melalui akal sehat (common
sense), konsensus, atau keputusan yang ditetapkan oleh
pimpinan dalam suatu organisasi.
Para manager menghadapi persoalan memilih berbagai
alternatif dalam upaya mengoptimasikan alokasi
sumberdaya
Aparat perencanaan pembangunan mencari cara
menentukan prioritas anggaran sektoral untuk sekian
banyak departemen.
Tidak jarang keputusan yang diambil tidak konsisten 
keputusan yang diambil ternyata telah mengorbankan
alternatif lain yang sebenarnya justru harus mendapat
prioritas.
Penentuan Ranking Prioritas:
Artinya
Bobot
1
Sama pentingnya
3
Sedikit lebih penting
5
Agak lebih penting
7
Jauh lebih penting
9
Mutlak lebih penting
2,4,6,8
Nilai antara angka ganjil di atas
Ranking Prioritas dengan Vektor Eigen
VE i  n (Ni1 X N i2 X N i3 .......XN in )
i  1, ............, n
VE i  N i1 X N i2 X N i3 .......XN in 
1/n
i  1, ............, n
Contoh Pairwise Matrix
Memilih barang
A
B
C
Vektor eigen
A
1
5
4
2.174
0.674
B
1/5
1
1/3
0.405
0.101
C
¼
3
1
0.908
0.226
Jumlah
1.45
9
5.33
4.028
1.000
VE
 0,2174
baris1 (1 X 5 X 4)]
VE
 0,405
baris 2  1/5 X 1 X 1/3
VE
 0,226
baris 3  1/4 X 3 X 1
1/3
1/3
1/3
VP baris 1 = 0,174 / 3,487 = 0,674
VP baris 2 = 0,405 / 3,487 = 0,101
VP baris 3 = 0,908 / 3,487 = 0,226
Vektor prioritas
Indeks Inkonsistensi
IK = ( I maks - n)/(n-1)
1,45 X 0,674 = 0,977
9,00 X 0,101 = 0,906
5,33 X 0,226 = 1,203
Maks
= 3,086
IK = (3,086 - 3)/(3-1) = 0,043
Membuat Hierarchy
Tujuan
(lev el 1)
Pertum buhan
Ekonom i N asional
Skenario
(lev el 2)
Ekspor
Pertanian
(EP)
Ekspor
Industri
(EI)
Kerjas am a
R egional
(KR )
Status Quo
(SQ)
Lok asi
(lev el 3)
Sum atera
(SU M)
Jawa
(J W )
Kelim antan
(KL)
Lainny a
(LAIN )
Proy ek
(lev el 4)
Kereta Api
(KA)
Jalan R ay a
(J R )
Pelabuhan
(PEL)