   Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sejalan dengan keinginan para pendiri negara dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, karena pembentukan RIS dianggap sebagai pembentukan Belanda.

Pada tanggal 19 Mei 1950, dibentuklah sebuah panitia bersama yang bertugas merancang UUDS NKRI. Ketua : Dr. Soepomo Wakil : Mr. Abdul Hakim.

Hasil kerja lalu diserahkan kepada DPR, Senat, dan Komite Nasional Indonesia Pusat.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Mukadimah Bab I. Negara Republik Indonesia Bab II. Alat – Alat Perlengkapan Negara Bab III. Tugas Alat – Alat Perlengkapan Negara Bab IV. Pemerintahan dan Daerah – Daerah Swapraja Bab V. Konstituante (Sidang Pembuat UUD) Bab VI. Perubahan, Ketentuan – Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan – Ketentuan Penutup.

Implementasi UUDS terhadap Bentuk Negara, Bentuk pemerintahan, dan Sistem pemerintahan     Bentuk Negara : Federasi Kesatuan Demokrasi : Demokrasi Liberal Negara Sistem Pemerintahan : Parlementer Bentuk Pemerintahan : Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah bersama- sama dengan DPR.

 

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.

Presiden Berhak membubarkan DPR

     Presiden dan Wakil Presiden Menteri – Menteri DPR MA Dewan Pengawas Keuangan

  Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentan waktu 1950 – 1959 terjadi 7 kali pergantian Kabinet. Selain itu ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat termasuk partai politik.

 http;//pkn-8d-19.blogspot.com/2011/01/penyimpangan-konstitusi.html