Transcript 2. Penyusunan dan Penetapan APBD APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan.

2. Penyusunan dan Penetapan APBD
APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan
dan
kemampuan
pendapatan
daerah.
Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana
kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan negara. Dalam hal anggaran yang
diperkirakan
defisit,
ditetapkan
sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam
peraturan
daerah.
Sebaliknya,
anggaran
yang
diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus
tersebut dalam peraturan daerah.
Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun
berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai
landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum
APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan
kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,
pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon
anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja
perangkat daerah.
Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala
satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna
anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
Rencana
kerja
dan
anggaran
disertai
dengan
perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah
tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja
dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
Hasil
pembahasan
rencana
kerja dan anggaran disampaikan
kepada pejabat pengelola keuangan
daerah sebagai bahan penyusunan
rancangan APBD tahun berikutnya.
Pemerintah
daerah
mengajukan
rancangan APBD disertai penjelasan
dan
dokumen
pendukungnya
kepada DPRD pada minggu pertama
Oktober tahun sebelumnya.
Gambar 2.2
Dana APBD digunakan untuk
membiayai pembangunan.
Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan
Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD.
Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD
dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun
anggaran
yang
bersangkutan
dilaksanakan.
APBD
yang
disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi,
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak
menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai
keperluan
setiap
bulan,
pemerintah
daerah
dapat
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD
tahun anggaran sebelumnya.
C. Pelaksanaan APBN dan APBD
1.
Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang,
pelaksanaannya dituangkan
keputusan presiden.
lebih
lanjut
dengan
Adapun APBD ditetapkan dengan
peraturan daerah yang pelaksanaannya dituangkan dalam
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah
pusat
menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan
ramalan
(prognosis)
untuk
enam
bulan
berikutnya.
Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambatlambatnya
pada
akhir
Juli
tahun
anggaran
yang
bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan
pemerintah pusat.
Penyesuaian
APBN
dengan
perubahan
keadaan
dibahas
bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan
perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang ber
sangkutan, terjadi jika:
a.
Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
asumsi yang digunakan dalam APBN;
b.
Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c.
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan
antarjenis belanja;
d.
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih, tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran
yang berjalan.
Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBN dan disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rancangan Undang-Undang
tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan
peru bahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran
yang bersangkutan berakhir.
ditolak
Pemerintah/
Presiden
Menyusun
RAPBN
diajukan dan
disidangkan
Dikembalikan kepada
Presiden untuk
dilaksanakan dalam
bentuk APBN
DPR
diterima
Bagan 2.1
Proses Penyusunan APBN
Menggunakan APBN
tahun lalu
2. Pelaksanaan APBD
Adapun untuk APBD, pemerintah daerah menyusun
laporan realisasi semester pertama APBD dan ramalan
(prognosis)
untuk
enam
bulan
berikutnya.
Laporan
disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir
Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas
bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian
APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan
dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam
rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun
anggaran yang bersangkutan, terjadi jika:
a.
Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
c.
Keadaan
yang
menyebabkan
saldo
anggaran
lebih
tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang
berjalan.
Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubahan APBD, dan disampaikan dalam laporan
realisasi
anggaran.
Pemerintah
daerah
mengajukan
rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang
bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan
DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pemerintah
Daerah TK
I dan TK II
(Gubernur/
Walikota/Bupati
Menyusun
RAPBD
ditolak
diajukan dan
disidangkan
Menggunakan APBD
tahun lalu
DPRD
diterima
Bagan 2.2
Proses Penyusunan APBD
Dikembalikan kepada
Pemerintah Daerah
untuk dilaksanakan
dalam bentuk APBD