GCG Roadmap 2010-2015

Agenda

1. Pendahuluan 2. Kondisi Sekarang 3. Agenda Penerapan GCG 4. Strategi Pencapaian 5. Penutup

Mayarakat

(Partai Politik mewakili aspirasi masyarakat)   

Tiga Pilar

Negara Dunia Usaha Masyarakat (Partai Politik)

Governance

GPG GCG GGPP

Negara

- Eksekutif - Yudikatif - Legislatif - Lembaga non struktural

Dunia Usaha

3

Inti Permasalahan



Etika dan Perilaku, Bad Governance, Law Enforcement;



Quick win: Perlu membangun sistem yang dapat merubah etika dan perilaku;



Untuk Indonesia, pendekatan awal melalui dorongan peraturan, tanpa harus mengabaikan dorongan pasar dan etika;



Perlu penelitian porsi yang tepat apa yang menjadi bagian pengaturan, mekanisme pasar, dan edukasi etika dan perilaku.

Delapan Isu Strategis Pembenahan Governance

 Penerapan GCG pada dunia usaha  Reformasi birokrasi pelayanan publik;   Pencegahan & pembrantasan korupsi/suap; Peraturan perundangan & penegakannya;  Reformasi sistem peradilan;  Governance otonomi daerah;  Etika & perilaku penyelenggara negara;  Governance partai politik;

Membangun Roadmap

• • • • • • • Pembenahan CG dunia usaha sangat terkait dengan isu-isu strategis lainnya.

Pendekatan harus holistik mencakup semua isu strategis; Petakan kondisi saat ini dan targetkan pencapaian pada akhir tahun 2015 untuk setiap isu; Susun Roadmap GCG untuk mencapai target berdasarkan pendekatan sistem pareto; Pilih program ‘Quick Win’ pencapaian target jangka pendek; Solusi harus menyentuh akar masalah yakni etika (benturan kepentingan), governance, dan law enforcement.

Jika tidak menyentuh akar masalah, persoalan tidak akan pernah tuntas terselesaikan.

Pendahuluan

• Pemahaman terhadap konsep

Corporate Governance

dapat dibagi dalam empat kelompok besar. –

Kelompok pertama

: CG merupakan sistem mengarahkan bisnis perusahaan. untuk (CG) –

Kelompok kedua

: CG merupakan suatu mekanisme untuk melindungi investor minoritas terhadap tindakan tindakan pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mengendalikan perusahaan. –

Kelompok ketiga

: CG terkait dengan proses dan struktur yang terdapat di dalam organisasi perusahaan.

–

Kelompok keempat

antara berbagai partisipan (pemangku kepentingan atau stakeholder) dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. : CG terkait dengan hubungan di

Pendahuluan

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai terdiri atas dikoordinasikan proses dan struktur sistem (mekanisme) yang yang menyebabkan untuk mengarahkan dan mengendalikan bisnis perusahaan, sehingga jalannya bisnis perusahaan tidak kepentingan masing-masing partisipan (stakeholder) terganggu.

• Proses digunakan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas dengan ekspektasi dan mengendalikan bisnis yang direncanakan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dari masyarakat serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. • Struktur akan menspesifikasikan pendistribusian prosedur-prosedur untuk pengambilan kebijakan hak-hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan dalam perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, manajer, pemegang saham serta stakeholder lainnya dan menyelaraskan aturan-aturan maupun perusahaan.

Pendahuluan

• Terdapat beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip CG, namun pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mempunyai banyak kesamaan; • Menurut laporan Cadbury, 1992 prinsip utama CG adalah keterbukaan, integritas dan akuntabilitas; • Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip kondisi di masing-masing negara

good

corporate governance yang dapat diterapkan sesuai dengan

Pendahuluan

•

Prinsip-prinsip dasar dari OECD adalah:

Fairness, Transparency, Accountability

&

Responsibility

yang mencakup 5 aspek:

– Perlindungan hak-hak pemegang saham, – Perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, – Peranan stakeholders dalam corporate goveranance, – Keterbukaan dan transparansi, – Peranan board didalam perusahaan.

Sesuai Pedoman GCG yang diterbitkan KNKG, untuk kondisi Indonesia, asas yang dibutuhkan adalah: Transparansi,Akuntabilitas,Responsibilitas,Independesiserta Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).

Pendahuluan

Ruang lingkup berbagai pedoman penerapan GCG:

      Pedoman Umum GCG (GCG Manual); Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual); Piagam Komite-komite Dewan Komisaris (Committees’ Charters); Pedoman Auditor Internal (Internal Audit Charter); Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conducts); Berbagai pedoman lainnya yang dianggap perlu karena keunikan bisnis perusahaan.

©

Leo J.Susilo

11

Pendahuluan

•

Pengertian penerapan GCG terkait dengan sasaran pada 3 aspek yaitu:

– Peningkatan kinerja perusahaan (performance); – Kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku (compliance), dan; – Kesesuaian pada norma dan etika masyarakat (conformance) •

Ketiga hal di atas harus dilaksanakan bersamaan dan secara proporsional, sesuai dengan tuntutan pasar (performance), regulator (compliance) dan juga masyarakat luas (conformance).

PENDEKATAN PENYUSUNAN ROADMAP GCG

Pendahuluan

CITA-CITA CITA-CITA:

•

Situasi kondusif untuk investasi;

•

Lingkungan usaha yg etis & bertanggung jawab;

•

Ketahanan ekonomi nasional. BAGAIMANA:

•

Grand Strategy ORGANIZATION

•

Functional Initiatives KINI

•

Lingkungan makro

•

Lingkungan mikro

•

Pemahaman pengusaha

GCG ENFORCEMENT

PASAR MODAL AUDITOR EKSTERNAL KREDITOR & PEMASOK MEDIA MASSA ASOSIASI INDUSTRI KEKUATAN PASAR SERIKAT PEKERJA Private Sector Enforcement INVESTOR / PEMEGANG SAHAM /RUPS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT & KOMITE LAINNYA DIREKSI , INTERNAL AUDIT DAN MANAJEMEN KARYAWAN Internal Enforcement PEMERINTAH PUSAT & DAERAH REGULATOR INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK LAIN Public Sector Enforcement

Kondisi Sekarang

GCG Perception Index in Asia

No Country 2000 2001 2002 2003 2004

1. Singapore 2. Hongkong 3. India 4. Malaysia 5. Korea 6. Taiwan 7. Thailand 8. Philippine 9. China 10. Indonesia 75 71 56 32 52 57 28 29 36 29 74 68 54 37 38 55 37 33 34 32 74 72 59 47 47 58 38 36 39 29 77 73 66 55 55 58 46 37 43 32 75 67 62 60 58 55 53 50 48 40

2005

70 69 61 56 52 50 50 46 44 37

2007

65 67 56 49 49 54 47 41 45 37

Kondisi Sekarang

Political & Economic Risk Consultancy (PERC) – Hongkong 2006

The Trend of Corruption in Asia over the Past Decade

Singapore Japan Hong Kong Macao South Korea Taiwan Malaysia India China Thailand Philippines Vietnam Indonesia 5.96

5.8

8.2

8.06

7.49

6.5

8 8.67

1997

1.05

4.6

3.03

N/A 7.71

5.2

5.38

7.4

6.97

8.29

7.17

8.25

8.95

1998

1.43

5 2.74

N/A 7.12

6.92

7.5

9.17

9 7.57

6.71

8.5

9.91

1999

1.55

4.25

4.06

N/A 8.2

6.89

5.5

9.5

9.11

8.2

8.67

9.2

9.88

2000

0.71

3.9

2.49

N/A 8.33

Scoring: 0



no corruption; 10



the most corrupt

6 6 9.25

7.88

8.55

9 9.75

9.67

2001

0.83

2.5

3.77

N/A 7 5.83

5.71

9.17

7 8.89

8 8.25

9.92

2002

0.9

3.25

3.33

N/A 5.75

2003

0.38

4.5

3.61

N/A 5.5

6.33

6 9.3

8.33

8.75

7.67

8.83

9.33

2004

0.5

3 3.6

N/A 6.67

6.1

7.33

8.9

7.48

7.8

8.33

8.71

9.25

2005

0.65

3.46

3.5

N/A 6.5

6.15

6.8

8.63

7.68

7.2

8.8

8.65

9.1

2006

1.3

3.01

3.13

4.78

5.44

5.91

6.13

6.76

7.58

7.64

7.8

7.91

8.16

Kondisi Sekarang

Transparency International – Corruption Perception Index

3 2,5 2.6

2 1,5 1 0,5 2.0

2.2

2.4

2.3

0

Score persepsi indeks korupsi Indonesia selama 5 tahun terakhir menurut Transparency International. Score 0 paling korup, dan 10 paling tidak korup

PEMBERANTASAN KORUPSI DI

INDONESIA SEBERAPA CEPAT?

9.7

9.3

Finlandia Singapura 5.0

Berapa Target IPK Indonesia Tahun 2010?

A?B?C?D? atau E?

Malaysia, Tunisia

A: 4.0 (2004: Latvia, Slovakia) B: 3.6 (2004: Ghana, Mexico, Thailand) C: 3.5 (2004: Kroasia, Peru, Srilanka, Polandia) D: 3.0 (2004: Mongolia, Senegal) E: 2.5 (2004: Albania, Argentina, Lybia, Pakistan)

Indonesia

1.7

1.7

1.7

1.9

1.9

2.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kondisi Sekarang

Kondisi penerapan GCG : Internal enforcement

  Penerapan GCG belum terasa mendesak, atau masih dapat ditunda;  Pemahaman penerapan GCG:  Hanya semata-mata mengejar keuntungan;  Hanya semata-mata pelaksanaan kepatuhan  Penerapan Etika Bisnis masih merupakan wacana; Masih banyak perusahaan dan asosiasi industri yang belum faham betul apa, mengapa dan bagaimana GCG. 19

Kondisi Sekarang

Kondisi penerapan GCG : Market enforcement

 Kesadaran dan penghargaan para pelaku pasar terhadap penerapan GCG masih rendah.

 Dampak dari rendahnya kesadaran internal enforcement dari masing-masing perusahaan tercermin pada kesadaran pasar atas penerapan GCG    Dampak pasar rating CGPI (Corporate Governance Perception Index) belum “terasa” Jumlah peserta CGPI yang “stagnan” Dampak pasar rating ARA (Annual Report Award) juga masih serupa

Kondisi Sekarang

Kondisi penerapan GCG : Market enforcement

 Masih belum terdapat tuntutan pasar yang tinggi terhadap integritas dan transparansi pelaporan. Semua ini masih mengandalkan peran regulator;  Aturan atau standard internal semacam code of conduct, masih belum menjadi kebiasaan, bila sudah ada, sering kali tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakannya secara tegas dan jelas;  Secara umum market enforcement GCG masih sangat lemah.

21

Kondisi Sekarang

Kondisi penerapan GCG : Public enforcement

 Di luar perbankan belum ada peraturan perundangan yang mewajibkan penerapan GCG secara tegas.  Belum optimalnya lembaga yang secara konsisten mengawasi penerapan GCG dengan batasan yurisdiksi yang jelas untuk setiap sektor industri ataupun bentuk usaha.;  Belum efektifnya proses pemantauan yang transparan terhadap penerapan GCG dan juga mekanisme penegakannya.

22

Kondisi Sekarang

Kondisi penerapan GCG : Public enforcement

 Contoh kejelasan public enforcement di sektor perbankan:  UU No. 7/1992 . No. 10/1998 tentang Perbankan;  Peraturan:  PBI No. 8/14 th 2006 tentang Penerapan GCG pada Bank Umum;  SEBI No.9/12 th 2007 tentang Self-Assessment dan Pelaporan Berkala Penerapan GCG pada Bank  Otoritas pengawasan: Bank Indonesia;  Sanksi pelanggaran: tercantum dengan jelas dalam Undang undang dan peraturan Bank Indonesia.

Kondisi Sekarang

Kondisi penerapan GCG : Public enforcement

 Aspek lain public enforcement yang kurang menunjang penerapan GCG:  Pemahaman peran penerapan GCG dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang masih kurang di kalangan birokrasi baik di pusat maupun di daerah;  Rendahnya kemampuan pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan perijinan;  Masih tingginya pungli dan persepsi korupsi di Indonesia, serta mekanisme kerja birokrasi yang masih belum sederhana;  Kepastian hukum, dan transparansi peraturan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar.

24

Agenda Penerapan GCG

Cita-cita normatif kualitatif:



Terciptanya situasi yang kondusif untuk investasi:



Kepastian hukum dan transparansi peraturan;



Pelayanan publik dengan didukung birokrasi yang efisien dan responsif;



Terciptanya lingkungan usaha yang etis dan bertanggung jawab:



GCG sudah menjadi bagian dari “budaya” perusahaan;



Penerapan etika bisnis sudah menjadi keseharian praktik bisnis;



Integritas dan transparansi laporan keuangan sudah menjadi norma umum.



Meningkatnya ketahanan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Agenda Penerapan GCG

Sasaran 2015:

Sasaran jangka panjang:



Terciptanya situasi yang kondusif untuk investasi:



Dijabarkan menjadi sasaran 2015:



Mendorong reformasi birokrasi melalui penerbitan UU Kode Etik Penyelenggara Negara dan pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



Penguatan struktur KPK dan Tipikor serta peningkatan peran dan struktur Ombudsman keseluruh provinsi;

 

Mendorong terbitnya UU tentang Whistle Blowing; Mendorong pencapaian indeks persepsi korupsi TI dari nilai 2.6 pada 2008 menjadi nilai 6 pada 2015.

Agenda Penerapan GCG

Sasaran kuantitatif 2015:

Sasaran jangka panjang:  Terciptanya lingkungan usaha yang etis dan bertanggung jawab:  Dijabarkan menjadi sasaran 2015:  Terlaksananya penyusunan, publikasi dan sosialisasi pedoman etika bisnis bagi para pengusaha Indonesia dan penerapan Pakta Integritas secara konsisten di kalangan pelaku usaha;  Terlaksananya ketentuan yang mengharuskan pelaporan penerapan GCG secara bertahap baik melalui self-assessment maupun assessment oleh pihak ketiga pada industri yang terdaftar di pasar modal, industri keuangan, sumber daya alam, dan BUMN serta penerbitan GCG Sectoral Code.  penerapan GCG pada peringkat penilaian ACGA (Association of Corporate Governance in Asia) dari nilai 37 pada tahun 2007 menjadi nilai 45 pada 2015. Semua perusahaan anggota pengurus KADIN, KADINDA dan Asosiasi Industri telah menerapkan GCG.

Agenda Penerapan GCG

Sasaran 2015:

Sasaran jangka panjang:  Meningkatnya ketahanan perekonomian nasional secara keseluruhan.

 Dijabarkan menjadi sasaran 2015:  Menjadikan KADIN dan Asosiasi Industri sebagai mitra proaktif pemerintah dalam setiap perumusan kebijakan ekonomi melalui monitoring, kajian, komunikasi berkala dan usulan perumusan kebijakan yang diperlukan;  Sasaran di atas masih perlu dikuantifisir sesuai kemampuan KADIN dan Asosiasi Industri.

BTP Tahap 2

Pilar LSM Pilar Kepolisian Pilar Parpol

RENSTRA KAJANG BTP 2003-2015

Masukan dari dan ajakan kepada pilar-pilar lain Elemen-elemen bangsa Bersinergi Secara Kondusif Memerangi Suap

Pilar Media Massa Pilar Masyarakat Sipil Pilar Dunia Pendidikan HIMPUNAN KADINDA Pilar lembaga Internasional Media Massa Anti Suap Masyarak at Sipil Anti Suap Mahkamah Agung Anti Suap Dunia Pendidikan Anti Suap ASOSI ASI Pilar Dunia Usaha Tanpa Suap BUMN Polisi Anti Suap Kejaksaan Agung Anti Suap Dunia Usaha Anti Suap Koperasi Pilar Auditor Negara Pilar Kejaksaan Agung INDONESIA 2002 Dalam Peringkat Dunia: 1.

Peringkat Daya Saing ke 49 dari 49 negara 2.

3.

4.

Peringkat pengembangan SDM, ke 102 dari 120 negara (indeks SDM = 0.677) Pendapatan perkapita = US$ 700 Indeks Persepsi korupsi (IPK) 1,9 = urut paling korup ke 96 dari 102 negara BUMS Pilar Mahkamah Agung Pilar Legilslatif Pilar Eksekutif 2003-2004 KAMPANYE NASIONAL ANTI SUAP (TAHAP SOSIALISASI) Auditor Negara Anti Suap Legislatif/ Anti Suap Eksekutif Anti Suap 2005-2015 GERAKAN NASIONAL ANTI SUAP (TAHAP IMPLEMENTASI)

INDONESIA YANG BTP BERSIH TRANSPARAN PROFESIONAL

TARGET BTP 2015 Dalam peringkat dunia: 1.Peringkat Daya Saing, ke 20 dari 49 negara (=Norwegia 2001) 2. Peringkat Pengembangan SDM, ke 50 dari 120 negara (= latvia 2001, indeks SDM 0.791) 3. Pendapatan per Kapita = US$ 9000 4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 6.0 = urutan korup ke 27 dari 102 negara (= posisi Slovenia 2002)

Agenda Penerapan GCG

Sasaran kuantitatif jangka panjang:

 Mendorong pencapaian indeks persepsi korupsi TI menjadi 7,5 pada tahun 2030;  Nilai pencapaian penerapan GCG pada peringkat penilaian ACGA menjadi nilai 55 pada th 2020; nilai 70 pada th. 2025 dan nilai 75 pada th. 2030  Penerapan GCG pada masing-masing sektor Industri minimal mencapai 10% pada th. 2020; mencapai 15% pada th. 2025 dan mencapai 20% pada th. 2030. Pencapaian ini ditandai dengan telah dilakukannya self-assessment.

Strategi Pencapaian

Pendekatan yang digunakan:

ROADMAP GCG KADIN MASALAH SASARAN PENERAPAN GCG SUMBER MASALAH KEMUNGKINAN DAMPAK

Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang dapat menggagalkan tercapainya sasaran penerapan Roadmap GCG KADIN dan melakukan mitigasi terhadap hal-hal tersebut, khususnya terhadap sumber masalah tersebut

Strategi Pencapaian

Pendekatan yang digunakan:

INTERNAL ENFORCEMENT PRIVATE ENFORCEMENT PUBLIC ENFORCEMENT

SASARAN PENERAPAN GCG     Identifikasi kesenjangan antara kondisi KINI dengan CITA-CITA; Rumuskan kegiatan pencapaian melalui tiga jalur enforcement yaitu internal, private sector dan public sector; Identifikasi hal-hal yang dapat menggagalkan pelaksanaan enforcement tersebut; Lakukan mitigasi atas hal-hal tersebut.

Strategi Pencapaian

Pendekatan yang digunakan:

Identifikasi masalah secara sederhana:

No Enforcement Masalah

1.

Internal   Direksi dan Dewan Komisaris tidak yakin penerapan GCG bermanfaat dan menguntungkan perusahaan; Tidak terdapat sanksi dan insentif penerapannya baik di sektor swasta maupun sektor publik 2.

Sektor Swasta • • • Masih banyak Asosiasi Industri yang belum faham apa, mengapa dan bagaimana GCG itu; Tidak ada aturan dan sanksi dari pengawas pasar (KPPU, Bapepam-LK, SRO) terhadap penegakan penerapan GCG; Masih kurang dipahami manfaat GCG dalam mewujudkan pelaku pasar yang etis dan bertanggung jawab

Strategi Pencapaian

Pendekatan yang digunakan

Identifikasi masalah secara sederhana:

No

1.

Enforcement

Sektor Publik

Masalah

    Kurangnya pemahaman para birokrat pelaksana bahwa mewujudkan good governance di sektor publik akan sangat berdampak positif dalam pengembangan investasi dan bisnis; Masih kuatnya rent seeking mentality di kalangan mereka; Belum tersedia peraturan perundangan, sistem dan mekanisme birokrasi yang mendorong penegakan penerapan GCG; Good governance, perlu dijabarkan menjadi action plan yang jelas bagi penyelenggara Negara.

Strategi Pencapaian

Position Audit:



Bagaimanakah peta penerapan GCG di Indonesia?



Bagaimanakah posisi KADIN?



Siapakah mitra kerja KADIN untuk melaksanakan Roadmap Penerapan GCG 2015?



Siapakah target group penerapan GCG Roadmap KADIN ini?



Bagaimanakah pembiayaan program ini?

K A D I N PETA PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Penjaga Nilai-nilai Good Governance

KPPU DAI BPK KPK BK-DPR Bapepam – LK BI /Bank Sentral PPATK Komisi Yudisial Komisi Kejaksaan Asosiasi Profesi Asosiasi Profesi Asosiasi Profesi

Sektor Privat

CGO’s

Perg. Tinggi Asosiasi Industri Asosiasi Industri Industri

KADIN KADINDA KADINDA KADINDA KNKG

Komisi Kepolisian Kementerian PAN Lembaga Kepolisian Lembaga Kejaksaan Lembaga Pengadilan Lembaga Pelayanan Publik

Sektor Publik

Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Partai Politik Partai Politik Partai Politik

Aktor Pelaksana Nilai-nilai Good Governance

Strategi Pencapaian

KADIN Grand Strategy:

 Mendorong pelaksanaan 3 macam GCG enforcement (internal, private & public) secara simultan;  Membangun kerja sama yang intens dengan para pelaku GCG dan penjaga nilai-nilai GCG dalam mewujudkan Roadmap GCG KADIN INTERNAL ENFORCEMENT PRIVATE ENFORCEMENT PUBLIC ENFORCEMENT

SASARAN PENERAPAN GCG

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

 Mitra kerja KADIN:  KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan LKDI (Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia)  Lembaga lain yg sejenis (IICG, IICD, FCGI, ISICOM, IKAI), Perguruan Tinggi dan konsultan penerapan GCG  Target Group dan sasaran 2015:  Perusahaan-perusahaan pengurus KADIN, KADINDA, dan Asosiasi Industri anggota KADIN;  Sasaran penerapan 100% dan dinyatakan dengan adanya asesmen terhadap penerapan GCG tersebut;  Untuk setiap sektor industri ditargetkan 5%.

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

 Kegiatan KADIN:  Melaksanakan Training of Trainers “Penerapan GCG dan Etika Bisnis” untuk KADINDA dan Asosiasi Industri;  Membentuk dan menyediakan Help Desk penerapan GCG pada Kantor KADIN Indonesia dan Kantor KADINDA;  Memantau secara berkala penerapan GCG pada target group;  Kegiatan Target Group :  Melaksanakan penerapan GCG sesuai Roadmap GCG KADIN  Pembiayaan:  Pembiayaan mandiri (self financing) oleh peserta 39

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

 Roadmap GCG:

GCG Governance perusahaan yang baik (Good corporate governance) GGC Perusahaan yang terkelola dengan baik (Good governed corporation) GCC Perusahaan yang berwarga masyarakat yang baik (Good corporate citizen) Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berhubungan dgn GCG (wajib dan sukarela) Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal control yang wajar dan implementasi manajemen risiko Menjadi perusahaan yang berwarga masyarakat yang baik melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan GOVERNANCE PERUSAHAAN YANG BAIK & PENCIPTAAN NILAI-NILAI Perbaikan yang berkelanjutan

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

• • •

PERSIAPAN:

Proyek Implementasi GCG tidak hanya membutuhkan dukungan dari manajemen puncak, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dalam proses; Proyek GCG adalah proyek jangka panjang, karena penerapan GCG pada dasarnya merupakan proses yang terus berlanjut dan tidak pernah berhenti; Aktivitas persiapannya terdiri dari: • Pembentukan tim proyek • Menciptakan program pembentukan kesadaran untuk implementasi • GCG Melakukan penilaian implementasi GCG terkini sebagai awal dari implementasi.

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

GCG GGC GCC TUJUAN

Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku (kewajiban dan sukarela)

AKTIVITAS

1. Menjalankan penilaian GCG untuk mendapatkan status implementasi GCG 2. Merumuskan dan menetapkan GCG manuals: • GCG code • Board Manual • Committee’s Charters (Audit Committee, GCG Committee, etc.) • Code of Conducts • GCG Self-assessment 3. Sosialisasi dan memulai implementasi.

INDIKATOR

1. Semua GCG manuals telah selesai 2. Meningkatkan kesadaran dari GCG 3. Mematuhi kepada peraturan dan hukum yang berlaku telah meningkat 4. Struktur internal control mulai dibentuk.

HASIL

Peningkatan dalam kepatuhan dan kendali manajemen yang lebih baik yang menghasilkan peningkatan kinerja.

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

GCG GGC GCC TUJUAN

Untuk membentuk manajemen internal control yang lebih baik terutama dalam menangani risiko bisnis yang efektif melalui manajemen risiko yang tepat

AKTIVITAS

1. Sosialisasi GCG yang Intensif dan ekstensif dan juga penilaian yang berkala 2. Aplikasi prinsip-prinsip GCG ke dalam proses bisnis SOP 3. Membentuk kerangka sistem internal control yang terintegrasi dan program manajement risiko 4. Membentuk program etika dan kepatuhan

INDIKATOR

1. Semua SOPs adalah berdasarkan risiko dan prinsip-prinsip yang berdasarkan GCG .

2. Operasi bisnis dikendalikan secara efektif.

3. Budaya risiko mulai ditimbulkan.

HASIL

Kinerja perusahaan meningkat dan juga rating credit meningkat

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Internal Enforcement

GCG GGC GCC TUJUAN AKTIVITAS

Mencapai posisi sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab, juga dikenal sebagai perusahan yang menjadi warga masyarakat yang baik.

1. Membangun budaya perusahaan berdasarkan code of conducts sebagai bagian dari kehidupan perusahaan sehari-hari.

2. Menjalankan Stratejik Perusahan yang bertanggung jawab sosial secara efektif 3. Mengimplementasi “Sistem Operasi Perusahaan Hijau”.

4. Menyesuaikan semua sistem and prosedur yang sesuai. Membangun sistem manajemen yang unik

INDIKATOR

1. Dikenal sebagai perusahaan yang beretika 2. Kontribusi yang nyata dan dapat diukur pada kesejahteraan: • Komunitas lokal • Negara • Dunia 3. Memberi perhatian dan peduli terhadap lingkungan

HASIL

• • • Diakui sebagai: Perusahaan

Blue chip

Tempat yang sangat diinginkan untuk bekerja Menerima banyak penghargaan

•

Sustainable Business: Beyond Financial Figures

Identify problems and opportunities require Total Business Review

Total Business Review Financial Strategy Marketing & Sales Business Processes & Control GCG Assessment Human Resources Product Portfolio Manufacturing & Supply Chain

• Verification of the Financial Figures • Review of the business fundamentals • Sustainable vs Short Term Performance • Reduces effect of market downturn • Identify Potential Improvements • Provide guidance for Improvements • GCG and CSR assessment.

SUCCESSFUL EXECUTION REQUIRES MULTI DISCIPLINE EXPERTS FROM INDUSTRY

45

[ Persepsi Keuntungan ]

•Keuntungan = Harga – Biaya •Maximizing profit.

Merubah Paradigma Berpikir

*Keuntungan = Penghargaan dari masyarakat atas prestasi yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk produk dan/atau jasa *Maximizing sustainable profit.

[ Persepsi Pengembangan SDM]

SDM adalah faktor produksi dari suatu perusahaan

[ Konsep Shareholder ]

•Fokus pada maksimalisasi pemenuh han kepentingan pemegang saham semata; •Orientasi bisnis jangka pendek

(short-term profit);

•Tidak mempertimbangkan eksternalitas negatif korporasi yang harus ditanggung pihak lain.

SDM adalah aset terpenting perusahaan Membangun dan membina SDM sebelum memproduksi barang atau jasa

[ Konsep Stakeholder ]

•Fokus pada keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder melalui aktivitas dan proses bisnis berdasarkan prinsip TARIF; •Orientasi bisnis jangka panjang

(sustainable profit);

•Berupaya untuk menjadi good corporate

citizen.

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Private Enforcement

 Mitra kerja KADIN:   Regulator terkait, KPPU, SRO, Asosiasi Industri, Ikatan Profesi, dll.

KNKG, LKDI, IICG, IICD, FCGI, ISICOM, IKAI, Perguruan Tinggi, dan konsultan GCG.

 Target Group:  Pelaku pasar sektor industri tertentu dan emiten.

 Sasaran 2015:  Terbentuknya kantor KPPU di setiap ibu kota provinsi yang sekaligus juga bertindak sebagai Ombudsman kegiatan bisnis;  Mendorong terbitnya peraturan dari regulator Perbankan, Lembaga Keuangan non Bank, Pasar Modal, BUMN, Pertambangan & Energi, Perkebunan & Kehutanan, untuk mewajibkan penerapan GCG dan melaporkannya secara berkala dengan didukung hasil asesmen pihak ketiga.

47

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Private Enforcement

 Sasaran 2015:   Mendorong penyusunan, publikasi dan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis bagi para pengusaha Indonesia; Mendorong penerapan Pakta Integritas secara konsisten melalui:  Kesepakatan untuk melakukan bisnis tanpa suap dan menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat;  Penerapan Pakta Integritas bagi pejabat pemangku anggaran secara konsisten dan konsekuen;  Mengupayakan terlaksananya program Anugerah Integritas (Integrity Award) baik untuk penyelenggara negara maupun pelaku usaha.

48

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Private Enforcement

 Private enforcement penerapan GCG sektor tertentu:  Membentuk kelompok kerja untuk penyusunan, publikasi dan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis bagi para pengusaha Indonesia, sekaligus mendorong penerapan Pakta Integritas.

 Membentuk kelompok kerja dengan KNKG dan Asosiasi Industri terkait untuk menyusun Pedoman GCG untuk Sektor Industri tertentu (GCG sectoral Code);   Membentuk kelompok kerja dengan KNKG dan Asosiasi Industri terkait untuk menyusun konsep Peraturan para Regulator untuk mewajibkan pelaksanaan GCG; Pembiayaan mandiri dari KADIN dan Asosiasi Industri terkait.

49

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Public Enforcement

 Mitra kerja KADIN:   KPK, Kementerian PAN, Ombudsman, dll.

KNKG, LSM, Perg. Tinggi, Asosiasi Industri, dll.

 Target Group:  Pelaku pasar, regulator, birokrasi, institusi pelayanan publik  Sasaran 2015:  Mendorong terlaksananya reformasi birokrasi terkait dengan peraturan perundangan di bidang investasi;  Mendorong pelaksanaan UU.No.25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;  Mendorong terbitnya Kode Etik Penyelenggara Negara;  Mendorong terbentuknya KPK dan Pengadilan Tipikor serta Komisi Ombudsman Nasional di setiap ibu kota provinsi;  Mendorong terbitnya UU tentang Whistle Blowing. 50

Strategi Pencapaian

Functional strategy: Public Enforcement

 Kegiatan KADIN:  Membentuk kelompok kerja dengan para mitra kerja untuk menyusun kajian dan naskah akademis guna mendorong tercapainya sasaran sasaran public enforcement yang telah disepakati;  Membentuk kelompok kerja yang melakukan monitoring kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan penerapan governance.

Penutup



Roadmap yang disampaikan masih dalam bentuk garis besar;



Masih diperlukan penjabarannya dalam bentuk sasaran antara dan tahapan (milestone) untuk setiap tahunnya hingga tahun 2015;



Sangat diharapkan masukkan dari masing-masing bidang, untuk menjadi Roadmap Penerapan GCG KADIN 2010-2015 yang merupakan bagian dari Roadmap Ekonomi KADIN 2010 2015.

52

•

Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip “GCG”( Good Corporate Governance) , dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis : prinsip fairness, prinsip transparancy, prinsip accountability, prinsip responsibility.

Hj. Suarny Amran, SH.MH.

53

Menurut FORUM for CORPORATE GOVERNANCE Pengertian Perusahaan (FCGI): …seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus,/pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentinganinternal dan ekternal lainnya yang berkaitan denagnhak-hak dan kewajiban meraka atau suatu sistem yang mengedalikan perusahaa n PENGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) Struktur yang oleh pemegang saham,komosaris,dan manajer menyusuntujuan-tujuan perusahaandan sarana untuk mencapai tujuan tujuan tersebut dan mengawasi kinerja

.

Sebagai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengtur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan(stake holders) .Dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komosaris,dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

54

Prinsip-prinsip GCG(OECD) Organization for Economic Corporation and Development

Transparansi

:yaitu ketebukaan dalam melaksanakan prosespengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi materriil dan relevan mengenai perusahaan.

Kemandirian

, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bentruran kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak ,manapun yang i manapun yang tidak sesuai denag peraturan perundan-undangan yang berlaku dan prinsip-prisip koporasi yang yaitu kejelasan fungsi,pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola prsh terlaksana secara efektif.

Pertanggungjawaban,

yaitu kesesuain di dalam pengelolaan prsh terhadap peraturan per-uu-an yang berlaku.

Kewajaran,

yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peratutan per uu-an yang berlaku.

55

Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada disekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya “Bashido” dan bisnis yang bermula/berasal dari team work melekat pada budaya perusahaan.

keluarga yang terus Semangat” Bashido” dilandasi; kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan dan pengendalian diri.

Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat, seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya.

Oleh karena itu peranan dan penegakkan hukum sangat penting dan diperlukan, sebagai sarana yang tepat untuk

56

Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya :

•

Bidang periklanan yang dilihat dari persepektif etika bisnis : apakah ada unsur kebohongan/penipuan; menyesatkan; bertentangan dengan moral/etika.

Pernyataan

•

pelanggaran terhadap HAKI (hak Cipta. Merk, Paten, Disain yang Industri, Rahsia Dagang, dan sebagainya)

•

menjalin usaha yang ilegal.

•

Persaingan tidak sehat.

•

Membangun bisnis untuk usaha besar, tanpa memperhitungkan faktor/dampak lingkungan (fisik, non fisik) dan tanpa prosedur yang benar

•

Untuk memperbesar produksinya.

keuntungan sehingga menurunkan kualitas

•

Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi (biaya/cost, overhead) dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral.

Hj. Suarny Amran, SH.MH.

57

Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, hak Paten, Merk, Perlidungan Tahasia Dagang, Desain Industri), perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya).

Hj. Suarny Amran, SH.MH.

58

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA, KONSEP GOOD GOVERNANCE JAT JAT WIRIJADINATA 59

LATAR BELAKANG 1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK

1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN MANUSIA 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS.

4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi



persaingan bebas



kompetensi meningkat 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis



arus informasi menembus batas ruang & waktu 7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun .

.

1 Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun .

2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  ORBA tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik;

1)

interferences (gangguan/saling pengaruhi); 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) PERLU STRATEJI BARU 60

KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI:

SELEKSI DAN REDUKSI STRUKTUR OPERASIONAL  PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN  DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK

IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: DARI PENDEKATAN BERAGAM, : BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,., KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI SOSIAL POLITIK

61

KONSEPSI KEPEMERINTAHAN

GOVERNMENT PEMERINTAH CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT, PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK

GOVERNING PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.

GOVERNANCE (WORLD BANK) KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE (UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS) PENGERTIAN GOOD DALAM GG: A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG TINGGI B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN GOOD GOVERNANCE 62

POLA PEMERINTAHAN

KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN 63

“

GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE

A.

NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK : PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL 64

ORIENTASI GOOD GOVERNANCE

PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL LEGITIMACY ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER ASSURANCE OF CIVIL CONTROL 65

PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER IN MANAGING ECONOMIC & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY POLITICAL ECONOMIC ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL 66

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 1 DEMOKRASI 3.

HINDARI SALAH ALOKASI DANA INVESTASI YANG LANGKA 5 MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN 2.

PASAR YANG EFISIEN 4 PENCEGAHAN KORUPSI SECARA POLITIK DAN ADMINISTRASI 6.

MENCIPTAKAN LEGAL & POLITICAL FRAME WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 67

PRINSIP-PRINSIP

GOOD GOVERNANCE

UNDP A.

HUBUNGAN SINEGIS & KONSTRUKTIF ANTARA: STATE PRIVATE B.

KARAKTERISTIK SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL 1 PARTICIPATION 2.

RULE OF LAW 3.

TRANSPARANCY 4 5.

RESPONSIVENESS EQUITY 6 CONCENSUS ORIENTATION 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY COMMUNITY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY 68

TIGA DOMAIN

GOOD GOVERNANCE S

TATE (Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif COMMUNITY (Masyarakat): Peran aktif & positip dlm kegiatan EKONOMI POLITIK SOSIAL

P

RIVATE (Swasta): Ciptakan PEKERJAAN dan PENDAPATAN 15A 69

THE THREE LEGS OF GOVERNANCE ECONOMI C GOVERNMENT a.

b.

AKTIVITAS EKON.

DLM NEGERI c.

INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUKFORMULAS IKEBIJAKAN ADMINISTRATIVE GOVERNMENT SISTEM PROSES KEBIJAKAN 70

GOOD GOVERNANCE

Aspek Pemerintahan A.

ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY (PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) B HUKUM KEBIJAKAN ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIK EKONOMI) C DESENTRALISASI REGIONAL & DEKONSENTRASI DALAM DEPARTEMEN D CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF (MEKANISME PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO) 71

GOOD GOVERNANCE

Indikator Keberhasilan A SECARA UMIUM B.

SECARA KHUSUS : INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) TUJUAN PEMBANGUNAN (QUALITY OF LIFE0 TERCAPAI 1 MONETER TERCAPAI) 2.

MENGATASI KRISIS EKONOMI (STABILITAS KEDAULATAN RAKYAT: PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 4 MELETAKAN DASAR KERANGKA AGENDA REF.-BANG.

A) .SELURUH

SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT B) BERBANGSA, BERNEGARA, PARTISIPASI POLITIK RAKYAT-- STABILITAS POLITIK 72

Pergeseran

GOVERNMENT ke GOVERNANCE

PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN MASA HINDIA BELANDA: ILMU PEMERINTAH (SEMUA DIATUR PEMERINTAH) AKHIR 1960-AN: TAHUN 1950-AN: ILMU ADMINISTRASI NEGARA(KEPEMIMPINAN PADA APARATUR: PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN, SDM APARATUR, KETATA LAKSANAAN) ILMU NEGARA DAN PEMBANGUNAN (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE, PERENC. PEMBANG.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PELAKSANAAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 73

Pergeseran

GOVERNMENT ke GOVERNANCE

PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government : 1.

CATALYTIC GOVERNMENT: STEERING RATHER THAN ROWING 2 COMMUNITY OWNED GOVERNMNT: COMPETITIVE GOVERNMENT: INJECTING COMPETITION INTO SERVICES 4 5.

MISSION DRIVEN GOVERNMENT: TRANSFORMING RULE-DRIVEN FUNDING OUTCOME, NOT ORGANIZATION INPUT 74

Pergeseran

GOVERNMENT ke GOVERNANCE

PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT 6, 6.

CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT MEETING THE NEED OF CUSTOMER, NOT BUREAUCRACY 7 ENTERPRISING GOVERNMENT: EARNING RATHER THAN S PENDING 9.

DECENTRALIZED GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION AND TEAM WORK 10 MARKET ORIENTED GOVERNMENT : LEVERAGING CHANGE THROUGH MARKET 8.

ANTICIPATORY GOVERNMENT: PREVENTING RATHER THAN CURE 75

Pergeseran

GOVERNMENT ke GOVERNANCE

Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG TERDIRI ATAS: 1 THE CORE STRATEGY KEJELASAN KEGUNAAN DAN TUJUAN 2. THE CONSEQUENCES STRATEGY: KONSEKUENSI KINERJA 3. THE CUSTOMER STRATEGY PELANGGAN SEBAGAI PENGENDALI 4. THE CONTROLL STRATEGY KONTROL DARI ATAS KETENGAH 5. THE CULTURE STRATEGY MENDORONG BUDAYA KEWIRAUSAHAAN ,INOVATIF, KREATIF 76

Pergeseran

GOVERNMENT ke GOVERNANCE

Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang f. Akhir 1990an: Good Governanace Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas  tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam GOVERNANCE STATE COMMUNITY PRIVATE SECTOR 77

POSISI INDONESIA

Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China dan Vietnam (88% software bajakan) Terkorup ke-6 di dunia dari 142 negara atau ke 2 setelah Myanmar di Asia Tenggara (International Transfarancy: 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide Press Freedom, 2005)

78

POSISI INDONESIA

Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname) World Invesment Report 2003 Human Development Report 2006 (UNDP ): 118 dari 175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam) Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist Intelligence Unit, World Market Research Center, Moodys Investor Service, Standard & Poors 79

BRAND IMAGE

1. Membangun daya tarik bagi pelanggan 2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan 3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui BRANDING 4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari pelanggan 5. Brand adalah aset stratejik 80

BRAND IMAGE

NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE (CITRA DIRI) 1. Jerman : Bidang precision engineering 2. Jepang : Produsen elektronik rumah tangga 3. Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis 4. Thailand : Produsen buah-buahan 5. China: Produk murah 6. USA : Polisi dunia 81

82

PERUBAHAN DUNIA

1. DYNAMIC 2. TURBULENT PRAHALAD: IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE

LEARN OR DIE

83

PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL 1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI 2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN 3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI) 5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI 6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI 84

PERSAINGAN: PEREBUTAN PANGSA PASAR PANGSA PELUANG

KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING

1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strateji organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan masa depan 85

PROFESINALISME SDM CIRI-CIRI: • MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN • MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA • MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF • MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI • SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL SPIRITUAL QUOTIENT 86

KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK 1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW) 2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY) 3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS) 4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS) 87

KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN

1. KUALITAS PELAYANAN 2. KETEPATAN WAKTU 3.

KERAMAHAN DALAM PELAYANAN 4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI 5. TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR) 88

TRANSFORMASI MANAJEMEN VISI APA YANG INGIN DICAPAI?

MISI BAGAIMANA MENCAPAI VISI ?

KOMPETENSI BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ?

BAGAIMANA MAMPU BERKOMPTISI ?

PERUBAHAN BAGAIMANA MENGATASINYA ?

KINERJA: BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ?

89

DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN DAN MELAYANI TEPAT WAKTU RELIABILITY ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN, KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN.

KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN PELAAYANAN SECARA HANDAL EMPATHY MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA PELANGGAN TANGIBLE PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB, 90

REENGINEERING CORPORATION

DAHULU: PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI ALTERNATIF LAIN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CUSTOMERS COMPETITION CHANGE PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN 91

REENGINEERING BIROKRASI

DAHULU: PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CUSTOMERS COMPETITION CHANGE BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN 92

EKSPEKTASI PELANGGAN

LAYANAN YANG DIHARAPKAN PELANGGAN TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK ME`MENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN PENILAIAN PELANGGAN TERHADAP LAYANAN YANG DIBERIKAN 93

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN A.L.: BERPENAMPILAN BERSIKAP MEMBANGUN VISI MENYELESAIKAN MASAALAH MENGAMBIL KEPUTUSAN 94

REKAYASA BUDAYA ORGANISASI BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH TUJUAN TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL STRATEJI ORGANISASI MENCAPAI STRUKTUR ORGANISASI TUJUAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN ORGANISASI KULTUR TINDAKAN YANG BENAR UNTUK MENCAPAI TUJUAN 95

SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI 1. MENUMBUHKAN: BUDAYA KUALITAS -DAN KESADARAN BIAYA -SERTA KETEPATAN WAKTU 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR 96

BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS 1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI 2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR 3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH MASYARAKAT 4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL) 97

AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA 1. PERENCANAAN STRATEJIK 2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA 3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA 4. PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA 5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN 98

ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PERSYARATAN - TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM) - SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS) - ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING MENGUNTUNGKAN - ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA.

99

PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN MODEREN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI PERSOALAN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIDESENTRALISAIKAN KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN PROSES INTERAKSI SOSIAL ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI EKUILIBRIUM KEPENTINGAN ANTARA: MASYARAKAT/ ANGGOTA DENGAN PEMERINTAH/ ORGAN 100

KOMITMEN DAN KONSISTENSI KOMITMEN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN VISI DAN MISI PENEGAKAN ATURAN/ HUKUM KONSISTENSI KOMITMEN AKUNTABILITAS 101

ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?) TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN, PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l 102

KEGAGALAN KOMPETISI ORANG YANG BERPIKIR TETAPI TIDAK PERNAH BERBUAT ORANG YANG BERBUAT TETAPI TIDAK PERNAH BERPIKIR 103

PERBEDAAN ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL BAGAI MEMBACA BUKU

ORANGA SUKSES

MEMBACA BUKU SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA

ORANG GAGAL

BERHENTI MEMBACA BUKU PADA LEMBARAN BERIKUTNYA SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA 104

ORANG GAGAL (THOMAS EDISON) KEBANYAKAN ORANG GAGAL ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA KE TITIK SUKSES SAAT MEREKA MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH 105

SUKSES

VISI / CITA CITA (+ DO’A) + ACTION

106

KEGAGALAN

VISI / CITA CITA (+ DO’A) tanpa ACTION Atau ACTION tanpa VISI / CITI CITA (+DO’A)

107

SUKSES ORGANISASI SUKSES

AKUNTABILITAS KOMPETENSI KOMPETISI

RENSTRA

108

109

110

111