Transcript PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN METODE PENGADAAN  Dilakukan pemaketan sesuai kebutuhan teknis dengan memberikan kesempatan bagi.

PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN METODE
PENGADAAN
 Dilakukan pemaketan sesuai kebutuhan teknis dengan memberikan
kesempatan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.
 Jadwal kegiatan harus memperhatikan waktu pemilihan penyedia,
pelaksanaan pekerjaan tersebut dan batas waktu penyelesaian
pekerjaan sehingga dapat difungsikan sesuai rencana.
 Memperhatikan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi seperti
perencanaan/desain yang diperlukan, kajian, survey, persetujuan
kontrak tahun jamak (untuk kontrak tahun jamak) serta dana/biaya
yang harus sudah tersedia sebelum dilakukan proses pengadaannya.
 Pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan,
jenis, sifat, kompleksitas pekerjaan, nilai barang/jasa serta jumlah
penyedia barang/jasa
PEMAKETAN PEKERJAAN



Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan
memberi kesempatan seluas-luasnya bagi usaha mikro, usaha
kecil dan koperasi kecil.
Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 750.000.000,diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi
kecil kecuali untuk pekerjaan jasa konsultansi yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro,
usaha kecil dan koperasi kecil.
Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pekerjaan jasa
konsultansi untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil
tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis usaha mikro,
usaha kecil dan koperasi kecil.
PENYUSUNAN DOKUMEN TAHUN JAMAK
(Multi Years Contract)




pengadaannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan yang berasal dari rupiah murni
(APBN/APBD).
secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah dan/atau penyelesaian
pekerjaan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan/atau dalam rangka mengefektifkan pencapaian program sesuai target yang
telah ditetapkan.
sebelum pemilihan Pekerjaan Jasa Konsultansi dimulai, paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi tersebut sudah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kontrak
tahun jamak dari Menteri Keuangan (APBN) atau Kepala Daerah (APBD).
Dalam melaksanakan pelelangan kontrak tahun jamak dilakukan sekaligus
meliputi keseluruhan biaya pelaksanaan paket pekerjaan sampai dengan
selesai, tidak berdasarkan anggaran yang tersedia di tahun pertama (bertahap).
PERHITUNGAN PENYESUAIAN HARGA
Penyesuaian harga (Price Adjustment) dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
 penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak
Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan
berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau
perubahan Dokumen Pengadaan;
 tata cara perhitungan penyesuaian harga harus
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen
Pengadaan;
 penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan
yang bersifat borongan misalnya pekerjaan Lump Sum
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 Seluruh Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan
alokasi DIPA pada sistem e-procurement Kementerian Pekerjaan
Umum segera setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian
Pekerjaan Umum disetujui oleh DPR;
 Rencana Umum Pengadaan berisi seluruh informasi paket kegiatan
administrasi umum, swakelola, dan kontraktual.
 Dalam penerapan secara elektronik :
Pokja ULP wajib mengunggah (Upload) dokumen pengadaan dalam
sistem pengadaan secara elektronik di website www.pu.go.id dan
penyedia wajib mengunduh (download) untuk mengikuti pemilihan
penyedia jasa
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Dalam hal
pengadaan secara elektronik di
Kementerian/Lembaga/ Daerah/Instansi lain (di luar
Kementerian Pekerjaan Umum) dapat menggunakan
ketentuan pengadaan secara elektronik di Kementerian/
Lembaga/ Daerah/Instansi bersangkutan
Standar Dokumen Pengadaan
Standar Dokumen Pengadaan terdiri atas:
1. Dokumen Seleksi
2. Dokumen Kualifikasi
10
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
DOKUMEN SELEKSI
Dokumen Seleksi terdiri atas:
1.
2.
3.
4.
5.
Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi;
Instruksi Kepada Peserta;
Lembar Data Pemilihan;
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Bentuk Dokumen Penawaran:
a. Sampul I
1) Dokumen Administrasi; dan
2) Dokumen Penawaran Teknis;
b.Dokumen Penawaran Biaya.
6. Bentuk Rancangan Kontrak:
a. Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian
b. Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
7. Bentuk Dokumen Lain:
a. SPPBJ;
b. SPMK;
c. Surat Jaminan Uang Muka;
d. Surat Jaminan Sanggahan Banding
Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Seleksi sepenuhnya merupakan risiko peserta
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
SYARAT PESERTA
Seleksi penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semua penyedia yang tercantum dalam
Daftar Pendek dan peserta kemitraan dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
1. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Seleksi, dan/atau peraturan perundangundangan;
2. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi. indikasi persekongkolan
antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
• terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: pengalaman perusahaan,
pendekatan dan metodologi, dan/atau analisa pendekatan teknis;
• seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
• adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
• adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan; atau
• terdapat kesamaan kepemilikan Tenaga Ahli tetap.
3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen Seleksi
LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang
memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Peran ganda yang dimaksud yaitu :
 Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh
merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha
lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan yang sama;
 Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi berperan
sebagai konsultan perencana/konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang
direncanakan/diawasi;
 Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana/ pengawas bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya,
kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
 Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada
BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan
lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang
menetapkan pemenang Pelelangan
Sedangkan Afiliasi yang dimaksud adalah keterkaitan hubungan, baik
antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota
Pokja ULP yang antara lain meliputi:
a.
PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
b.
hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah
satu pengurusnya sama
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa
konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (mengutamakan tenaga
ahli dalam negeri).
Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkan menggunakan komponen
berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor)
dengan ketentuan :

penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis
keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang
nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih
pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia.

komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan
PEMBERIAN PENJELASAN
Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai :
1. Kerangka Acuan Kerja;
2. metode pemilihan;
3. cara penyampaian Dokumen Penawaran;
4. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
5. jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;
6. metode dan tata cara evaluasi;
7. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
8. jenis kontrak yang akan digunakan;
9. ketentuan tentang penyesuaian harga;
10. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
koperasi kecil;
11. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya (apabila
diperlukan);
12. perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);
13. ketentuan tentang asuransi
Pemberian penjelasan isi Dokumen Seleksi, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja
ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau
perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum
Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi
DOKUMEN PENAWARAN
Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) meliputi:
1. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
a. tanggal;
b. masa berlaku penawaran; dan
c. tanda tangan:
1. direktur utama/pimpinan perusahaan;
2. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan
3. kepala cabang perusahaan
4. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila bermitra) [dilampirkan apabila
bermitra dan lulus prakualifikasi sebagai penyedia jasa konsultansi tunggal];
4. Dokumen Penawaran Teknis:
a. data pengalaman perusahaan,terdiri atas :
a. data organisasi perusahaan;
b. daftar pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
c. Referensi dari pengguna jasa; dan
d. uraian pengalaman kerja sejenis selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir
b. pendekatan dan metodologi, terdiri atas:
1)
tanggapan dan saran terhadap KAK;
Penawaran Biaya (Sampul II) meliputi:
2) uraian program kerja
3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) komposisi tim dan penugasan; dan
5) jadwal penugasan tenaga ahli.
1.
rekapitulasi penawaran biaya;
2. rincian penawaran biaya yang terdiri:
a.
rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration);
b.
rincian Biaya Langsung Non-Personil
(direct reimbursable cost);
c. kualifikasi tenaga ahli, terdiri atas:
1)
Daftar Riwayat Hidup personil yang
diusulkan;
2) Referensi dari pengguna jasa; dan
3) surat pernyataan kesediaan untuk
ditugaskan.
d. RK3K (bila disyaratkan); dan
e. Dokumen lain yang dipersyaratkan
3. dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti
daftar kuantitas dan harga
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
1.
Pokja ULP membuat Surat Penetapan Urutan Peringkat Teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi
Penawaran Administrasi dan Teknis.
2.
Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, yang
sekurang-kurangnya memuat:
 nama paket pekerjaan;
 nama dan alamat peserta;
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 hasil evaluasi persyaratan administrasi;
 nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
 ambang batas nilai teknis
Dalam hal metode evaluasi kualitas, sanggahan dan sanggahan banding dilakukan
setelah pengumuman peringkat teknis.
PENETAPAN PEMENANG
1.
Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksi berdasarkan Berita Acara Evaluasi
Penawaran, untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 .
2.
PA membuat Surat penetapan Pemenang Seleksi untuk nilai diatas Rp10.000.000.000,00 setelah
mendapat usulan dari Pokja ULP, dengan ketentuan :
a. usulan penetapan Pemenang Seleksi ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi; dan
b. apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA secara tertulis memerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.
SANGGAHAN
Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara
elektronik kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan melalui
website.
Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Seleksi;
 rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
sehat; dan/atau
 penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang
lainnya.
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.
Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau disampaikan dan diterima
diluar masa sanggahan, dianggap sebagai pengaduan.
SANGGAHAN BANDING

Apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat
mengajukan sanggahan banding sesuai dengan substansi sanggahan secara
tertulis/offline kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan
Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan
banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan.

Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan
Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar 1% (satu perseratus)
dari HPS dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan
sanggahan banding.

Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.

Jawaban sanggahan banding bersifat final dan jawaban dengan hasil evaluasi ulang
tidak ada sanggahan lagi.
KLARIFIKASI DAN/ATAU NEGOSIASI
Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
1. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
2. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
3. kualifikasi tenaga ahli;
4. organisasi pelaksanaan;
5. program alih pengetahuan;
6. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
7. jadwal penugasan personil; dan
8. fasilitas penunjang
Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
1. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
2. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
3. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran
PENUNJUKAN PEMENANG
1.
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK sebagai dasar untuk
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2.
PPK menerbitkan SPPBJ, apabila sependapat dengan Pokja ULP, kepada peserta seleksi dengan
peringkat teknis terbaik
3.
SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada
PPK.
4.
Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurangkurangnya kepada unit pengawasan internal.
5.
Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka PPK meminta Pokja ULP untuk
mengundang peserta dengan peringkat teknis terbaik berikutnya yang telah lulus ambang batas
nilai teknis (apabila ada) untuk menghadiri acara pembukaan sampul II
6.
Apabila semua peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga
yang lulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka
seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
7.
Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan
sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
8.
Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
1. Apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan
(LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah
ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP);
2. Hal-hal yang WAJIB diisi dalam LDP antara lain:
a. Bobot penilaian;
b. Nominal jaminan sanggahan banding;
Seleksi Gagal
 Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:
 jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);
 apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi
persaingan usaha yang tidak sehat;
 tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap
penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Seleksi;
 penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang
lainnya.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir
dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan alasan yang tidak
dapat diterima; atau

Apabila pemenang dan pemenang cadangan akan ditunjuk sebagai
penyedia mengundurkan diri, maka seleksi dinyatakan gagal oleh
PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan


Seleksi Gagal
 KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:
-
-
-
-
-
PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ
karena pelaksanaan seleksi tidak sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP
dan/atau PPK, ternyata benar, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Seleksi dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur
yang tercantum dalam Dokumen Seleksi Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri
dari penunjukan pemenang;
dokumen Seleksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Seleksi.
Seleksi Gagal
 Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Institusi menyatakan Seleksi
gagal, apabila:
 sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan
ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan
KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau
 pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dan/atau terjadinya
penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi
yang melibatkan KPA, ternyata benar
•
Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal, apabila:
- sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
- pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA
dan/atau KPA ternyata benar.
Tindak Lanjut Seleksi Gagal
 KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab
terjadinya seleksi gagal.
 Apabila dari hasil evaluasi mengharuskan adanya perubahan
Dokumen Pemilihan, maka seleksi diproses seperti seleksi baru.
 Pokja melakukan pengumuman ulang prakualifikasi apabila:
 peserta yang lulus PQ kurang dari 5 untuk Seleksi Umum atau
kurang dari 3 untuk Seleksi Sederhana. Dilakukan untuk mencari
peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi.
Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan
penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi.
 peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 dan
tidak ada lagi peserta yang lulus penilaian kualifikasi pada urutan
berikutnya. Apabila masih terdapat peserta lain yang lulus
penilaian kualifikasi, maka peserta tersebut diundang untuk
memasukan Dokumen Penawaran
Tindak Lanjut Seleksi Gagal
 Apabila seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir
dalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP:
 mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta
kecuali peserta yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, untuk
memasukkan kembali persyaratan kualifikasi; dan/atau
 melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.
 Apabila dalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :
 proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan negosiasi biaya, dalam hal
peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau
 proses seleksi dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal
peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu)
 Apabila seleksi ulang gagal, maka:
 anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
 dapat dilakukan seleksi kembali dengan terlebih dahulu melakukan
pengkajian ulang Dokumen Pemilihan; atau
 PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk
pekerjaan lain
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
Dokumen Kualifikasi
Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
1. Umum;
2. Pengumuman Prakualifikasi;
3. Instruksi Kepada Peserta;
4. Lembar Data Kualifikasi;
5. Bentuk Pakta Integritas;
6. Bentuk Formulir Isian Kualifikasi;
7. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
8. Bentuk Perjanjian Kemitraan/KSO.
9. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
33
Pengumuman Prakualifikasi
Pengumuman seleksi umum/seleksi sederhana secara elektronik di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum diatur dengan mekanisme sesuai yang tercantum di dalam
portal LPSE PU full e-procurement dengan langkah-langkah antara lain sekurangkurangnya memuat :
 No Pengumuman :
[Sesuai yang tercantum dalam portal LPSE full e-procurement]
 Nama Pokja
[Sesuai yang tercantum dalam portal LPSE full e-procurement]
 Paket Pekerjaan
[Sesuai yang tercantum dalam portal LPSE full e-procurement]
 Persyaratan Peserta
[Sesuai yang tercantum dalam portal LPSE full e-procurement]
 Pelaksanaan Pengadaan
[Sesuai yang tercantum dalam portal LPSE full e-procurement]
 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan *)
[Sesuai yang tercantum dalam portal LPSE full e-procurement]
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
SYARAT PESERTA
Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun
asing maka peserta harus memiliki perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase
kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
1.
Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau
salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen
tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi dapat dihadiri oleh wakil yang menerima kuasa yang sah.
2.
Pembuktian kualifikasi untuk menilai pengalaman yang sejenis dan besaran nilai pekerjaan yang
sesuai dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dilakukan dengan melihat dokumen kontrak
asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta bukti setor pajak PPN dari pekerjaan yang telah
diselesaikan sebelumnya.
3.
Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta
tenggang waktu yang logis dan cukup, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Hal-hal yang WAJIB diisi dalam LDP antara lain:
1. Sertifikat lain yang disyaratkan
2. Subklasifikasi pekerjaan;
3. Tenaga Ahli inti minimal;
PAKTA INTEGRITAS
 Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan
meleaporkan
terjadinya
KKN
termasuk
penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Jasa
Konsultansi.
 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian
Kualifikasi
dan
menjadi
bagian
Dokumen
Penawaran.
 Formulir isian kualifikasi
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 Formulir Isian Kualifikasi meliputi:
a. Data Administrasi
b. Ijin Usaha
c. Ijin lainnya (apabila dipersyaratkan yang sesuai
d.
e.
f.
g.
h.
dengan pekerjaan yang dilelangkan)
Landasan hukum berdirinya Badan Usaha
Pengelola Badan Usaha
Data personalia
Data fasilitas/peralatan/perlengkapan
Data pengalaman perusahaan
PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI
 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi
 Formulir kualifikasi dan Pakta integritas ditandatangani oleh:
a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian atau perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat
yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
 Apabila tidak mengisi dan menandatangani Pakta
Integritas oleh yang berhak maka evaluasi tidak
dilanjutkan (persyaratan peserta: telah mengisi dan
menandatangani pakta integritas).
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
EVALUASI KUALIFIKASI
1. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi
Evaluasi Persyaratan Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Gugur, peserta dinyatakan memenuhi syarat
apabila:
a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
 direktur utama/pimpinan perusahaan;
 penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
 kuasanya tercantum dalam akta pendirian /anggaran dasar;
 kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
 pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
b. memiliki surat izin usaha jasa konsultansi;
c. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan
manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan
kegiatan usahanya;
d. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam;
e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan
PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta
dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
f.
memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak;
g. memiliki kemampuan pada klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai;
h. menandatangani Pakta Integritas;
i. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
j. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan :
 wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 penilaian kualifikasi pada huruf a sampai dengan huruf g dilakukan terhadap seluruh
peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan; dan
 Penilaian kualifikasi huruf i dapat digabungkan
k. untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau
persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau
pengalaman tertentu.
l. Terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi Persyaratan administrasi Kualifikasi
dilanjutkan dengan evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
2. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Nilai, peserta dinyatakan memenuhi
syarat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 Pengalaman pada pekerjaan sejenis : bobot 40-55%;
 Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang
akan dikompetisikan : bobot 35-45%;
 Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 5-15%;
 Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan
bobot 5%;
 Dalam hal perusahaan baru, maka perusahaan yang bersangkutan mendapat bobot 5% dari 100% dan
urutan short list dimulai dari perusahaan yang berdirinya terbaru.
 Apabila ada dua perusahaan baru atau lebih, maka penentuan peringkat berdasarkan waktu
berdirinya perusahaan terbaru.
 Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dan evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
dimasukkan dalam Calon Daftar Pendek untuk kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi.
 Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan
klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Pokja ULP dan peserta, namun tidak boleh
mengubah persyaratan kualifikasi.
 Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat diminta untuk
dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
 Apabila tidak ada yang lulus kualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal
Detail Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis
NP X 
JPP X
100 Bobot SubUnsur
JPP tertinggi
Contoh :
Keterangan:
X = Nama perusahaan peserta kualifikasi
NP = Nilai Pengalaman
JPP = Jumah Pengalaman Perusahaan
1
PT.A
Jumlah Paket
Pengalaman Sejenis
2
20
PT.B
10
40%
PT.C
40
(tertinggi)
40%
Nama Perusahaan
Bobot (40-55%)
Nilai Pengalaman
3
40%
4
20
 100  40%  20
40
10
 100  40%  10
40
40
 100  40%  40
40
2. Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis (NKPS)
 Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS
NKPS  Bobot100
 Untuk nilai kontrak kurang dari HPS
NKPS 
Nilai Kontrak Tertinggi
 100  Bobot
HPS
3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota
NPL X 
JPPL X
100 Bobot SubUnsur
JPPLTertinggi
Nama Perusahaan
1
PT.A
Jumlah Paket
Pengalaman Sejenis
pada Kabupaten/Kota
Keterangan:
X = Nama perusahaan
NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi
JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi
Bobot (5-15%)
3
10%
PT.B
2
10
(tertinggi)
6
PT.C
8
10%
10%
Nilai Pengalaman
Sejenis pada
Kabupaten/Kota
(NPL)
4
10
 100  10 %  10
10
6
 100  10%  6
10
8
 100  10%  8
10
4. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecualiProvinsi DKI Jakarta)
Nama Perusahaan
Domisili Perusahaan
Induk
Bobot (5%)
Nilai Domisili
(Bobotx100)
1
PT.A
2
Provinsi Y
3
5%
4
5
PT.B
Kabupaten X
5%
5
PT.C
Provinsi DKI
5%
0
3. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
 Pembuktian kualifikasi dimulai lebih dulu dari peserta yang masuk dalam
Calon Daftar Pendek sampai diperoleh 5 – 7 daftar pendek untuk seleksi
umum (atau 3-5 daftar pendek untuk seleksi sederhana).
 Pembuktian kualifikasi pada proses prakualifikasi dilakukan terhadap
peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan dilakukan setelah
evaluasi kualifikasi sebelum hasil evaluasi diumumkan.
 Pembuktian/verifikasi kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian
dokumen dan meminta salinannya.
 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada penerbit
dokumen, apabila diperlukan.
 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka
peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar
Hitam
4. PENETAPAN DAFTAR PENDEK
 Pokja ULP menetapkan Daftar Pendek (5 – 7 daftar pendek untuk seleksi
umum atau 3-5 daftar pendek untuk seleksi sederhana) dari daftar
peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan
terbaik.
 Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 5 (lima)
untuk seleksi umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk seleksi sederhana,
maka seleksi dinyatakan gagal.
5. SANGGAHAN KUALIFIKASI
 Sanggahan secara elektronik melalui website kementerian dalam waktu
5 (lima) hari kalender untuk seleksi umum dan 3 (tiga) hari kalender
untuk seleksi sederhana.
 Pokja ULP wajib memberikan jawaban atas semua sanggahan kualifikasi
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender untuk seleksi umum dan 3
(tiga) hari kalender untuk seleksi sederhana.
 Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan
diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan.
EVALUASI PENAWARAN SAMPUL I
METODE EVALUASI KUALITAS DAN BIAYA
1. EVALUASI ADMINISTRASI
a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (gugur/tidak gugur), apabila :
1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Seleksi dipenuhi/dilengkapi, meliputi: Surat
penawaran; Surat kuasa (apabila dikuasakan); Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);
Dokumen penawaran teknis; dan RK3K (apabila disyaratkan).
2) Keabsahan/kebenaran dokumen administrasi
a) surat penawaran memenuhi ketentuan apabila :
• di tandatangani oleh :
 direktur utama/pimpinan perusahaan;
 penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta pendirian /anggaran dasar;
 kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
• Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang; dan
• Bertanggal
b) Surat kuasa memenuhi ketentuan apabila :
• Dari direktur utama/pimpinan perusahaan;
• Nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
• Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian
kerjasama
c.
d.
e.
f.
g.
h.
b) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi memenuhi persyaratan antara
lain sebagai berikut:
• mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan dokumen isian kualifikasi
• mencantumkan lead firm dan mitra/anggota;
• mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan;
• mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO;
• ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO.
Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran,
maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat
prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran.
Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan,
sepanjang tidak mengubah substansi penawaran.
Untuk dokumentasi Pokja ULP, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran
disimpan oleh Pokja ULP.
Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi
dinyatakan gagal
2. EVALUASI TEKNIS

Evaluasi dilakukan terhadap
peserta
yang
memenuhi
persyaratan administrasi dan
unsur-unsur yang dievaluasi
harus sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen
Seleksi.
Unsur-unsur pokok yang dinilai :
a. pengalaman perusahaan (bobot nilai
10% s.d 20%);
b. pendekatan dan metodologi (bobot
nilai 20% s.d 40%);
c. kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai 50
% s.d 70 %);
Jumlah pembobotan a+b+c = 100%

Evaluasi
penawaran
teknis
dilakukan
dengan
cara
memberikan
nilai
angka
tertentu pada setiap kriteria
yang dinilai dan bobot yang
telah
ditetapkan
dalam
Dokumen Seleksi.
• penilaian dilakukan sesuai pembobotan
dari masing-masing unsur yang telah
tercantum dalam LDP
• bobot masing-masing unsur ditetapkan
oleh Pokja ULP berdasarkan jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan
PENILAIAN TERHADAP PENGALAMAN PERUSAHAAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan
yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama
pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat,
lokasi pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);
Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta,
disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur
kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;
Pengalaman
perusahaan
peserta
harus
dilengkapi
dengan
referensi
dari
pengguna
jasa,
yang
menunjukkan
kinerja
perusahaan
peserta
yang
bersangkutan
selama
10
(sepuluh)
tahun
terakhir.
Pengalaman
perusahaan
peserta yang tidak memiliki
referensi, tidak diberi nilai.
Sub unsur yang dinilai antara lain:
a. Pengalaman melaksanakan proyek/
kegiatan sejenis;
b. pengalaman melaksanakan di lokasi
proyek/kegiatan;
c. pengalaman manajerial dan fasilitas
utama;
d. kapasitas
perusahaan
dengan
memperhatikan jumlah tenaga ahli
tetap;
Bobot masing-masing sub unsur
ditetapkan Pokja ULP berdasarkan
jenis pekerjaan sesuai dengan yang
tercantum dalam LDP
Contoh Perhitungan Pengalaman Perusahaan:
Kriteria :
Bobot pengalaman perusahaan 10%
passing grade = 60
Sub unsur yang dinilai, meliputi:
1. Pengalaman Melaksanakan kegiatan sejenis : bobot nilai 40 %
 memiliki ≥ 20 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100
 memiliki 10 s.d 19 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75
 memiliki < 10 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50
2. Pengalaman Melaksanakan di lokasi kegiatan/di Indonesia : bobot nilai 20 %
 memiliki ≥ 20 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100
 memiliki 10 s.d 19 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75
 memiliki < 10 paket pekerjaan di lokasi kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50
3. Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama : bobot nilai 20 %
 memiliki ≥ 20 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 100
 memiliki 10 s.d 19 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 75
 memiliki <10 pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 50
4. Kapasitas perusahaan dgn memperhatikan jumlah TA tetap : bobot nilai 20 %
 memiliki ≥ 20 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
diberi nilai : 100
 memiliki 10 s.d 19 tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
diberi nilai : 75
 memiliki < 10 tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi
nilai : 50
EVALUASI PENGALAMAN PERUSAHAAN
PAKET
NAMA PERUSAHAAN
No.
(1)
1
2
3
4
: Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah I
: PT. XYZ
JENIS PENGALAMAN/ PEKERJAAN
(2)
Pengalaman Melaksanakan kegiatan sejenis
Pengalaman Melaksanakan kegiatan di Indonesia
Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama
Kapasitas perusahaan dgn memperhatikan jumlah TA tetap
Jumlah
JUMLAH PAKET/TA
NILAI
(3)
(4)
BOBOT
SUB
UNSUR
(5)
30 paket
23 paket
18 paket
20 paket
100
100
75
100
0.40
0.20
0.20
0.20
40
20
15
20
1.00
95
Memenuhi ambang batas terhadap pengalaman perusahaan ≥ 60
NILAI
TOTAL
(6)
PENILAIAN TERHADAP PENDEKATAN DAN METODOLOGI
1.
Sub unsur yang dinilai antara lain:
a. Pemahaman atas jasa layanan yang
tercantum dalam KAK, penilaian meliputi :
• pengertian
terhadap
tujuan
proyek/kegiatan,
• lingkup serta jasa konsultansi yang
diperlukan (aspek-aspek utama yang
diindikasikan dalam KAK),
• pengenalan lapangan;
b. hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi
antara lain: analisis, gambar-gambar kerja,
spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan
laporan-laporan;
c. fasilitas pendukung dalam melaksanakan
pekerjaan yang diminta dalam KAK;
d. Pemahaman atas sasaran/tujuan kualitas, metodologi,
penilaian meliputi :
• ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan
yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan
KAK,
• konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja,
apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK
khususnya mengenai data yang tersedia,
• orang bulan (person-month) tenaga ahli,
• uraian tugas termasuk potensi bahaya, jenis bahaya,
identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang didesain,
• jangka
waktu
pelaksanaan,
laporan-laporan
yang
disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang
diperlukan,
program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal
penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan
kebutuhan fasilitas penunjang;
Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan
yang tercantum dalam LDP
2. Gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan
dalam KAK diberikan nilai lebih
Contoh Perhitungan Pendekatan dan Metodologi :
Sub unsur yang dinilai, meliputi:
4.
fasilitas






menyajikan dengan baik sesuai tujuan, nilai : 100
menyajikan kurang sesuai tujuan diberi nilai : 75
menyajikan tidak sesuai tujuan diberi nilai : 50
tidak menyajikan diberi nilai : 0
3. Hasil kerja (deliverable) = 20%





menyajikan dengan baik sesuai tujuan, nilai : 100
menyajikan kurang sesuai tujuan diberi nilai : 75
Menyajikan tidak sesuai tujuan diberi nilai : 50
tidak menyajikan diberi nilai : 0
2. Kualitas metodologi : bobot nilai 20%
menyajikan dengan baik sesuai tujuan, nilai : 100
menyajikan kurang sesuai tujuan diberi nilai : 50
menyajikan tidak sesuai tujuan diberi nilai : 50
tidak menyajikan diberi nilai : 0
melaksanakan
10%
KAK : bobot nilai 40%

dalam
pekerjaan yang diminta dalam KAK: bobot nilai
1. Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam

pendukung



menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi
nilai : 100
menyajikan kurang sesuai tujuan diberi nilai
: 75
menyajikan tidak sesuai tujuan diberi nilai :
50
tidak menyajikan diberi nilai : 0
5. Gagasan baru yang meningkatkan kualitas
keluaran yang diminta dalam KAK: bobot nilai
10%




menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi
nilai : 100
menyajikan kurang sesuai tujuan diberi nilai
: 75
menyajikan tidak sesuai tujuan diberi nilai :
50
tidak menyajikan diberi nilai : 0
EVALUASI PENDEKATAN DAN METODOLOGI
PAKET
NAMA PERUSAHAAN
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
: Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah I
: PT. XYZ
JENIS PENGALAMAN/ PEKERJAAN
(2)
Pemahaman atas jasa layanan yang
tercantum dalam KAK
Kualitas metodologi
Hasil kerja (deliverable)
fasilitas pendukung dalam
melaksanakan pekerjaan yang diminta
dalam KAK
Gagasan baru yang meningkatkan
kualitas keluaran yang diminta dalam
KAK
Jumlah
NILAI
(3)
BOBOT
(4)
NILAI TOTAL
(5)
100
0,40
40
100
100
0,20
0,20
20
20
50
0,10
5
75
0,10
7,5
1,00
92,5
Memenuhi ambang batas terhadap pendekatan dan metodologi ≥ 60
PENILAIAN TERHADAP KUALIFIKASI TENAGA AHLI
1.
2.
3.
4.
Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian,
persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK.
Sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah:
 tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah lulus ujian
negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,
dibuktikan dengan salinan ijazah;
 pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi
dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/ wakil pemimpin
pelaksana pekerjaan (teamleader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin /
wakil pemimpin tim.
 Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai
dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan dalam KAK. Apabila sertifikat keahlian/ profesi
dipersyaratkan, tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian/ profesi, tidak diberi nilai;
 lain-lain :penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat,
aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat.
Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi;
Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam
KAK tidak diberi nilai.
Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak
mendapat tambahan nilai.
CONTOH PERHITUNGAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI
Sub unsur yang dinilai, meliputi:
1. Pendidikan : bobot nilai 10%
 Pendidikan yang dinilai adalah S1/S2/S3 atau setingkat.
 Pendidikan dibawah syarat KAK tidak dinilai
 Penilaian : S1/S2/S3 sesuai KAK = 100 , jika tidak sesuai KAK = 50
2.
Pengalaman Tenaga ahli pekerjaan sejenis dgn referensi atau copy kontrak : bobot nilai 50%
Penilaian dilakukan untuk tenaga ahli yang mempunyai referensi.
a. Nilai pengalaman tenaga ahli :
1) Waktu pengalaman :
 Tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu,
Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Bilie, S.H., LL.M. dengan data pengalaman sebagai berikut :
(1) 1 Maret 1993 – 1 Maret 1996 = 36 bulan
(2) 1 Januari 1993 – 1 Mei 1993 = 2 bulan
Dari pengalaman (1) dan (2) terjadi overlap selama 3 bulan pada bulan Maret, April, dan Mei 1993.
Pengalaman (2) yang diakui hanya 2 bulan. Total pengalaman tenaga ahli Ir. Bilie, S.H., LL.M. = 38 bulan
 Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya,
maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap
dihitung satu kali);
Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Usman dengan data pengalaman sebagai berikut :
Pengalaman dicantumkan bulan 10 Juni 2008 – 10 Desember 2008
Pokja ULP menghitung jumlah bulan secara penuh = 6 bulan karena disebutkan tanggal bulan dan tahun
dengan rinci
 Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa
tanggal), maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi satu bulan;
Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Badi, MSc dengan data pengalaman sebagai berikut :
Pengalaman hanya dicantumkan bulan Juni 2001 – November 2001
Karena hanya disebutkan bulan tanpa dirinci tanggalnya, maka panitia dapat untuk menghitung
jumlah bulan dikurangi 1 (satu) = 6 bulan - 1 = 5 bulan.
 Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan
bulan), maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25% dari total bulannya.
Contoh perhitungan tenaga ahli Ir. Badi, MSc dengan data pengalaman sebagai berikut :
Pengalaman hanya dicantumkan tahun 2002 – 2003
Karena hanya disebutkan tahun tanpa dirinci bulannya, maka panitia sepakat untuk
menghitung = 25% x 24 bulan = 6 bulan karena tidak sesuai dengan ketentuan dokumen
seleksi.
2) Kesesuaian lingkup pekerjaan
 Lingkup sesuai dengan syarat KAK, dinilai
 Menunjang, dinilai
 Terkait, dinilai
3) Kesesuaian Posisi /jabatan dalam proyek
 Sesuai dengan posisi/jabatan sebelumnya, dinilai
 Tidak sesuai, dinilai
=1
= 0,50
= 0,25
=1
= 0,50
3. Sertifikat keahlian : bobot nilai 30%
Sertifikat keahlian harus memenuhi syarat sesuai dalam KAK untuk yang
berpendidikan teknik, sedangkan tenaga ahli diluar teknik tidak disyaratkan SKA.
 Memiliki dan sesuai, diberi nilai : 100
 Tidak memiliki/tidak sesuai, diberi nilai : 0
4. Lain-lain ( misal penguasaan bahasa Inggris, atas tata cara, aturan, situasi
dan kondisi setempat, dll) : bobot nilai 10%
a. Bahasa Inggris (atau bahasa Indonesia untuk tenaga ahli asing) : bobot 40%
 Baik
 Kurang
= 100
= 50
b. penguasaan bahasa setempat : bobot 30%


Baik
Kurang
= 100
= 50
c. Aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi
(custom) setempat : bobot 30%


Memahami, diberi nilai : 100
Tidak memahami, diberi nilai : 50
Pokja ULP Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
Pengadaan Jasa Konsultansi : Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU
Tahun Anggaran 2011
Nama Perusahaan
Nama Personil
Posisi yg diusulkan
: PT XYZ
: Ir. Bilie, S.H., LL.M
: Ketua Tim
A. PENDIDIKAN
: S2 Sesuai KAK
CONTOH
NILAI
100
B. PENGALAMAN KERJA PROFESIONAL
No.
PERIODE
DARI - SAMPAI
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8-Feb
10-May-07
1-Mar-06
28 Jun-04
15-Jul-03
2002
1-Jun
Aug-99
Apr-98
Jun-97
1-Mar-93
1-Jan-93
PERSYARATAN KAK
Sertifikasi
: M/TM
URAIAN
PENDIDIKAN
PENGALAMAN
SERTIFIAT KEAHLIAN
KEMAMPUAN BAHASA
NILAI TOTAL
Keterangan :
Posisi : S = sesuai
TS = tidak sesuai
Lingkup : S = sesuai
M = menunjang
T = terkait
Sertifikat : M = Memiliki
TM = Tidak memiliki
-
BLN
3
8-Aug
10-Nov-07
30-Jun-06
16 Ags-04
25 Ags-03
2003
1-Nov
Jan-00
Nov-98
Dec-97
1-Mar-96
1 Mei 93
-
5
POSISI/ JABATAN
4
6
6
4
1,6
1,33
6
5
5
6
6
36
2
S
S
S
S
S
S
S
S
S
TS
S
S
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
LINGKUP
5
T
T
T
S
S
M
S
S
S
S
S
S
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
TAHUN
Referensi
Pengalaman
Kerja TA
6
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
TOTAL
=
NILAI
Memiliki
100
BAHASA
NILAI
100
100
100
BOBOT%
30%
50%
10%
NILAI X BOBOT
30
50
10
50
10%
100%
5
95
Baik
JUMLAH
7
3
3
2
1,6
1,33
4,5
5
0
6
6
36
2
70,43 BL
5,87 TH
100
50
EVALUASI KUALIFIKASI TENAGA AHLI
PAKET
NAMA PERUSAHAAN
:
:
Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah I
PT. XYZ
No.
JENIS PENGALAMAN/ PEKERJAAN
NILAI
BOBOT
NILAI TOTAL
1
2
3
4
5
95
0,60
57
82,5
0,40
33
1.00
90
1.
Ketua Tim
2.
Ahli Jalan dan Jembatan
Jumlah
Memenuhi ambang batas terhadap kualifikasi tenaga ahli ≥ 60




Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas total nilai teknis (passing grade) dan ambang batas
masing-masing unsur penilaian yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Seleksi.
Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap
dilanjutkan.
Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan
Teknis) yang paling sedikit memuat:
 Nama seluruh peserta;
 Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;
 Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;
 ambang batas nilai teknis terdiri dari ambang batas terhadap total nilai teknis dan ambang batas
terhadap masing-masing unsur penilaian;
 keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan Seleksi;
 jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
 pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat
Ambang batas/lulus (passing grade)
Nilai ambang batas/lulus ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen seleksi.
Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang batas/lulus, dinyatakan gugur.
Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai ambang batas/lulus, dimasukkan dalam
peringkat teknis
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
Pokja ULP menetapkan urutan peringkat teknis peserta, berdasarkan Berita Acara Hasil
Evaluasi Administrasi dan Teknis, untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
2. PA menetapkan Peringkat Teknis untuk nilai seleksi di atas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP, dengan ketentuan:
 usulan penetapan urutan peringkat teknis peserta ditembuskan kepada PPK dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;
 apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA secara tertulis memerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.
3. Penetapan peringkat teknis disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
 Nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan;
 Nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh;
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis.
1.
4. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan peringkat teknis adalah:
 Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);
 BAPP;
 Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I; dan
 Dokumen Penawaran dari peserta dengan peringkat teknis terbaik dan peringkat teknis terbaik ke
2 dan ke 3 yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
5. Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan ditempel papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat:
 Nama paket pekerjaan;
 Nama dan alamat peserta;
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis (kelulusan/ ketidaklulusan disertai
penjelasannya);
 Nilai teknis; dan
 Ambang batas nilai teknis (ambang batas total dan setiap unsur penilaiannya).
6. Undangan pembukaan sampul II (Penawaran Biaya)
 Pokja ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri
acara pembukaan Dokumen Sampul II segera setelah pengumuman peringkat teknis diumumkan:
 Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pembukaan Sampul II.
7. Tidak ada masa sanggah dalam peringkat teknis
3. EVALUASI PENAWARAN BIAYA
a. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Seleksi.
b. Pokja ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan
1. Kontrak Harga Satuan:
 Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan,
dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong
2. Kontrak Lump Sum:
 apabila ada perbedaan penulisan nilai penawaran biaya antara angka dan huruf, nilai yang
diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, nilai
yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur
c. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran mengugurkan penawaran.
d. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sepanjang
penawaran biaya tersebut masih dibawah atau sama dengan pagu anggaran. Jika nilai total HPS sama
dengan nilai pagu anggaran maka nilai total HPS tersebut dijadikan patokan untuk menggugurkan
penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi nilai total HPS
e. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap:
 Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
 Kewajaran penugasan tenaga ahli (man-month) sesuai penawaran teknis;
 Kewajaran penugasan tenaga pendukung (man-month);
 Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost)
f. Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi
dengan cara perhitungan sebagai berikut:
NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran
Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}.
catatan:
pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan ketentuan Dokumen Seleksi.
bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
 nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran
biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
NBt = (PBt / PBt) x 100
NBn = (PBt / PBn) x 100
dimana :
NBt
= nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah;
NBn
= nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya;
PBt
= penawaran biaya terendah;
PBn
= penawaran biaya di atasnya
g. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan
penawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai
teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
h. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan
Biaya.
i. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan
Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat :
1) nama dan alamat peserta;
2) besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;
3) nilai/skor penawaran : teknis dan biaya
4) nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya;
5) kesimpulan tentang kewajaran :
 biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
 penugasan tenaga ahli;
 penugasan tenaga pendukung; dan
 biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
6) keterangan lain yang dianggap perlu;
7) tanggal pembuatan berita acara;
8) tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta
j. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya dilampiri
Dokumen Penawaran Biaya.
Evaluasi Sampul II (Penawaran biaya):
 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan.
 Unsur-unsur yang perlu dievaluasi:
 Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration);
 Kewajaran penugasan tenaga ahli (man-month) sesuai
penawaran teknis;
 Kewajaran penugasan tenaga pendukung (man-month);
 Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung NonPersonil (direct reimbursable cost).
Evaluasi Sampul II (Penawaran biaya):
 Metode evaluasi kualitas dan biaya
 Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis
dan biaya, dengan ketentuan:

Perhitungan nilai kombinasi:
NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot
Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x
Bobot Penawaran Biaya}
bobot masing-masing unsur sesuai dengan
yang tercantum dalam LDP, dengan
jumlah
rentang sebagai berikut:
(100 %)


bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
Evaluasi Sampul II (Penawaran biaya):

nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi,
sedangkan nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional,
dengan rumus:
NBt = (PBt /PBt) x 100
NBn = (PBt /PBn) x 100
Dimana:





NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah
NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya;
PBt = penawaran biaya terendah;
PBn = penawaran biaya di atasnya.
Dalam hal terdapat dua atau lebih peserta mendapatkan nilai
gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama,
maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada
perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat
dalam Berita Acara. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan
Biaya.