Transcript KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN RUANG LINGKUP   Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 11
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
1
RUANG LINGKUP


Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit
pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas
pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut
Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu
kesatuan entitas. (PAR 2)
Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah
pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan
keuangan semua entitas pelaporan, termasuk
laporan keuangan badan layanan umum. (PAR 3)
2
RUANG LINGKUP


Laporan
keuangan
konsolidasian
pada
Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah sebagai
entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua
entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan
layanan umum. (par 4)
Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah
pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan
keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan
keuangan badan layanan umum.
3
STANDAR TIDAK MENGATUR




Laporan keuangan konsolidasian perusahaan
negara/perusahaan daerah;
Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan
asosiasi;
Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan
(joint venture); dan
Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
4
PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
(par 7)

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan
keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif
dengan periode sebelumnya (par 9)

Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun
timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian,
apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka
hal tersebut diungkapkan dalam CaLK. (par 12)
5
ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan. (par 6)
6
CIRI-CIRI ENTITAS PELAPORAN (par 14)
Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat
pemisahan kekayaan dari anggaran;
 Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 Pimpinan
entitas tersebut adalah pejabat
pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang
ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
 Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban
baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil
rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

7
ENTITAS PELAPORAN (PP 8/2006)
Terdiri dari:
1) Pemerintah Pusat.
2) Pemerintah Daerah.
3) Kementerian negara/lembaga (KL).
4) Bendahara Umum Negara (BUN).
8
ENTITAS AKUNTANSI (par 6)
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai
entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi
dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang
dikelolanya yang ditujukan kepada entitas
pelaporan.
9
ENTITAS AKUNTANSI (PP 8/2006)
Terdiri dari:
1) Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu
K/L yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran
tersendiri.
2) Bendahara Umum Daerah (BUD).
3) Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila
mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang
terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan
pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.
10
PENGERTIAN KONSOLISASI
Konsolidasi adalah proses penggabungan
antara akun-akun yang diselenggarakan oleh
suatu entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan
entitas
akuntansi
lainnya,
dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar
dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan
konsolidasian. (par 6)
11
BLU/BLUD
• Selaku penerima anggaran belanja pemerintah
(APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi,
yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada
entitas pelaporan yang secara organisatoris
membawahinya. (par 19)
• Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan,
walaupun bukan berbentuk badan hukum yang
mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan,
BLU/BLUD adalah entitas pelaporan. (par 20)
12
PROSEDUR KONSOLIDASI (par 22)
Menggabungkan dan menjumlahkan akun yang
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan
entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa
mengeliminasi akun timbal balik. (par 22)
 Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh
entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di
bawahnya. (par 22)
 Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi
akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun
yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dalam
akun yang timbal balik dicantumkan dalam CaLK. (par
25)

13
KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN
LKK
EP
LK
KONSOLIDASI
EA
EP
EP
EP
PENGGABUNGAN
PENGGABUNGAN
PENGGABUNGAN
EA
EA
EA
EA
LK= LAPORAN KEUANGAN, LKK=LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI,
EP=ENTITAS PELAPORAN, EA=ENTITAS AKUNTANSI
EA
14
KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
• Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang
mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan
belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya guna
menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan
kepada entitas pelaporan.
• Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
15
KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
• Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan
gabungan dari satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan
menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses
konsolidasian.
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang
selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari
SKPD.
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan
proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan PEMDA berdasarkan
laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota
untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD.
16
TERIMA KASIH
Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
GedungPrijadiPraptosuhardjoIII, Lt. 2, KementerianKeuangan
Jl. Budi UtomoNo. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: [email protected]
17