Transcript PENGANTAR HUKUM BISNIS

PENGANTAR HUKUM
BISNIS
OLeh : Syafrinaldi.
Proses Penegakan Hukum
 Sistem
 Sarana
 Sanksi
 Aparat
 Masyarakat
Hukum Bisnis
Kenapa dipakai Istilah Bussines Law ?....
Mengapa Tidak :
1. Trade Law
2. Commercial Law
3. Economic Law
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
 Kontrak
 HaKi
 Hukum
Perburuhan
 Perlindungan Konsumen
 Dan lain sebagainya
Kontrak

1.
2.
3.
Defenisi :
(Henry Campbell) Suatu kesepakatan yang
diperjanjikan antara dua orang atau lebih yang
dapat menimbulkan,memodifikasi atau
menghilangkan hubungan hukum
(KUHPdt) Suatu perbuatan dimana satu orang
atau lebih, mengikatkan diri kepada satu orang
atau lebih
Serangkaian perjanjian dimana hukum
memberikan gantu rugi,terhadap wansprestasi
dari kontrak tersebut, dan kontrak tsb harus
dilaksanakan
Sumber Hukum Kontrak
 Peraturan
Perundang-undangan
 Yurisprudensi
 Perjanjian international
 Kebiasaan-kebiasaan bisnis
 Doktrin
 Hukum adat
Kontrak Vs Perikatan
 Kontrak
merupakan salah satu sumber
dari perikatan
 Perikatan lahir ada dikarenakan oleh
kontrak dan adapula oleh Undanh-undang
ex. Pengasuhan seorang anak oleh ibu
kandungnya
Asas-asas Kontrak
 Sebagai
Hukum yang Mengatur
 Asas Kebebasan Berkontrak
 Asas Facta Sunservanda
 Asas Konsensual: Mengikat scara penuh
 Asas Obligatoir :Kontrak yang telah dibuat
telah menimbulkan hak dan kewajiban
akan tetapi kebendaan belum
diberikan…atau bahasa yang kita kenal
dengan SERAH TERIMA
Syarat Sah Kontrak
 Syarat
Objektif :Pasal 1320 BW
 Syarat Subjekti : Pasal 1320 BW
 Syarat umum diluar pasal 1320
 Syarat sah yang khusus
Penjelasan
Syarat sah Umum diluar pasal 1320 BW :
1. Harus dilakukan dngan itikad baik
2. Tidak boleh bertebtangan dengan
kebiasaan yang berlaku
3. Harus dilakukan berdasarkan azaz
kepatutan
4. Tidak boleh melanggar kepentingan
umum
Penjelasan

1.
2.
3.
Syarat sah yang khusus :
Tertulis untuk kontrak tertentu
Akta notaris untuk kontrak tertentu
Izin pejabat yang berwenang
Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI)
Intellectual Property Right
Oleh : Syafrinaldi
Latar Belakang
 Menjadi
bahan pembicaraan pada WTO
 Berdirinya WTO ditandai dengan
Perundingan tarif perdagangan
 Tahun 1994 indonesia ikut konfrensi WTO
dan telah meratifikasi UU No 7 1995
Adapun rekomendasi dari konfrensi WTO
yang paling penting adalah TRIPs :Trade
Related Intellectual property rights
Ruang Lingkup HAKI
 Hak
Cipta
 Hak Paten
 Merek
 Desain Produksi industri
 Penanggulangan Praktik Pemainan
curang
 Dan lain-lain
Defenisi HAKI
“ Suatau hak yang diberikan oleh negara
untuk memberikan perlindungan hukum
kepada seorang penemu atau pencipta,
baik dbidang teknologi maupun seni dan
sastra untuk menggunakan dan
memperbanyak hasil temuannya
Tujuan perlindungan HAKI
 Memberikan
suatu penghargaan atas
keberhasilan dalam melakukan penemuan
dalm bentuk royalti
 Mempromosikan dan publikasi
 Merancang upaya alih informasi
 Memberikan perlindungan dari pengmbilan
tanpa hak
 Mendorong semangat kompetisi
Hak Cipta

1.
2.
3.
4.
Dasar Hukum :
UU No 6 tahun 1982
UU No 7 tahun 1987
UU No 12 tahun 1997
UU No 19 tahun 2002
Mengapa UUHC mengalami
beberapa kali perubahan
 Perkembangan
ekonomi yang makin pesat
 Penyesuaian UUHC dengan perjanjian
international
Pengertian
 Hak
Cipta adalah :Suatu hak yang
diberikan oleh negara kepada seorang
penemu atau Inventor dalam bidang ilmu
pengetahuan,seni atau sastra
Istilah-istilah dalam hak cipta

Pencipta :Seseorang aau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya
melahirkan suatu ciptaan.

Ciptaan :Hasil seiap karya pencipta yang
menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan,seni dan sastra

Hak Cipta : hak khusus bagi pencipta maupun
penerima hak cipta untuk memperbanyak dan
mengumumkan atau memberi izin
 Pengumuman
: Pembacaan,penyiaran
pameran dan lain sebagainya suatu
ciptaan dengan alat apapun sehingga sau
ciptaan bisa dilihat didengar dan dibaca
 Perbanyak
:Penambahan jumlah suatu
ciptaan baik secara keseluruhan ataupun
sebahagian
Ciptaan yang tidak diberi hak cipta
1.
2.
3.
4.
Hasil rapat lembaga negara
Peraturan perundang-undangan
Pidato kenegaraan
Putusan pengadilan
Masa Berlaku
 50
tahun sebelum dan sesudah diftarkan
untuk :Buku dll
 50
tahun sejak diumumkam untuk
:Rekaman.program komputer dsb
 Pada
umumnya lama nya seumur hidup
pencipta dan ketika meninggal dunia
dapat berlangsung selama 50 tahun
Ciptaan yang dilindungi









Buku
Ceramah
Alat peraga
Drama
Peta
Arsitetur
Fotografi
Terjemahan
lagu
Hal-hal yang tidak dianggap
pelanggaran hak ipta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Karya tulis yang menyebutkan sumbernya
Penggunaan untuk kepentingan pendidikan
Keperluan untuk pembelaan didalam dan
diluar pengadilan
Ceramah semata-mata untuk pendidikan
Drama atau pementasan yang tidak dipungut
biaya
Dan lain sebagainya
Proses pendaftaran
 Kanwil
kehakiman dan HAM
“ pada dasarnya hak cipta tanpa didaftarkan
sudah dilindungi oleh undang-undang,
tetapi untuk menjaga agar jangan ada
oarang yang mengambil tanpa hak perlu
didaftarkan
Paten

1.
2.
3.
Dasar Hukum :
UU No. 6 tahun 1989
UU No 13 tahun 1997
UU No 14 tahun 2001
Perlunya UU Paten
 Mendoron
inventor berkreatifitas
 Memberi keleluasaan kepada usahawan
dalam memilih teknologi baru
 Memacu sektor industri untuk invesyasi
 Sarana alih teknologi
 Instrumen sebagai penentu kebijakan
pembangunan
Defenisi

Suatu hak yang diberikan oleh negara kepada
seorang penemu dalam bidang teknologi dan
industri

Hak khusus yang diberikan negara kepada
penemu atas hasil temuannya dibidang
teknologi, untuk selama waktu tertentu,
melaksanakan sendiri penemuannya tersebut
atau memberikan persetujuan kepada orang lain
untuk melaksanakan
Dengan syarat
 Novelti
: Kebaruan
 Inventif : tidak diduga-duga
 Dapat diterpkan dalam bidang industri
Yang dapat di Patenkan
 Proses
 Hasil
Produksi
 Penyempurnaan dan pengembangan
proses
 Penyempurnaan dan pengembangan hasil
produksi
Yang tidak dapat di petenkan
 Bertentangan
dengan UU
Proses Pendaftaran

1. Tahap Administratif :mengisi permohonan,
setelah itu dikeluarkan pengumuman pertama
atas permintaan paten, untuk memberikan
kesempatan pada masyarakat yang
berkepentingan untuk dapat mengajukan
keberatan
 2. Tahap Substantif : kalau seandainya tidak ada
masyarakat yang keberatan maka dilakukan
pengumuman tahap dua dan dicatat dalam
daftar paten kemudian baru menerima sertifikat
paten
Lama Masa Berlakunya

20 tahun setelah itu paten akan menjadi milik
umum
 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk
paten sederhana dan paten sederhana tidak
bisa diperpanjang

Dikenai biaya pemeliharaan paten setiap tahun

Paten tidak seperti hak cipta yang tanpa
didaftarkan sudah dilindungi,paten harus
didaftarkan.
Peralihan Paten
 Hibah
 Pewarisan
 Wasiat
 Perjanjian
Kendala-kendala
 Kesulitan
masyarakat dalam hal
melakukan pendaftaran
 Tingginya biaya yang dikeluarkan dan
besarnya biaya pemeliharaan tahunan
 Kurangnya kesadaran dari masyarakat
untuk melakukan penemuan dan
penelitian
 Rendahnya tingkat kesejateraan Inventor
 Dan lain sebagainya.
Lisensi
 Izin
yang diberikan oleh si pencipta
kepada pihak lain untuk menggunakan
dan memperbanyak hasil ciptaan dengan
tujuan komersial dengan catatan harus
memberikan kepada si pencipta sebuah
konpensasi dalan bentu Royalti
Jenis-jenis lisensi
 Lisensi
Eksklusif :penerima lisensi
memiliki hak tunggal
membuat,mempergunakan atau menjual
produk paten
 Lisensi Non ekslusif :Penerima lisensi
membuat,memakai dan menjual, tetapi
pemegang paten tetap berhak
mempergunakan temuannya dan
memberikan lisensi pada pihak lain
 Lisensi
Silang :Pemegang paten
memberikan lisensi pada pihak lain,
sebaliknya pihak lain juga memberi lisensi
 Paket lisensi :Para pemegang paten
membuat lisensi dalam satu paket
Merek
Syafrinaldi
Dasar Hukum
 UU.No.
19 tahun 1992
 UU.No.13 tahun 1997
 UU.No.15 tahun 2001
Pengertian
 Tanda
yang berupa gambar,nama,kata
huruf,angka-angka,susunan warna dan
kombinasi dari unsur 2 tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang dan
jasa.
Jenis merek
 Merek
Dagang
 Merek
Jasa
 Merek
Kolektif
Tanda merek yang tidak bisa
didaftarkan
 Bertentangan
dengan kesusilaan
 Yang tidak memiliki daya pembeda
 Tanda yang telah jadi milik umum
 Tanda yang digunakan untuk keterangan
barang dan jasa
Jangka waktu perlindungan
 Proses
pendaftaran sama dengan paten
 10 tahun bisa diperpanjang dengan angka
yang sama
HUKUM PERBURUHAN
Syafrinaldi
Dasar Hukum
 UU
No 14 tahun 1969
 UU No 25 tahun 1997
 UU No 13 tahun 2003
Defenisi Hukum Perburuhan
 Suatu
aturan yang mengatur hubungan
kerja antar majkan selaku pelaku usaha
dengan pekerja selaku bawahan
Istilah-istilah

Tenaga kerja :setiap oarang baik laki-laki atau
perempuan yang sedang,dalam adan akan
melakukan pekerjaan gun untuk menghasilkan
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
manusia
 Pekerja :tenaga kerja yang bekerja dalam
hubungan kerja pada perusahaan atau
seseorang dengan menerima upah
 Ketenagakerjaan :segala hal yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan baik sebelum,selama
an sesudah masa kerja
UPAH
 Hak
pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentu uang sebagai imbalan dari
pengusaha atas suatu pekerjaan ,dan
dibayar menurut perjanjian kerja
Perjanjian Kerja
 Adanya
kesepakatan antara pekerja dan
pengusaha baik tertulis maupun lisan
antara kedua belah pihak
Perjanjian Kerja Berakhir
 Mati
 Berakhirnya
perjanjian kerja
 Adanya putusan pengadilan yang bersifat
tetap
 Keadaan tertentu yang dicantumkan
dalam perjanjian
 Overmach
PHK

Pesangon
 1 th – 2th =1 bln upah

Rehabilitasi
 1. 3th – 6th =2 bln uph
HIP


1.
2.
3.
4.
5.
Dasar Hukum UU No. 2 tahu 2004
Sarana :
Adanya serikat pekerja
Organisasi pengusaha
Lembaga bipartit (Min . 50 orang)
Tripartid
Peraturan perusahaan (Min.10 orang)
Keselamatan perlindungan kerja
 Dilarang
mempekerjakan anak
 Kalau terpaksa berikan perlindungan
khusus
 Dilarang mempekerjakan perempuan pada
waktu tertentu
 Kalau ia harus ada transportasi dan izin
khusus
 Pekerja berhak memdapat istirahat,cuti
 Dan lain lain