Transcript REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli.

REVITALISASI MUSRENBANGDA
“LESSON LEARN”
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh :
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Disampaikan Pada Acara :
Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia
Banda Aceh, Juli 2011
OUTLINE
POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI
HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI
KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA
STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA (?)
PERENCANAAN KEWILAYAHAN VS SEKTORAL
POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI
PENETAPAN
ARAH DAN
KEBIJAKAN
ROAD SHOW
KE KAB/KOTA
RATEK SKPD
PROVINSI
FORUM SKPD
MUSRENBANG
• AGENDA PENYUSUNAN RKPD
ARAH KEBIJAKAN
ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA
RAPAT TEKNIS SKPD
JANUARI - PEBRUARI
JANUARI - MARET
PEBRUARI - MARET
FORUM SKPD
MARET
RANCANGAN AWAL RKPD
MARET
MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR RKPD
APRIL
MEI - JUNI
ANALISIS : BAGAIMANA PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI (PP 19 TAHUN 2010 : PERKUATAN
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
• PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN
EVALUASI TAHUN
BERJALAN
TEMA
PEMBANGUNAN
TAHUN N+1
(SESUAI RPJMD)
RAKER BAPPEDA
KAB/KOTA SE
SUMSEL
ARAHAN PUSAT
ARAH
KEBIJAKAN
• KABUPATEN
• KOTA
• SKPD PROV.
• ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA
PEMBINAAN DAN
SOSIALISASI ARAH
KEBIJAKAN
PROVOKASI
BAPPEDA
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA
- KOORDINASI
- INTEGRASI
- SINKRONISASI
- SIMPLIFIKASI
RATEK
PROVINSI
• RAPAT TEKNIS
SESUAI DENGAN RKP
FOKUS PADA RPJMD
ADA BERITA ACARA
YANG DITANDATANGANI
SKPD DENGAN BAPPEDA
KAB/KOTA DAN
PROVINSI
USULAN SKPD PROVINSI
RANCANGAN AWAL 1 RKPD
BAPPEDA PROVINSI
SEBAGAI PEMBICARA
• FORUM SKPD
SESUAI DENGAN TEMA,
FOKUS & AGENDA
PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA, SKPD
PROV, BAPPEDA
USULAN KABUPATEN/KOTA
RANCANGAN AWAL 2 RKPD
• MUSRENBANG
SOSIAL BUDAYA
EKONOMI
SARANA PRASARANA
USULAN DEFINITIF
RANCANGAN AKHIR RKPD
PEMERINTAHAN
HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN
PROVINSI
• PERSENTASE PROGRAM DAN
KEGIATAN KAB/KOTA YANG
MENDUKUNG
PRIORITAS
NASIONAL DAN DAERAH
PUSAT
PROVINSI
INTEGRASI
KABUPATEN/
KOTA
• SINERGI
PROGRAM
DAN
KEGIATAN YANG DIDUKUNG
SHARING
ANGGARAN
KAB/KOTA DENGAN PROV
• FOKUS PADA TARGET RPJMD
PROV  ACUAN KAB/KOTA
KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN
KAB/KOTA
PP 41 th 2007
• MASALAH : BAGIAN PERENCANAAN SKPD (ESS. IV)
• MASALAH : JABATAN FUNGSIONAL KURANG DIMINATI
(persyaratan berat, remunerasi belum pasti)
USULAN
• BAGIAN PERENCANAAN SKPD ESELON MIN. III
• DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL TELAH MENYESUAIKAN
(KABID PROGRAM DAN PERENCANAAN )
• REALISASI JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
PROVINSI
=
A
A
ATAU
≠
B
C
STRUKTUR ORGANISASI
KAB/KOTA
D
E
B
C
D
E
STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA
PERENCANAAN WILAYAH VS SEKTORAL
PERENCANAAN
TOP DOWN :
- RPJMN
PRIORITAS
KAB/KOTA
- DRAFT RKP
(SEKTORAL)
- RPJMD PROV
PRIORITAS
KAB/KOTA
(SPASIAL/
RUANG)
ISU STRATEGIS
YANG
BERKEMBANG
ANALISIS KONDISI RIEL KAB/KOTA
ALOKASI ANGGARAN APBD
PROVINSI SESUAI LOKASI
POLA HUBUNGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2005-2008
30.00
Lahat
20.00
Rata2 Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa), (2005-2008)
Musi Rawas
Ogan Komering Ilir
OKU Timur
Banyuasin
10.00
Musi Banyuasin
Empat Lawang
Ogan Ilir
Muara Enim
Kota Pagar Alam
OKU Selatan
Ogan Komering Ulu
0.00
Kota Lubuk Linggau
Kota Prabumulih
-10.00
-20.00
-30.00
Kota Palembang
-40.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Rata2 Laju Pertumbuhan PDRB (%), (2005-2008)
10.00
1. Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi
tinggi dan pengurangan jumlah
kemiskinan cepat: Musi Rawas, Musi
Banyuasin, dan Empat Lawang
 Menjaga momentum
pembangunan.
2. Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi
rendah, tapi pengurangan
kemiskinan cepat: Lahat, OKI,
Muara Enim, Ogan Ilir dan
Banyuasin
 Mempercepat pembangunan
ekonomi.
3. Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi
rendah dan pengurangan kemiskinan
lambat: Pagar Alam, OKU, Lubuk
Linggau dan OKU Selatan
 Meningkatkan kinerja
pembangunan
4. Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi
tinggi, tapi pengurangan kemiskinan
lambat: Palembang, Kota Prabumulih
 Memperbaiki pelayanan Publik
bagi penduduk miskin
16
POLA HUBUNGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2005-2008
1.20
OKU Timur
Kota Lubuk Linggau
1.00
Rata2 Peningkatan IPM (2005-2008)
Ogan Ilir
Lahat
0.80
Kota Pagar Alam
Ogan Komering Ulu
Kota Prabumulih
Banyuasin
Kota Palembang
0.60
OKU Selatan Musi Rawas
Musi Banyuasin
Empat Lawang
Muara Enim
0.40
Ogan Komering Ilir
0.20
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
1. Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi
tinggi dan peningkatan IPM tinggi:
Prabumulih
 Menjaga momentum
pembangunan.
2. Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi
rendah, tapi peningkatan IPM tinggi:
OKU Timur, Ogan Ilir, Lahat, Pagar
Alam
 Mempercepat pembangunan
ekonomi.
3. Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi
rendah dan peningkatan IPM rendah:
OKU Selatan, OKU, Banyuasin, OKI
dan Muara Enim
 Meningkatkan kinerja
pembangunan.
4. Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi
tinggi, tapi peningkatan IPM rendah:
Musi Banyuasin, Musi Rawas, Empat
Lawang, Palembang
 Memperbaiki pelayanan publik.
Rata2 Laju Pertumbuhan PDRB (%), (2005-2008)
17
POLA HUBUNGAN
PERTUMBUHAN APBD DAN
PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2005-2008
1.20
1. Kuadran 1: Peningkatan APBD tinggi
dan peningkatan IPM tinggi: OKU
Timur, Ogan Ilir, Pagar Alam
 Menjaga momentum dan menjaga
kualitas belanja pembangunan.
2. Kuadran 2: Peningkatan APBD rendah,
tapi peningkatan IPM tinggi: Lahat,
Prabumulih dan Lubuk Linggau
 Mengoptimalkan APBD dalam
mempercepat pembangunan manusia.
3. Kuadran 3: Peningkatan APBD rendah
dan peningkatan IPM rendah:
Palembang, Musi Rawas, Musi
Banyuasin, Muara Enim, dan OKI
 Meningkatkan kinerja pengelolaan
APBD bagi pembangunan manusia.
OKU Timur
Kota Lubuk Linggau
1.00
Rata2 Peningkatan IPM (2005-2008)
Ogan Ilir
Lahat
0.80
Kota Pagar Alam
Kota Prabumulih
Kota Palembang
OKU Selatan
Ogan Komering Ulu
Banyuasin
0.60
Musi Banyuasin
Musi Rawas
Muara Enim
4. Kuadran 4: Peningkatan APBD tinggi,
tapi peningkatan IPM rendah: OKU,
Banyuasin, OKU Selatan
 Memperbaiki kualitas belanja untuk
pelayanan publik dan pembangunan
manusia.
0.40
Ogan Komering Ilir
0.20
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Rata2 Laju Pertumbuhan APBD (%), (2005-2008)
18
POLA HUBUNGAN
PERTUMBUHAN APBD DAN
PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2005-2008
ANALISIS AWAL: peningkatan APBD
yang pesat belum tentu diiringi
dengan penurunan kemiskinan lebih
cepat pula
 fokus belanja APBD perlu lebih
menyentuh sektor-sektor di mana
penduduk miskin terkonsentrasi
19
20