Transcript PERATURAN PENGGUNAAN TKA

KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA
DI INDONESIA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
LD, KKI 06/10
ISU DAN STRATEGI GLOBALISASI …..
Indonesia pasar potensial bagi masyarakat dunia
khususnya untuk liberalisasi/globalisasi yankes.
1. Perkuat IMPLEMENTASI Regulasi Praktik Kedokteran/
Kedokteran Gigi WNI/WNA REGISTRASI, SERTIFIKASI,
LISENSI, AKREDITASI, BINWAS
2. Peningkatan kompetensi  CPD/P2KB/P3KGB
profesional, bermutu, aman dan berdaya saing
3. Pemetaan Kebutuhan & penempatan Dokter, Dokter gigi,
Spesialis WNI/WNA dan WNA ASEAN
4. Pengembangan sistem informasI Kesehatan
 SINERGISME SIST.INFORMASI (manual – online)
LD, KKI 2
06/10
TUJUAN :
A. DASAR :
1. UUPK (3 TUJUAN):
PERLINDUNGAN PASIEN, MEMPERTAHANKAN DAN
MENINGKATKAN MUTU PRADOK, KEPASTIAN HUKUM
2. UU DAN PERATURAN TERKAIT  KOORDINASI
3. PERAN MASING-2 STAKEHOLDERS DALAM
IMPLEMENTASI UUPK  KOMITMEN & KERJASAMA
B. PEMETAAN :
1. KEBUTUHAN & PELUANG KERJASAMA
3. KEBIJAKAN/REGULASI YG DIPERLUKAN
4. PETA PERAN MASING-2 STAKEHOLDERS
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
Badan otonom, mandiri, non Struktural,
bersifat independen, terdiri :
- Konsil Kedokteran (KK)
- Konsil Kedokteran Gigi (KKG)
bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI
PELANTIKan anggota KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PERIODE TUGAS TH.2009-2014
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
TUGAS
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
(KKI) pasal 7 UUPK
1. melakukan registrasi dr/drg
2. mengesahkan standar pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi
3. melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktik kedokteran
bersama lembaga terkait sesuai dengan
fungsi masing-masing
6/21/2010
Registrasi kki
5
Where do we go ...?
1. Perapan standar pendidikan dan kompetensi
dr/drg/spesialis  DIKTI, AIPKI/AFDOKGI, FK/KG
2. Sertifikasi kompetensi dr/drg/spesialis  KOLEGIUM
(Uji kompetensi , P2KB/P3KGB)
3. REGISTRASI, REGISTRASI ULANG  STR (KKI)
4. ALIH IPTEK DR/DRG WNA  Surat Persetujuan KKI
5. DIKLAT/BEKERJA KE LN  Letter of Good Standing (KKI)
6. Saksi disiplin praktik kedokteran MKDKI(KKI)
7. Pembinaan Pradok  IDI/PDGI (Rekomendasi)
8. Penempatan dan Ijin praktik  KEMKES RI, DINKES
(PTT, SIP, ST spesialis) 7
Registrasi KKI
7/12/2010 LD
Konsil Kedokteran Indonesia
Regulator & Auditor
MKEK
MKEKG
KOMISI ETIK
PERHIMPUNAN
IDI
PDGI
PERHIMPUNAN
CABANG ILMU
P2KB
P3KGB
7/12/2010 LD
MKKI
MKKGI
KOLEGIUM
CABANG ILMU
IPDS
FK.A
IPDS
FK.B
IPDS
FK.C
IPDGS
FKG.A
IPDGS
FKG.B
IPDGS
FKG.C
Dokter / Dokter Gigi
LULUS
Rekomendasi
STR (KKI)
IDI/PDGI
Sanksi
Masalah
-Cabut STR
-Reschooling
-Etika - MKEK ( IDI/PDGI)
-Disiplin MKDKI
-Hukum Pengadilan
SIP
(Dinkes)
Praktik
(3 tempat)
PENOMORAN STR
Kode Provinsi Lulusan
Kode Jenis Kelamin
Kode dr atau drg
Kode Kompetensi
Registrasi ke ….
Tahun Registrasi
Nomor Registrasi
12
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
1.
2.
3.
4.
5.
KEWENANGAN KKI
REGISTRASI / REGISTRASI ULANG
DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS
Menyetujui dan menolak permohonan registrasi
dr/drg/spesialis
Menerbitkan/mencabut STR/STR ulang
Melakukan pengujian thd persyaratan registrasi
Melakukan pencatatan dr/drg/spesialis yang
terkena sanksi  pertimbangan registrasi ulang
Melakukan sinergi Sistem informasi dan kerjasama
proses registrasi ulang bersama lembaga /OP terkait
sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing
Registrasi KKI
13
Mengapa perlu sinergisme Sistem
Informasi Registrasi (manual /online?)
• Lulusan dokter dan dokter gigi semakin banyak
• Banyak prosedur dan pemangku kepentingan
yang terlibat
• Tahun 2011 merupakan puncak registrasi ulang
• Sebaran yang luas tenaga medis di seluruh
Indonesia
• MRA tenaga medis ASEAN
• Efektivitas dan efisiensi
7/12/2010 LD
Registrasi KKI
14
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
Kondisi &Keberadaan
Dokter/Dokter gigi/spesialis di
Indonesia
REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS/ALIH IPTEK/LOG
TEREGISTRASI DI KKI PERIODE TAHUN 2005 S/D 16 AGUSTUS 2010
120000
112593
100000
J
U
M
L
A
H
72116
80000
DU
60000
DRG
40000
DRGS
20175
20000
1512
0
PRODUK KKI
DU
KOMPOSISI
STR
DSP
18790
JML STR
62
DRG
DSP
16,66%
DRGS
ALIH IPTEK
0,05%
DSP
ALIH IPTEK
118
LOG
JML STR
ALIH IPTEK
LOG
LOG
0,10 %
TOTAL STR : 112.593
DRGS
1,34%
DU
DRG
DRGS
DSP
ALIH IPTEK
DRG
17,89%
LOG
DU
63,95%
16
REKAPITULASI PENERBITAN STR PER-TAHUN
s/d 16 AGUSTUS 2010
TAHUN
DR
DRG
DRG SPES
DR SPES
JUMLAH
2005
26
11
6
53
96
2006
39.496
12.677
1.017
12.295
65.485
2007
14.646
3.797
231
3.511
22.185
2008
5.789
1.403
104
1.188
8.484
2009
6.741
1.463
92
1.049
9.345
5.418
824
62
72.116
20.175
1.512
2010
Total
7/24/2010
Registrasi KKI, LD
694
18.790
6.998
112.593
17
Proyeksi Kebutuhan dan Produksi
Dokter di Indonesia
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1983
1988
1993
Lulusan
26/10/09 BA
1997
2003
2010
2014
Kebutuhan
Pendidikan KKI
LD, KKI 06/10
18
Jumlah Dokter / 100.000 penduduk
menurut Provinsi
6/21/2010
Registrasi KKI
19
SEBARAN DATA
REGISTRASI DOKTER GIGI
NAD :
155 drg
SUMUT :
1.293 drg
Riau :
409 drg
Kepri :
118 drg
SUMBAR :
481 drg Jambi :
Kaltim :
325 drg
Kalbar :
144 drg
142 drgBABEL :
53 drg
SUMSEL :
230 drg
Bengkulu :
70 drg
Lampung :
239 drg
Gorontalo:
26 drg
Malut :
20 drg
Sulteng :
67 drg
Sulbar :
26 drg
Kalteng :
69 drg
:
SulutSulbar
:
24
drg
76 drg
Kalsel :
146 drg
Papua Barat :
22 drg
Sultra :
76 drg
Maluku :
36 drg
Papua :
80 drg
Sulsel :
983 drg
DKI :
4.543 drg
Jateng :
1.330 drg
Banten :
1039 drg
Jabar :
3.124 drg
Yogyakarta :
742 drg
Bali :
613 drg
Jatim :
3.272 drg
NTB :
134 drg
NTT :
92 drg
FKG
Total Dokter Gigi : 20.175
Prodi KG
(Data KKI : 16 Agustus 2010)
Proyeksi Kebutuhan dan Produksi
Dokter Spesialis di Indonesia
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2007
2008
2009
2010
2014
Lulusan
Kebutuhan
Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk
untuk 14 macam jenis spesialis
26/10/09 BA
21
Jumlah Dokter Spesialis/100.000 penduduk
menurut Provinsi
6/21/2010
Registrasi KKI
22
SEBARAN DATA REGISTRASI
DOKTER GIGI SPESIALIS
NAD :
8 DRGS
SUMUT :
29 DRGS
Riau :
5 DRGS
Kepri :
5 RDGS
SUMBAR :
8 DRGS
Jambi :
1 DRGS
Bengkulu :
1 DRGS
Kalbar :
2 DRGS
BABEL :
3 DRGS
Kaltim :
12 DRGS
Lampung :
3 DRGS
Banten :
61 DRGS
Jabar :
274 DRGS
IPDGS
Prodi DGS
Malut :
1 DRGS
Sulteng :
1 DRGS
Kalteng :
2 DRGS
Kalsel :
2 DRGS
SUMSEL :
4 DRGS
Gorontalo:
O DRGS
Sulut :
4 DRGS
Sulbar :
0 DRGS
Papua Barat :
0 DRGS
Sultra :
1 DRGS
Papua :
1 DRGS
Sulsel :
24 DRGS
DKI :
529 DRGS Jateng :
Maluku :
1 DRGS
65 DRGS
DIY :
118 DRGS
Bali :
16 DRGS
Jatim :
328 DRGS
NTB :
3 DRGS
NTT :
0 DRGS
Total DRGS : 1.512
(Data KKI : 16 Agustus 2010)
REKAP PENERBITAN LETTER OF GOOD STANDING
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI
PERIODE TAHUN 2007 SD JUNI 2010
JENIS TENAGA
2007
2008
2009
PEMOHON LOG
T
B
T
B
T
B
DOKTER
2
2
4
11
4
3
DR.SPESIALIS
3
1
17
4
20
3
DOKTER GIGI
1
2
DRG.SPESIALIS
1
2
JUMLAH
5
4 21
KET : T (TRAINING/DIKLAT)
B (BEKERJA)
16
24 10
NEGARA
NEGARA
JUN'21010 TERBANYAK
TERBANYAK
TUJUAN
TUJUAN
T
B
TRAINING
BEKERJA
Singapore,
Jerman, USA, Malaysia, Brunei,
5
6
UK
Australia
Singapore,
Malaysia
Malaysia, Australia,
9
2
(sub spes.),
Afrika selatan
Malaysia, Brunei,
2
Australia
1
14
11
Malaysia, Brunei,
64
41
24
REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER
SPESIALIS TEREGISTRASI DI KKI s/d 16 AGUSTUS 2010
PROPINSI
DU
DRG
DRGS
DSP
TOTAL
SUMUT
5192
1293
29
1100
7614
REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS
PROVINSI SUMATERA UTARA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KAB/KOTA
ASAHAN
BATU BARA
BELAWAN
DAIRI
DELI SERDANG
HUMBANG HASUNDUTAN
KARO
KOTA BINJAI
KOTA MEDAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN
KOTA PANGKALAN
BERANDAN
KOTA PEMATANG SIANTAR
KOTA SIBOLGA
KOTA TANJUNG BALAI
KOTA TEBING TINGGI
DOKTER
DOKTER
GIGI
JUMLAH
SPESIALIS
SPESIALIS
0
17
181
0
0
2
0
0
8
0
4
33
0
22
344
0
0
21
0
8
93
0
18
191
29
928
5463
0
16
108
DOKTER
DOKTER
GIGI
134
2
6
25
275
19
69
133
3577
72
30
0
2
4
47
2
16
40
929
20
1
0
0
0
1
181
40
18
74
59
9
7
13
0
0
0
0
36
8
4
7
276
57
29
94
25
REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER
SPESIALIS TEREGISTRASI DI KKI s/d 16 AGUSTUS 2010
PROPINSI
DU
DRG
DRGS
DSP
TOTAL
SUMUT
5192
1293
29
1100
7614
REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS
PROVINSI SUMATERA UTARA
NO.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KAB/KOTA
LABUHANBATU
LANGKAT
MANDAILING NATAL
NIAS
NIAS SELATAN
PAKPAK BHARAT
RANTAU RAPAT
SAMOSIR
SERDANG BEDAGAI
SIMALUNGUN
TAPANULI SELATAN
TAPANULI TENGAH
TAPANULI UTARA
TARUTUNG
TOBA SAMOSIR
DOKTER
DOKTER
GIGI
138
84
46
19
3
5
6
14
43
81
32
21
38
1
35
23
28
17
3
0
2
0
1
5
14
5
3
7
0
7
DOKTER
DOKTER
GIGI
JUMLAH
SPESIALIS
SPESIALIS
0
16
177
0
0
112
0
5
68
0
3
25
0
0
3
0
0
7
0
1
7
0
0
15
0
0
48
0
1
96
0
1
38
0
1
25
0
2
47
0
1
2
0
1
43
26
SASARAN REGISTRASI ULANG
SUMUT…..??
NO.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KAB/KOTA
KOTA MEDAN
NO.
TOTAL 2010 KAB/KOTA
1
KOTA PALEMBANG
ASAHAN
TOTAL 2010
BELAWAN
1
BANYUASIN
DELI SERDANG
2
KOTA LUBUK LINGGAU
KOTA PAGAR ALAM
KARO 3
4
KOTA PALEMBANG
KOTA BINJAI
5
KOTA PRABUMULIH
KOTA MEDAN
6
LAHAT
KOTA PADANG
SIDEMPUAN
7
MUARA ENIM
KOTA PANGKALAN
BERANDAN
8
MUSI BANYUASIN
KOTA PEMATANG
SIANTAR
9
MUSI RAWAS
OGAN ILIR
KOTA 10
SIBOLGA
OGAN
KOMERING ILIR
KOTA 11
TEBING
TINGGI
12
OGAN KOMERING ULU
LABUHANBATU
13
OGAN KOMERING ULU SELATAN
LANGKAT
14
OGAN KOMERING ULU TIMUR
MANDAILING NATAL
TOTAL 2011
SIMALUNGUN
TAPANULI TENGAH
TARUTUNG
TOTAL 2011
DU
0
0DU
0
10
014
12
37
214
6448
29
225
33
335
113
17
11
04
19
632
5
211
3695
2
0
1
282
DRG
1
DRG
1
0
0
0
1 1
6 0
1 1
1232
5
53
3
0
7
0 0
1 3
0 0
1 0
6
0
0
0
1
1551
1
0
0
62
DRGS
0
DRGS
0 DSP
0
2
0
0
2
0
0
0
0 6
0
0
0 2
2
0 147
0
2 7
0
2
0
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0 0
0
0 2
0
0 11
0
0
0 1
0
0 185
2
0
0
0
2
DSP
2
2JML
2
02
0 15
4 49
0 17
8720
6741
38
0 48
0 14
7 12
14
0 12
0 49
5
0 13
01037
0
1
0
88
JML
3
3
1
1
16
3
16
347
3
1
27
1
1
6
2
4
3
1
1
434 27
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
Peraturan dan
kondisi Registrasi
Dokter/Dokter gigi/spesialis WNA
Dokter dan Dokter Gigi WNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UUD RI Thn 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28
UU No.29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK)
UU No.36 Thn 2009 ttg Kesehatan
UU No.44 Thn 2009 ttg Rumah Sakit
UU No.13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan
UU No. 9 Thn 1992 ttg Keimigrasian
PP No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan
Landasan Hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA (lanjutan..)
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA & KEMENKES RI
1. Peraturan KKI, No. 42/KKI/Per/XII/2007 ttg Tata Cara Registrasi,
Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, dan Registrasi bersyarat
2. Keputusan KKI No. 37/KKI/Kep/IX/2007 ttg Alih IPTEK
3. Keputusan KKI No. 17/KKI/Kep/IV/2008 ttg STR Sementara dan
Bersyarat dokter dan dokter gigi WNA
4. Keputusan KKI 157/KKI/Kep/XII/2009 ttg STR dokter dan dokter
gigi WNA ASEAN
5. PerMenKes No.1244/Menkes/Per/XII/2009 ttg pendelegasian
ijin usaha PMA di bidang Kesehatan
6. Permenkes RI No.317/MENKES/PER/III/2010 ttg
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA di Indonesia
Peraturan Registrasi dr/drg WNA di Indonesia
1. Surat Tanda Registrasi Sementara dr/drg WNA
dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang
melakukan kegiatan dalam rangka Pendidikan, pelatihan,
penelitian, di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang
bersifat sementara di Indonesia
UUPK Pasal 31, KEPKONSIL NO.17/2007
2. Surat Tanda Registrasi Sementara dr/drg
WNA - ASEAN (MRA mulai 1 JAN’2010)
dapat di berikan kepada dokter dan dokter gigi WNAASEAN yang melakukan pelayanan kesehatan di bidang
kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara
di Indonesia UUPK Pasal 31, PERKONSIL NO.42/2007, MRA 2010,
KEPKONSIL NO.157/2009
Peraturan Registrasi dr/drg WNA di Indonesia
3. Surat Tanda Registrasi Bersyarat dr/drg WNA
diberikan kepada peserta program pendidikan dokter
spesialis (PPDS) atau dokter gigi spesialis (PPDGS) WNA
yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
UUPK Pasal 31, PERKONSIL NO.42/2007, KEPKONSIL NO.17/2007
4. Surat Persetujuan Alih Iptek dr/drg WNA
dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang
melakukan kegiatan alih ilmu dan Pengetahuan (Iptek) di
bidang kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia
UUPK Pasal 32, PERKONSIL NO.42/2007, KEPKONSIL NO.37/2007
ASUMSI SEBARAN DATA KEBERADAAN
Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter
DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA DI INDONESIA
SpesialisKEMNAKER
di Indonesia
(SUMBER : KKI, KEMKES,
RI 2010)
Sumut?
Kepri
Kalbar
Riau
Kaltim
sumsel
DKI
Banten
Jateng
Bali
Jabar
NTT
Jatim
NTB
26/10/09 BA
Pendidikan KKI
Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk
33
untuk 14 macam jenis spesialis
REKAP PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN ALIH IPTEK
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNA PERIODE TH.2007 SD JUNI’2010
JENIS TENAGA
ALIH IPTEK
DR.SPESIALIS :
Kebidanan,
Kardiologi, Ortopedi,
Mata, Bedah Syaraf,
Bedah Plastik, Kulit
Kelamin, THT-KL,
Peny.Dalam,
2006 2007 2008
1
DRG.SPESIALIS :
Bedah mulut,
Implantologi, Bdh
Ortognatik, Cleft lip
JUMLAH
1
2009 JUN'2010
NEGARA ASAL
TERBANYAK
4
13
16
6
Swiss, Singapore,
Jerman, USA,
UK,Kanada Philipina,
Australia, Taiwan.
Japan, India
6
9
4
1
Japan, Belanda, cina,
UK, USA
10
22
20
7
60
34
Peraturan Registrasi Dokter/Dokter Gigi/Spesialis
WNI/WNA di Indonesia
1. UUPK NO.29/2004 bab VI psl.29-35 REGISTRASI,
bab X psl.75 Ketentuan Pidana STR
2. PERKONSIL 42/KKI/PER/XII/2007
TATACARA REGISTRASI, REGISTRASI ULANG,
REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI DAN WNA
3. PERKONSIL 157/KKI/PER/XII/2009
TATACARA REGISTRASI, DOKTER DAN DOKTER GIGI
WNA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN DI INDONESIA
4. KEPKONSIL -2 REGISTRASI NO.37,38,17,61
Produk-2 Peraturan KKI :
WEBSITE KKI  www.inamc.or.id
7/12/2010 LD
Registrasi KKI
35
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
KOORDINASI
Peraturan Registrasi
dokter/dokter gigi/spesialis
WNA di Indonesia
SUMBER : KEMENAKER RI
KEPENTINGAN
NASIONAL
1.
2.
Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia
(pasal 27 ayat 2 UUD 1945 & pasal 28D Amandemen
UUD 45)
Dalam pembangunan nasional masih diperlukan:
• Investasi/modal asing (PMA);
• Teknologi dan tenaga ahli/skill;
• Perdagangan internasional.
GLOBALISASI
OTONOMI
DAERAH
•
Menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan
tertentu.
•
Indonesia sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas:
AFTA (2003), APEC, MRA ASEAN (2010), GATS/WTO (2020),
•
Kesepakatan regional – People Mobility & Human Resource
Development : IMS-GT, IMT-GT,BIMP-EAGA
Kewenangan pengaturan TKA tidak dilimpahkan karena:
• TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut
selective policy dan one gate policy;
• TKA terkait dengan hubungan internasional.
37
MOVEMENT QUALIFIED
MEDICAL /DENTAL PROFESSION IN ASEAN COUNTRIES
UNDER ASEAN MRA ON MEDICAL/DENTAL PRACTITIONERS (2009)
RECOGNATION AND
ELIGIBILITY OF FMP
1. QUALIFICATION (PMRA)
2. REGISTRATION AND
CERTIFICATE TO PRACTISE
(PMRA)
3. PRACTISING GEN MP OR SP
NO LESS THAN 5 YRS
4. COMPLIANCE WITH CPD
5. NO VIOLATION ON ETHICAL
AND PRO STANDARDS, LOCAL
AND INT’L
6. NO INVESTIGATION OR LEGAL
PROCEEDING PENDING
AGAINTS
7. IN COMPLIANCE WITH
OTHER ASSS OR
REQUIREMENT PMRA HOST
COUNTRY
HOST COUNTRY
DOMESTIC
REGULATIONS
(PMRA)
PROFESSIONAL MEDICAL
REGULATORY AUTHORITY
1. BOUND BY PROETHICAL CODES OF
COND AND STDS
OF MED PRAC
(PMRA)
2. BOUND BY
PREVAILING LAWS
3. REQUIREMENT FOR
INSURANCE
LIABILITY SCHEME
4. RESPECT CULTURE
AND RELIGIOUS
PRACTISE
1. EVALUATE QUALIFICATIONS,
TRAINING AND
EXPERIENCES OF FMP
2. IMPOSE OTHER REQUIRMT
/ASSESMENT FOR
REGISTRATION
3. GRANT RECOGNITION AND
REGISTER ELIGIBLE FMP
4. MONITOR AND ASSESS THE
COMPLIANCE OF REG FMP
5. TAKE NECESSARY ACTIONS
FOR FMP
KKI & KEMKES RI  PMRA
(Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu RI) )LD, KKI 06/10
Pasal 12 Permenkes 317 :
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan
menggunakan TK-WNA harus memiliki
RPTKA dan IMTA
2. Menteri mengeluarkan rekomendasi untuk
pengesahan RPTKA dan IMTA
Dalam persyaratan pengurusan IMTA telah tercakup
semua persyaratan untuk Registrasi Sementara/
Alih Iptek artinya:Kemkes RI sebelum memberikan
Rekomendasi IMTA akan berkoordinasi dengan KKI
Dan Kolegium untuk proses evaluasi dan adaptasi
Kepmenakertrans
No. KEP-249/MEN/82
• Dalam waktu yang ditentukan Tenaga
Kerja Indonesia dapat menggantikan
Tenaga Kerja Warga Negera Asing
Pendatang;
• Apabila penggunaan TKWNAP sudah
melewati batas waktu yang ditentukan
dalam lampiran SK ini, dikenakan iuran
wajib diklat sebesar US $ 400/TKWNAP/
bulan, dan disetor ke Bank Pemerintah
atas rekening Dirjen Pelayanan
Kesehatan;
• Laporan diklat dilaksanakan setiap 3
bulan dan ditujukan ke Depnakertrans,
Depkes dan BKPM;
• Jenis jabatan pada sektor kesehatan
dengan tiga kategori : tertutup,
diijinkan dengan batas waktu dan
terbuka.
Undang – undang
no. 13 tahun 2003
* TKA yang masa kerjanya habis
dan tidak dapat diperpanjang
dapat digantikan oleh TKA
lainnya;
• Membayar dana kompensasi atas
setiap TKA yang dipekerjakan
(US$100/orang/bulan);
• Laporan realisasi pelaksanaan
program pendidikan dan pelatihan
kepada TKI pendamping
dilaksanakan setiap 6 bulan;
• Jenis jabatan pada sektor
kesehatan dengan tiga kategori :
tertutup, diijinkan dengan batas
waktu dan terbuka.
40
Jenis & Kewenangan : Penanaman Modal Asing
di Bidang Kesehatan (± 65%)
• Ind. Farmasi
• Rumah sakit (spesialistik)
• Klinik Kedokteran
Gigi(spesialistik)
• Klinik Kedokteran
(spesialistik)
• Laboratorium Klinik
• Klinik Rehabilitas Mental
• Klinik Medical
Check-Up
• Sarana Pelayanan
Keperawatan
Tetap memberlakukan DNI
• Penyewaan Peralatan Medik
• Jasa Pengetesan/
Pengujian/Kaliberasi dan
Pemeliharaan dan Perbaikan
Peralatan
• Jasa Manajemen Rumah Sakit
• Jasa Asistensi dalam Evakuasi
Pertolongan Kesehatan dan
Evakuasi Pasien Dalam
Keadaan Darurat
• Jasa Pelayanan Akupuntur
TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN REGISTRASI
DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA
NO
STAKEHOLDERS
MASALAH
1.
Dikti, IPD/IPDG,
IPDS/IPDGS
Keabsahan Ijazah dr/drg.spesialis lulusan LN :
- Pengakuan IPD/IPDG LN melalui website Dikti
- Dikti tidak menerbitkan s.ket/melegalisir ijazah
2.
Kolegium dr/drg/
spesialis
Keabsahan Kompetensi :
- Sertif Kompetensi negara asal tdk sll ada
- Bentuk : S.Rekomendasi dari Kolegium di Ind.
- Perlu ada ‘link’/MOU dgn kolegium di LN
3.
IPDS/IPDGS, RSPendik
RSGMP, RSUD Kota/Kab,
RS Swasta (jejaring?),
Kolegium Dr./Drg Sp.
Persetujuan Alih iptek
- Saryankes tempat alih iptekdokgi  bervariasi
- Jenis : bakti sosial / alih iptek?
- Persyaratan STR Neg asal tdk sll ada
- Permohonan ke KKI << 3 bln
- Laporan Hasil & Monev oleh Stakeholders : tda
4.
Dinkes, IDI/PDGI, RS,
LSM, TNI/POLRI,
Kolegium dll
Bakti sosial : belum ada aturan jelas batasan
kompetensi dokter/dokter gigi/spesialis WNA yang
melakukan baksos
TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN REGISTRASI
DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA
NO
STAKEHOLDERS
MASALAH
1.
Kementrian terkait, Dikti,
Kolegium, IPD/IPDG,
IPDS/IPDGS, RS Pendik,
Registrasi Sementara (Kepkonsil 17/2007):
- KKI belum pernah menerbitkan STR
sementara untuk dr/drg/spesialis WNA yang
akan melakukan/mengikuti diklat /penelitian
- pemohon diklat sudah terlanjur datang &
mengikuti pendidikan sebelum persyaratan
sesuai ketentuan terpenuhi
2.
Kementrian terkait, Dikti,
Kolegium, IPD/IPDG,
IPDS/IPDGS, RS Pendik,
Registrasi Bersyarat (Kepkonsil 17/2007):
- KKI belum pernah menerbitkan STR
bersyarat untuk dr/drg/spesialis WNA yang
akan mengikuti PPDS/PPDGS di Indonesia
- beberapa pemohon peserta PPDS sedang
dalam proses adaptasi.
3.
Kementrian terkait, Dikti,
Kolegium, IPD/IPDG/
Dinkes, IDI/PDGI
Registrasi WNA ASEAN (Kepkonsil 157/2009)
- KKI belum pernah menerbitkan STR dr/drg/
spesialis WNA ASEAN
- Pemohon informasi persyaratan meningkat.
Kesimpulan
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
Semua dr/drg WNI/WNA yang akan melakukan
praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR
 Secara prinsip berbagai Peraturan untuk dokter/
dokter gigi WNA telah sejalan dengan UUD 1945
(psl.27 ayat 2 UUD 1945 & psl.28D Amand.UUD 45)
 perlu Penyiapan integrasi Sistem Informasi Registrasi
dokter dan dokter gigi WNA untuk koordinasi
dan Monev. secara terpadu secara Offline/online

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
SEKIAN
TERIMA KASIH