Transcript MATERI SOSIALISASI PER-24 FAKTUR PAJAK

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2013
PER-24/PJ/2012,
TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN
TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Materi Sosialisasi
1
2
3
4
5
ROAD MAP PPN
ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK
PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK
PERSIAPAN KPP
ROAD MAP PPN
Pembenahan Sistem Administrasi PPN
2014
2013
2012
•
2011
• Evaluasi eSPT
Memperluas basis
eSPT
•
Kebijakan
Pengukuhan PKP
• Validasi Faktur
Pajak
•
Peningkatan
Penggunaan eSPT
•
Segmentasi PKP:
normal dan deemed
•
Registrasi Ulang PKP
•
•
Tim Kajian
Komprehensif
eTax Invoice: Pilot
Project
• Peraturan eSPT
• eTax Invoice
Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
3
Sistem Administrasi PPN
3
Pengkreditan
Faktur Pajak
2
Penerbitan
Faktur Pajak
*
1
Pengukuhan PKP
Peraturan dan Sistem IT yang handal
4
Arah Kebijakan Pengaturan FP
1
Penomoran
Faktur Pajak
2
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi
dilakukan sendiri
oleh PKP, tetapi
dikendalikan
oleh
DJP
melalui
pemberian nomor seri Faktur Pajak,
dimana bentuk dan tata caranya
ditentukan oleh DJP.
Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak
sesuai dengan UU KUP dan UU PPN.
Sehingga mempunyai basis legal yang
kuat dan lebih memberikan kepastian
hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
Sumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
Landasan Hukum PER-24/PJ/2012
UU
PPN
PMK
PER
DJP
Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
Penyempurnaan Pengaturan FP
Pasal 13 (5) UU PPN
a
b
Identitas
Penjual/Pembeli
Alamat
Sesuai dengan alamat
yg sebenarnya
c
Jenis BKP/JKP
BKP/ JKP
Menggambarkan
keadaan sebenarnya
Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan
tertentu lainnya, maka harus dicantumkan
f
g
Nomor Seri FP
Meminta
ke DJP
Tata cara ditentukan
oleh DJP
Nama
Penandatangan
FP
Identitas:
- KTP
- SIM
- Passport
Sesuai identitas yang
sah & berlaku
Keterangan
FP Lengkap
(fotocopy dilampirkan pada saat
pemberitahuan pejabat
penandatangan FP)
Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak
.
Kode transaksi & status
.
Kode tahun
Nomor Seri
Jumlah Digit:
8 digit
Ditentukan oleh PKP sendiri
Penomoran FP
Sesuai dengan
Per-13/65
.
Kode transaksi & status
Penomoran FP
Sesuai dengan
Per-24
Kode cabang
-
-
.
Nomor Seri
Jumlah Digit:
13 digit
Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan
dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
Kendali Nomor Seri Faktur Pajak
Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau
telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila
terjadi perubahan alamat .
Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.
Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .
Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.
Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat
mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturutturut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur
pajak disampaikan ke KPP.
Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Petugas TPT
di KPP
1
Surat
permohonan
kode aktivasi
2
Surat
pemberitahuan
kode aktivasi
dikirim via pos
Petugas
Seksi
Pelayanan
di KPP
3
3
Password di email
PKP
5
Pemberitahuan
kempos di email
4
Surat
pemberitahuan
kode aktivasi
kempos
Direkam di aplikasi
di KPP
Data base Registrasi
Ulang PKP dan verifikasi
Pengukuhan PKP
Penerima surat
masuk KPP
Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012
Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
PKP
2
memasukkan
kode aktivasi
dan password
1
surat
permintaan
nomor seri
3
Surat
Pemberitahuan
nomor seri Faktur
Pajak
PKP
Petugas TPT
di KPP
Data base
kepatuhan 3
masa pajak
terakhir
Data base
penomoran
Faktur Pajak
Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
POIN PERUBAHAN
No
Keterangan
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
1
PER-24/PJ/2012
1
Otorisasi
pemberian
nomor seri
Nomor Urut FP ditentukan
sendiri oleh PKP secara
berurutan
2
Syarat
diberikan
nomor seri
FP
Tidak ada syarat khusus, baik PKP Nomor Seri Faktur Pajak
ataupun non PKP dapat
diberikan kepada PKP yang telah
membuat nomor sendiri.
diregistrasi ulang dan PKP baru
yang telah diverifikasi dalam
rangka pengukuhan PKP
3
Identitas PKP
khususnya
alamat dan
jenis
barang/jasa
Tidak ditegaskan
Catatan:
Nomor Seri FP diberikan oleh DJP
dengan mekanisme yang
ditentukan oleh DJP
Penegasan Keterangan FP
mengenai alamat dan jenis
barang/jasa harus diisi sesuai
dengan keterangan yang
sebenarnya atau sesungguhnya
12
POIN PERUBAHAN
No
Keterangan
PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010
2
PER-24/PJ/2012
4
Penunjukan
PKP tidak disyaratkan
dan
melampirkan fotokopi
Penandatangan kartu identitas yang sah
an FP
Mengatur pejabat/pegawai
penandatangan FP yang berhak:
- PKP wajib memberitahukan ke KPP
surat penunjukan penandatangan
FP; dan
- fotokopi kartu identitas yang sah
(dilegalisasi oleh pejabat
berwenang)
5
Istilah Faktur
Pajak Cacat
Diatur dan digunakan
istilah “Faktur Pajak
cacat”
Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti
dengan “Faktur Pajak tidak lengkap”
agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6
Penggunaan
Kode Transaksi
(02 dan 03)
Menimbulkan multitafsir
untuk transaksi yang
harus dipungut oleh
Pemungut dengan
mekanisme normal
Mempertegas peruntukan Kode
Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara
pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS)
digunakan untuk penyerahan yang
PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas
13
POIN PERUBAHAN
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
3
No
Keterangan
PER-24/PJ/2012
7
Urutan nomor
seri Faktur
Pajak
- Wajib membetulkan FP
sehingga sequence number
tetap terjaga
- Apabila tidak dibetulkan, PKP
penerbit dikenai sanksi Ps 14
(4) UU KUP dan PKP Pembeli
tetap dapat mengkreditkan
PM
- Nomor seri Faktur Pajak
diberikan oleh DJP dengan
blok nomor urut
- Penggunaan nomor yang tidak
urut tidak dikenakan sanksi
- Terdapat kewajiban pelaporan
nomor yang tidak terpakai
8
Nomor Seri FP
ganda (lebih
dari satu)
- Wajib membetulkan FP
sehingga sequence number
tetap terjaga
Seluruh Faktur Pajak dengan
Nomor Seri FP yang sama /ganda
termasuk Faktur Pajak Tidak
Lengkap
9
Penerbitan FP
Pengganti
- Menggunakan Nomor Seri baru
- Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT,
yaitu di masa FP yang diganti
dan di masa pembuatan FP
pengganti
- Menggunakan Nomor Seri yang
sama
- Hanya dilaporkan di SPT FP
yang diganti
14
POIN PERUBAHAN
No
Keterangan
10 Pengkreditan
FP
4
PER-24/PJ/2012
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
FP yang tidak diisi dengan
keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya dan yang tidak
mengikuti tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini tidak
dapat dikreditkan oleh PKP
Pembeli
Kesalahan pengisian keterangan
FP di luar kuasa PKP Pembeli
tetap dapat dikreditkan (nomor
tidak urut, kode cabang dan
penandatangan belum
diberitahukan ke KPP)
15
Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Langkah Persiapan KPP
2012
31 Des 2012
Batas Akhir Registrasi
Ulang PKP
1
2
2013
1 Maret 2013
PKP meminta kode aktivasi,
pasword dan nomor seri ke KPP
2013
1 April 2013
Nomor seri mulai
digunakan PKP
Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan
ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang
dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing.
Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang
PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya
secara baik dan benar.
Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: [email protected]
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
SELESAI