ADR di Jepang

Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran, Univ. Kurume Guru Besar Tamu Prgm. Pascasarjana, Univ. Kumamoto Mantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka [email protected]

Kazuto INABA

Populasi Penduduk dan Luas Wilayah serta Jumlah Orang yang Berprofesi Hukum di Jepang

（

Tahun 2008

）

• Populasi ： 127,69 juta • Luas Wilayah ： 377.835 km² • Profesi Hukum ： Hakim 2.684 org Jaksa1.679 org Advokat 26.964 org

Terkontinyunya Penyelesaian Sengketa Continuer (Kontinyuitas)

Penghindaran

Avoid

Negosiasi

Ignore

Pengabaian

Negotiation

Mediasi

Mediation

Arbitrase Gugatan

Arbitration Litigation

Pertolongan sendiri

Self-help

•

Kontradiksi sosial yg membutuhkan ADR

Apakah Anda juga merasa kita mulai tidak dapat menghasilkan

tidak mampu berdialog

(dibanding sedia kala) ? Bukan hanya anak-anak tetapi juga masyarakat orang dewasa pun demikian halnya. Kita tidak mampu menyampaikan pendapat dirinya dengan cara yang tepat sehingga kesepakatan dengan lawan bicara, kita tidak mampu membayangkan bagaimana kata-kata dirinya diterima oleh lawan bicara, dll. Di lain sisi, jelas kita menyadari bawa trouble dan sengketa yang terjadi di antara diri kita dan lawannya

tidak dapat diselesaikan dengan jalan selain dialog

. Sudah lama disadari adanya keterbatasan litigasi di pengadilan. Litigasi yang merupakan dunia jauh dan asing bagi kita tidak dapat kita gunakan dengan mencurahkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Trouble dan sengketa tidak dapat dihindarkan jika timbul perbedaan pendapat, emosi dan kepentingan. Disini kita menyadari adanya kontradiksi yang serius sebagai berikut. Dalam masyarakat yang mengalami berkurangnya dialog, justru dialog menjadi sesuatu yang penting.

Masyarakat yang tidak mampu berdialog-lah yang justru membutuhkan dialog.

Peradilan dan Dialog

Sumber gambar di kiri ： Situs web Mahkamah Agung Jepang

Unsur Ganti Kerugian Pembuktian Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Hakin Penggugat Kesalahan Kerugian Pembuktian Hubungan sebab-akibat Tergugat

Pembuktian

Pembuktian dan Keterbuktian

Hukum diterapkan

Tidak beralasan utk diragukan (pidana) Probabilitas yg tinggi (perdata)

All Keterbuktian Hukum tidak diterapkan Nothing

Wakai dengan Bantuan Hakim

Alur Penanganan Sengketa Hukum di Jepang Peradilan Tingkat Pertama Perdata Umum

Pengadilan Chotei （ Lebih dahulu, Tidak lebih dahulu ） Litigas Pelimpahan kpd Chotei Wakai dg bantuan hakim Proses untuk pemutusan ADR Alternative Dispute Resolution

Fleksibilitas Wakai oleh Hakim

(Upaya Wakai)

Pasal 89 UU

Pengadilan, pada tahapan litigasi apa pun, dapat mengupayakan Wakai, atau dapat membuat

commisioned judge

atau

entrusted judge

mengupayakan Wakai.

(Tindakan untuk Wakai ・ Pasal 89 UU)

Pasal 32 Peraturan

Pengadilan atau

commissioned judge

atau

entrusted judge

principal atau wali/pengampu datang menghadap. 2. Pengadilan atau dapat memerintahkan pihak

commissioned judge

atau

entrusted judge

jika dipandang layak dapat melaksanakan upaya Wakai di luar pengadilan.

P.tingkat pertama di Pengadilan sumir P.tingkat pertama di PN P.tingkat pertama perkara personal P.tingkat banding di PN P.tingkat banding di PT

Statistik Yudisial Wakai oleh Hakim dll

Jumlah perkara yg selesai 301.185

Putusan 143.280

Contra dictoir 39.755

192.247

11.099

4.203

15.176

62.072

4.980

2.087

8.849

40.417

3.421

Wakai 85.392

55.050

4.693

1.248

5.023

Mengenai Wakai

Memutus (mengadili).itulah tugas hakim Jangan menjadi hakim Wakai Namun ternyata banyak kasus diselesaikan dengan Wakai Merasa bersalah/tidak bangga melakukan Wakai Memakai teknik/cara sendiri-sendiri di ruang yg tertutup Tidak ada peningkatan teknik Tidak pernah ada penelitian yang mendalam

Federal Judicial Center

Wakai oleh hakim ADR Alternative Dispute Resolution Reformasi yudisial perdata

Pengalaman di Amerika Serikat

Pemohon Administrator ③ Termohon Penyewa ④ Mediator

Sejarah dan Situasi Aktual Chotei Yudisial

(Referensi) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pra-Perang Dunia II)

（ Sumber: Mr.Irie) • ■ Era Edo Penyelesaian intern tangga. (Edo) ・・ • ■ Era Meiji （ 1867 ～） Kankai （ 1875 ～ 1890 ） Diselesaikan secara intern. Satuan tetangga 5 rumah • • ■ Era Taisho （ 1912 ～ 1915 ）

UU Chotei Sengketa Sewa Tanah/Rumah

（ 1922 ） – Terbatas pd bidang dan kota tertentu, menjadi model UU Chotei selanjutnya. Dimanfaatkan utk pembagunan kembali pasca Gempa Besar Kanto yg terjadi tahun berikutnya (1923).

UU Chotei Sengketa Sewa Tanah Pertanian Niaga （ 1926 ）－ Arbitrase oleh Komisi Chotei （ 1924 ） . UU Chotei Sengketa • ■ Era Showa (pra-Perang Dunia II （ 1915 ～ 1945 ） UU Chotei Luar Biasa utk Sengketa Utang （ 1932 ）－ Peradilan dg putusan yg dapat menggantikan Chotei. UU Chotei sengketa personal （ 1939 ）－ Perkara urusan keluarga, Kommissioner Chotei yg terdiri dari laki-laki dan perempuan.

UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang (1942 ）－ Menggunakan Chotei utk seluruh sengketa perdata.

16

（ Referensi ） Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pasca-Perang Dunia II) • • • • • • • ■ Era Showa (pasca-Perang Dunia II) （ 1945 ～）

Domestic Relation Trial Act

（ 1947 ） .

Civil Conciliation Act

（ 1951 ）。 Komite Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Pembagunan oleh lembaga administrasi.

（ 1956 ）。 ※ ADR Putusan mengenai peradilan pengganti Chotei yang dinyatakan inkonstitusional （ 1960 ） .

Pusat Nasional Urusan Konsumen Jepang perlindungan konsumen. （ 1968 ） . ※ Mediasi untuk Environmental Dispute Coordination Commission Kommissioner Chotei, dll.

（ 1970 ）。 Amandemen Civil Conciliation Act （ 1974 ） . ※ Seleksi dan Kesejahteraan Nichibenren Traffic Accident Cousultaion Center for Settlement of Trafic Accident （ 1978 ） .

（ 1967 ） . The Japan Center • • • • ■ Era Heisei （ 1989 ～） Daini Tokyo Bar Association Arbitration & Mediation Center （ 1990 ）。 Pedoman Penanganan Perkara Chotei Perdata ADR Task Force di Kantor Kabinet

UU

ＡＤＲ （ （ （ 1993 Februari 2002 ～ ）。 Nopember 2004 ） .

dibentuk pada Nopember 2004, diberlakukan sejak April 2007 ） .

17

1919 1920 1922 1923 1924 1925 1926 1929

Kronologi

Terkait dengan Chotei Sosial Perang Dunia I berakhir UU Sewa Tanah, UU Sewa Rumah UU Chotei Sengekta Sewa Tanah/Rumah Gempa Besar Kanto UU Juri UU Chotei Sengketa Tanah Pertanian UU Preservasi Perdamaian, UU Pemilihan Umum, Siaran radio UU Chotei Sengketa Niaga UU Chotei Perselisihan Perburuhan Great Depression Novel “Kaniko-sen” oleh Takiji Kobayashi

Kronologi

1931 1932 1938 1939 1941 1942 Terkait dengan Chotei UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang. (upaya Chotei dapat digunakan utk seluruh sengketa perdata) Sosial Insiden Manchuria UU Chotei Luar Biasa utk Sengekta Utang. (Peradilan pengganti Chotei) “UU Chotei” Masataro Miyake UU Chotei Sengekta Personal (cikal bakal langsung Domestic Relation Trial Act), UU Perubahan Ketentuan tentang UU Pertambangan.

UU Mobilisasi Nasional Insiden Nomonhan Invasi Polandia oleh Nazi Pecahnya Perang Pasifik 1943 1945 Perang Dunia II berakhir

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Penerimaan Baru Gugatan Perdata Umum di Pengadilan Tingkat Pertama

751398 10 ribu 551875 PN P.Sumir

Total 199523 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Chotei Perkara Perdata – Pengadilan Negeri

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chotei Perkara Perdata

－

Pengadilan Sumir

10 ribu 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 P.Sumir

148242

Chotei di Pengadilan Keluarga

Merupakan prosedur di mana Hakim Chotei atau Hakim Chotei non-karir (Kaji Chotei-kan) bersama dg Kommissioner Chotei urusan keluarga yg diangkat dari masyarakat mendengar para pihak, dan sebagai pihak netral membantu para pihak menemukan penyelesaian yg tepat, layak dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Kommissioner Chotei Hakim Chotei (hakim) Kommissioner Chotei Penitera Probation officer P.Keluarga

Termohon Pemohon

Perkara Keluarga

Pengadilan Negeri Perkara perdata umum Perkara keluarga Masalah suami-isteri Masalah anak Masalah pewarisan dan pembagian harta warisan `Pengadilan Keluarga Komisi Chotei Berhasil Hakim 2 orang Komissioner Chotei Tidak berhasil Judgmen Tahun fiskal 2007 Perkara Chotei 130.061

Tahun fiskal 2007 Perceraian 65.265 kasus Berhasil 31.625 kasus

ADR Yudisial (melekat pada pengadilan) Beragamnya menu penyelesaian melalui pembicaraan

• Chotei （ Perdata ・ keluarga, Chotei diupayakan terlebih dahulu ） • Wakai sebelum gugatan diajukan (Sokketsu) (KUHAPerdata 275) • Wakai oleh hakim (KUHAPerdata 89) • Kesepakatan Wakai yang diterima secara tertulis (KUHAPerdata 264) • Klausula kesepakatan Wakai yg ditetapkan pengadilan dll (KUHAPerdata 265) • Pelimpahan kepada Chotei (Civil Conciliation Act 20 ①） • Wakai di tingkat banding

Karakteristik umum litigasi dan Chotei

Chotei Litigasi •Biaya murah •Cepat ・ singkat •Mudah diakses •Tidak terbuka untuk umum •Tidak harus dibantu advokat •Kemungkinan tidak rusaknya hubungan antar para pihak tinggi •Para pihak dapat mengambil kepemimpinan dalam menempuh proses •Dapat memperoleh kesepakatan yg fleksibel •Tidak mempunyai kekuatan memaksa •Adanya kemungkinan pihak lawan tidak bersedia menempuh Chotei •Adanya kemungkinan tidak tercapai kesepakatan •Penemuan fakta yang longgar •Adanya perbedaan hasil tergantung mediator •Besarnya kemungkinan proses berjalan tidak transparan •Mempunyai kekuatan memaksa •Bersifat terbuka untuk umum •Menjadi jelas mana yang menang dan mana yang kalah •Tingginya obyektivitas •Dapat naik banding •Biaya tinggi •Memakan waktu lama •Tidak dapat dipahamai oleh orang awam •Informasi rahasia tidak dapat dijaga •Permusuhan antar pihak membekas •Dalam kenyataannya memerlukan bantuan advokat Klasifikasi tersebut diatas bukan sesuatu yang tidak ada pengecualian, contohnya; litigasi nilai gugat kecil yang tidak tentu selalu memerlukan bantuan advokat, dll. 26

Perbandingan antara Chotei Yudisial dan Chotei oleh Sektor Swasta Chotei Yudisial (oleh pengadilan) （ Chotei perdata, Chotei pkr keluarga ） •Otoritas. (mudah diterima oleh para pihak) .

•Kekuatan (kekuatan eksekutorial, pencarian fakta) .

•Bersejarah panjang.

•Kaya akan pengalaman.

•Biaya murah. ※ •Keterlibatan hakim. (kemampuan, pengalaman) •Penanganan terorganisir. (panitera, probation officer di P.Keluarga, unit kesehatan) •Fasilitas.(contoh: tombol darurat, ruang yg dilengkapi magic mirror utk pengamatan keadaan anak) •“Studi kasus”, “Laporan Chotei” serta data/informasi lain yg terakumulasi.

•

Tidak diberi hak memilih mediator.

•

Rendahnya fleksibilitas menentukan waktu dan tempat.

•

Tingginya tuntutan akan efisiensi.

•

Metode kaukus yang dominan.

•

Aspirasi pengguna kurang didengarkan.

Chotei oleh sektor swasta （ Asosiasi profesi, Asosiasi usaha ） •

Sedikitnya pembatasan waktu. (contoh: hari Sabtu

・

minggu, pada malam hari, dll)

•

Dimungkinkannya pertemuan yang diadakan lebih sering.

•

Sedikitnya pembatasan tempat. (contoh: tempat yg mudah diakses oleh para pihak. Keengganan para pihak mendatangi pengadilan.)

•

Pengajuan permohonan yg mudah.

•

Keinginan para pihak diutamakan dalam menjalankan proses.

•

Dimungkinkannya Chotei dg kehadiran kedua belah pihak di satu ruang yg sama.

•

Kualitas mediator.

•

Mudah dilakukan percobaan inovatif.

•Kurangnya dukungan anggaram, wewenang, pengalaman, fasilitas, penanganan terorganisir serta hampir semua faktor penunjang lainnya.

Ada juga Chotei oleh sektor swasta yang gratis biayanya, maka ciri-ciri tsb ditatas mengenai biaya tergantung pada menu Chotei. Jika biaya advokat diperlukan, biaya keseluruhannya, baik CHotei yudisial maupun swasta, tidak murah. 27

Process Stage utk pertukaran Stage Persiapan pendahuluan

Pandangan terhadap para pihak Not-knowing

Skill Pertemuan pertama Paraphrasing Open-end question Mendengar pihak Structure Mengidentifikasikan masalah Mendengar Etika Ethics Menciptakan pilihan Stage utk penyelesaian Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Brainstorming Kesepakatan dan pembuatan akta

Hukum ADR

Opini Dewan Reformasi Sistem Yudisial – Sistem Yudisial yg Menunjang Jepang pada Abad ke-21 – 12 Juni 2001 ・ Di samping fungsi peradilan yang merupakan inti sistem yudisial harus ditingkatkan dengan mencurahkan perhatian dan tenaga khusus, ADR, agar menjadi salah satu pilihan yg tidak kalah menarik dengan peradilan bagi masyarakat, harus ditingkatkan dan divitalisasikan.

・ Agar ADR yang beragam dikembangkan dan ditingkatkan dengan tetap mengembangkan kelebihan-kelebihan yg dimiliki tiap ADR , perlu ada penguatan kerjasama antar lembaga terkait dan pembangunan infrastruktur bersama.

・ Dengan tujuan meningkatkan dan mevitalisasikan ADR, mendorong kerjasama antara pengadilan, organisasi terkait serta kementerian dan badan pemerintah yang terkait, dan untuk itu perlu membuat forum komunikasi antar berbagai organisasi terkait dan pertemuan komunikasi antar kementerian dan badan pemerintah terkait.

・ Meningkatkan unit pelayanan konsultasi terpadu mengenai litigasi, ADR serta berbagai penyelesaian sengketa lainnya, di samping itu membangun kerja sama antar organisasi penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan situs portal internet serta teknologi informasi dan telekomunikasi agar dapat mewujudkan penyediaan informasi satu atap .

・ Mengenai keterjaminan SDM di bidang ADR, perlu mendorong keterbukaan dan sharing informasi mengenai SDM, penyelesaian sengketa serta hal-hal penting lainnya terlebih dahulu, lalu perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

・ Dengan memperhatikan tren internasional, perlu membangun segera sistem hukum arbitrase (termasuk arbitrase kommersial internasional). Lebih lanjut, dari sudut pandang membangun infrastruktur sistem ADR yang terpadu, dengan memandang pembentukan undang-undang yang mengatur skema dasar pendorongan pemanfaatan ADR dan penguatan kerjasama dengan prosedur litigasi (yang biasa disebut “ secara berlawanan dapat berlangsung dengan lancar.

UU Pokok ADR ”), perlu mempertimbangkan strategi yang diperlukan. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, perlu mempertimbangkan pula secara konkret mengenai pemberian kekuatan pencegahan (atau penghentian) berlakunya daluwarsa, pemberian kekuatan eksekutorial, pengkondisian agar menjadi sasaran bantuan hukum, serta perbaikan prosedur sehingga dapat menggunakan prosedur peradilan mengenai seluruh atau sebagian ADR atau peralihan ・ Dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan ahli/specialis hukum terkait serta orang ahli non-advokat dalam ADR, sebagai bagian dari serangkaian perbaikan pasal 72 UU Advokat , melakukan pertimbangan secara spesifik dengan memperhatikan realita tiap jenis profesi agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Mengenai pasal tersebut, setidaknya agar terjamin prediktabilitas mengenai lingkup dan bentuk sasaran regulasi, perlu mespesifikasikan substansi regulasi dalam suatu bentuk, termasuk urusan hukum dalam perusahaan dan lainnya dari sudut pandang menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi ahli/specialis hukum terkait dan semakin beragamnya bentuk perusahaan.

Beralihnya Concern terhadap ADR

Apa itu ADR ? Apa peranannya dalam sistem yudicial yg ada ?

Sikap skeptis dan harapan thd ADR

Apa pun juga harus membuat ADR

Perhatian thd sistem dan wadah

Bagaimana membina/mendapatkan SDM yg melakukan ADR

Perhatian terhadap masalah riil

Kronologi Reformasi Sistem Yudisial

・ 27Jul. 1999 12 Jun. 2001 16 Nop,2001 1 Dec. 2001 5 Feb.2002

20 Mar.2003

Pertemuan ke-1 Dewan Reformasi Sistem Yudisial Rekomendasi dan Opini Dewan UU ttg Promosi Reformasi Sistem Yudisial Pembentukan Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial Rapat ke-1 Task Force ADR Action plan ttg Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Terkait utk Meningkatkan dan Mevitalisasi Jul, 2003 Mengenai pembangunan infrastruktur ADR yang terpadu UU No.119

ADR

Liaison Conference Lembaga Pemerintah Terkait utk Meningkatkan & Mevitalisasikan ADR Sekretariat utk Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial 8 Nop.2004

Rapat ke-38 Task Force ADR 19 Nop. 2004

UU ttg Promosi Penggunaan Prosedur ADR

UU No.151

Gambaran Keseluruhan ADR dan Sasaran UU ADR

ADR yudisial (Chotei perkara perdata ・ keluarga) ADR administratif

ADR swasta Mediasi dan konsiliasi ADR yg terakreditasi

ADR yg tidak terakreditasi

ADR

（

Alternative Dispute Resolution

） ADR dalam arti luas • Chotei yudisial （ Wakai ・ Chotei ） – Pengadilan Sumir, Pegadilan Negeri – Pengadilan Keluarga

UU (pokok) ttg Promosi ADR (2004)

• Chotei swasta – Pusat penyelesaian sengketa bentukan asosiasi advokat – The Japan Commercial Arbitration Association – The Japan center for Settlement of Traffic Accident Disputes – etc

Peraturan Tentang Pencepatan Penggunaan Proses Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan (Garis Besar) Gambar 1 Mempermudah hal memilih prosedur yang sesuai dalam mengusahakan penyelesaian persengketaan, dan dengan bertujuan menyumbang pada perealisasian hak serta keuntungan masyarakat secara tepat, bersamaan dengan menetapkan gagasan pokok tentang Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan, berkaitan dengan pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta (sebagai mediasi dan perantaraan yang dilakukan oleh pengusaha swasta, dibuat sistem pembuktian sekaligus menetapkan pengecualian yang berkaitan dengan penghentian kedaluwarsaannya dan lain sebagainya, dalam rangka mengusahakan peningkatan keuntungannya.

Kondisi terdahulu Kurang diakui dan dipahami  Gagasan pokok (Pasal 3 Bab 1) = Sebagai Prosedur Penyelesaian Persengketaan berdasarkan hukum,  Penghargaan atas usaha proaktif dari orang yang bersangkutan  pelaksanaan secara adil dan layak  Mencerminkan pengetahuan ahli, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari persengketaan, menyelesaikannya secara cepat  Berkerjasama dengan orang yang melakukan ADR (Pasal 3 Bab 2)  Adalah tugas negara, daerah, lembaga umum dalam memberikan informasi dan lain sebagainya (pasal 4).

Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta = Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan oleh pengusaha swasta yang melakukan perantaraan dalam perdamaian (Pasal 2 nomor 1)

Sistem pembuktian

 Maksud = berdasarkan pada permohonan dari orang yang melakukan pekerjaan dalam Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta, Menteri Kehakiman memeriksa dan mempertimbangkan apakah pekerjaan yang bersangkutan sesui dengan standar yang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bila diakui telah sesuai, maka akan diakui tentang pekerjaannya tersebut (Pasal 5 Pasal 6).

Peningkatan pengertian dari masyarakat Kerjasama di antara orang-orang yang berhubungan Kurangnya informasi (kekhawatiran dan keragu-raguan dalam penggunaannya) Pembatasan dalam sistem (Kurangnya insentif dalam penggunaannya)  Pembatasan oleh peraturan kepengacaraan  Kurang praktis karena tidak ada kedaluwarsaan dan waktu penghentian Alenia 1 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta  Standar Pengakuan (Pasal 6) (1) Pekerjaannya sesuai dengan standar nomor 1 - nomor 16 (2) Pada pekerjaan (1) pengetahuan, ketrampilan, dan dasar-dasar akuntansi yang diperlukan   Alasan tidak memiliki kualifikasi (anggota sindikat penjahat (boryokudanin dll) (Pasal 7) Prosedur Permohonan (Pasal 8) pemeriksaan untuk pengakuan  pemeriksaan Menteri kehakiman  pengakuan * Berkonsultasi kepada menteri terkait dll, pendapat petugas yang mengambil bagian dalam Alenia 2 Pekerjaan orang yang mengusahakan pekerjaan menyelesaikan persengketaan yang diakui (1)Kewajiban menjelaskan (Pasal 14) (2)Melarang penggunaan anggota sindikat penjahat (boryokudanin) dan lain sebagainya (Pasal 15) (3)Membuat dan menyimpan catatan pelaksanaan prosedur (Pasal 16) Alenia 3 Laporan dan lain sebagainya  Laporan dan lain sebagainya (1) Menyerahkan surat laporan administrasi dan lain sebagainya (Pasal 20) (2) Permintaan dan pemeriksaan laporan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 21) (3) Himbauan dan perintah pengambilan tindakan dari Menteri Kehakiman (Pasal 22) * Pertimbangan pada kekhususan ADR Swasta  Penghapusan pengakuan (Pasal 23) Pemberian informasi dan lain sebagainya  Menunjukkan pengakuan kepada umum (Pasal 11 Ayat 1)  Pengumuman tentang pengakuan dan lain sebagainya (Pasal 11 Ayat 2)  Kewajiban menjelaskan (Pasal 14)  Mengumumkannya melalui internet dan lain sebagainya (Pasal 31)  Pelaksanaan prosedur oleh ahli  Penghentian kedaluwarsaan (Pasal 25)  Penghentian prosedur penggugatan (Pasal 26)  Peraturan khusus yang berkaitan dengan di depan mediasi (Pasal 27) Pemberian pedoman dalam pemilihan ADR Pemanfaatan ahli Memperkaya sitem Membenahi lingkungan agar dapat memusatkan perhatian pada ADR tanpa harus khawatir akan hal yang tidak menguntungkan seperti hilangnya kedaluwarsaan hak dan lain sebagainya

Perbedaan antara ADR Terakreditasi dan ADR yg tidak terakreditasi

Item Terakreditas １ Akuntabilitas （ 4 ） Wajib Tidak terakredita si Tidak wajib ２ Wajib Tidak wajib ３ ４ Pembuatan dan penyimpanan dokumen pelaksanaan acara （ 16 ） Penyampaian laporan usaha dll （ 21 ） Pencegahan berlakunya daluwarsa （ 25 Ⅰ ） Wajib Ada Tidak wajib × ５ Penghentian prosedur litigasi （ 26 ） Memungkinkan × ６ Dapat berlaku × ７ ８ Ketentuan khusus mgn pelaksanaan Chotei lebih dahulu （ 27 ） Honor （ 28 ） Ketentuan saksi （ 32 ） Dapat Diterapkan Tidak Tidak

ADR (oleh Sektor Swasta) Utama di Jeapng

Pengusaha Warga maysarakat Unit pelayanan di perusahaan

Houterasu (Japan Legal Support Center)

Unit konsultasi di instansi pemerintah (pusat/daerah) Unit pelayanan di asosiasi ahli hukum Telekomunikasi ADR oleh asosiasu profesi ADR di lapangan ADR oleh perusahaan /asosiasi usaha Keuangan Pemulihan bisnis Medik Asuransi Perburuhan Asosiasi advokat Asosiasi land & house investigator Asosiasi

judcial scrivener

Asosiasi

administrative scrivener

Arnitrase olahraga ADR oleh komunitas ADR oleh org.nirlaba

Houterasu （ Japan Legal Support Center ）

• Atas filosofi “mewujudkan masyarakat dimana setiap warga dapat memperoleh informasi dan layanan untuk menyelesaikan trouble hukum di manapun di dalam Jepang, dibentuk sebagai organisasi yang memainkan peranan pusat dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya.

• Houterasu merupakan salah dari 3 tiang utama dalam “Reformasi Sistem Yudisial”, yang bernama resmi “ Japan Legal Support Center ” • “ UU Bantuan Hukum Komprehensif ” adalah undang-undang yang diberlakukan sejak 2 Juni 2004 dengan tujuan untuk merealisasikan Konsep Bantuan Hukum Komprehensif yang bermisi mewujudkan masyarakat dimana setiap warga memperoleh informasi maupun layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, secara hukum di seluruh penjuru Jepang.

• Houterasu adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU tersebut dan berbentuk badan hukum administrasi independen.

ADR JAPAN

• • • • • ADR Japan adalah situs portal ADR (alternative dispute resolution) Bertujuan menjadi portal terpadu untuk organisasi-organisasi penyelesaian sengketa di berbagai bidang, mulai dari lembaga urusan konsumen hingga lembaga arbitrase, Sebagaimana disebut dalam Laporan Dewan Reformasi Sistem Yudisial yg dikeluarkan Juni 2001, mediasi, arbitrase serta berbagai bentuk ADR lain diharapkan lebih dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ringkas, cepat dan fleksibel, di samping litigasi. Sengketa di bidang perdagangan elektronik, lingkungan serta berbagai trouble lain yang sering dialami konsumen dan UMK pun memerlukan lembaga ADR yang dapat mereka konsultasikan masalahnya.

Situs ini dirancang khusus sehingga pengguna dapat mengetahui dan mengakses melalui pranala luar organisasi konsultasi dan/atau organisasi mediasi/arbitrase mana yang tepat menurut jenis dan bidang sengketa. Memperkenalkan prosedur mediasi maupuan mediator/arbiter agar pengakses situs ini dapat mengenal ADR. Di samping itu, bertujuan pula untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan pertukaran informasi antar lembaga ADR. Informasi mengenai organisasi ADR internasional, lembaga ADR di luar negeri serta diskusi-diskusi internasional yang terkini pun sedapat mungkin diperkenalkan.

Pelatihan Mediasi

Pembicaraan Dengan Memasukkan Orang Ketiga Perdamaian



Mediasi

Penggugat Pemohon Tergugat Termohon Hakim (mediator) Komisioner mediasi （ dalam pengadilan ） Mediator （ luar pengadilan ）

Pelatihan Tenaga penanggung ADR Jepang di Jepang

Tahun 2003

Departemen Ekonomi dan Industri ・ Pusat penelitian Ekonomi dan Industri Penelitian yang berhubungan dengan pengembangan SDM pelaksana ADR http://www.adr.gr.jp/training2003/index.html

Kelas Dasar 2004

Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang Jepang  Persatuan Arbiter Jepang Panitia Reduksi Materi Pendidikan Mediator http://www.jcaa.or.jp/training2004/index.html

Kelas Menengah 2005

Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang Jepang  Persatuan Arbiter Jepang Panitia Penerbitan Materi Pendidikan Mediator http://www.adr.gr.jp/edu_mdl_cls.html

Komposisi Program Bagian dasar

Mengetahui keterbatasan yg dipunyai setiap orang Mediasi bentuk bantuan pada negosiasi sendiri yg proaktif Pertemuan yang pertama kali “Mendengar kan” Situasi sulit

Tingkat menengah

Persiapan untuk mediasi Menjalankan mediasi Menyebar luaskan mediasi Penyelesain mediasi Anda adalah mediator

Beragam Metode Penyelesaian Sengekta

〈 Mediasi yg biasa dibayangkan kita 〉 Negosiasi Fasilitatif Meminta kompromi （ Penyelesaian melalui pembicaraan ） （ Penyelesaian melalui kesepakatan ） （ Penciptaan solusi ） （ Penyelesaian bersahabat ） （ Mengerti kepentingan lawan ） Evaluatif Arbitrase Litigasi （ Penyelesaian oleh pihak ketiga ） (Penyelesaian yg memaksa ) (Ada/tidak hak hukum) (Penyelesaian bermusuhan) (Saya yg benar)

ADR Arbitrase Mediasi Evaluatif Yg meminta kompromi

Fasilitatif Mendorong Negosiasi antar pihak berperkara

Process

Gambaran Mediasi Fasilitatif

Stage

Pandangan thd para pihak Not-knowing

Persiapan pendahuluan Skill Pertemuan pertama paraphrasing Stage pertukaran Open-end question Mendengar pihak Structure Identifikasi masalah Mendengar Etika Ethics Penciptaan pilihan Stage penyelesaian Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Kesepakatan dan pembuatan akta Brainstorming

ADR Finansial

• • • • • •

Laporan kebijakan tertanggal 27 Juni 2000 “Mengenai Skema Finansial Baru yg Menyongsong abad ke 21”

① Peningkatan kerjasama antar organisasi bidang penyelesaian sengketa individual ② Peningkatan transparansi prosedur penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa ③ Peningkatan kesiapan menindak lanjuti kasus penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa ④ Publikasi aktif hasil aktualisasi penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa ⑤ Perbaikan akses konsumen termasuk kegiatan hubungan masyarakat ⑥ Pembentukan “Forum Komunikasi dan Koordinasi Sengketa Finansial (nama tentatif)”

“Ttg Tantangan ke Depan terkait dng Pembangunan Sistem Dukungan Penyelesaian Sengketa dan Keluhan di Luar Pengadilan utk Bidang Finansial (ADR Bidang Finansial)”(Catatan ketua Forum) pd Juni 2008 oleh “Forum Komunikasi & Koordinasi Sengketa Finansial”

• • • • Data aktual pada Juni 2008 Permohonan sertifikasi berdasarkan UU Promosi ADR diajukan oleh : 1 badan (Asosiasi Industri Sekuritas Jepang) Sertifikat sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dlm UU Instrumen dan Exchange Finansial didapat oleh: 2 asosiasi (Asosiasi Usaha Asuransi Jiwa, Asosiasi Usaha Asuransi Kerugian Jepang” Persiapan utk permohonan sertifikasi sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dalam UU Instrumen dan Exchange Finansial dilakukan oleh : 1 asosiasi (Asosiasi Perbankan Nasional) TF 2007 Total konsultasi Total keluhan Total sengketa Jumlah kasus 164.400

31.518

387

Laporan “ttg Bentuk Baru Sistem Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Bidang Finansial (ADR Finansial)” pd Desember 2008 oleh Komisi Finansial, Dewan Sistem Finansial

（１）

Konsep dasar pelembagaan ADR bidang finansial

Semakin beragamnya produk/layanan finansial serta saluran penjualan ADR bidang finansial yang bersifat lintas batas sektor dan komprehensif （２）

Karakteristik organisasi ADR bidang finansial

ADR finansial dilakuakn oleh asosiasi usaha, organisasi pengatur diri serta badan-badan swasta lainnya.

（３）

Lingkup kegiatan organisasi ADR bidang finansial

Konsultasi dan penanganan keluhan mengenai trouble finansial juga dimasukkan sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi ADR finansial.

（４）

Kerja sama antar organisasi ADR bidang finansial

Satu pintu masuk untuk memilah-milah （５）

Wewenang organisasi ADR bidang finansial

Organisasi ADR finansial selayaknya diberi wewenang untuk menentukan peraturan dalam batas tertentu serta wewenang yg diperlukan untuk menjamin efektivitasnya.

（６

) Prosedur ADR yg ditempuh oleh Organisasi ADR finansial

Yang dipercayai dan diterima oleh pengguna jasa Yang diterima oleh lembaga keuangan juga （７）

Kewajiban lembaga keuangan mengenai ADR finansial

Melakukan pengaturan tertentu mengenai hubungan antara organisasi ADR finansial dan lembaga keuangan Lembaga keuangan diberi kewajiban untuk menempuh prosedur, memberiktan keterangan dan menyediakan data/informasi atas permintaan organisasi ADR finansial, serta menghormati hasil kegiatan ADR tersebut.

（８）

Keterlibatan badan pemerintah

Badan pemerintah diberi wewenang tertentu terhadap lembaga keuangan dan organisasi ADR finansial sehingga badan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan, pengawasan serta keterlibatan lainnya. Pada kategori usaha yang sudah mempunyai organisasi ADR, penggunaan jasa organisasai ADR tersebut dipersyaratkan sebagai persyaratan bagi entran （９）

Efek hukum ADR finansial

Efek hukum seperti pencegahan berlakunya daluwarsa, penghentian proses litigasi

ADR bidang Medik

Kejadian yg Diberitakan secara Besar-besaran

• 11 Jan.1999

： Tertukarnya pasien di RS Univ. Kota Yokohama （ operasi jantung ・ paru ） • Feb.1999

： RS Pemprof.Hiroo

（ obat antiseptik diinfus ） • Jul.1999

： RS Univ.Kyoritsu

（ Kasus sumpit kayu) • Feb.2000

： Kasus Univ.Kyoto

（ air distilasi dan ethanol ） • Okt.2000

： Univ.Kedoktoran Saitama （ overdosis obat antikanker ） • 2001 ： Univ.Kedokteran Tokyo Joshi (pump-oxygenator dalam operasi jantung ） • Nop.2002

： Univ.Kedokteran Tokyo Jikei （ kanker prostatik dan endoskop ） • Des.2004

： RS Ohno Pemprof.Fukushima

（ Perdarahan hebat saat melepas placenta accreta ）

Tanggapan Negara

（

Departemen Kesehatan)

• April 2001, membentuk badan promosi keamanan dalam kedokteran • April 2002, membuat rencana keseluruhan untuk keamanan dalam kedokteran • Desember 2003, imbauan darurat oleh Menteri Departemen Kesehatan untuk kecelakaan kedokteran.

• Oktober 2004, mengumpulkan contoh-contoh kecelakaan pada kedokteran.

• Juni 2005, “ Rencana untuk keamanan kedokteran masa depan” • September 2005, bisnis model pemeriksaan kedokteran berkaitan dengan analisa kematian yang berhubungan dengan kegiataan pemeriksaan kedokteran • April 2007, mengadakan acara pemikiran mengenai penyelidikan penyebab kematian yang bersangkutan dengan kegiatan • Juni 2008, Rancangan garis besar dari RUU ttg Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif)

Perkara perdata Perubahan jumlah tuntutan hukum yang berhubungan dengan kedokteran

Tahun Tahun 1993 Tahun 1994 Tahun 1995 Tahun 1996 Tahun 1997 Tahun 1998 Tahun 1999 Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 estimate ） （ quick

Baru

４４２ ５０６ ４８８ ５７５ ５９７ ６３２ ６７７ ７９４ ８２２ ９０９

1003 1110 999 913 944 877 Sudah selesai

３４７ ３９２ ４２６ ５００ ５２７ ５８２ ５６９ ６９１ ７２２ ８７０

1035 1004 1062 1139 1027 986 Belum selesai

１３５２ １４６６ １５２８ １６０３ １６７３ １７２３ １８３１ １９３４ ２０３４ ２０７３

2043 2149 2086 1860 1777

Kecelakaan pada kedokteran Penselisihan pada kedokteran Tuntutan hukum dalam kedokteran

Terjadi perselishan walaupun tidak terjadi kecelakaan ＡＤＲ

Perselisihan Alternative Dispute Resolution Penyelesaian perselisihan kedokteran Diluar pengadilan Kecelakaan pada Tuntutan Hukum untuk Kedokteran kedokteran

Tidak semua kecelakaan menyebabkan perselisihan Tidak semua perselisihan menjadi tuntutan hukum

Organisasi Investigasi Keselamatan Medik Jepang (Proyek Percontohan) Investigasi penyebab kematian

Klik disini akan muncul penjelasan Penjelasan pelayanan Permintaan penyelidikanOr Institusi kedokteran Persetujuan Keluarga pasien Otopsi Laporan hasil penyelidikan Bisnis model Daerah model Penerimaan Melakukan penyelidikan Melakukan analisis dan penilaian Laporan hasil penyelidikan Mendukung dan memberikan nasehat Kantor Pusat Melakukan analisis dan penilaian Publikasi Masyarakat, pihak bersangkutan, institusi, dan departemen bersangkutan

• • • • Outline RUU Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif) Berdasarkan Drag III ttg Investigasi Penyebab Kematian dan Upaya Preventif Kecelakaan Medik menuju Terjaminnya Keselamatan Medik Dep.Kesehatan, Kesejahteraan & Tenaga Kerja, Juni 2008 （ 1)Keselamatan medik merupakan masalah penting dalam kebijakan medik di negeri ini, terutama mengenai kematian karena kecelakaan medik harus diinvestigasi penyebabnya untuk menyusun upaya pencegahan merupakan harapan yang serius seluruh masyarakat. Orang-orang yang bekerja di bidang medik dituntut mengambil tindakan-tindakan yang terbaik. Di sisi lain, tindakan perawatan dan pengobatan medis adalah suatu perbuatan yang selalu disertasi risiko karena harus melakukan ekspansif terhadap tubuh manusia, bahkan kadang kala dapat mengakibatkan kematian pasien atau akibat yang malang lainnya.

(2) Untuk meningkatkan keselamatan medik, diperlukan upaya investigasi penyebab kecelakaan melalui otopsi dan/atau evaluasi proses perawatan/pengobatan saat terjadinya kematian akibat kecelakaan medik serta pembuatan mekanisme untuk memanfaatkan hasil tersebut dalam penanggulangan kecelakaan . Keluarga korban kecelakaan selalu mempunyai keinginan agar penyebab kejadian terungkap dan kecelakaan yang sama tidak terulang lagi.

(3)Namun, investigasi penyebab kematian maupun analisa ・ evaluasi perkembangan klinikal tidak ditangani dengan cukup oleh pemerintah selama ini, sehingga pada kenyataannya prosedur peradilan perdata dan pidana diharapkan sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, meskipun prosedur-prosedur tersebut tidak tentu memberi hasil terungkapnya penyebab kematian. Oleh karena itu, dari sudut pandang menjamin keselamatan medik, perlu dibentuk organisasi yang secara khusus melaksanakan analisa dan evaluasi kecelakaan medik yang mengakibatkan kematian manusia.

(4)Diyakini pembangunan mekanisme baru tersebut akan membawa hasil meningkatnya transparansi di bidang medik dan terpulihnya kepercayaan masyarakat terhadap medik, dan juga memberikan kontribusi dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi dokter medis maupun tenaga medik lain dalam menjalankan tugasnya tanpa rasa takut salah.

Sistem Kompensasi Obstetrik

Sistem yang mempunyai fungsi kompensasi terhadap bayi yang mengalami lumpuh otak terkait dengan persalinan serta fungsi analisa penyebab lumpuh otak dan pencegahan terjadinya kecelakaan serupa.

Mekanisme Fungsi kompensasi Anggota Terdaftar Biaya Kompensasi Premi Uang asuransi Tertanggung Kontraktor Kontrak Premi Uang asuransi Penanggung Fungsi analisa penyebab & pencegahan Analisa penyebab ① Informasi Contoh Kasus diakumulasi Pecegahan ② Publikasi & advokasi Qualitas kedokteran obsterik meningkat ② Melakukan analisa penyebab dari sudut pandang medik dan mengumpan balik hasilnya kepada ibu hamil/bersalin (bayi) maupun pelaksana persalinan.

② Merumuskan strategi pencegahan berdasarkan informasi contoh-contoh kasus yang dikumpulkan.

Surat laporan kelompok kerja penelitian keamanan pada kedokteran (Mei 2005

）

Laporan kecelakaan kedokteran, menganalisa penyebab, menyelesaikannya diluar penggadilan, dan mendirikan sistem untuk membantu pasien “Gambaran pada masa depan”

２

Tentang protes dan perselisihan dalam kedokteran, tidak hanya diselesaikan di pengadilan, tetapi juga di Institusi kedokteran, tempat yang dekat dengan pasien. Bila dengan cara itu tidak bisa menyelesaikannya, bisa juga meminta Organisasi pihak netral diluar pengadilan , dengan membangun sistem penanganan perselisihan diluar pengadilan secara berkelanjutan, akan menyelesaikan perselisihan dengan waktu singkat dan dapat mengurangi beban pada pasien dan pihak pelaku kedokteran.

Penengah kedokteran Komunikator medik

Orang yang berkonslutasi

（

Pasien, keluarga

）

Pasangan

（

Orang yang bersangkutan dengan keperawatan

）

Mediator Mendengar

Peran Ulang-alik Memelihara kesempatan

Dalam rumah sakit

ＡＤＲ

di dalam rumah sakit Salah paham Tidak puas masalah ribut mulut Perselisihan Tempat konsultasi pasien Psikiater Bagian kedokteran Pengurus Penghubung kedokteran Badan pengurus etika dalam rumah sakit Kedokteran Bagian Perawatan Badan peneliti kecelakaan pada kedokteran Penengah kedokteran

（

Mediation

）

Penyelesaian perselisihan di luar rumah sakit

Hospital-based ADR

Misunderstanding Complaint Trouble Conflict Dispute Accidents Administrator Patient counseling counter Advocacy Counselor Hospita l

Medical Coordinator

Faculty of Medicine Departmen t of Nursing mutual communication Hospital Ethics Committee Medical Accident Analysis Committee Medical mediation

（

Mediator

） 62

Disputes resolved outside the hospital

Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat

Pusat ADR bentukan asosiasi advokat

（ Jumlah permohonan yang masuk pada 2008 ） Tokyo 105 Tokyo 34 Dai-Ichi Tokyo 26 Sapporo 106 Dai-Ni Tokyo Yamagata 2 118 Sendai Niigata 4 4 Toyama 11 Fukushima Kyoto Hyogo Okayama 19 32 Shimane Fukuoka 28 4 113 Hiroshima 4 94 Osaka Ehime Gifu 3 9 Yamanashi 321 Aichi Saitama 24 Yokohama 15 Shizuoka 3 Kagoshima

Jumlah Permohonan yang Masuk pada Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat di Seluruh Jepang

1200 1118 1000 1050 1039 1085 964 930 960 800 874 884 748 600 660 528 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Kasus di Pusat ADR

（ Asosiasi advokat di seluruh Jepang, 2008 ） Termohon bersedia 771 71% Termohon tidak bersedia 278 25% Menunggu jawaban 4% 43 Penyebab berakhirnya 771 kasus yg ada kesediaan termohonnya 16% Dicabut setelah bersedia 120 40% Mencapai kesepakatan 317 Tdk diterima stl bersedia 44 19% Dlm proses 190 25%

Referensi ： Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Mediasi di Pengadilan Perdata

（ Pengadilan Sumir di seluruh Jepang, 2008 ） Dicabut 24854 44% 32% Berhasil 17913 24% Tidak berhasil 13759

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Tipe Sengketa yang Diterima permohonannya di Pusat ADR di Seluruh Jepang

397 Diterima Berhasil 156 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ① Jual-beli tanah/rumah ② Sewa tanah/rumah ③ Perjanjian kontrak ④ Upah ⑤ Perjanjian lain ⑥ Tidak adanya kewajiban ⑦ Perbuatan melawan hukum ⑧ Hak kekayaan intelektual ⑨ Rumah tangga ⑩ Perburuhan ⑪ Hubungan perusahaan ⑫ Hubungan tetangga ⑬ Rumah susun milik ⑭ Lain-lain

Substansi Perbuatan Melawan Hukum

140 120 100 80 60 40 20 0 Diterima Berhasil ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ① Perkelaian, ② ④ Kecelakaan hewan, Kecelakaan medik, ⑤ ③ Kecelakaan lalu lintas Sengketa tetangga ⑥ Hubungan laki-perempuan, ⑦ Lain-lain

Skala Sengketa yang Berhasil Dicapai Kesepakatannya

（

2008)

120 100 80 60 40 20 0 ～ 0 0 3 0 0 ,0 （Yen） ～ 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ～ 0 ,0 3 0 ,0 0 0 ～ ,0 0 1 ,0 0 0 0 0 ～ 0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 v o r e

Angka Keterlibatan Advokat

（

dalam kasus yang diterima di seluruh Jepang pada 2008

） 39% 26% 25% Keduanya tidak didampingi Hanya pemohon yg didampingi Hanya termohon yg didampingi Keduanya didampingi 10%

Tarif

• Tipe 1 • Tipe 2 • Tipe 3 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000-20.000 Yen Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000 – 20.000 Yen ＋ Biaya administrasi dibebankan kpd termohon saat termohon menyampaikan kebersediaan sekitar 10.000 Yen Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000 – 20.000 Yen ＋ Biaya administrasi pada setiap hari pertemuan diselenggarakan dari; ① ② hanya pemohon sekitar 10.000 Yen pemohon maupun termohon sekitar 5000 Yen /pihak ＊ Untuk tiap tipe, success fee dibebankan jika kesepakatan berhasil tercapai. (Sekitar 8% dari nilai uang perdamaian yg disepakati, dan semakin tinggi nilai perdamaian yang disepakati, semakin menurun persentase feenya.)

Honor untuk Mediator

• Honor atas usaha mempertimbangkan kasus (jika berakhir tanpa diselenggarakannya hari pertemuan karena termohon tidak hadir) sekitar 5000 Yen • Honor atas kegiatan pada hari pertemuan (per pertemuan) 5000 – 10.000 Yen ＊ Sekitar 5000 Yen jika sudah stand-by tetapi pihak tidak datang.

• Success fee 80.000 – 100.000 Yen untuk tiap kasus tanpa melihat nilai uang yang disepakati para pihak dalam kasus bersangkutan ＊ Ada juga pusat ADR yang mempunyai ketentuan khusus mengenai success fee 30.000 – 50.000 Yen untuk kasus bernilai kecil .

Jumlah Mediator yang Terdaftar

(2008 ） Sapporo Sendai Yamagata Fukushima Tokyo Dai-ichi Tokyo Dai-Ni Tokyo Yokohama Saitama Shizuoka Yamanashi Niigata Aichi Advokat 54 72 24 49 104 95 143 85 37 38 15 62 149 Ahli 22 49 Gifu Toyama Osaka Kyoto Hyogo Nara Hiroshima Okayama Shimane Fukuoka Kumamoto Kagoshima Ehime Advokat 31 28 145 141 155 21 43 147 35 60 35 16 36 Ahli 160

Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang • Pusat pelayanan 154 tempat di seluruh Jepang • Memberikan pelayanan konsultasi, mediasi penyelesaian dan investigasi kecelakaan secara gratis • Lebih dari 90% sumber dana berasal dari subsidi (665 juta Yen) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanahan dan Perhubungan) dan penerimaan iuran dari advokat yang terdaftar sebagai anggotanya (279 juta Yen)

Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang

Jumlah konsultasi 36.616 kasus Jumlah mediasi 1.786 kasus Rata-rata jumlah hari pertemuan mediasi per satu kasus 1,7 hari Jumlah investigasi(Shinsa) 12 kasus （ statistik:2008 ） ＊ Investigasi (shinsa) adalah ・・・ Dalil pihak korban terkait tuntutan ganti rugi diperiksa dan dinilai oleh tiga orang komissioner investigasi untuk menghasilkan pendapat komissioner.

Yang menjadi pihak lawan dalam hal ini terbatas pada perusahaan asuransi dan mutual aid association yang sudah terdaftar (7 badan saat ini). Apabila pihak korban menyetujui pendapat komissioner investigasi, pihak perusahaan asuransi tunduk pada pendapat tersebut membayar uang asuransi. Biaya acara dibebankan kepada perusahaan asuransi bersangkutan.

• •

Bentuk Baru ADR oleh Asosiasi Ahli Pusat Penyelesaian Sengketa Terpadu Osaka

Tipe One-stop Merupakan organisasi ADR yang bersifat lintas kelompok ahli dengan melibatkan asosiasi berbagai ahli/profesi, organisasi ekonomi, pemerintah daerah serta berbagai jenis badan-badan lainnya, yang pertama di Jepang.

Pusat memilih orang ahli yang dinilai berpengetahuan tepat untuk tiap kasus dari kelompok-kelompok orang ahli yang terdaftar untuk membentuk tim mediator yang terdiri atas 3 orang pada prinsipnya. Dengan memanfaatkan pengetahuan keahlian, pusat sebagai organisasi mediasi swasta dapat mewujudkan dengan cepat penyelesaian sengketa perdata maupun sengketa keluarga yang memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat, sesuai kenyataan, tidak berpihak dan layak.

• • • Karena nilai-nilai masyarakat semakin menjadi kompleks, jenis sengketa pun semakin menjadi beragam dan penyelesaiannya pun semakin mejadi sulit, maka diharapkan pula jumlah dan jenis organisasi penyelesaian pun banyak untuk melakukan penanganan yang beragam. UU Pokok ADR diundangkan dengan tujuan memenuhi tuntutan tersebut. Di kota Osaka juga, asosiasi advokat, asosiasi investigator tanah dan bangunan serta berbagai asosiasi ahli/profesi mendirikan organisasi ADR untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai asosiasi orang ahli lainnya pun sudah mulai mencari bentuk untuk mendirikan organisasi ADR.

Namun, suatu asosiasi yang tunggal hanya dapat menangani kasus di satu bidang tertentu saja, sehingga sulit menangani sengketa yang berada pada perbatasan bidang maupuan sengketa yang bersifat lintas batas bidang. Agar pihak yang memerlukan layanan tidak mengalami kesulitan dalam hal tersebut, maka dibentuk organisasi penyelesaian sengketa yang bersifat terpadu.

Merupakan organisasi penyelesaian yang melibatkan banyak orang ahli, maka organisasi ini dibuat dengan tujuan dan misi yang sama dengan rumah sakit yang memberikan perawatan medis bertingkat tinggi dan intensif secara terpadu.

Pusat ADR oleh Badan Swasta (Organisasi Nirlaba, dll)

ADR Komunitas Organisasi nirlaba ・ Badan mediasi swasta

Semuanya menyelenggarakan pelatihan Semuanya memfokuskan pada mediasi fasilitatif Akahige Net Chushikoku Mediation Center NPO Japan Mediation Center Fukuoka

・

Nagasaki Group Ehime Mediation Support Center NPO Civil Pro Net Kansai

Dua Pemikiran

・

Pendekatan Dua roda

Desain sistem Kebijakan Penyelesaian di lapangan

・

klinikal Pengembangan SDM

81

Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA) 日本インドネシア法律家協会

JILA 日本インドネシア法律家協会 PERHIMPUNAN PRAKTISI HUKUM INDONESIA-JEPANG (PPHIJ) Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA) 日本事務所住所：〒１０５－０００２ 東京都港区愛宕１丁目３番４号 愛宕東洋ビル３階 （矢吹法律事務所内） 電話番号（代表）０３－５４２５－６７６１ Alamat Sekretatiat di Indonesia: Jl H Mu'in 10A, Rt:09, Rw:09, Kelapa Dua, Tugu, Cimanggis, Depok, JABAR 16951. Tel: 021-8771-5594 E-Mail: [email protected]