Transcript Peraturan Menteri Kesehatan RI No 3 Tahun 2014

Disampaikan pada Workshop Advokasi Legislatif dan Eksekutif
dalam rangka Peningkatan Dukungan Alokasi Dana APBD bagi
Pembangunan AMPL Regional I (Pamsimas)
Batam, 22-24 Oktober 2014.







Mengapa sanitasi penting ?
Capaian dan Target
Regulasi
Mengapa Pemerintah memilih STBM ?
Gambaran Umum Penerapan district wide
Peran dalam mewujudkan STBM yang
berkelanjutan
Hasil Rakornas STBM tahun 2014
• Masih ada 40,29% penduduk Indonesia belum
mendapatkan akses sanitasi (Susenas 2013)
• Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7
trilyun pertahun akibat kondisi sanitasi yang buruk (Studi
WSP 2006)
• Kajian Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization - WHO) tahun 2005 menyebutkan bahwa
setiap US$1 yang diinvestasikan untuk perbaikan
sanitasi memberikan imbal hasil (return) paling sedikit
sebesar US$8.
• Intervensi modifikasi lingkungan dapat menurunkan
angka penyakit diare sebesar 94% (Studi WHO 2007)
3
INDIKATOR
2013
2014
2015
Persentasi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap sanitasi layak
berkelanjutan (MDGs)
59,71 %
60,36%
62,41%
Persentasi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap sumber air minum yang
layak berkelanjutan (MDGs)
67,73 %
67 %
68,87%
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM (RPJMN)
16.228
20.000
25.000
(Susenas
2013)
(Susenas
2013)
Jumlah desa / kelurahan melaksanakan STBM 2014 triwulan 2: 18.339 desa
REGULASI
RPJMN
2010-2014
Renstra
Kementerian
Kesehatan
Inpres 14
Inpres 3
Tahun 2011
Tahun 2010
EDARAN MENKES 132/2013 TENTANG PELAKSANAAN STBM
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.3 TAHUN 2014 TENTANG STBM
PERATURAN PEMERINTAH RI NO 66 TAHUN 2014 TENTANG
EDARAN MENKESKESEHATAN
132/2013 TENTANG
PELAKSANAAN STBM
LINGKUNGAN
•
Perubahan sikap & perilaku lebih memungkinkan
untuk terjadinya perkembangan jumlah sarana
dibandingkan dengan sebaliknya.
•
Dukungan Subsidi Sanitasi mendorong
ketergantungan masyarakat, sehingga
keberlanjutan melemah
•
Program yang dirancang sendiri oleh masyarakat,
akan meningkatkan rasa percaya diri dan
tanggung jawab dari masyarakat.

STBM (Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat )
pendekatan perubahan
perilaku higiene sanitasi
melalui kegiatan pemicuan

Kepmenkes RI No.
852/tahun 2008 tentang
strategi nasional STBM
DITINGKATKAN

Permenkes RI No. 3 tahun
2014 tentang STBM

Penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM); pendekatan STBM diterapkan di
tingkat Kabupaten/Kota (district wide) dengan pelibatan
aktif dan intensif para Sanitarian Puskesmas, dan pelaku
STBM di Kabupaten/Kota.

Fasilitator Health and Hygien (HH) ditiadakan dan
digantikan oleh Sanitarian / perangkat Puskesmas
(bagian dari tupoksi sanitarian)

Fasilitator hanya pada level Kabupaten/Kota.

Pemicuan komunitas mengandalkan masyarakat
(Natural Leader) yang telah dilatih STBM dan Sanitarian
 Pemerintah kabupaten sebagai koordinator pelaksanaan STBM
secara keseluruhan,
 Lokasi program: di seluruh desa di kabupaten secara bertahap;
 Pelaksanaan: mengoptimalkan struktur institusi yang ada di
kabupaten;
 Pembiayaan: mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan
(APBD, BOK, anggaran kecamatan, desa, swasta, termasuk
anggaran swadaya masyarakat);
 Keterlibatan pihak luar: proyek termasuk PAMSIMAS, hanya
memberikan dukungan berupa bantuan teknis dan dana awal
untuk demonstrasi strategi pelaksanaan. Swasta dapat menjadi
mitra pelaksana program.

Terbukti efektif
menciptakan sasaran
intervensi yang luas
untuk mempercepat
peningkatan akses
sanitasi,

Memperbesar
dukungan kebijakan,
sumber daya dan
sumber dana

Meningkatkan
efektivitas pendanaan.
Contoh keberhasilan STBM Skala Kabupaten
(2007-2010 di 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur)
1.
2.
3.
4.
Advokasi pendekatan dan strategi STBM
Peningkatan kapasitas stakeholder pelaksana STBM
Peningkatan Sanitasi dan Hygiene Sekolah oleh Kemenkes dan Kendiknas
Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal oleh Kemenkes dan Kemendagri
1. Advokasi Program STBM kepada pemerintah kabupaten/kota
2. Peningkatan kapasitas dalam pengembangan program STBM di tingkat
kab/kota
3. Peningkatan Sanitasi dan Hygiene Sekolah, serta Pemasaran Sanitasi
4. Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal/Unit Kesehatan di tingkat kab/kota
1. Mengelola dan memantau pelaksanaan program STBM
2. Advokasi kepada Pimpinan Daerah untuk dukungan kebijakan dan
pendanaan
3. Menyusun Rencana Strategis Higiene dan Sanitasi kabupaten/kota
4. Mengelola kegiatan peningkatan kapasitas /pelatihan bagi pelaku STBM
5. Memfasilitasi wirausaha sanitasi.
1.Pemicuan dan pendampingan tindak lanjut pemicuan
2. Pemantauan, pelaporan data ke kabupaten, dan verifikasi SBS
3. Fasilitasi opsi teknologi sanitasi
4. pengembangan wirausaha sanitasi

Pengenalan dan sosialisasi STBM skala kabupaten (District Wide STBM)

Advokasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan
dalam membangun komitmen untuk melembagakan program pembangunan
sanitasi perdesaan

Penyediaan tenaga pendamping di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang
dikontrak oleh Pamsimas

Fasilitasi peningkatan kapasitas para pelaku STBM, melalui pelatihan,
lokakarya, dll

Pelaksanaan studi mengenai perilaku hygiene masyarakat, rantai supply
sanitasi, dan saluran komunikasi untuk kelompok target promosi

Penyediaan media promosi dan kampanye PHBS

Pengembangan knowledge management untuk mendesiminasikan praktekpraktek terbaik dan cerita sukses pelaksanaan kegiatan STBM

Penciptaan jejaring pasar sanitasi
N0
INDIKATOR KINERJA
HASIL
TARGET
1
Stop BABS: % dari target masyarakat
yang bebas dari perilaku BAB di
sembarang tempat
50%
Desa
2
Peningkatan Akses: Bertambahnya
jumlah masyarakat yang mempunyai
akses terhadap perbaikan fasilitas
sanitasi yang dibedakan berdasarkan
status sosial ekonomi
4 Juta
3
Perilaku CTPS: % dari target
masyarakat yang mengadopsi program
cuci tangan (CTPS)
60%
4
Sekolah yang mempunyai fasilitas
sanitasi yang layak dan berperilaku PHBS
95%
•
•
Pelaksanaan
Komponen Kesehatan
, dilakukan dengan
pendekatan STBM
dengan skala/cakupan
wilayah
kabupaten/kota
(district wide)
Pendekatan STBM
dilaksanakan melalui
proses pelembagaan
3 sub-komponen
sanitasi total
Mengembangkan komitmen bersama
PENINGKATAN
dalam melembagakan program
LINGKUNGAN pembangunan sanitasi pedesaan
YANG
KONDUSIF
Upaya sistematis untuk mendapatkan
perubahan perilaku yang higienis dan
sanitair
PENINGKATAN
KEBUTUHAN
SANITASI
Meningkatkan dan mengembangkan
percepatan penyediaan akses dan
layanan sanitasi yang layak
PENINGKATAN
PENYEDIAAN
SANITASI
Demand side
Pelatihan STBM
Aktifitas CLTS di desa
Kampanye CTPS
Kampanye sanitasi & higiene sekolah
Supply side
Pelatihan wirausaha sanitasi
Pelatihan Monitoring
Surveilan kualitas air dan sarana sanitasi
Fasilitasi implementasi di desa
Sarana pemasaran sanitasi
Enabling environment side
Workshop STBM
Monitoring
KABUPATEN
KECAMATAN
1. Aktifitas CLTS
1. Aktifitas CLTS
2. Kampanye CTPS
2. Kampanye CTPS
3. Kampanye Sanitasi &
Hyginene Sekolah
3. Kampanye Sanitasi &
Hyginene Sekolah
4. Survailans kualitas air
4. Survailans kualitas air
Provinsi
: Monitoring dan evaluasi
Pusat
Propinsi
• NSPK
• Advokasi dan
komunikasi
• Menggali potensi
pembiayaan
• Peningkatan
kapasitas
• Monev
• Pengelolaan
pengetahuan
• Riset pasar dan
kajian terhadap
lingkungan
pendukung pada
kabupaten/kota
sasaran
• Membangun
strategi
kemitraan dan
kebijakan tk.
propinsi
• Identifikasi
pembiayaan
bersama
kab./kota
Kabupaten/Kota
• Advokasi
• Penyusunan strategi
(komitmen, rencana
aksi, segmentasi/
clustering, strategi
pemasaran, tahapan
pelaksanaan,
anggaran
• Bersama kecamatan
mengidentifikasi
lokasi
Pusat dan Propinsi
• Memfasilitasi
pengelolaan
pengetahuan dan
pemantauan
• Advokasi untuk
perluasan dan
pengembangan
program
Kabupaten/Kota dan
Kecamatan
• Advokasi dan
sosialisasi
• Menyusun rencana
dan implementasi
perubahan perilaku
• Membangun
kemampuan
penyediaan/supply
lokal untuk
melaksanakan
strategi pemasaran
yang dipilih
• Peningkatan
kapasitas pelaksana
STBM
Kecamatan dan
desa/kelurahan
• Pemicuan di
masyarakat
• Mengenalkan
metode pemantauan
partisipatif oleh
masyarakat
• Mengoperasionalkan
sistem verifikasi
sesuai indikator
masing-masing pilar
•
•
Pendanaan penyelenggaraan STBM
bersumber dari masyarakat.
Pendanaan untuk mendukung
penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah bersumber dari
APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak
mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Adanya sistem yang berkelanjutan dan didukung kelembagaan yang kuat di semua
tingkatan serta memiliki tugas dan kewenangan yang jelas.

Mengembangkan inovasi-inovasi metodologi yang aplikatif, memiliki daya ungkit
tinggi dan daya saing positif serta mampu menjangkau kaum marginal.

Melakukan advokasi pembiayaan pembangunan sanitasi dalam kerangka STBM dari
berbagai sumber lembaga keuangan lokal formal dan informal sebagai investasi
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Mengelola berbagai potensi dan dukungan untuk pengembangan kapasitas dalam
mendorong pelaksanaan STBM.

Mensinergikan STBM dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi
baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperkuat dari sisi perubahan
perilaku masyarakatnya.

Membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan UU No 6 tahun
2014 tentang Desa yang disertai dengan turunan regulasinya untuk mendorong dari
sisi pemberdayaan masyarakat melalui perubahan perilaku higienis dan saniter.

Mengembangkan berbagai model pembelajaran yang mampu mempercepat
pemenuhan kebutuhan tenaga fasilitator (kuantitas maupun kualitas) baik secara
formal maupun informal.