Transcript Paparan Untuk BAPEMAS - Situs Resmi Badan Perencanaan

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN
PNPM-MP
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
Tujuan
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin
secara mandiri
Sasaran
SUMBER DATA MENENTUKAN PROPORSI BLM T.A 2013
 Hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) tahun
2011 yang menjadi dasar penentuan tingkat kemiskinan
setiap kecamatan/desa/kelurahan.
 Data Potensi Desa (Podes) BPS tahun 2011 sebagai
dasar penilaian jumlah penduduk suatu wilayah.
 Persentase Penduduk Miskin dihitung dari jumlah
(Penduduk Miskin + Penduduk Sangat Miskin)/Jumlah
Penduduk.
DASAR PERHITUNGAN ALOKASI BLM
PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A 2013
Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor:
B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal
Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013
Katagori Jumlah Penduduk
Kelurahan/Desa
Katagori Lokasi
Lokasi kel/desa dengan persentase miskin ≥
10%
Lokasi kel/desa dengan persentase miskin <10%
(Jiwa)
< 3.000
3.000 - 10.000
> 10.000
150 jt
200 jt
350 jt
Jumlah Penduduk Miskin < 1500, BLM = 75 jt
Jumlah Penduduk Miskin ≥ 1500, BLM = 100 jt
DASAR PENENTUAN ALOKASI DDUB
PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A. 2013
1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.07/2009 tanggal
4 November 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama
Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/PMK.07/2012 tanggal
16 April 2012 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam
Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.
B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal
Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013.
KOMPOSISI BLM APBN (DUB) DAN BLM APBD (DDUB) PNPM
MANDIRI PERKOTAAN T.A. 2013
Kategori IFKD
Porsi Pembiayaan
DUB
DDUB
Sangat Tinggi
80%
20%
Tinggi
85%
15%
Sedang
90%
10%
Rendah
95%
5%
 Nilai DDUB adalah nilai DDUB minimal yang wajib disediakan oleh daerah dalam
bentuk uang dan bukan sharing program. Daerah dapat menambah alokasi DDUB sesuai
dengan kemampuan daerah, dengan memperhatikan mekanisme pengalokasian dan
pelaksanaan anggaran yang berlaku pada program tersebut.
 Kabupaten/Kota yang sama sekali tidak mendukung PNPM Mandiri (tidak menyediakan
DDUB secara penuh / kontribusi 0%) dalam 1 (satu) tahun anggaran akan mendapat
sanksi yaitu tidak lagi mendapat BLM dari PNPM Mandiri pada tahun anggaran
berikutnya. Untuk kembali mendapatkan BLM PNPM Mandiri, daerah harus
melunasi hutang DDUB tanpa meminta pemulihan APBN.
 Untuk Kabupaten/Kota yang hanya menyediakan DDUB sebagian dari yang disyaratkan,
maka Kementerian/Lembaga Pengelola Program dapat menurunkan jumlah
alokasi BLM untuk daerah tersebut.
REKAPITULASI LOKASI DAN ALOKASI BLM
PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A. 2013 PROPINSI JAWA TIMUR
KODE
KAB/KOTA
JML
JML KATEGOR
KABUPATEN/KOTA KECAMATA
%DDUB
KEL/DESA I IFKD
N
3501 PACITAN
3502 PONOROGO
3503 TRENGGALEK
3504 TULUNGAGUNG
3505 BLITAR
3506 KEDIRI
3507 MALANG
3508 LUMAJANG
3509 JEMBER
3510 BANYUWANGI
3511 BONDOWOSO
3512 SITUBONDO
3513 PROBOLINGGO
3514 PASURUAN
3515 SIDOARJO
3516 MOJOKERTO
3517 JOMBANG
3518 NGANJUK
3519 MADIUN
3520 MAGETAN
3522 BOJONEGORO
3523 TUBAN
3524 LAMONGAN
3525 GRESIK
3526 BANGKALAN
3528 PAMEKASAN
3529 SUMENEP
3571 KOTA KEDIRI
3572 KOTA BLITAR
3573 KOTA MALANG
3574 KOTA PROBOLINGGO
3575 KOTA PASURUAN
3576 KOTA MOJOKERTO
3577 KOTA MADIUN
3578 KOTA SURABAYA
3579 KOTA BATU
JAWA TIMUR TOTAL
1
2
1
5
3
4
7
1
5
5
1
4
3
6
15
6
7
3
1
3
1
1
2
5
1
1
2
3
3
5
5
3
2
3
31
3
154
25
37
13
81
37
46
98
12
37
45
11
30
47
91
291
100
113
50
14
42
18
17
37
103
13
18
23
46
21
57
29
34
18
27
160
24
1.865
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
15%
5%
15%
5%
15%
5%
5%
5%
PAGU INDIKATIF MENKOKESRA
PAGU DEFINITIF MENKOKESRA
DUB
DUB
1.852,5
2.945,0
1.931,3
7.528,8
5.890,0
6.673,8
9.523,8
1.282,5
4.298,8
5.510,0
1.080,0
4.027,5
6.817,5
12.641,8
29.806,3
13.418,8
15.247,5
6.958,8
1.116,3
4.678,8
1.353,8
2.042,5
3.586,3
9.713,8
997,5
1.591,3
1.732,5
6.621,3
1.742,5
5.130,0
4.781,3
3.301,3
1.466,3
2.280,0
16.007,5
1.828,8
207.405,5
DDUB
97,5
155,0
71,3
396,3
310,0
351,3
501,3
67,5
226,3
290,0
120,0
447,5
757,5
491,3
1.568,8
706,3
802,5
366,3
58,8
246,3
71,3
107,5
188,8
511,3
52,5
83,8
192,5
246,3
307,5
270,0
843,8
173,8
258,8
120,0
842,5
96,3
12.397,5
TOTAL
1.950,0
3.100,0
2.002,5
7.925,0
6.200,0
7.025,0
10.025,0
1.350,0
4.525,0
5.800,0
1.200,0
4.475,0
7.575,0
13.133,0
31.375,0
14.125,0
16.050,0
7.325,0
1.175,0
4.925,0
1.425,0
2.150,0
3.775,0
10.225,0
1.050,0
1.675,0
1.925,0
6.867,5
2.050,0
5.400,0
5.625,0
3.475,0
1.725,0
2.400,0
16.850,0
1.925,0
219.803,0
1.852,5
2.945,0
1.353,8
7.528,8
5.890,0
6.673,8
9.523,8
1.282,5
4.298,8
5.510,0
1.080,0
4.027,5
6.817,5
9.333,8
29.806,3
13.418,8
15.247,5
6.958,8
1.116,3
4.678,8
1.353,8
2.042,5
3.586,3
9.713,8
997,5
1.591,3
1.732,5
4.678,8
1.742,5
5.130,0
4.781,3
3.301,3
1.466,3
2.280,0
16.007,5
1.828,8
201.577,5
DDUB
97,5
155,0
71,3
396,3
310,0
351,3
501,3
67,5
226,3
290,0
120,0
447,5
757,5
491,3
1.568,8
706,3
802,5
366,3
58,8
246,3
71,3
107,5
188,8
511,3
52,5
83,8
192,5
246,3
307,5
270,0
843,8
173,8
258,8
120,0
842,5
96,3
12.397,5
TOTAL
1.950,0
3.100,0
1.425,0
7.925,0
6.200,0
7.025,0
10.025,0
1.350,0
4.525,0
5.800,0
1.200,0
4.475,0
7.575,0
9.825,0
31.375,0
14.125,0
16.050,0
7.325,0
1.175,0
4.925,0
1.425,0
2.150,0
3.775,0
10.225,0
1.050,0
1.675,0
1.925,0
4.925,0
2.050,0
5.400,0
5.625,0
3.475,0
1.725,0
2.400,0
16.850,0
1.925,0
213.975,0
HASIL PERHITUNGAN PER
KELURAHAN
BLM REGULER 2013
DUB
1.852,5
2.945,0
1.353,8
7.528,8
5.890,0
6.673,8
9.523,8
1.282,5
4.298,8
5.510,0
1.080,0
4.027,5
6.817,5
9.333,8
29.592,5
13.418,8
15.247,5
6.958,8
1.116,3
4.678,8
1.353,8
2.042,5
3.586,3
9.713,8
997,5
1.591,3
1.732,5
4.678,8
1.742,5
5.130,0
4.781,3
3.301,3
1.466,3
2.280,0
16.007,5
1.828,8
201.363,8
DDUB
97,5
155,0
71,3
396,3
310,0
351,3
501,3
67,5
226,3
290,0
120,0
447,5
757,5
491,3
1.557,5
706,3
802,5
366,3
58,8
246,3
71,3
107,5
188,8
511,3
52,5
83,8
192,5
246,3
307,5
270,0
843,8
173,8
258,8
120,0
842,5
96,3
12.386,3
TOTAL
1.950,0
3.100,0
1.425,0
7.925,0
6.200,0
7.025,0
10.025,0
1.350,0
4.525,0
5.800,0
1.200,0
4.475,0
7.575,0
9.825,0
31.150,0
14.125,0
16.050,0
7.325,0
1.175,0
4.925,0
1.425,0
2.150,0
3.775,0
10.225,0
1.050,0
1.675,0
1.925,0
4.925,0
2.050,0
5.400,0
5.625,0
3.475,0
1.725,0
2.400,0
16.850,0
1.925,0
213.750,0
MEKANISME PENCAIRAN DAN
PEMANFAATAN DANA BLM
Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM PNPM
Tahap
Pencairan
Tahap I
(60%)
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
• BKM/LKM telah melaksanakan review
partisipatif (kelembagaan, keuangan dan
PJM/Renta Pronangkis);
• Anggota BKM/LKM yang telah habis
masa baktinya harus sudah dipilih ulang
dengan minimum 30% penduduk dewasa
mengikuti pemilihan tingkat basis;
• BKM/LKM menandatangani Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
dengan pihak pemerintah yang diwakili
PJOK;
• Melengkapi form dokumen pencairan
(PP-BLM, Kwitansi, Copy
Rek.BKM/LKM).
• Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan
Pronangkis hasil review yang telah disepakati
masyarakat dan diverifikasi KMW/OC (Korkot);
• Melampirkan Rencana Penggunaan Dana /RPD
BLM tahap I yang telah disepakati masyarakat
dan diverifikasi KMW/OC (Korkot);
• Terbentuk KSM yang dinilai layak oleh
KMW/OC (Korkot);
• Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana
BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh
KMW/OC (Korkot) dan disetujui oleh Rapat
BKM/LKM;
• Administrasi keuangan (pembukuan)
Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh
KMW/OC (Askot Ekonomi/Manajemen
Keuangan) dengan hasil baik.
MEKANISME PENCAIRAN DAN
PEMANFAATAN DANA BLM
Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM PNPM
Tahap
Pencairan
Tahap II
(40%)
Syarat Pencairan
Syarat Pemanfaatan
• Administrasi keuangan (pembukuan)
Sekretariat dan UPK telah diverifikasi
oleh KMW/OC (Askot
Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan
hasil baik;
• Melengkapi form dokumen pencairan
(PP‐BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy
Rek.BKM/LKM, Resume SP‐3).
• Melampirkan Rencana Penggunaan Dana/RPD
BLM tahap II yang telah disepakati masyarakat
dan diverifikasi KMW/OC (Korkot);
• Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana
BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh
KMW/OC (Korkot) dan disetujui oleh Rapat
BKM/LKM;
• Administrasi keuangan (pembukuan)
Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh
KMW/OC (Askot Ekonomi/Manajemen
Keuangan) dengan hasil baik;
• Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM telah
dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan
secara teknis dan administrasi minimal 50%;
• Kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan telah
diperiksa dan ditandatangani oleh Tim
Fasilitator serta diverifikasi KMW/OC (Korkot).
PENGENDALIAN PEMANFAATAN BLM 2013 KOTA PASURUAN
Status : 30 September 2013
No
Kota
Termin
Sumber
Nilai BLM
I
APBN
2,085,000,000
L
S
Alokasi
E
BOP
PKM
Keterangan
Kelurahan Pekuncen belum bisa
1,427,200,000
45,000,000 15,000,000
55,275,000
328,985,000 memanfaatkan menunggu pemilu LKM
pada tanggal 27 Oktober 2013
1
Pasuruan
II
APBN
1,216,250,000
APBD
173,750,000
Catatan : Hanya Kelurahan Krapyakrejo yang bisa mengakses kegiatan Ekonomi karena indikator dibawah ini
Sumber Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP Hal. 28
1. Untuk Tahap II ( APBN ) baru 10
kelurahan yang sudah cair ke BKM
(Kandangsapi,Kebonagung, Mayangan,
Ngemplakrejo,
Pohjentrek,Purutrejo,Purworejo,Bugul
Kidul,Kepel,Mandaranrejo)
2. 23 Kelurahan masih proses pencairan
3. Pekuncen menunggu Pemilu
Menunggu usulan 34 lengkap
PENGENDALIAN PEMANFAATAN BLM 2013 KOTA PASURUAN
Status : 30 September 2013
PAGU BLM 2013
NO
KECAMATAN
KELURAHAN
APBN
APBD
TOTAL PAGU BLM
2013
TERMIN 1
APBN (Rp)
TERMIN 2
APBN (Rp)
APBD
Realisasi Pemanfaatan Tridaya Termin 1 APBN
Peningkatan
Ekonomi
Lingkungan
Kapasitas
Sosial
PEMANFAATAN % TERMIN
TERMIN 1
1
BOP
1
Bugulkidul
Blandongan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
1,000,000
41,500,000
92
2
Bugulkidul
Krampyangan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
32,000,000
10,000,000
1,150,000
43,150,000
96
3
Bugulkidul
Bugulkidul
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
0
40,500,000
90
4
Bugulkidul
Kepel
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,500,000
38,950,000
87
5
Bugulkidul
Bakalan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
0
40,500,000
90
6
Bugulkidul
Tapaan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
32,000,000
10,000,000
0
42,000,000
93
7
Panggungrejo
Bugullor
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
3,200,000
43,700,000
97
8
Panggungrejo
Mandaranrejo
190,000,000
10,000,000
200,000,000
120,000,000
70,000,000
10,000,000
0
105,500,000
10,000,000
4,150,000
119,650,000
100
9
Panggungrejo
Pekuncen
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
0
1,985,000
0
1,985,000
4
10 Panggungrejo
Petamanan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
0
7,000,000
0
7,000,000
16
11 Panggungrejo
Panggungrejo
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
32,000,000
10,000,000
1,500,000
43,500,000
97
12 Panggungrejo
Kandangsapi
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
32,000,000
10,000,000
1,200,000
43,200,000
96
13 Purworejo
Purutrejo
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,800,000
39,250,000
87
14 Purworejo
Purworejo
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
3,000,000
43,500,000
97
15 Purworejo
Sekargadung
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,300,000
38,750,000
86
16 Purworejo
Kebunagung
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
2,000,000
42,500,000
94
17 Purworejo
Wirogunan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
3,000,000
40,450,000
90
18 Purworejo
Pohjentrek
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,500,000
38,950,000
87
19 Purworejo
Tembokrejo
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
2,825,000
40,275,000
90
20 Panggungrejo
Bangilan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
10,000,000
1,200,000
33,200,000
74
21 Panggungrejo
Kebonsari
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,500,000
38,950,000
87
22 Panggungrejo
Ngemplakrejo
190,000,000
10,000,000
200,000,000
120,000,000
70,000,000
10,000,000
0
105,500,000
10,000,000
3,000,000
118,500,000
99
23 Panggungrejo
Mayangan
142,500,000
7,500,000
150,000,000
90,000,000
52,500,000
7,500,000
54,000,000
10,000,000
2,500,000
89,500,000
99
24 Gadingrejo
Bukir
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,000,000
38,450,000
85
25 Gadingrejo
Gadingrejo
332,500,000
17,500,000
350,000,000
210,000,000
122,500,000
17,500,000
0
194,000,000
10,000,000
1,500,000
205,500,000
98
26 Gadingrejo
Gentong
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
3,000,000
40,450,000
90
27 Gadingrejo
Karangketug
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
1,000,000
41,500,000
92
28 Gadingrejo
Krapyakrejo
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
13,950,000
10,000,000
1,000,000
39,950,000
89
29 Gadingrejo
Petahunan
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,000,000
38,450,000
85
30 Gadingrejo
Sebani
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
27,450,000
10,000,000
1,450,000
38,900,000
86
31 Gadingrejo
Randusari
142,500,000
7,500,000
150,000,000
90,000,000
52,500,000
7,500,000
0
69,300,000
10,000,000
1,000,000
80,300,000
89
32 Panggungrejo
Karanganyar
71,250,000
3,750,000
75,000,000
45,000,000
26,250,000
3,750,000
0
30,500,000
10,000,000
2,500,000
43,000,000
96
33 Panggungrejo
Tambaan
190,000,000
10,000,000
200,000,000
120,000,000
70,000,000
10,000,000
0
105,500,000
10,000,000
3,000,000
118,500,000
99
34 Panggungrejo
Trajeng
190,000,000
10,000,000
200,000,000
120,000,000
70,000,000
10,000,000
0
105,500,000
10,000,000
1,500,000
117,000,000
98
3,301,250,000
173,750,000
3,475,000,000
2,085,000,000
1,216,250,000
173,750,000
1,427,200,000
328,985,000
55,275,000
1,871,460,000
90
JUMLAH
22,000,000
23,000,000
45,000,000
15,000,000
15,000,000
KINERJA KEUANGAN UPK PNPM - MP KOTA PASURUAN BULAN SEPTEMBER 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Kelurahan
BUGULKIDUL
BUGULLOR
MANDARANREJO
PEKUNCEN
PETAMANAN
KEPEL
PANGGUNGREJO
BAKALAN
TAPAAN
KANDANGSAPI
KRAMPYANGAN
SEKARGADUNG
BLANDONGAN
BUKIR
GADINGREJO
GENTONG
KARANGANYAR
KARANGKETUG
KRAPYAKREJO
PETAHUNAN
TAMBAAN
TRAJENG
SEBANI
RANDUSARI
BANGILAN
KEBONSARI
KEBONAGUNG
NGEMPLAKREJO
POHJENTREK
PURUTREJO
PURWOREJO
TEMBOKREJO
WIROGUNAN
MAYANGAN
LAR
62%
35%
55%
100%
84%
33%
100%
100%
77%
64%
93%
61%
97%
72%
45%
88%
36%
90%
7%
57%
100%
74%
84%
62%
100%
58%
87%
100%
50%
57%
31%
100%
87%
100%
PAR
36%
32%
10%
100%
66%
20%
100%
100%
86%
55%
99%
46%
97%
47%
65%
84%
24%
82%
1%
46%
100%
37%
67%
15%
100%
70%
66%
100%
17%
50%
27%
100%
72%
100%
CCR
276%
120%
496%
100%
62%
497%
4%
452%
124%
100%
512%
309%
119%
204%
269%
126%
327%
153%
317%
117%
388%
180%
147%
307%
10%
330%
113%
6%
186%
185%
355%
125%
299%
90%
ROI
8%
-5%
18%
0%
-6%
6%
0%
0%
-3%
12%
-72%
10%
-39%
8%
2%
1%
13%
-10%
13%
3%
0%
-21%
-39%
11%
-12%
-15%
-12%
-5%
12%
6%
9%
-5%
-14%
-11%
KATEGORI INDIKATOR LAR
KATEGORI INDIKATOR PAR
KATEGORI INDIKATOR CCR
KATEGORI INDIKATOR ROI
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Memuaskan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Minimal
Penundaan
Penundaan
Minimal
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Memuaskan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Minimal
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Minimal
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Memuaskan
Minimal
Memuaskan
Minimal
Penundaan
Memuaskan
Penundaan
Memuaskan
Minimal
Minimal
Memuaskan
Memuaskan
Minimal
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Minimal
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Penundaan
Memuaskan
Minimal
Penundaan
Memuaskan
Memuaskan
Memuaskan
Minimal
Memuaskan
Penundaan
Minimal
Penundaan
Memuaskan
Minimal
Penundaan
Minimal
Minimal
Minimal
Penundaan
Memuaskan
Penundaan
Minimal
Penundaan
Minimal
Minimal
Minimal
Memuaskan
Penundaan
Memuaskan
Minimal
Minimal
Penundaan
Penundaan
Memuaskan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Memuaskan
Minimal
Minimal
Penundaan
Penundaan
Penundaan
Ketentuan Umum Dana BLM adalah sebagai berikut:
1. Dana BLM bersifat stimulan dan sebagai alat belajar. Dana BLM bersifat
stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat secara nyata
belajar melaksanakan dan mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan
yang sudah direncanakan dan tercantum dalam PJM Pronangkis.
2. Pemanfaatan dana BLM harus sesuai PJM Pronangkis.
Penggunaan dana BLM mengacu pada rencana tersebut yang menganut menu
bebas (open menu), di mana masyarakat dapat menyusun usulan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.
3. BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana apabila pada
tahun yang berjalan terjadi bencana.
4. Penerima manfaat langsung dana BLM adalah warga miskin yang tercantum
dalam daftar PS-2.
5. Pengelola dana BLM adalah BKM/LKM. Dana BLM ini adalah dana publik yang
disalurkan melalui BKM/LKM dan pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggunggugatkan.
6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana BLM harus terbuka
dan dapat dipertanggunggugatkan.
7. Proses pengambilan keputusan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan
monitoring pemanfaatan dana BLM harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat,
terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan.
8. Berdasarkan PJM Pronangkis tersebut, dana BLM dapat digunakan secara
cukup luwes melalui pembelajaran aspek Tridaya3 dan kesepakatan serta kearifan
warga sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat kepada warga miskin.
Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM MP di tingkat
masyarakat dapat dilihat pada garis besar siklus kegiatan di halaman berikut ini:
Skenario Pelaksanaan
STATUS SIKLUS DIKELURAHAN TAHUN 2013
TANGGAL 17 OKTOBER 2013
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
KECAMATAN
KELURAHAN
JENIS SIKLUS
KEC. GADINGREJO
KRAPYAKREJO
2
KEC. GADINGREJO
BUKIR
4
KEC. GADINGREJO
SEBANI
2
KEC. GADINGREJO
GENTONG
4
KEC. PANGGUNGREJO
KARANGANYAR
4
KEC. PANGGUNGREJO
TRAJENG
4
KEC. PANGGUNGREJO
TAMBAAN
4
KEC. GADINGREJO
GADINGREJO
4
KEC. GADINGREJO
PETAHUNAN
4
KEC. GADINGREJO
RANDUSARI
2
KEC. GADINGREJO
KARANGKETUG
4
KEC. PURWOREJO
POHJENTREK
2
KEC. PURWOREJO
WIROGUNAN
2
KEC. PURWOREJO
TEMBOKREJO
2
KEC. PURWOREJO
PURUTREJO
2
KEC. PURWOREJO
KEBONAGUNG
2
KEC. PURWOREJO
PURWOREJO
2
KEC. PANGGUNGREJO
KEBONSARI
3
KEC. PANGGUNGREJO
BANGILAN
2
KEC. PANGGUNGREJO
MAYANGAN
2
KEC. PANGGUNGREJO
NGEMPLAKREJO
2
KEC. PURWOREJO
SEKARGADUNG
2
KEC. BUGUL KIDUL
BAKALAN
2
KEC. BUGUL KIDUL
KRAMPYANGAN
2
KEC. BUGUL KIDUL
BLANDONGAN
2
KEC. BUGUL KIDUL
KEPEL
4
KEC. BUGUL KIDUL
BUGULKIDUL
4
KEC. PANGGUNGREJO
PETAMANAN
2
KEC. PANGGUNGREJO
PEKUNCEN
4
KEC. PANGGUNGREJO
KANDANGSAPI
2
KEC. PANGGUNGREJO
BUGULLOR
4
KEC. BUGUL KIDUL
TAPAAN
2
KEC. PANGGUNGREJO
MANDARANREJO
4
KEC. PANGGUNGREJO
PANGGUNGREJO
4
SIKLUS
BANYAK
2
3
4
TOTAL
19
1
14
34
KETERANGAN
Proses Pembentukan TIM pelaksanaan tinjauan partisipatif
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Proses pelaksanaan tinjauan partisipatif
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
Proses pelaksanaan tinjauan partisipatif
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
Telah melaksanakan Pembentukan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Pembentukan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Pembentukan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan tinjauan partisipatif
Telah melaksanakan Bimbingan TIM tinjauan partisipatif
Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan tinjauan partisipatif
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan tinjauan partisipatif
Peroses Refleksi 3 Tahunan tingkat basis
Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan tinjauan partisipatif
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
Proses pelaksanaan tinjauan partisipatif
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Ulang BKM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terima Kasih