OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL TERM OF REFERENCE (TOR) PELATIHAN ADVOKASI HUKUM

Kementerian

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016-2017

: Ombudsman Republik Indonesia Lembaga/Lembaga Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Program : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Hasil : Dukungan Manajemen kepada Ombudsman RI Unit Eselon II/Satker Kegiatan Indikator Kinerja Jenis Keluaran (Output) Volume : Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan : Pelatihan Advokasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. : Meningkatnya Ombudsman RI. kualitas dan kuantitas kinerja pegawai : Laporan kegiatan Pelatihan Advokasi yang berkaitan dengan kebutuhan Ombudsman RI : 1 (satu) Laporan kegiatan Pelatihan Advokasi yang berkaitan dengan kebutuhan Ombudsman RI.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); d. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; e. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2/ORI-PR/IX/2012.

2. Ombudsman Republik Indonesia diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Pada intinya tujuan dari pembentukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut: a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera b. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas KKN; c. Meningkatkan mutu pelayanan disegala bidang agar warga memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan; d. Membantu menciptakan dan meningkatkan pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, KKN; e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supermasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan dan operasional untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, pada tahun 2010 dibentuk Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Keberadaan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagai pendukung kegiatan administrasi guna menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Sesuai amanat Pasal 19 Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia, Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indoensia mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk fasilitasi pelayanan hukum dan pembentukan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kebutuhan Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut: a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Penyusunan Data Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan kebutuhan Ombudsman Republik Indonesia; c. Kajian/telaahan Hukum, misalnya kajian dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan atau nota sepahaman (MoU)/Perjanjian Kerja Sama; d. Pelaksanaan Harmonisasi, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan atau nota sepahaman (MoU)/Perjanjian Kerja Sama.

Sampai saat ini Ombudsman Republik Indonesia telah menerbitkan 15 (lima belas) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia, dan pada tahun 2014 ini, telah mengeluarkan 10 (sepuluh) kajian/telaahan hukum. Proses Penyusunan Peraturan Ombudsman dan peraturan lainnya dilakukan secara sistematis, artinya proses pembuatan peraturan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik pengundangan, dan penyebarluasan. Adapun Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, Proses Pengharmonisasian dilakukan, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Apabila proses pengharmonisasian sudah dilakukan sejak awal, diharapkan ketika proses tahap akhir pembahasan akan lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Misalnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Ombudsman (RPO) di lakukan terhadap RPO dengan RPO, RPO dengan undang undang maupun dengan Peraturan Pemerintah yang secara materi saling berkaitan satu sama lainnya. Pentingnya kegiatan penyusunan perundang-undangan bagi Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai berikut: a. Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia; b. Melindungi dan mengayomi, serta menjamin hak-hak pegawai Ombudsman Republik Indonesia terus terjaga dalam rangka dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia; dan 3. Menciptakan ketertiban dan ketentraman, dalam pelaksanaan tugas mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia.

B. DASAR PEMIKIRAN

Negara indonesia adalah negara hukum, seperti itulah yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa konstitusi kita telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan indonesia. sekaligus memberikan pengertian bahwa negara dan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya harus selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang berlandaskan akan hukum, maka negara kita harus mampu mengakomodir setiap hak dan kepentingan warga negaranya, menghilangkan diskrimimasi, meberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (the equality of law). Hal tersebut menjadi faktor penting dalam usaha mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Pada pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihad apan hukum”. Artinya konstitusi Negara kita telah menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Namun pada kenyataannya penegakan supremasi hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum dan pelaku kekuasaan kehakiman di negara kita hari ini masih jauh dari rasa keadilan (justice of law), terutama keadilan bagi rakyat miskin, masyarakat terpinggirkan dan kaum marjinal yang belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan. belum lagi ditambah praktek korup, kesewenang-wenangan aparat, dan mahalnya biaya untuk memperoleh keadilan, semakin membuat masyarakat kehilangan harapan dalam kehidupan berkeadilan. Itulah sebabnya mengapa masyarakat kita menjadi sangat pesimis terhadap praktik hukum di Indonesia. maka dalam kondisi seperti ini advokasi menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Sebab advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Sebagai sebuah lembaga bantuan hukum yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan publik prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mampu. Maka Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan tujuan dan orientasinya tersebut akan senantiasa menjalankan peran-peran advokasi, memberikan pendampingan serta perlindungan terhadap masyarakat. Karena kami menyadari bahwa proses pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah, maka dibutuhkan sinergisitas dan berbagai usaha serta cara untuk merealisasikannya, antaralain pendidikan, pelatihan dan penyadaran akan pentingnya hukum dan advokasi, penyuluhan hukum dan pengorganisasian kelompok masyarakat, serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Berpijak dari apa yang disampaikan di atas, maka Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga bantuan hukum, bermaksud akan menyelenggarakan PELATIHAN ADVOKASI khusus untuk pegawai ombudsman dan aparatur yang terkait. pelatihan advokasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hukum dan advokasi, menciptakan paralegal yang handal serta terbentuknya jaringan untuk membantu mefasilitasi proses pengadvokasian dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil yang termarjinalkan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN:

a. Mensinergikan dan memberikan kepemahaman tentang Pelatihan Advokasi Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat sebagai lembaga bantuan hukum. b. Meningkatkan kemampuan, kepemahaman dan kapasitas pengetahuan, strategi dan teknik advokasi hukum. serta menumbuhkembangkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam bidang Hukum.

c. Membentuk jaringan dan Membangun kemitraan strategis antara Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga bantuan hukum dengan masyarakat dalam rangka untuk membantu, memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

D. LANDASAN KEGIATAN:

1. AD/ART Ombudsman Republik Indonesia 2. Rapat kerja pengurus Calon Tim Advokasi Ombudsman RI 3. Rapat kerja badan pengurus harian dengan panitia pelaksana

E. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama Pelatihan Advokasi Ombudsman RI

F. TEMA KEGIATAN: "PELATIHAN TIM ADVOKASI HUKUM DILINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA" G. BENTUK KEGIATAN:

Kegiatan pelatihan advokasi tersebut menitik beratkan pada peran aktif peserta sebagai calon Tim Advokasi, sehingga diharapkan terbentuknya kepemahaman tentang pentingnya hukum, advokasi hukum Ombudsman sebagai organisasi bantuan hukum. adapun bentuk kegiatan yang dimaksud ialah sebagai berikut: 1. Presentasi narasumber 2. Diskusi interaktif 3. Bedah kasus 4. Simulasi

H. WAKTU DAN TEMPAT:

acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal …. bertempat di...

I. MATERI PELATIHAN:

1. Tim Advokasi Hukum Ombudsman sebagi lembaga bantuan hukum kemanusiaan, sejarah berdirinya Ombudsman sebagai lembaga bantuan hukum kemanusiaan, Bergaining position dan eksistensi Ombudsman dalam dunia advokasi, Kinerja, sumbangsih dan cita-cita ideal dalam berkontribusi membangun Indonesia, Peran dan fungsi dalam mengadvokasi, mengedukasi dan upaya menciptakan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum Indonesia,serta Tantangan terbesar sebagai lembaga hukum dalam pengadvokasian masyarakat. 2. Advokasi dan study kasus Pengertian dan arti penting advokasi dalam mewujudkan equality before the law, Upaya hukum dan strategi bagi masyarakat umum dalam melakukan sebuah advokasi, Advokasi sebagai sarana pencapaian akses keadilan, perlindungan hak hak civil dan pengembalian hak asasi manusia, Indikator keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah proses advokasi, serta Faktor penentu kesuksesan dan kendala terbesar dalam melakukan advokas Bedah kasus.

3. Lobby, negosiasi dan membangun mitra Defenisi, urgensi dan strategi dalam melakukan lobby dan negosiasi sebagai sebuah langkah advokasi, Lobby dan negosiasi sebagai bagian terpenting dalam prosrs advokasi, Parameter keberhasilan dan kegagalan proses lobby dan negosiasi dalam advokasi serta upaya yang harus dilakukan, Arti penting mitra kerja dalam kesusesan sebuah proses advokasi hak-hak civil, serta Langkah strategi dalam membangun mitra kerja , menjaga eksistensi lembaga dalam dunia advokasi

J. PESERTA:

peserta pelatihan advokasi tersebut meliputi pegawai Ombudsman RI, organisasi kepemudaan dan masyarakat dari berbagai latarbelakang pendidikan yang ada dilingkungan Ombudsman, dengan jumlah peserta 150 (seratus lima puluh) orang

K. KEPANITIAAN

: Kepanitiaan acara yang dimaksud adalah pengurus Pusat Advokasi Hukum Ombudsman RI dengan membentuk panitia dan TIM pelaksana.

L. PENUTUP

Demikian TOR kegiatan Pelatihan Advokasi Hukum Ombudsman ini dibuat. sebagai acuan pelaksanaan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan advokasi dimaksud.

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II/Satker Kegiatan Indikator Kinerja Jenis Keluaran (output) Volume

No RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PELATIHAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN TAHUN ANGGARAN 2016

: Ombudsman Republik Indonesia : Sekretariat Jenderal Ombudsman RI : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya : Dukungan Manajemen kepada Ombudsman RI : Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pegawai Ombudsman RI. : Laporan kegiatan Pelatihan Advokasi yang berkaitan dengan kebutuhan Ombudsman RI : 1 (satu) Laporan kegiatan Pelatihan Advokasi yang berkaitan dengan kebutuhan Ombudsman RI

Tahapan Pelaksanaan dan Jenis Biaya Volume Satuan Ukur Biaya Satuan Ukur Rincian Komponen Biaya 1

A.

2

Hukum dan Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Perundang undangan

Biaya Utama 3

V

Biaya Pendukung 4 5 6 7 Jumlah 8 Keterangan 9

Honor Output Kegiatan - Pelaksana (10 org x 4 bln x 10 tim) 521219 522151 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - konsumsi rapat ( makan @ Rp 44.000+snack @ Rp 16.000) (14 org x 24 Kl ) - fotokopi, penggandaan/penjilidan (10 Paket x 1 Tahun) Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber (2 org x 2 jam x 1 kl x 10 kgt) 400 336 1 40 OB OK PKT OJ Rp. 750.000 Rp. 300.000.000 Rp. 60.000 Rp. 20.160.000 Rp. 2.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 1.150.000 Rp. 46.000.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa a. biaya transportasi luar kota (14 Org x 3 Hr x 10 kgt x 1 Kl) b. biaya penginapan luar kota ( 14 Org x 2 Hr x 10 kgt x 1 Kl) c. Uang harian ( 14 Org x 3 Hr x 10 kgt x 1 kl) d. Uang representatif ( 4 Org x 3 Hr x 10 kgt x 1 Kl)

Total Biaya

420 420 420 120 OK OH OH OH Rp. 220.000 Rp. 950.000 Rp. 530.000 Rp. 190.000 Rp. 92.400.000 Rp. 399.000.000 Rp. 222.600.000 Rp. 22.800.000 Rp. 1.122.960.000 Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Budiono Widagdo NIP. 19540521 197603 1 001