CA REVIEW

MANAJEMEN PERPAJAKAN

EMOTIONAL PERPAJAKAN



WAJIB PAJAK BERUSAHA MEMBAYAR PAJAK SEKECIL MUNGKIN



TAX DISCIMINATION



TAX COMPLIENCE TIDAK TEGAS



PRAKTIK TAX EVASION

Definisi Manajemen Pajak

• • Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

SARANA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN BENAR, TETAPI JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN UNTUK MEMPEROLEH LABA DAN LIKUIDITAS YANG DIHARAPKAN (Lumbantoruan,1994)

Tujuan Manajemen Pajak

•

Umum:

• • Menerapkan peraturan perpajakan secara benar Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

•

Manfaat Manajemen Pajak

– Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali – Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan – – Menunda pengakuan penghasilan Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

Strategi Manajemen Pajak

• • • • Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru Menghindari pengenaan pajak berganda Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: – Perencanaan Pajak (Tax Planning) – Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implemetation) – Pengendalian Pajak (Tax Control)

TAX AVOIDANCE



MANIPULASI PENGHASILAN SECARA LEGAL YANG MASIH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN PERPAJAKAN UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK TERUTANG (Barr NA, 1977)



PENGATURAN SUATU PERISTIWA UNTUK MEMINIMUMKAN PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN

TAX SAVING

 USAHA MEMINIMALISASI JUMLAH UTANG PAJAK YANG TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PERPAJAKAN (Zain, 2003)  MENGHINDARI UTANG PAJAK DENGAN TIDAK MEMBELI ATAU MENJUAL YANG ADA PPN ATAU MENGURANGI JAM KERJA

TAX HEAVENS

 FASILITAS PAJAK YANG DAPAT DINIKMATI DENGAN ADANYA KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU  JUSTIFIKASI :  DOMISILI TIDAK ADA PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT  PAJAK HANYA DIPUNGUT UNTUK INTERNATIONAL  TAXABLE EVENT PERLAKUAN KHUSUS, MIS TAX HOLIDAYS  EKSPANSI PASAR MELALUI PENDIRIAN KANTOR

TAX EVASION

MANIPULASI SECARA ILEGAL ATAS PENGHASILANNYA UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK TERUTANG (Barr NA, 1997) PENYELUNDUPAN PAJAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG PAJAK (Anderson, dalam Zain, 2003) Termasuk……………..

KATEGORI TAX EVASION...

 IGNORANCE ( KETIDAKTAHUAN )  ERROR ( KESALAHAN )  NEGLIGENCE ( KEALPAAN )  MISSUNDERSTANDING ( KESALAHPAHAMAN )

TAX PLANNING

 TINDAKAN LEGAL PENGENDALIAN TRANSAKSI TERKAIT DENGAN KONSEKUENSI POTENSI PAJAK PAJAK YANG DAPAT MENGEFISIENSIKAN JUMLAH PAJAK YANG DITRANSFER KE PEMERINTAH .

 TRANSAKSI TERKENA PAJAK DIUPAYAKAN DIKURANGI JUMLAH PAJAK ATAU DITUNDA SECARA LEGAL  ASPEK FORMAL DAN ADMININISTRATIF  HUKUM PAJAK FORMIL  NPWP DAN NPKP, PEMBUKUAN, MEMBAYAR PAJAK  SELF ASSESMENT SYSTEM  PAYMENT SYSTEM  ASPEK MATERIIL : OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DANA MANAJEMEN AGAR PEMBAYARAN PAJAK EFEKTIF

TAX PLANNING

 HAL YANG PENTING :  TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERPAJAKAN  SECARA BISNIS MASUK AKAL  BUKTI PENDUKUNG MEMADAI (MIS. PERJANJIAN; FAKTUR; KEBIJAKAN AKUNTANSI)  PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL)  PERSYARATAN FORMAL DAN MARIIL  PENGENDALIAN PEMBAYARAN PAJAK  DOING THING RIGHT, DOING THE RIGHT THING AND WORK SMART

Perencanaan Pajak

• • Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax Burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

STRUKTUR TAX PLANNING

ENTITAS BISNIS TAX PLANNING

TAX POLICY TAX LAW TAX ADMNST

Motivasi Perencanaan Pajak

1. Kebijaksanaan Perpajakan (Tax Policy) Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

Faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu: − Pajak yang akan dipungut − Siapa yang akan dijadikan subjek pajak − − Apa saja yang merupakan objek pajak Berapa besarnya tarif pajak − Bagaimana prosedurnya 2. Undang-undang Perpajakan (Tax Law)  mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan pelaksana. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) Motivasi perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan: − Perbedaan tarif pajak (Tax Rates) − Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (Tax Base) − Loopholes, Shelters dan Havens

Tahap-tahap Perencanaan Pajak

Agar Tax Planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut: – Analisis informasi yang ada – Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak – Evaluasi pelaksanaan rencana pajak – Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak – Mutakhirkan rencana pajak 16

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK

• • • • • Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya: agreement. invoice dan accounting treatment.

Cash flow, cash flow.

berhubungan dengan kegiatan mengendalikan Net Present Value, memaksimalkan net present value.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK

1. Tahap Pemahaman a. Memahami Peraturan Perpajakan.

b. Memahami Kondisi Internal.

c. Memahami Kondisi Eksternal.

d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.

- Variabel Entitas 1) Memindahkan Penghasilan 2) Memindahkan Biaya 3) Melakukan Transfer Pricing - Variabel Waktu - Variabel Peraturan Perpajakan - Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan P18jak 2. Tahap Penentuan Tujuan 3. Tahap Pemilihan Strategi 4. TahapPenentuanTeknik 5. Tahap Implementasi 6. Tahap Evaluasi

ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN PAJAK

1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak 2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaran b. Menghindari Sanksi Perpajakan c. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak d. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan f. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan g. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai Pengurang Penghasilan 3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak a. Memaksimalkan Kompensasi Kerugian b. Melakukan Merger c. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak

SISTIM PERPAJAKAN

EQUITY CERTAINTY CONVENIENCE ECONOMY HORIZONTAL DAN VERTICAL SISTIM PERPAJAKAN

• GLOBAL INCOME TAXATION • TERITORIAL INCOME TAXES

KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

INCOME TAXATION



GLOBAL INCOME TAXATION UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS SELURUH PENGHASILAN DARI SETIAP NEGARA DI SELURUH DUNIA (WORLD-WIDE INCOME)--ZAIN (2003)



TERITORIAL INCOME TAXATION UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DALAM DAERAH YURISDIKSINYA (REGIONAL INCOME)--ZAIN (2003)

JENIS PUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN PPN & PPnBM CUKAI ENTITAS BISNIS PBB BEA MATERAI BEA MASUK RETRIBUSI PAJAK DAERAH

PAJAK DAERAH

 

Pemerintah Propinsi



Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pemerintah Kotamadya / Kabupaten

  

Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hiburan dan Reklame Pajak Penerangan Jalan

 

Pajak Penggalian Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir

RETRIBUSI DAERAH



Jasa Umum



Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

      

Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemisahan Alat Pemadam Kebakaran Penggantian Biaya Cetak Peta Pengujian kapal Perikanan

RETRIBUSI DAERAH…

..



Jasa Usaha

  

Pemakaian Kekayaan Daerah Pasar Grosir dan atau Pertokoan Tempat Pelelangan

    

Terminal Tempat Khusus Parkir Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Penyedotan Kakus Rumah Potong Hewan

    

Pelayanan Pelabuhan Kapal Tempat Rekreasi dan Olah Raga Penyebaran di Atas Air Pengolahan Limbah Air Penjualan Produksi Usaha Daerah

RETRIBUSI DAERAH



Perijinan Tertentu

   

Izin Mendirikan Bangunan Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Ijin Gangguan Ijin Trayek

WP

SELF-ASSESMENT SYSTEM

Menghitung Memperhitungkan Tarip x DPP Pelunasan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak

PT - KP

Membayar Melaporkan PT > KP PT = KP PT < KP SKPKB SKPN SKPLB

SPT

SKPKBT

UU PERPAJAKAN

HUKUM PAJAK

PERATURAN PEMERINTAH

ENTITAS BISNIS

KEP. / SE DIRJEN PAJAK KEP. MENKEU

TAX POLICY

 PAJAK YANG DIPUNGUT  PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN  PAJAK CAPITAL GAINS  WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst)  PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK  PAJAK UNDIAN / HADIAH  CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES  BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES  SIAPA SUBJEK PAJAK  BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM   OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM

TAX LAW

 UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN   TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS  PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK   KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU  ANALISIS CELAH (LOOPHOLES)  PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES)  PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI  DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE) KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK

TAX ADMINISTRATION

 PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK    MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI & PIDANA PENGISIAN SPT DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGAWASAN IMPLEMENTASI TAX PLANNING

PELAKSANAAN TAX PLANNING

 PRINSIP FORMULA PAJAK PENGHASILAN  UNSUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  PRINSIP DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE  BIAYA DAPAT DIKURANGKAN  PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK  PEMECAHAN USAHA  PEMBENTUKAN ENTITAS BARU--HOLDING COMPANY  PENYEBARAN PENGHASILAN DAN BIAYA  ALTERNATIF KEBIJAKAN MANAJEMEN & AKUNTANSI  FAKTOR PAJAK  PENINGKATAN BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN  PERUBAHAN PENGERTIAN PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK

FORMULA PAJAK PENGHASILAN

NO 1 2 3 4 KOMPONEN PERHITUNGAN Jumlah seluruh penghasilan Penghasilan tidak objek pajak penghasilan Penghasilan bruto Biaya fiskal boleh dikurangkan Koreksi : Biaya yang tidak boleh dikurangkan 5 6 7 8 9 10 11 Penghasilan neto Kompensasi kerugian Penghasilan Tidak Kena Pajak ( Wajib Pajak Orang Pribadi ) Penghasilan Kena Pajak Tarip pajak Pajak Penghasilan Terutang Kredit pajak 12 Pajak Penghasilan Kurang Bayar / Lebih Bayar / Nihil Bayar ( - ) ( = ) ( - ) ( - ) ( = ) ( - ) ( - ) KETENTUAN Pasal 4 ayat 1 Pasal 4 ayat 3 ( 1 - 2 ) Pasal 6 ayat 1 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 9 ayat 1 dan 2 ( 3 - 4 ) Pasal 6 ayat 2 Pasal 7 ayat 1 ( = ) ( x ) ( = ) ( - ) ( 5 - 6 - 7 ) Pasal 17 ( 8 - 9 ) Pasal 21; 22, 23, 24 dan pasal 25 ( 10 - 11 ) Pasal 28, 28 A dan 29

BIAYA DAPAT DIKURANGKAN

        BIAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU KERUGIAN PENJUALAN HARTA KERUGIAN SELISIH KURS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH, syarat : a. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA b. DISERAHKAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) c. DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN d. MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG TIDAK TERTAGIH KEPADA DIRJEN PAJAK

PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK

           BANTUAN ATAU SUMBANGAN WARISAN SETORAN TUNAI PENYERTAAN SAHAM DITERIMA BADAN IMBALAN DALAM BENTUK NATURA PENERIMAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI DEVIDEN YANG DITERIMA BADAN, syarat : a. BERASAL DARI LABA DITAHAN b. BAGI PT, BUMN DAN BUMD PENERIMA DEVIDEN PALING RENDAH 25% DAN MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM IURAN PENSIUN PENGHASILAN MODAL YANG DITANAMKAN BAGIAN LABA YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM BUNGA OBIGASI DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA PENGHASILAN YANG DITERIMA PERUSAHAAN VENTURA

PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE

 MERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE  BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI DAPAT DIKURANGKAN  PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN OBJEK PAJAK  ILUSTRASI !!

PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBU DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUK KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN SEJUMLAH RP180,000,000 RIBU

KETERANGAN

Penghasilan Beban komersial Laba sebelum pajak

Koreksi :

Biaya tidak boleh dikurangkan Laba Fiskal Pajak penghasilan Laba setelah pajak

PERHITUNGAN FISKAL TANPA PERENCANAAN TAX PLANNING

10,000,000,000.00

(7,500,000,000.00) 2,500,000,000.00

10,000,000,000.00

(7,500,000,000.00) 2,500,000,000.00

180,000,000.00

2,680,000,000.00

2,500,000,000.00

(786,500,000.00) (732,500,000.00) 1,893,500,000.00

1,767,500,000.00

PENGHEMATAN PAJAK Rp54,000,000.00

Pemecahan usaha

 PEMANFAATAN TARIF PAJAK  PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK TARIF PAJAK TERTINGI (TOP RATE BRACKETS)  PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA  ILLUSTRASI !!

LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp450,000,000.00

10% 15% 30% X X X Rp Rp Pajak pajak terutang 50,000,000.00

50,000,000.00

= = = 5,000,000.00

7,500,000.00

105,000,000.00

117,500,000.00

ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGAN MASING-MASING Rp225,000,000.00

 ENTITAS “ A “ 10% 15% 30% X X X Rp Rp 50,000,000.00

50,000,000.00

= = = 5,000,000.00

7,500,000.00

37,500,000.00

Pajak pajak terutang  ENTITAS “ B “ 50,000,000.00

10% 15% 30% X X X Rp Rp Pajak pajak terutang 50,000,000.00

50,000,000.00

= = = 5,000,000.00

7,500,000.00

37,500,000.00

50,000,000.00

Penyebaran penghasilan & biaya

 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK  PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT  PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN  PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING  BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN FISKAL  DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG  PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)

MANAJEMEN PAJAK

  PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN  PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING  BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN FISKAL  DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG  PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)

Pemilihan sumber Dana

–

Aset tetap

1.

2.

3.

4.

5.

Dampak dari menahan laba (pendanaan internal).

Dampak dari pendanaan melalui modal (

equity financing

) dan distribusi laba (

distributing dividend

).

Dampak dari pendanaan melalui utang (

debt financing

) terutama oleh pemegang sahamnya.

Factoring and leasing.

Hybrid financial instruments.

42

Penghasilan

1. Foreign exchange loss.

2. Capital expenditure versus revenue expenditure.

3. Pemilihan metode persediaan.

4. Pemilihan metode penyusutan.

5. Menyiasati SE-46/PJ.4/1995 6. Cadangan kerugian piutang tak tertagih.

7. Biaya entertainment.

8. Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan.

9. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan.

10. Ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN Masukan.

43

Unsur Beban

1. Tax planning

pengelompokkan jenis penghasilan untuk menghitung angsuran masa PPh Pasal 25.

2. Foreign exchange revenue.

3. Rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan lainnya dengan DPP PPN Keluaran dan DPP PPh yang dipotong/dipungut.

4. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha.

5. Pengendalian atas bea keluar (pajak ekspor) atas penjualan ekspor yang terutang bea keluar.

Beda waktu.

Beda tetap.

44

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PPh 21 & withholding lain

Kompensasi karyawan: tunai versus natura.

Gross method, net method, dan gross-up method.

Konsep taxable dan deductible terkait dengan unsur unsur biaya karyawan.

Rekonsiliasi objek pph pasal 21 dengan unsur-unsur biaya karyawan:

Identifikasi atas objek-objek

withholding tax.

Rekonsiliasi SPT masing-masing

withholding tax

dengan biaya-biaya yang terkait dengan objek

withholding tax.

45

PPN

3.

4.

5.

1.

2.

Kapan seharusnya mendaftar sebagai PKP?

Pengendalian atas faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan agar memenuhi syarat formil dan materil.

Tax planning pemilihan tempat pajak terutang.

Strategi menghadapi temuan pemeriksa tentang konfirmasi PPN yang dinyatakan ”tidak ada”.

Rekonsiliasi DPP PPN dengan peredaran usaha dalam SPT PPh Badan.

46

Pajak Internasional

1.

2.

3.

4.

5.

Konsep dasar perpajakan internasional. Konsep juridical versus economic double taxation.

Konsep anti-tax avoidance.

Pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Transfer pricing.

47

Soal 1

Makan siang bagi seluruh pegawai yang diterima oleh karyawan akan bersifat...

a. Menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi kerja.

b. Tidak menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi kerja.

c. Menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan pemberi kerja.

d. Tidak menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan pemberi kerja.

B.

Makan siang bagi seluruh pegawai bersifat

non taxable

bagi karyawan dan

deductible

bagi pemberi kerja.

Soal 2

Dalam melakukan tax planning perlu memperhatikan keberadaan hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila OP saling memiliki hubungan keluarga...

a. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus.

b. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat.

c. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping.

d. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

D. Hubungan istimewa meliputi hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

Soal 3

WP dapat melakukan penghematan pajak dengan mempercepat pemeriksaan dengan memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. WP dengan kriteria tertentu berhak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, atas pertimbangan...

a. Skala usaha WP yang masih kecil, guna menstimulasi penambahan PKP berstatus UMKM.

b. Kekhususan akibat sifat usaha WP yang menyebabkan pengembalian kelebihan lama dipulihkan melalui kompensasi pengkreditan.

c. Pemberian insentif bagi WP yang berkegiatan usaha di daerah tertinggal.

d. Kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa.

D. WP dengan kriteria tertentu merupakan WP yang memiliki kepatuhan pelaporan SPT Masa dan berbagai ketentuan formal lain.

Soal 4

Dalam melakukan perencanaan pajak, perlu memperhatikan sanksi pidana akibat dari pelanggaran ketentuan perpajakan. Berikut merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana, kecuali… A. Terlambat menyampaikan SPT.

B. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

C. Menyampaikan SPT yang isinya tidak lengkap.

D. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.

A. Terlambat menyampaikan SPT bukan merupakan tindak pidana.

Soal 5

Perencanaan pajak dilakukan dengan mengupayakan agar beban yang dapat dikurangkan optimal. Sumbangan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan adalah yang diberikan terhadap … A. Bencana nasional. B. Kegiatan sosial.

C. Fasilitas pendidikan.

D. Pembinaan olahraga.

B. Sumbangan bencana nasional, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga besifat deductible.

Soal 6

Natura berupa pakaian keselamatan kerja yang diharuskan akibat sifat pekerjaan merupakan natura yang...

A. Dapat dibebankan oleh perusahaan.

B. Tidak dapat dibebankan oleh perusahaan.

C. Menambah penghasilan karyawan.

D. Menambah penghasilan karyawan, apabila diberikan oleh Wajib Pajak (WP) yang dikenai deemed profit.

A. Pakaian keselamatan kerja yang diharuskan akibat sifat pekerjaan bersifat deductible bagi pemberi dan non taxable bagi penerima.

Soal 7

Biaya berikut dapat dikurangkan dari penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT), kecuali...

A. Biaya terkait penjualan kantor pusat yang serupa penjualan BUT.

B. Biaya terkait penghasilan kantor pusat sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dengan penghasilan.

C. Biaya administrasi kantor pusat berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT.

D. Biaya sewa BUT kepada kantor pusat.

D. Biaya sewa BUT kepada kantor pusat bersifat non deductible.

Soal 8

Perolehan aset akibat pemecahan usaha bagi entitas yang baru dibentuk diukur berdasarkan...

A. Nilai sisa buku.

B. Nilai wajar.

C. Nilai yang ditetapkan Dirjen Pajak.

D. Nilai sisa yang telah disusutkan sesuai penyusutan fiskal B. Aset diperoleh akibat pemecahan usaha diukur berdasarkan nilai wajar bagi penerima.

Soal 9

Menkeu atau Dirjen Pajak memiliki kewenangan menetapkan perihal berikut, kecuali...

A. Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan.

B. Saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas semua penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

C.

Besarnya penghasilan bagi WP yang terlibat transaksi dengan WP lain dengan hubungan istimewa.

D. Subjek yang dianggap melaksanakan pengalihan saham special purpose company di tax haven country.

B. Menkeu berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan di bursa efek apabila memiliki kepemilikan minimal 50%.

Soal 10

Syarat agar WP Badan memperoleh penurunan tarif 5% adalah...

A. Minimal 40% dari modal disetor, diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

B. Dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham dengan kepemilikan masing – masing maksimal 5%, selama periode 6 bulan dalam satu tahun.

C. Salah satu syarat (a) atau (b) dipenuhi.

D. Kedua syarat (a) dan (b) dipenuhi.

C. WP Badan memperoleh penurunan tarif 5% apabila minimal 40% dari modal disetor, diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, atau dimiliki minimal 300 pemegang saham dengan kepemilikan maksimal 5%, selama periode 6 bulan.

Contoh Soal

PT. ABC merencanakan akan melakukan penggabungan dengan PT. XYZ, dimana pada tanggal efektif penggabungan tersebut, PT. ABC akan mengambil alih seluruh harta dan menanggung semua kewajiban dari PT. XYZ. Adapun perhitungan dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

URAIAN

Aktiva lancar Aktiva tetap (bersih) Aktiva lain Harga beli kotor (1 | 2 | 3) Dikurangi : Kewajiban yang diambil alih Harga beli bersih (4-5)

HARGA JUAL (MILYAR)

500 2.000

100 2.600

600 2.000

NILAI BUKU (MILYAR)

500 1.750

50 2.300

600 1.700

Pertanyaan :

Bagaimana aspek PPh dilihat dari sisi PT. ABC dan PT. XYZ apabila : 1. Transaksi pengambilan harta tersebut dilakukan dengan pembayaran tunai (cash for assets) 2. Transaksi pengambil alihan harta tersebut dilakukan dengan pembayaran saham (stock for assets) 58

TERIMA KASIH

Profesi untuk Mengabdi pada Negeri

Dwi Martani 081318227080 [email protected]

atau d [email protected]

http://staff.blog.ui.ac.id/martani/