Materi pak Kabid SOSIALISASI UN-2013 12 Feb`13
Download
Report
Transcript Materi pak Kabid SOSIALISASI UN-2013 12 Feb`13
SOSIALISASI AWAL
PENYELENGGARAAN
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
BOYOLALI, 12 FEBRUARI 2013
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
DASAR HUKUM
•
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional :
- Pasal 57 :
Ayat (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian kualitas
pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan;
Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan
program pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
-
Pasal 58 ayat (2) :
“evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala,
menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian
standar nasional pendidikan”.
LANJUTAN
•
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan :
- Pasal 63 ayat (1) butir c :
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah terdiri atas : penilaian hasil belajar
oleh pemerintah.
- Pasal 66 ayat (1) :
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian
kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan teknologi dan
dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
LANJUTAN
•
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan
Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan
Ujian Nasional;
•
Peraturan Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012 tentang
Kisi-kisi Ujian Nasional Untuk Satuan Pendidikan
Dasar Dan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013;
LANJUTAN
•
Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi
Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket
B/Wustha, Program Paket C, Dan Program Paket C
Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013;
•
Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor 0021/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi
Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran
2012/2013.
PERTIMBANGAN PENINGKATAN KUALITAS UN
Hasil evaluasi ujian nasional dari masyarakat :
Kondisi
dan Kualitas Sekolah sangat Bervariasi.
Masukan Konstruktif dari masyarakat dan Pemangku
Kepentingan.
Kriteria Kelulusan dari Satuan Pendidikan harus memperhitungkan:
Hasil Ujian Sekolah;
Hasil Ujian Nasional;
Penilaian Guru.
Kondisi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.
Perkembangan Iptek.
•
•
UJIAN NASIONAL
Pengertian
Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil
belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam
kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan
Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi.
KEGUNAAN HASIL UN
Sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya;
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari
program dan/atau satuan pendidikan; dan
4. Pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan dalam upayanya
untuk meningkatkan mutu pendidikan.
PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI
UJIAN S/M/PK DAN UN
telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada
suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan
tertentu;
memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada
satuan pendidikan di satuan pendidikan tertentu
mulai semester I tahun pertama sampai dengan
semester I tahun terakhir; dan
memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada
Pendidikan Kesetaraan.
SATUAN PENDIDIKAN
adalah satuan pendidikan dasar dan menengah
yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren.
PESERTA UNPK
Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK mencakup Program Paket A/Ula, Program
Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan.
Peserta terdaftar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren
yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap.
Memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan nonformal dan
surat keterangan tidak lulus dari S/M atau bukti telah
menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan
formal.
Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat
kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan
kesetaraan satuan pendidikan nonformal.
LANJUTAN
Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis
(berasal dari “komunitas sekolah rumah”, kelompok
belajar lembaga pemasyarakatan, kelompok belajar
dinas pendidikan, kelompok belajar kelurahan atau
desa) mendaftar pada PKBM, SKB, Pondok
pesantren penyelenggara Program ‘Ula, Program
Wustha, Program Kulliyatul, Program Tarbiyatul
Muallimin yang memiliki izin.
Peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket
B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C
Kejuruan dari pendidikan nonformal.
Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan
formal ke pendidikan nonformal.
PERSYARATAN LULUS DARI SATUAN PENDIDIKAN
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian;
kelompok mata pelajaran estetika; dan
kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
kesehatan;
c. lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus Ujian Nasional.
KETENTUAN NILAI BAIK, LULUS UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN, DAN UJIAN NASIONAL
KRITERIA NILAI BAIK
UNTUK 4 KELOMPOK MP
Ditetapkan oleh satuan pendidikan masingmasing untuk 4 (empat) kelompok mata
pelajaran:
kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia,
kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian,
kelompok mata pelajaran estetika, dan
kelompok mata pelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan.
UJIAN S/M/PK
Kriteria kelulusan peserta didik Ujian S/M/PK untuk
semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan
pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK.
Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan
sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah
Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama.
Ujian S/M/PK diselenggarakan sebelum
penyelenggaraan UN sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
NILAI S/M/PK
Nilai S/M/PK semua mata pelajaran diserahkan oleh setiap
satuan pendidikan kepada BSNP.
Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud di atas untuk
SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA, SMALB, SMK,
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diterima
oleh BSNP paling lambat tujuh hari sebelum
penyelenggaraan UN.
Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud di atas untuk SD/MI,
SDLB, dan Program Paket A diterima oleh penyelenggara UN
SD/MI, SDLB dan Program Paket A Tingkat Provinsi paling
lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.
KRITERIA KELULUSAN UN
untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan
pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk
Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan
tutor bersama pamong belajar dari SKB
Pembina.
untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/
SMK, Program Paket B, dan Program Paket C
apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai
paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai
setiap mata pelajaran paling rendah 4,0
(empat koma nol).
NILAI AKHIR (NA) UJIAN NASIONAL
Nilai Akhir (NA) adalah gabungan antara Nilai
Sekolah/Madrasah (Nilai S/M) dengan Nilai Ujian
Nasional (Nilai UN)
Bobot nilai akhir (NA)
NA = 0,60 UN + 0,40 NS
Dinyatakan Lulus UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK,
Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan
Rata-Rata NA minimum 5,5 dan tidak ada
nilai di bawah 4,0
Halama
n 19
SKHUN
Surat keterangan hasil ujian nasional yang
selanjutnya disebut SKHUN adalah surat
keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari
setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan,
Nilai UN, dan NA.
KETENTUAN PENYELESAIAN SELURUH
PROGRAM PEMBELAJARAN
KRITERIA PENYELESAIAN SELURUH PROGRAM
PEMBELAJARAN DARI SEKOLAH/MADRASAH
SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI;
SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII.
SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem
akselerasi atau sistem kredit semester (SKS) telah
menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang
dipersyaratkan.
Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C,
dan Program Paket C Kejuruan telah menyelesaikan
keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang
program.
PESERTA DIDIK DARI SISTEM AKSELERASI
DAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Sekurang-kurangnya 2 tahun berada atau
mengikuti proses pembelajaran
Dan …….
NILAI SEKOLAH/MADRASAH
(SATUAN PENDIDIKAN)
Gabungan antara nilai Ujian Sekolah/Madrasah (bobot
60%) dan rata-rata nilai rapor (bobot 40%) :
semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas)
pada SD/MI dan SDLB;
semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada
SMP/MTs, dan SMPLB;
semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) pada
SMA/MA dan SMALB;
semua mata pelajaran yang ditempuh dan
diujinasionalkan pada SMP/MTs dan SMA/MA yang
menerapkan sistem SKS;
semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada
SMK.
NILAI PENDIDIKAN KESETARAAN
(SATUAN PENDIDIKAN)
Gabungan antara nilai Ujian PK (bobot 60%) dan ratarata nilai derajat kompetensi (NDK) (bobot 40%) :
Program Paket A : memiliki nilai rapor derajat 1
sampai 2 atau tingkatan awal sampai dasar.
Program Paket B : memiliki nilai rapor derajat 3
sampai 4 atau tingkatan terampil 1 sampai terampil
2.
Program Paket C : memiliki nilai rapor derajat 5
sampai 6 atau tingkatan mahir 1 sampai mahir 2.
Program Paket C Kejuruan : memiliki nilai rapor
derajat 5 sampai 6 atau tingkatan mahir 1 sampai 2.
SISTEM DERAJAT DAN TINGKATAN KOMPETENSI
(PERMENDIKNAS NO. 14 TAHUN 2007 STANDAR ISI PENDIDIKAN KESETARAAN)
Kelas
Derajat
Kompetensi
Tingkatan
11,12
6
Mahir 2
Paket C setara dengan kelas 12 pada
SMA/MA/SMK
10
5
Mahir 1
Paket C setara dengan kelas 10 pada
SMA/MA/SMK
9
4
Terampil
2
Paket B setara dengan kelas 9 pada
SMP/MTs.
7,8
3
Terampil
1
Paket B setara dengan kelas 8 pada
SMP/MTs
4,5,6
2
Dasar
Paket A setara dengan kelas 6 pada
SD/MI
1,2,3
1
Awal
Paket A setara dengan kelas 3 pada
SD/MI.
Penyetaraan
PERUBAHAN PADA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
PENGEMBANGAN ATURAN
UNTUK UJIAN NASIONAL TP. 2012/2013
1.
2.
3.
4.
5.
Penyatuan pelaksanaan UN sekolah dengan UN
Pendidikan Kesetaraan.
Mengakomodasi sekolah penyelenggara sistem
program akselarasi dan sistem kredit semester.
Soal menjadi 20 paket pada setiap ruangan.
Untuk SMPLB, SMALB, PK : 5 paket soal.
SD/MI : …… paket soal.
Kesulitan soal ditingkatkan.
Peningkatan peran perguruan tinggi dalam
pelaksanaan UN SMP/MTs/Program Paket
A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan
SMA/MA/SMK/Program Paket C.
PERBEDAAN UN TP. 2011/2012 DENGAN UN TP. 2012/2013
KEGIATAN
1. Pelaksanaan
2. Paket Soal
TP. 2011/2012
TP. 2012/2013
• UN dan UNPK dilaksanakan dengan • UN dan UNPK dilaksanakan
jadwal waktu yang berbeda.
bersamaan, UN pagi hari,
sedangkan UNPK sore hari.
• UN : 5 paket soal setiap ruang UN. • UN : 20 paket soal setiap
SD/MI : 3 paket soal.
ruang UN.
• SD/MI : ….. Paket soal
• UNPK Paket A/Ula : 1 paket soal.
• SMPLB, SMALB, UNPK : 5
• UNPK Paket B/Wustha, Paket C : 2
paket soal.
paket soal.
3. Pengawasan
Satuan
Pendidikan
UN SMA/MA/SMALB dan SMK ada
UN maupun UNPK ada
Pengawas Satuan Pendidikan dari PT. Pengawas Satuan Pendidikan
UNPK Paket C tdk ada Pengawas
dari PT.
Satuan Pendidikan dari PT.
4. Scanning LJUN
Scanning LJUN Paket C dilakukan
oleh Panpel Provinsi.
Scanning LJUN Paket C
dilakukan oleh PT.
5. Pencetakan
Bahan (Soal)
Ujian
Pencetakan Bahan (Soal) UNPK
dilakukan oleh Panpel Provinsi.
Pencetakan Bahan (Soal) UNPK
dilakukan oleh Panpel Pusat.
LANJUTAN…
KEGIATAN
TP. 2011/2012
6. Pengiriman LJUN LJUN SMA/MA, SMK dan LJUNPK
Paket C dikirim oleh Petugas Dinas
Penddidikan Kab/Kota.
TP. 2012/2013
LJUN SMA/MA, SMK dan
LJUNPK Paket C dikumpulkan
dan dikirim oleh Pengawas
Satuan Pendidikan dari PT dan
didampingi Petugas dari Dinas
Pendidikan Kab/Kota.
PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
1.
Pemerintah menugaskan Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) untuk
menyelenggarakan UN yang diikuti peserta didik
pada setiap satuan pendidikan jalur formal
pendidikan dasar dan menengah dan jalur
nonformal kesetaraan (Pasal 67 ayat (1) PP
Nomor 19 Tahun 2005).
1.
Dalam penyelenggaraan UN BSNP bekerja sama
dengan instansi terkait di lingkungan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan (Pasal
67 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2005).
PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
1.BSNP
2.Kemdikbud
3.Kemenag
4.MR-PTN
1.Gubernur
2.Dinas Pendidikan
3.Kanwil Kemenag
4.PT
5.Instansi Terkait
dengan
pendidikan
keahlian.
1.Bupati/Walikota
2.Dinas
Pendidikan
3. Kantor
Kemenag
4. PTN.
Satuan
Pendidikan
1.PT
2.Kepala
Sekolah/Mad
1.Guru
2.Tutor
Catatan: Rincian tugas masing-masing Penyelenggara UN Tingkat
Provinsi, Kab/Kota, dan Satuan Pendidikan dapat dibaca di POS
UN Tahun Pelajaran 2012/2013
PENYELENGGARAAN UN
SMA/MA/MK/PROGRAM PAKET C
BSNP bekerjasama dengan perguruan tinggi
negeri berdasarkan rekomendasi Majelis
Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia,
PTN sebagai koordinator penyelenggara Ujian
Nasional di wilayahnya masing-masing
PERAN PERGURUAN TINGGI
Melakukan koordinasi, pengawasan,
keamanan, kerahasiaan Pelaksanaan UN.
Menjamin objektivitas dan kredibilitas,
akuntabilitas pelaksanaan UN.
PENYELENGGARA UN TINGKAT PROVINSI
ANTARA LAIN MELAKUKAN
pemutakhiran data;
pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);
pengiriman DNT peserta UN SMA/MA /SMK ke
Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, dan ke
penyelenggara tingkat kecamatan bagi program paket C
dan Program Paket C Kejuruan melalui Penyelenggara UN
Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Januari
2013;
pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, dan
SMALB ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah,
dan ke penyelenggara tingkat kecamatan bagi program
paket B melalui Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2013;
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA UN
TINGKAT PROVINSI
a. Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar
Biasa (SD/MI, dan SDLB) :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Jawa
Tengah;
2. melakukan sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kemneterian Agama
Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah, media massa, dan pemangku kepentingan lain
di Provinsi Jawa Tengah;
3. menggandakan dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan Peraturan Badan Standar
Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian
Nasional ke Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian melalui
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
4. menggandakan dan mendistribusikan Peraturan Badan Standar
Nasional Pendidikan tentang Kisi-kisi Soal Ujian Nasional ke
Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Ujian
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
LANJUTAN
5.
menyelenggarakan pelatihan penulisan soal dan penetapan soal Ujian Nasional bersama
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
6.
menyusun 75 % (tujuh puluh lima persen) butir soal Ujian Nasional berdasarkan kisi-kisi
soal Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013 yang ditetapkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP);
7.
merakit soal Ujian Nasional berdasarkan kisi-kisi soal Ujian Nasional tahun pelajaran
2012/2013 dan melakukan penjaminan mutu soal bersama Penyelenggara Ujian
Nasional Tingkat Pusat;
8.
menyiapkan bahan Ujian Nasional khusus untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
9.
mencetak bahan Ujian Nasional yang mencakup Naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN), Daftar Hadir, dan Berita Acara;
10.
mendistribusikan bahan Ujian Nasional ke Sekolah/Madrasah penyelenggara Ujian
Nasional melalui Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
11.
menjaga kerahasiaan bahan Ujian Nasional;
12.
menjaga keamanan pelaksanaan Ujian Nasional;
13.
melakukan penskoran hasil Ujian Nasional;
LANJUTAN
14. menyampaikan hasil penskoran dan pemindaian (scanning) kepada
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
15. mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional
(DKHUN) per Sekolah/Madrasah penyelenggara yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas nama
Gubernur ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota;
16. mencetak dan mendistribusikan Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional (SKHUN) ke Sekolah/Madrasah penyelenggara melalui
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota;
17. mencetak dan mendistribusikan blangko Ijazah;
18. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi
Jawa Tengah;
19. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Jawa
Tengah dan menyampaikan kepada Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat.
LANJUTAN
b. Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Program
Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Jawa
Tengah;
2. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan Prosedur
Operasi Standar (POS) Ujian Nasional ke Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah;
4. menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional dan
satuan pendidikan yang menggabung dalam surat keputusan,
dengan prosedur sebagai berikut :
LANJUTAN
5.
6.
7.
8.
9.
a) menerima identifikasi satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat
tertinggi dan satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta
memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan hasil penilaian dinas
pendidikan kabupaten/kota yang dipergunakan sebagai bahan
penetapan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional dan satuan
pendidikan yang menggabung;
b) menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional dan
satuan pendidikan yang menggabung, yang dituangkan dalam surat
keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan Penyelenggara
Ujian Nasiona melalui Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota;
menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
menjaga kerahasiaan bahan Ujian Nasional;
menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional bersama Dewan
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
mengkoordinasikan pendataan peserta dan mengelola database peserta
Ujian Nasional;
menyediakan kendaraan tranportasi untuk distribusi bahan Ujian Nasional
ke titik simpan terakhir;
LANJUTAN
10.
11.
mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai
sekolah/madrasah/Pondok Pesantren/Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar dan mengirimkannya ke
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat tanggal
15 April 2013 untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket A/Ula dan
Program Paket B/Wustha;
menetapkan tim pengolah hasil Ujian Nasional dengan tugas
sebagai berikut :
a) melakukan pemindaian (scanning) Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) dengan menggunakan software yang
ditentukan oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
b) mengirim hasil pemindaian (Scanning) Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Pusat.
LANJUTAN
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
menerima nilai akhir Ujian Nasional dari Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat;
mendistribusikan nilai akhir Ujian Nasional ke satuan pendidikan melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) per
sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar
Kegiatan Belajar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah;
mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) per
sekolah/madrasah/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar
Kegiatan Belajar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
mengisi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk setiap
peserta Ujian Nasional;
mendistribusikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ke
Kabupaten/Kota;
Mendistribusikan ijazah Paket A, Paket B dan Paket C ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
19. mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Jawa Tengah;
LANJUTAN
20. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas pada
semua proses di atas;
21. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Provinsi
Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Penyelenggara Ujian
Nasional Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional dan dilengkapi dengan :
a) surat keputusan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi
Jawa Tengah;
b) data peserta Ujian Nasional;
c) data sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional;
d) laporan kelulusan satuan pendidikan.
c. Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Jawa
Tengah bersama Perguruan Tinggi;
LANJUTAN
2.
3.
4.
5.
melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar
Ujian Nasional (POS UN) ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
menyediakan kendaraan tranportasi untuk distribusi bahan Ujian Nasional
ke titik simpan terakhir;
Melakukan pendataan dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara
Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut :
a) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat
tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan
jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai
bahan penetapan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
b) menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional dan
satuan pendidikan yang menggabung, yang dituangkan dalam surat
keputusan
dan
mengirimkannya
ke
satuan
pendidikan
penyelenggara Ujian Nasional melalui Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota;
c) memantau pelaksanaan uji kompetensi keahlian Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK).
LANJUTAN
6.
menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
7.
mengawal pendistribusian bahan Ujian Nasional di bawah koordinasi
Perguruan Tinggi sampai titik simpan terakhir di Kabupaten/Kota;
menjaga kerahasiaan bahan Ujian Nasional;
8.
9.
10.
11.
12.
13.
menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional bersama Dewan
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian;
mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta
Ujian Nasional;
mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai
sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan;
mengirimkan nilai sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan ke
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat tanggal 8
April 2013, khusus nilai ujian teori kejuruan dikirimkan paling lambat
tanggal 29 April 2013;
menerima hasil penilaian (skor) dari Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat;
LANJUTAN
14. mencetak Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
15. mengisi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
16. mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan
Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ke satuan pendidikan
melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
17. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada
semua proses di atas;
18. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Provinsi Jawa Tengah
untuk disampaikan kepada Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Pusat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian
Nasional dan dilengkapi dengan :
a)
surat keputusan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Provinsi Jawa Tengah;
b)
data peserta Ujian Nasional;
c)
data satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
d)
laporan kelulusan satuan pendidikan.
LANJUTAN
Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab :
a. Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Program
Paket A/Ula, dan Program Paket B/Wustha terdiri atas :
1. tim pengawasan bahan Ujian Nasional di percetakan memiliki tugas
dan tanggung jawab :
a) mengkoordinasikan pengawasan penggandaan bahan Ujian
Nasional;
b) mengawasi proses penggandaan bahan Ujian Nasional di
percetakan.
2.
tim penerima bahan Ujian Nasional dari percetakan sebagai Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas dan tanggung jawab
:
a)
melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dari percetakan
di provinsi Jawa Tengah;
b)
melakukan serah terima bahan Ujian Nasional ke tim Distribusi
bahan Ujian Nasional.
LANJUTAN
3.
4.
tim distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan terakhir memiliki
tugas dan tanggung jawab :
a)
melakukan koordinasi distribusi bahan Ujian Nasional dengan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Polri;
b)
melakukan distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan
terakhir di kabupaten/kota;
c)
melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dengan tim
pengamanan bahan Ujian Nasional Perguruan Tinggi di titik
simpan terakhir.
tim pengamanan bahan Ujian Nasional di titik simpan terakhir selama
ujian berlangsung memiliki tugas dan tanggung jawab :
a)
melakukan koordinasi pengamanan dan penyimpanan bahan
Ujian Nasional dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Polri;
b)
melakukan serah terima bahan Ujian Nasional ke satuan
pendidikan penyelenggara.
LANJUTAN
b. Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Paket C, dan Paket C Kejuruan :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Di Provinsi Jawa
Tengah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan dapat
melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. menetapkan
koordinator
pelaksanaan
Ujian
Nasional
Kabupaten/Kota;
3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
4. membentuk tim kerja Ujian Nasional di tingkat Provinsi Jawa Tengah
yang terdiri atas :
a) tim pengawasan bahan Ujian Nasional di percetakan memiliki
tugas dan tanggung jawab :
1) mengkoordinasikan pengawasan penggandaan bahan
Ujian Nasional di percetakan;
2) mengawasi proses penggandaan bahan Ujian Nasional di
percetakan.
LANJUTAN
b)
tim penerima bahan Ujian Nasional dari percetakan sebagai Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas dan tanggung jawab :
1) menerima bahan Ujian Nasional dari percetakan dan
menandatangani berita acara serah terima bahan Ujian Nasional
dari percetakan di provinsi Jawa Tengah;
2)
c)
menyerahkan bahan Ujian Nasional ke tim Distribusi bahan Ujian
Nasional serta menandatangani berita acara serah terima bahan
Ujian Nasional.
tim distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan terakhir memiliki
tugas dan tanggung jawab :
1)
melakukan koordinasi distribusi bahan Ujian Nasional dengan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Polri;
2)
melakukan distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan terakhir
di kabupaten/kota;
melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dengan tim
pengamanan bahan Ujian Nasional Perguruan Tinggi di titik
simpan terakhir.
3)
LANJUTAN
d)
tim pengamanan bahan Ujian Nasional di titik simpan terakhir selama
ujian berlangsung memiliki tugas dan tanggung jawab :
1) melakukan koordinasi pengamanan dan penyimpanan bahan
Ujian Nasional dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Polri;
2) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional ke satuan
pendidikan penyelenggara.
e)
tim pengawas satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab
:
1) mengkoordinasikan
pengawasan
penyelenggaraan
Ujian
Nasional dengan kepala sekolah satuan pendidikan;
2) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dari tim
pengamanan bahan Ujian Nasional bersama dengan kepala
sekolah satuan pendidikan;
3) melakukan pengawasan pelaksanaan ujian.
LANJUTAN
f) tim pengolah hasil Ujian Nasional memiliki tugas dan tanggung
jawab :
1) melakukan pemindaian (scanning) Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) dengan menggunakan software yang
ditentukan oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
2) mengirim hasil pemindaian (scanning) Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Pusat;
5.
mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab
pengawas penyelenggaraan Ujian Nasional di satuan
pendidikan;
LANJUTAN
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
menjamin obyektivitas dan kredibelitas pelaksanaan Ujian Nasional di provinsi
Jawa Tengah;
melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah
Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Ujian Nasional;
menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap sekolah/madrasah/Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar penyelenggara Ujian
Nasional;
menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional berdasarkan masukan dari Dinas
Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
menetapkan tempat titik simpan terakhir bahan Ujian Nasional di Kabupaten/Kota
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
menjaga keamanan dan kerahasiaan dalam pendistribusian bahan Ujian Nasional
dari tingkat provinsi sampai ke satuan pendidikan;
menjaga keamanan penyimpanan bahan Ujian Nasional di titik simpan terakhir
selama ujian berlangsung;
menjaga keamanan dan kerahasiaan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang
sudah diisi oleh peserta Ujian Nasional serta bahan pendukungnya;
membawa Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dari satuan pendidikan ke
Perguruan Tinggi didampingi oleh Dinas Pendidikan;
LANJUTAN
15. melakukan pemindaian (scanning) Lembar Jawaban Ujian Nasional
(LJUN) dengan menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
16. menjamin keamanan proses pemindaian (scanning) Lembar Jawaban
Ujian Nasional (LJUN);
17. menyerahkan hasil pemindaian (scanning) Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
18. Menerima hasil penilaian (skor) dari Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat;
19. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas pada
semua proses di atas;
20. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Provinsi Jawa
Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang
berisi tentang persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional.
PENYELENGGARA UN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1.
Bupati/Walikota bertanggungjawab
menetapkan Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota yang berasal dari unsurunsur:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/
Kota.
c. Perguruan Tinggi Negeri.
LANJUTAN
2. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas
dan tanggung jawab:
a. merencanakan penyelenggaraan UN di wilayahnya;
b. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan satuan
pendidikan
c. melakukan pendataan satuan pendidikan penyelenggara UN dengan
prosedur sebagai berikut:
1) mengidentifikasi satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat
tertinggi dan satuan pendidikan berdasarkan berdasarkan jenjang
akreditasi, serta memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan
hasil penilaian dinas kabupaten/kota yang disampaikan ke dinas
pendidikan provinsi.
2) menerima SK penetapan satuan pendidikan penyelenggara UN
dan satuan pendidikan yang bergabung dari penyelenggara tingkat
provinsi.
3) menyampaikan surat keputusan tersebut ke satuan pendidikan.
LANJUTAN
d. mensosialisasikan penyelenggaraan UN di wilayahnya dan
mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN ke satuan
pendidikan;
e. melakukan pendataan calon peserta UN;
f. melakukan pendataan calon pengawas UN SMA, MA, SMK, Program Paket
C, dan Program Paket C Kejuruan untuk disampaikan ke perguruan tinggi
penyelenggara UN;
g. melakukan pendataan calon pengawas UN SMP, MTs, SMPLB, dan
SMALB; Program Paket A/Ula, dan Program Paket B/Wustha.
h. mencetak Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mendistribusikan
ke sekolah/madrasah/pondok pesantren/PKBM dan SKB.;
i. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai
sekolah/madrasah/pontren/PKBM, dan SKB.
j. menyampaikan ke perguruan tinggi tempat penyimpanan bahan Un di
titik simpan terakhir.
k mendistribusikan bahan UN dan LJUN untuk SMP, MTs, SMPLB, SMALB
dan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha ke
sekolah/madrasah/pontren/PKBM dan SKB penyelenggara UN;
l. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN;
m. menjaga keamanan penyelenggaraan UN;
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya;
LANJUTAN
o. mengumpulkan LJUN dan mengirimkannya ke Penyelenggara UN
Tingkat Provinsi dan didampingi oleh Perguruan Tinggi untuk SMP,
MTs, SMPLB, SMALB, Program Paket A/Ula dan Program Paket
B/Wustha ke Dinas Pendidikan Provinsi;
p. menerima DKHUN dan SKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat
Provinsi dan mengirimkannya ke
sekolah/madrasah/pontren/PKBM dan SKB penyelenggara UN;
q. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada
semua proses pelaksanaan UN;
r. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk
disampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang
berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan
dilengkapi dengan:
1) surat keputusan Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
2) data peserta UN;
3) data sekolah/madrasah/PKBM dan SKB penyelenggara UN;
4) data kelulusan satuan pendidikan.
s. mendatangani SKHUN dan mendistribusikannya ke Penyelenggara UN
Pendidikan Kesetaraan dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (untuk
Pontren) dan/atau satuan pendidikan nonformal.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
(Lebih jelas dapat dibaca pada Permendikbud Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari
Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan U/S/M/PK Dan
UN serta POS tentang Penyelenggaraan UN SMP/MTs,
SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK Serta Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket
B/Wustha, Program Paket C, Dan Program Paket C
Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013).
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH /PK
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 10
Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Ujian
S/M/PK untuk semua mata pelajaran.
LANJUTAN
Pasal 11
Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan
pendidikan masing-masing sesuai dengan POS
Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh satuan
pendidikan di bawah koordinasi Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah
Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian
Agama.
LANJUTAN
Pasal 12
Ujian S/M/PK diselenggarakan sebelum
penyelenggaraan UN sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
yang bersangkutan.
LANJUTAN
Pasal 13
(1) Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada
BSNP.
(2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B,SMA/MA, SMALB, SMK,
Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh
BSNP paling lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.
(3) Nilai S/M /PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/MI,
SDLB, dan Program Paket A diterima oleh penyelenggara UN SD/MI
dan SDLB tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum
penyelenggaraan UN.
(4) Ketentuan mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai S/M /PK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
LANJUTAN
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan
US/M/PK diatur dalam POS Ujian S/M/PK yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan.
AKHIR PRESENTASI
Terima Kasih
Diskusi dan Tanya-Jawab
www.pdkjateng.go.id
www.data.pdkjateng.go.id
www.forum.pdkjateng.go.id