KELOMPOK IV : M. DADAN GANIKUSUMAH JOKO SETIAWAN ARDIAN KRESNA INEU FEBRIANI NRP. 08.04.039 NRP. 08.04.100 NRP.

Download Report

Transcript KELOMPOK IV : M. DADAN GANIKUSUMAH JOKO SETIAWAN ARDIAN KRESNA INEU FEBRIANI NRP. 08.04.039 NRP. 08.04.100 NRP.

KELOMPOK IV :
M. DADAN GANIKUSUMAH
JOKO SETIAWAN
ARDIAN KRESNA
INEU FEBRIANI
NRP. 08.04.039
NRP. 08.04.100
NRP. 08.04.045
NRP. 08.04.103
1. Korban tindak kekerasan adalah seseorang atau
kelompok orang yang mengalami tindak
kekerasan baik fisik, mental, sosial maupun
ekonomi, sebagai akibat dari penelantaran,
eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi yang
melanggar hak-hak individunya maupun orang
yang berada dalam situasi yang membahayakan
dirinya, sehingga menyebabkan fungsi sosialnya
terganggu.
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala
bentuk tindak kekerasan baik fisik maupun psikis
yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara
suami istri maupun orang tua dan anak.
1. Pulihnya kembali harga diri, percaya diri,
kemauan serta kemampuan para korban
untuk melaksanakan fungsi sosialnya
secara sadar.
2. Terwujudnya budaya masyarakat peduli (
caryng society ) terhadap perlindingan
sosial bagi korban tindak kekerasan dan
perlakuan salah.
a. Anak laki-laki dan perempuan, usia 0 – 18
thn
b. Perempuan, usia 18 – 60 tahun
c. Lansia laki-laki dan perempuan, usia 60
thn keatas
d. Keluarga dan lingkungan sosial
e. Organisasi / LSM
1.
2.
3.
4.
5.
Ratifikasi Resulosi Majelis Umum PBB Nomor 48 /
104 Tahun 1993 tentang pencegahan dan
penghilangan setiap bentuk kekerasan.
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Sosial.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Undang-undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang 28
Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
1. Kebijakan Teknis
Memantapkan kebijakan teknis dan standar
pelayanan bantuan sosial korban tindak kekerasan.
b. Memperkuat ketahanan sosial keluarga dan
masyarakat.
c. Penyelamatan, pemulihan, pemberdayaan bagi
perempuan, anak dan lansia korban tindak
kekerasan.
a.
2. Strategi
Kampanye sosial anti tindak kekerasan sosial
Pengembangan jaringan kerja bantuan sosial tindak
kekerasan sosial
c. Advokasi Sosial.
d. Peningkatan mutu pelayanan bantuan sosial tindak
kekerasan, baik yang berkaitan dengan sumber daya
manusia, teknik mapun metode pelayanan.
a.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pendataan dan pemetaan masalah
Penyuluhan dan binbingan sosial
Sosialisasi kebijakan dan program bantuan sosial
korban tindakan kekerasan
Perlindungan sisoal
Advokasi dan konseling
Rehabilitasi psikososial
Resosialisasi dan rujukan
Pemantauan dan evaluasi
1. Pada tingkat pusat, Departemen Sosial.
2. Pada tingkat Propinsi, Gubernur Kepala
Daerah
3. Pada tingkat
Walikota
Kab / Kota, Bupati /
KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya
kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam ringkup rumah tangga ( Pasal 1
ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT ).
Ada 5 (lima) bentuk KDRT, yaitu :
Fisik, Emosional/Psikologis, Seksual, Ekonomi dan
Sosial.
1. Ketimpangan ekonomi antara suami dan istri.
2. Adanya pola penyelesaian komflik dengan
penggunaan kekerasan.
3. Suami yang dominan dan otoriter.
4. Ada cukup banyak hambatan bagi istri untuk
meninggalkan keluarga, misalnya alasan demi
anak-anak, demi nama baik keluarga dll
1. Mendirikan pusat trauma, terutama didaerah
yang angka tindakan kekerasannya tinggi.
2. Menyediakan rumah perlindungan.
3. Menciptakan
pusat
keterampilan
(vokasional).