Transcript D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa.

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada
DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan
dimaksud meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan
lainnya.
Adapun
untuk
menyampaikan
APBD,
rancangan
Gubernur/Bupati/Walikota
peraturan
daerah
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan,
selambat-lambatnya
enam
bulan
setelah
tahun
anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi laporan
realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
daerah.
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun
oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan
peraturan
pemerintah
setelah
terlebih
dahulu
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
mendapat
E. Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
1.
Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat
Pendapatan negara adalah semua penerimaan negara
yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam
dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan.
a.
Penerimaan Pajak
b.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
c.
Hibah
2.
Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah
Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas
pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan daerah bersumber dari:
a.
Pendapatan asli daerah;
b.
Dana perimbangan;
c.
Pendapatan lain-lain.
Adapun pembiayaan bersumber dari:
a.
Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
b.
Penerimaan pinjaman daerah;
c.
Dana cadangan daerah;
d.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
a.
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan asli daerah bersumber dari:
1)
Pajak daerah
2)
Retribusi daerah
3)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4)
Pendapatan asli daerah
Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah,
serta
untuk
kesejahteraan masyarakat.
meningkatkan
dan
memeratakan
b.
Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 104
Tahun 2000, perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah dilakukan melalui dana perimbangan (DP), sebagai
berikut:
1)
Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh)
Perseorangan, dan Sumber Daya Alam (SDA).
(a) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi
dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90%
untuk daerah.
(b) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah
pusat dan 80% untuk daerah.
(c) Penerimaan
kehutanan,
negara
sektor
dari
sumber
pertambangan
daya
umum,
alam
sektor
dan
sektor
perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah
pusat dan 80% untuk daerah.
2)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU dialokasikan untuk:
(a) Provinsi, dan
(b) Kabupaten/kota.
3)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.