Wawasan Nusantara

Oleh : Dr. Mardenis SH.MSi

Wawasan Nusantara

TIK: Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan pengertian dan hakekat wawasan Nusantara sebagai konsep geo politik Indonesia 2. Memahami dan menjelaskan mengenai dasar pemikiran dan implementasi Wawasabn Nusantara

Pengertian

 Sedangkan “wawasan” mengandung arti: cara pandang. Namun dimaksudkan adalah cara pandang sec. pikiran (cara melihat, meanalisis dan memahami sesuatu masalah).

Pengertian

 Secara etimologi : Perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni “Wawasan” berarti (Inggris : (berasal : dari pandangan, bahasa Jawa) dari akar kata “wawas”yang tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi vision).

Nusantara berasal dari kata :  “nusa” yang artinya negara kepulauan (archipelago state), suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau  “antara” yang artinya pembatas.

Dengan kepulauan yg demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara terletak (dibatasi) antara/oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia dan dua samudera, yakni s. Hindia dan Pasifik.

Apa konsekuensi dari letak wilayah RI pada posisi silang dunia?

dll.

Konsekuensi menyebabkan bangsa logisnya Indonesia adalah menjadi bangsa yang heterogen (majemuk), baik secara agama, suku, bahasa, budaya daerah, Karena itu, kemajemukan (pluralisme) bangsa Indonesia haruslah dipandang sebagai suatu realita alamiah yang merupakan anugrah Allah SWT yang perlu disyukuri dan dihadapi dengan sikap yang bijak dan benar

Secara terminologi

Wawasan lingkungannya nusantara yang adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai ideologi nasionalnya yaitu pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat ditengah-tengah menjiwai tindak kebijaksanaandalam mencapai tujuan perjuangan bangsa (Modul UT, 1985:3)

Hakekat Wawasan Nusantara

Berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Cita-cita nasional Indonesia yang merdeka, Indonesia (alinea 2 pembukaan UUD 1945), yaitu mewujudkan negara bersatu,berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan nasional (alinea ke 4 Pemb. UUD 1945), yakni Melindungi segenap bangsa dan seluruh tmpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Faktor-faktor yang berpengaruh:

dapat Setidaknya ada 3 faktor penting yang mempengaruhi Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya : upaya bangsa a. faktor geografis negara :luas wilayah RI 8,5 jt km2, terdiri atas ribuan pulau dan dikelilingi oleh lautan dan benua-benua (faktor ini berpotensi jadi modal tapi dapat pula menjadi ancaman),

b. faktor manusia : penduduknya 235 jt terdiri dari berbeda-beda, bermacam-macam suku bangsa yang adat istiadat/agamanya c. faktor lingkungan : wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan (perairan yang luas) yang dapat menjadi titik rawan terutama ditinjau dari aspek sosial budaya dan hankam.

Sehubungan sebagaimana digambarkan di atas, maka bangsa Indonesia harus memiliki suatu wawasan yang tegas disebut dengan Wawasan Nusantara yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan dengan cita-cita dan kondisi tujuan masionalnya.

Berdasarkan uraian dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila yang mengandung arti suatu kesatuan yang bulat dan utuh dan faham keseimbangan.

Tujuan Wawasan Nusantara :

Dapat dibedakan sbb: A. Ke dalam : untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan (integrasi) dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamiah begitu juga dalam Aspek sosial.

Aspek alamiah mencakup(tri gatra): 1) Gatra (aspek) geografis (posisi wilayah) 2) gatra keadaan dan kekayaan alam 3) gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek sosial , yang mencakup (panca gatra): 1) Gatra ideologi 2) Gatra politik 3) Gatra ekonomi 4) Gatra sosial budaya, dan 5) Gatra hankam.

B. Tujuan keluar : turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Wawasan Nusantara dalam Peraturan Per-Undangundangan RI

Jiwa dan semangat (spirit) Wawasan Nusantara sesungguhnya telah dimiliki bangsa runtuh”).

Indonesia sejak dahulu kala (Sumpah Palapa, “Bersatu teguh, Bercerai Tentu saja saat itu belum dirumuskan dan belum dimuat dalam peraturan per undang-undangan RI.

Sejak kapan konsep Wawasan Nusantara mulai dirumuskan?

Konsep tujuan Wawasan pembangunan Nusantara nasional mulai dirumuskan dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan RI sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam GBHN saat itu.

Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, yo TAP MPR No. II/MPR/1983, yo TAP MPR No, II/MPR 1988, yo TAP MPR No. No. II/MPR No.

1993, yo TAP MPR No. II/MPR 1998 ditegaskan bahwa Wawasan dalam mencapai adalah Wawasan Nusantara.

Wawasan dlm pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara, yang mencakup sbb : 1. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti : menginginkan terwujudnya integrasi (kesatuan/keadilan) politik.

2. Perwujudan Kepulauan Kepulauan Wawasan Wawasan Nusantara terwujudnya sebagai satu ekonomi, dalam arti : menginginkan (kesatuan/keadilan) ekonomi.

kesatuan integrasi

3. Perwujudan Kepulauan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dalam arti :menginginkan terwujudnya kesatuan integrasi (kesatuan/keadilan) di bidang sosbud.

4. Perwujudan Kepuluan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam, dalam arti : menginginkan terwujudnya integrasi di bidang hankam.

Dengan dimuatnya rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN, maka berati sejak 1973 tersebut, pemerintah konsep begitu rumusan juga dan subtansi Wawasan Nusantara telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengikat baik segenap rakyat Indonesia.

A. Dasar pemikiran geografis dan geostrategis.

1. Dasar geografis Secara geografis khatulistiwa angka 220 jt jiwa.

(keadaan Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, bahkan secara demografis merupakan negara dengan junlah pendduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal-hal lain dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sbb : a. panjang wilayah mencakup 1/8 wilayah), b. Jumlah penduduk saat ini mendekati

c. Jumlah pulau 13.667 pulau d. Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah e. Tanahnya merupakan mengandung bahan-bahan vital sumber kekayaan alam yang melimpah yang umumnya masih potensial, diantaranya dan strategis f. Penduduknya cukup padat (sekitar 220 jt jiwa) dengan distribusi yang belum merata.

2. Dasar geostrategis  Geo = wilayah. Strategis= strategi hankam.

Dengan demikian Geo Strategi dimaksudkan: strategi hankam suatu negara yang disesuaikan dengan kondisi wilayah negara ybs.

 Geostrategi(strategi hankam) Indoneia disesuaikan dengan kondisi wilayah RI yang terletak pada posisi silang dunia yang di satu pihak memberikan pengaruh menguntungkan, tetapi dapat pula mengundang ancaman.

Namun dalam merancang strategi hankam negara, kita tentu lebih fokus pada sisi negatif dari letak wilayah tersebut.

Dilihat lebih jauh, ternyata letak wilayah RI pada posisi silang dunia tidak hanya mengenai aspek geografis saja, melainkan juga mengenai aspek-aspek sosial lainnya,yakni : a. Demografis (kependudukan): lengang di selatan (Australia).

dengan demokrasi liberal di selatan.

antara negara dengan penduduk padat di utara (RRC) dan negara dengan penduduk b. Ideologis : antara negara dengan ideologi Komunis di utara dan liberal di selatan.

c. Politik : antara demokrasi rakyat di utara

d. Budaya : dengan budaya timur di utara (Budha/Konghuchu) dan budaya barat di selatan.

e. Hankam : antara sistem pertahnan kontinental di utara dengan sistem pertahanan maritim di selatan.

Geostrategi lanjutan …..

Posisi Indonesia seperti digambarkan di atas, memaksa Indonesia untuk memilih salah satu dari dua pilihan : Pertama: membiarkan dirinya terus menerus terombang ambing oleh pengaruh rivalitas dua kekuatan besar (utara-selatan) Kedua: Turut serta mengatur lalu lintas pengaruh lingkungan dengan berperan sebagai subjek.

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang mengharuskan Indonesia menganut sistem polugri bebas aktif, maka Indonesia harus mengambil pilihan kedua (berperan sebagai subjek).

Namun untuk dapat berperan sebagai subjek, Indonesia harus kuat dan hal itu menuntutnya untuk mampu mengubah pengaruh dan kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan sebagai kekuatan sentrifugal.

2. Dasar pemikiran historis dan yuridis formal

Historis dan yuridis formal: berarti dasar pemikiran dilihat dari sejarah (historis) dan peraturan perundang-undangan (yuridis formal) yang pernah berlaku di Indonesia.

Setelah Indonesia Montevideo, 1933).

merdeka 17-8-1945, ternyata UUD-1945 tidak secara tegas mengatur tentang batas wilyayah RI sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Internasional (Konvensi Karena itu, berdasarkan ketentuan pasal aturan peralihan, di Indonesia otomatis berlaku peraturan yang telah ada sebelumnya, yakni Ordonansi Belanda tahun 1939 yang menegaskan bahwa batas wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil (laut) dari pantai diukur waktu pasang surut.

Dasar Pemikiran historis...

 Penggunaan aturan kolonial tsb jelas sangat merugikan kepentingan nas. Indonesia, karena menyebabkan wil.RI antara satu pulau dgn pulau lain dibatasi oleh laut bebas, krn Ordonansi 1939 menganut azas pulau demi pulau Krn itu, Tgl. 13 Desember 1957 Pem. RI mengeluarkan peratutan pemerintah yg dikenal dgn Deklarasi Djuanda 1957yg menerapkan asas Nusantara.

Deklarasi Djuanda

 Deklarasi (laut) dari Djuanda menegaskan bahwa batas wil. RI adalah 12 mil garis dasar yg menghubungkan terluar dari pulau-pulau Indonesia terluar (pulau yg terletak paling pinggir).

titik-titik ujung Berdasarkan aturan ini, maka laut bebas diantara pulau-pulau sbg akibat dari pengguinaan Ordonansi 1939 dgn sendirinya batal.

Landas Kontinen

 Tahun 1969, Pem. RI mengeluarkan pengumuman Tuntutan ttg.

melalui Landas Kontinen Indonesia yg isinya al. Menegaskan bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan RI sp dgn kedalaman 200 meter adalah hak milik ekslusif negara RI.

pengumuman ttg.

Landas ini respon Kontinen thd.

di merupakan pelaksanaan dari pasal. 31 ayat (3) UUD-1945 juga merupakan perkembangan tekonologi saat itu, terutama teknologi eksplorasi minyak lepas pantai.

samping kemajuan

ZEE ……

Selanjutnya tahun 1980, pemerintah RI kembali mengeluarkan peraturan tentang batas wilayah RI yang dikenal dengan Peraturan tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ZEEI yang isinya menegaskan bahwa: wilayah laut selebar 200 mil dari garis garis dasar merupakan hak milik Indonesia ekslusif (khusus) secara ekonomi.

Berdasarkan aturan ZEE ini, maka luas wilayah laut Indonesia terutama ke arah laut bebas bertambah secara signifikan.

3 .Dasar Pemikiran Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional diartikan dengan: nilai nilai (material dan inmaterial) yang dipandang berharga (terbaik) oleh suatu bangsa dan karena itu mereka ingin mempertahankannya.

Bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang sangat heterogen, maka kepentingan nasionalnya yang paling utama adalah mempertahankan kelangsungan hidup (survival) NKRI.

Kepentingan nasional lainnya yang sifatnya relatif dinamis adalah menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Implementasi Wawasan Nusantara

Sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia, maka Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia terutama dalam menjaga NKRI.

dalam bidang dapat dijelaskan sbb : pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta Secara ringkas, implementasi Wawasan Nusantara adalah bagaimana setiap gerak pembangunan di Indonesia harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh yang pelaksanaannya per

  Dalam bidang politik, berorientasi pada upaya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang perwujdannya sebagai nampak penjelmaan dalam dari wujud pemerimtahan yang kuat dan legitimet kedaulatan rakyat Dalam bidang ekonomi, diorientasikan pada upaya menciptakan integrasi ekonomi nasional yang perwujudannya nampak pada terjaminnya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

  Dalam menerima dinamis.

bidang dan sosial budaya, diorientasikan pada upaya membangun sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menghormati segala bentuk perbedaabn sebagai kenyataan hidup sekaligus kurnia Allah SWT yang pada gilirannya akan tercipta suasana kehidupan bangsa yang harmonis, rukun dan bersatu dalam keberagaman yang Dalam bidang hankam, diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang pada gilirannya akan membentuk sikap bela negara pada setiap bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.