Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Download Report

Transcript Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Company
LOGO
Manajemen Pendidikan
Badarudin, S.Pd.
Pengertian Manajemen
suatu proses tertentu yang menggunakan
kemampuan atau keahlian untuk mencapai
suatu tujuan yang di dalam pelaksanaannya
dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah
dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau
gaya manajer dalam mendayagunakan
kemampuan orang lain
Pengertian Manajemen
• manajemen sebagai suatu kemampuan
atau keahlian
• manajemen sebagai proses
• manajemen sebagai seni
Pengertian Manajemen
Dubrin (1990:5) memandang manajemen
dari tiga definisi yaitu
1. manajemen sebagai disiplin ilmu,
2. manajemen sebagai kumpulan orangorang yang berkemampuan memanej,
dan
3. manajemen sebagai karier yang
menawarkan peluang karier
Tujuan Manajemen
Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran
penilaian atau penghargaan yang diberikan
atau dikenakan kepada barang (products)
dan/atau jasa (services) tertentu
berdasarkan pertimbangen objektif atas
bobot dan/atau kinerjanya (Pfeffer end
Coote, 1991).
Tujuan Manajemen
Efektivitas adalah ukuran keberhasilan
tujuan organisasi. Etzioni (1964:187)
mengatakan bahwa “keefektifan adalah
derajat dimana organisasi mencapai
tujuannya atau menurut Sergiovani
(1987:33) yaitu, “kesesuaian hasil yang
dicapai organisasi dengan tujuan”.
Tujuan Manajemen
Efektifitas dapat juga ditelaah dari : (1)
masukan yang merata; (2) keluaran yang
banyak dan bermutu tinggi; (3) ilmu dan
keluaran yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat yang sedang membangun; (4)
pendapatan tamatan yang memadai
(Engkoswara, 1987).
Tujuan Manajemen
Efisiensi berkaitan dengan cara yaitu
membuat sesuatu dengan betul (doing
things right) sementara efektivitas adalah
menyangkut tujuan (doing the right things)
atau efektifitas adalah perbandingan antara
rencana dengan tujuan yang dicapai,
efisiensi lebih ditekankan pada
perbandingan antara input/sumber daya
dengan output.
Tujuan Manajemen
Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan
dapat dicapai secara optimal dengan
penggunaan atau pemakaian sumber daya
yang minimal. Efisiensi pendidikan adalah
bagaimana tujuan itu dicapai dengan
memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya,
tenaga dan sarana
Tujuan Manajemen
Produktivitas adalah perbandingan terbaik
antara hasil yang diperoleh (output) dengan
jumlah sumber yang dipergunakan (input).
Produktivitas dapat dinyatakan secara
kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output
berupa jumlah tamatan dan kuantitas input
berupa jumah tenaga kerja dan sumberdaya
selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan,
bahan, dsb.).
Pengertian Pendidikan
Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
Manajemen Pendidikan
suatu penataan bidang garapan pendidikan
yang dilakukan melalui aktivitas
perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan staf, pembinaan,
pengkoordinasian, pengkomunikasian,
pemotivasian, penganggaran, pengendalian,
pengawasan, penilaian dan pelaporan
secara sistematis untuk mencapai tujuan
pendidikan secara berkualitas.
Manajemen Pendidikan
Sistem Pendidikan memiliki garapan dasar yang
dikembangkan, diantaranya terdiri dari:
•
•
•
•
•
•
•
bidang garapan peserta didik
bidang garapan tenaga kependidikan
bidang garapan kurikulum
bidang garapan sarana prasarana
bidang garapan keuangan
bidang garapan kemitraan dengan masyarakat
bidang garapan bimbingan dan pelayanan khusus.
Tujuan Manajemen Pendidikan
• Pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses
Pembelajaran yang Aktif, Inovative, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan (PAIKEM);
•
Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif
mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan
spritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
• Ketiga, terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan
kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai
manajer);
•Keempat, tercapainya tujuan pendidikan
secara efektif dan efisien;
•Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan
dengan teori tentang proses dan tugas
administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi
sebagai manajer pendidikan atau konsultan
manajemen pendidikan);
•Keenam, teratasinya masalah mutu
pendidikan.(Husaini, 2006:8)
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Organisasi pendidikan dasar mengikuti paradigma
baru sesuai tuntutan UU No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang
substansinya merupakan legitimasi pemerintah
daerah dalam otonomi pemerintahan, berupa
penyerahan kewenangan pemerintahan pusat
kepada daerah dalam mengatur rumah tangga
sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Dekonsentrasi:
berarti pemerintah pusat memindahkan wewenang
untuk melaksanakan peraturan-peraturan kepada
daerah tetapi daerah tidak dapat membuat
peraturan-peraturan.
Delegasi;
berarti pemerintah pusat memberikan wewenang
melaksanakan peraturan-peraturan kepada
daerah yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Devolusi;
berarti ada wewenang untuk menjalankan
peraturan-peraturan yang diberikan kembali oleh
pemerintah pusat kepada daerah yang
sebelumnya telah ditarik.
Privatisasi;
adalah wewenang pemerintah pusat diberikan
kepada swasta atau penswastaan usaha-usaha
yang semula menjadi wewenang pemerintah
(McGinn, 1999).
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor
052/O/2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pendidikan Nasional sbb :
• Tingkat Kementerian
• Tingkat Propinsi
• Tingkat Kabupaten/Kota
• Tingkat Kecamatan
• Sekolah/Penyelenggaraan Pendidikan
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Pada tingkat kementerian tugasnya bersifat
koordinatif, konsultatif yang melaksanakan
koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi penanganan
pendidikan baik dengan instansi vertikal maupun
horizontal. Menteri membawahi Inspektur Jendral,
Badan Penelitian Dan Pengembangan dan
Sekretariat Jendral selain dibantu oleh Staf Akhli
Menteri.
(Sumber:
http://www.depdiknas.go.id/inlink.php?to=struktur).
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Ditingkat sekolah, telah diberlakukan
implementasi desentralisasi melalui penerapan
manajemen berbasis sekolah (school based
management). School-based management (SBM)
merupakan bentuk alternatif sekolah dalam
program desentralisasi bidang pendidikan, yang
ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah,
partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam
kerangka kebijakan kebijakan pendidikan nasional,
(Worlbank, Depdiknas dan Bappenas, 1999)
ORGANISASI PENDIDIKAN DASAR
Manajemen Berbasis Sekolah
merupakan pendekatan politik yang bertujuan
untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan
partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan
kinerjanya yang mencakup guru, siswa orang tua
siswa dan masyarakat.
Nanang Fattah (2003)
INDIKATOR EFEKTIFITAS MANAJEMEN
PENDIDIKAN DASAR
Douglas (1963:13-17) merumuskan prinsipprinsip
manajemen pendidikan sebagai berikut:
• memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan
kepentingan mekanisme kerja
• mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab
• memberikan tanggung jawab pada personil sekolah
hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan
kemampuannya
• mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia
• relatifitas nilai-nilai
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
1. Tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan
spesifik
• Tujuan sekolah :
•
Dinyatakan secara jelas
•
Digunakan untuk mengambil keputusan
•
Dipahami oleh guru, staf dan siswa
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
2. Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang
kuat oleh kepala sekolah
Kepala sekolah:
Bisa dihubungi dengan mudah
Bersikap responsif kepada guru dan siswa
> Responsif kepada orang tua dan masyarakat
Melaksanakan kepemimpinan yang berfokus
kepada pembelajaran
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
3. Ekspektasi guru dan staf tinggi
Guru dan staf :
Yakin bahwa semua siswa bisa belajar dan
berprestasi
Menekankan pada hasil akademis
Memandang guru sebagai penentu terpenting
bagi keberhasilan siswa
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
4. Ada kerja sama kemitraan antara sekolah,
orang tua dan masyarakat
Sekolah :
Komunikasi secara positif dengan orang tua
Memelihara jaringan serta dukungan orang tua dan
masyarakat
Berbagi tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan
mempertahankan keberhasilan, Menghadiri acara-acara
penting di sekolah
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
5. Adanya iklim yang positif dan kondusif bagi
siswa untuk belajar
Sekolah :
Rapi, bersih, dan aman secara fisik
Dipelihara secara baik
Memberi penghargaan kepada yang berprestasi
Memberi penguatan terhadap perilaku positif siswa
Siswa :
Menaati aturan sekolah dan aturan pemerintah daerah
Menjalankan tugas/kewajiban tepat waktu
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
6. Kemajuan siswa sering dimonitor
Guru memberi siswa :
Tugas yang tepat
Umpan balik secara cepat/segera
Kemampuan berpartisipasi di kelas secara optimal
Penilaian hasil belajar dari berbagai segi
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
7. Menekankan kepada keberhasilan siwa dalam mencapai
keterampilan aktivitas yang esensial
Siswa :
Melakukan hal terbaik untuk mencapai hasil belajar yang
optimal, baik yang bersifat akademis maupun non akademis
Memperoleh keterampilan yang esensial
Kepala sekolah :
Menunjukan komitmen dan mendukung program keterampilan esensial
Guru :
Menerima bahan yang memadai untuk mengajarkan keterampilan
yang esensial
CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF
8. Komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap
program pendidikan
Guru :
Membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan
pengembangan sekolah
Staf :
Memperkuat dan mendukung kebijakan sekolah dengan
pemerintah daerah
Menunjukkan profesionalisme dalam bekerja
Dasar Hukum Terkait
• KURIKULUM
MEMENUHI SI (PERMENDIKNAS NO. 22/2006)
MEMENUHI SKL (PERMENDIKNAS NO. 23/2006)
SISTEM ADM AKADEMIK BERBASIS TIK
• PROSES PEMBELAJARAN
MEMENUHI STANDAR PROSES (PERMENDIKNAS NO. 41/2007)
MENERAPKAN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
• PENILAIAN
MEMENUHI STANDAR PENILAIAN (PERMENDIKNAS NO.
20/2007)
DIPERKAYA DENGAN MODEL PENILAIAN PADA SEKOLAH
UNGGUL DI NEGARA MAJU
• PENDIDIK
MEMENUHI STANDAR PENDIDIK (PERMENDIKNAS NO.
16/2007)
SEMUA GURU MAMPU MEMFASILITASI PEMBELAJARAN
BERBASIS TIK
• TENAGA KEPENDIDIKAN
MEMENUHI STANDAR TENDIK (PERMENDIKNAS NO. 13/2007) –
STANDAR KASEK
• SARANA DAN PRASARANA
MEMENUHI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
(PERMENDIKNAS NO. 24/2007)
SETIAP RUANG KELAS DILENGKAPI DENGAN SARANA
PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
MEMILIKI PERPUSTAKAAN DIGITAL
• PENGELOLAAN
MEMENUHI STANDAR PENGELOLAAN (PERMENDIKNAS NO.
19/2007)
• PEMBIAYAAN
PP NO. 48 TAHUN 2008 – PENDANAAN PENDIDIKAN:
Company
LOGO
MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH (MBS)
Badarudin, S.Pd.
MBS?
SUATU BENTUK UPAYA PEMBERDAYAAN SEKOLAH
DAN LINGKUNGANNYA UNTUK MEWUJUDKAN
SEKOLAH YANG MANDIRI DAN EFEKTIF MELALUI
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI SEKOLAH
SESUAI DENGAN VISI DAN MISI YANG TEAH
DITETAPKAN BERSAMA.
DIARAHKAN PADA PENINGKATAN
KUALITAS PEMBELAJARAN DENGAN
MENDAYAGUNAKAN SEGALA SUMBER
YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKOLAH
MENGAPA MBS PERLU DIRINTIS DAN
DIKEMBANGKAN
 Selaras dengan Kebijakan Otonomi Daerah dan
Desentralisasi Pendidikan
 Kondisi Sekolah yang Unik Berbeda-beda /
Bervariasi, yang Menyebabkan setiap Sekolah
Mempunyai Kebutuhan dan Permasalahannya
Sendiri.
 Lingkungan Sosial Budaya yang Bervariasi
 Keputusan-keputusan Kongkret Harus Diambil oleh
Kepala Sekolah, Guru dan Masyarakat Setempat
SIAPA SAJA YANG HARUS BERPERAN DALAM MBS
Pihak-pihak yang diharapkan Berperan dalam pelaksanaan MBS atau
lazim disebut STAKEHOLDER antara lain :
SEMUA WARGA SEKOLAH
ORANGTUA SISWA / WALIMURID
TOKOH MASYARAKAT, KOMITE SEKOLAH
DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
PEMERINTAH , TOKOH PENDIDIKAN, DAN BIROKRASI
DALAM KOORDINASI DAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Tujuan MBS
Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengarah pada
peningkatan mutu output / tamatan yang berkarakter, cerdas
dan terampil.
Meningkatkan tanggungjawab dan kinerja sekolah untuk
menggali potensi dan mengatasi permasalahannya sendiri.
Meningkatkan pertanggungjawaban sekolah terhadap
masyarakat, orangtua dan pemerintah.
Tujuan MBS
Memberdayakan segenap potensi yang ada di sekolah dan
lingkungannya
Membangun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan
serta memotivasi untuk berpartisipasi secara aktif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
sampai ikut bertanggungjawab terhadap hasil pendidikan di
wilayahnya.
Prinsip - Prinsip MBS
Akuntabel
Kemandirian Sekolah
Keterbukaan (transparan)
Kebersamaan dan
Kekeluargaan
Pemberdayaan (empowerment)
Berorientasi pada Mutu
l
CIRI KHAS MBS
• Banyak keputusan yang diambil kepala sekolah
bersama warga sekolah lainnya
• Lingkungan sekolah yang partisipatif
• Komitmen yang tinggi oleh warga sekolah untuk
mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah
• Adanya otonomi sekolah yang fleksibel, dan
responsif
• Rapi dan lengkap tata administrasinya, serta rapi
fisik dan lingkungan sekolahnya
Mulai melaksanakan MBS
mulai dari sekolah
• Kepala Sekolah bersama warga sekolah lainnya
merenung, refleksi, kontemplasi
• Apa kekurangan,kelemahan, kelebihan dan
potensi sekolah
• Menetapkan keinginan / mimpi sederhana yang
paling mungkin dilaksanakan
• Disampaikan pada pihak terkait untuk mendapat
dukungan dari berbagai aspek
• Mulai melaksanakan keinginan / rencana
INDIKASI MBS
BERKELANJUTAN
Jika
KERANGKA, POLA PIKIR DAN PELAKSANAAN MBS
TELAH MENJADI KEBIASAAN DAN MEMBUDAYA PADA
MASYARAKAT SETEMPAT,
SECARA TERUS MENERUS, TURUN TEMURUN, DAN
MAKIN LAMA MAKIN SEMPURNA
SERTA MEMPENGARUHI SEGALA SEGI KEHIDUPAN
DALAM MASYARAKAT SETEMPAT
Company
LOGO
PENDIDIKAN KARAKTER
MELALUI MANAJEMEN
Badarudin, S.Pd.
LATAR BELAKANG
• Dalam manajemen sekolah, khususnya melalui
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat
dengan subur memfasilitasi siswa dan warga
sekolah
pada
umumnya
menginternalisasi
karakter yang baik.
• Keterbukaan,
tanggungjawab,
kerjasama,
partisipasi, dan mandiri merupakan nilai-nilai
dalam manajemen sekolah yang memandu kepala
sekolah dalam mengelola
sekolah yang
bernuansa pendidikan karakter, baik bagi kepala
sekolah sendiri, para guru karyawan dan para
siswa di sekolah, juga bagi para stakeholder
sekolah yang bersangkutan.
TUJUAN
1.
2.
3.
Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap
seluruh program sekolah dijiwai oleh nilai-nilai karakter dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan nilai-nilai kebangsaan.
Mengelola komponen dalam persekolahan yang tercakup dalam
standar nasional pendidikan dijiwai oleh nilai-nilai karakter dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan nilai-nilai kebangsaan.
Memadukan nilai-nilai karakter dalam manajemen berbasis sekolah
seperti kemandirian, kerjasama, partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas dan sebagainya dengan nilai-nilai karakter dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan nilai-nilai kebangsaan.
PENGERTIAN
• Manajemen adalah pemanfaatan dan pemberdayaan
seluruh sumber daya (sumber daya manusia dan
sumber-sumber lainnya), melalui suatu proses dan
pendekatan dalam rangka mencapai tujuan secara
efisien dan efektif.
• Manajemen
sekolah
yang
berkarakter
baik
(mengandung nilai-nilai karakter) adalah pemanfaatan
dan pemberdayaan seluruh sumber daya yang dimiliki
sekolah, melalui proses dan pendekatan dalam rangka
mencapai tujuan secara efektif dan efisien,
berdasarkan dan mencerminkan nilai-nilai dan normanorma yang luhur, baik terhadap Tuhan YME, diri
sendiri, sesama, bangsa maupun lingkungan.
Prinsip-prinsip
Implementasi
Sekolah yang Berkarakter
1.
2.
Manajemen
Kejelasan tugas dan pertanggungjawaban
Pembagian kerja berdasarkan the right man
on the right place
3. Kesatuan arah kebijakan
4. Keteraturan
5. Disiplin
6. Keadilan (Keseimbangan)
7. Inisiatif
8. Semangat kebersamaan
9. Sinergis
10. Keikhlasan
Implementasi manajemen sekolah yang
terpadu dengan nilai-nilai karakter
1. Implementasi manajemen sekolah yang
terpadu dengan nilai-nilai berkarakter dalam
perencanaan program
2. Implementasi manajemen sekolah yang
terpadu dengan nilai-nilai berkarakter dalam
pelaksanaan program
3. Implementasi manajemen sekolah yang
terpadu dengan nilai-nilai berkarakter dalam
pengendalian/pengawasan program
Beberapa contoh praktik-praktik yang baik (good practices):
1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai karakter
yang terintegrasi dalam manajemen sekolah
a.
b.
c.
d.
e.
Penugasan kepada warga sekolah untuk melakukan kajian-kajian ajaran
keagamaan, dalam bentuk penelitian, penulisan karya ilmiah, dan
sebagainya yang mengandung nilai-nilai karakter pengetahuan moral.
Pengiriman warga sekolah ke tempat-tempat perguruan keagamaan untuk
belajar dan mendalami mengandung nilai-nilai karakter pengetahuan
moral.
Sekolah memiliki perangkat instrumen yang disusun dan dikembangkan
berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai mengandung
nilai-nilai karakter pengetahuan moral, untuk dipakai sebagai acuan
sekolah dalam menilai pemehaman karakter tersebut di samping untuk
menilai kijerja (DP3) bagi warganya;
Sekolah mengadakan seminar atau workshop yang menghadirkan nara
sumber praktisi atau pemuka agama yang dipandang telah melaksanakan
dengan baik atau sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih.
Sekolah memiliki referensi, panduan-panduan, tata tertib, dan lain-lain
yang mengandung nilai-nilai karakter pengetahuan moral.
a. Sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk warga sekolah dalam rangka meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral terhadap dirinya seperti: reflektif, percaya diri,
rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu,
sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati,
malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berpikir positif,
disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai
waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif,
tabah, terbuka, dan tertib.
b. Sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk warga sekolah dalam rangka meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral terhadap sesama seperti taat peraturan, toleran,
peduli, kebersamaan (kooperatif), demokratis, apresiatif, santun, bertanggung jawab, menghormati orang
lain, menyayangi orang lain, pemurah dan dermawan, mengajak berbuat baik, berbaik sangka, empati, dan
konstruktif.
c. Sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk warga sekolah dalam rangka meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral terhadap kebangsaan yaitu: taat peraturan
pemerintah, toleran antar beragama-suku-ras-lainnya, peduli sesama yang berbeda agama-suku-ras,
kebersamaan (kooperatif), demokratis, apresiatif, santun, bertanggung jawab, konstruktif, nasionalisme,
loyalitas, komitmen, rela berkorban, cinta tanah air, bela negara,dan lain-lain untuk berbakti pada bangsa
dan Negara.
d. Sekolah melaksanakan evaluasi atau penilaian pemahaman atau pengetahuan mengandung nilai-nilai
karakter pengetahuan moral untuk mengetahui tingkat pemahaman karakter tersebut. Hal ini diharapkan
menjadi budaya sekolah dalam membina warganya tentang pemahaman nilai-nilai karakter ini;
2. Penumbuhan keesadaran mengimplementasikan nilai-nilai karakter
dalam manajemen sekolah
a. Sekolah mengadakan kegiatan ESQ ketika diadakan kegiatan yang akan menyadarkan untuk
bersikap tentang nilai-nilai karakter;
b. Sekolah mengadakan kegiatan renungan dalam waktu-waktu tertentu dengan materi
keagamaan khususnya nilai-nilai taat kepada Tuhan YME, syukur (berterima kasih), ikhlas,
sabar (kepada Tuhan), dan tawakkal, untuk merubah sikap yang lebih baik atas dasar kemauan
dirinya (tanpa paksaan atau tekanan);
c. Sekolah mengadakan kunjungan ke tempat-tempat khusus (misalnya ziarah) yang dapat
membangkitkan kesadaran pentingnya nilai-nilai karakter pengetahuan moral. Hasilnya juga
dapat dipergunakan untuk merubah kondisi sekolah yang menumbuhkan dan membangkitkan
kesadaran diri dan emosinya menjadi kuat bagi warganya terhadap nilai-nilai karakter tersebut;
d. Sekolah bekerjasama dengan lembaga keagamaan/pondok/lainnya untuk memberikan
motivasi tentang praktik kehidupan nyata yang mengandung nilai-nilai karakter. Potret dan
pengalaman sikap baik dari orang lain, emosional yang baik, dll dari orang lain dapat
memberikan penguatan sikap yang baik pula;
e. Sekolah mengadakan kegiatan outbond dengan tema-tema yang berkaitan dengan nilai-nilai
karakter untuk memberikan kesadaran, introspeksi diri, dan merubah sikap karakter yang lebih
baik;
f. Sekolah melakukan kunjungan dan mengkaji fenomena ke lembaga-lembaga sosial seperti
panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, penampungan anak, dan sebagainya untuk
memberikan muatan tentang sikap moral yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter, sehingga
dapat memberikan inspirasi dalam bersikap yang dilandasi oleh nilai-nilai tersebut; dan
sebagainya.
3. Pengimplementasian perilaku (tindakan) yang berkarakter baik dan
terintegrasi dalam manajemen sekolah
a. Sekolah memfasilitasi “waktu dan kesempatan” untuk menjalankan ibadah sesuai
keyakinan dan agama sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, sehingga secara
lahiriah telah terjadi gerakan moral yang diwujudkan dalam perbuatan beribadah
secara nyata. Sekolah bukan hanya untuk mencari ilmu, tetapi juga untuk
mengamalkan ilmu, sehingga menghasilkan sesuatu yang terukur dan terlihat nyata
bermanfaat; Sekolah menciptakan “budaya” beribadah secara kongkret;
b. Sekolah menugaskan secara bergilir kepada guru-guru untuk memimpin peribadatan
sesuai dengan keyakinan dan agamnya masing-masing pada kegiatan rutin,
insedental, terprogram , dan lainnya;
c. Sekolah mengadakan kegiatan pembiasaan bagi para guru dan tenaga kependidikan
bahwa dalam setiap kegiatan pengembangan komepetensi lulusan adalah merupakan
tanggungjawab mereka yang tidak didasari oleh semata-mata materi;
d. Sekolah memiliki perangkat instrumen dan tim khusus yang mengawasi dan menilai
secara proporsional tentang perilaku warga sekolah yang berkaitan dengan nilai-nilai
ketaatan kepada Tuhan YME, kesyukuran (berterima kasih), keikhlasan,kesabaran
(kepada Tuhan), dan ketawakkalan;
e. Terdapat sanksi moral dalam lingkungan sekolah, sanksi administrasi, dan sangat
dimungkinkan sanksi yuridis apabila terdapat warganya yang tidak taat agama dan
banyak tuntutan yang di luar koridor (berlebihan);
a. Sekolah melaksanakan ibadah bersama (misalnya bagi pemeluk Agama Islam
sholat berjamaah) pada secara rutin setiap harinya sesuai agama dan keyakinan
masing-masing, yang dipimpin oleh salah seorang warga sekolah secara
bergantian menurut tata aturan yang diyakini;
b. Sekolah mengadakan pelatihan dan lomba-lomba pendalaman agama dan ibadah
lain yang tidak menyalahi ajaran masing-masing;
c. Terdapat upaya tertentu di sekolah yang diciptakan oleh kepala sekolah apabila
terdapat penyimpangan, kesalahan, dan lainnya yang dilakukan guru pada saat
menjalankan tugasnya.
d. Sekolah mengawasi dan menilai secara proporsional tentang perilaku warga
sekolah dengan perangkat instrumen dan tim khusus pada saat warga sekolah
melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter.
e. Sekolah selalu mengkondisikan (membudayakan) dalam suasana kerjanya adalah
sebagai bentuk ibadah, yaitu sebuah tindakan menyerahkan atau memberikan
(the act of giving) kepada Tuhan atau atau bagian dari tawakkal juga, mengandung
makna keagungan dalam pengabdian yang terwujud dalam suatu kesadaran yang
dapat mempengaruhi ikatan batin pekerja, motivasi, kebiasaan, dan bahkan
karakter pekerja, sehingga akan memiliki kualitas kerja tinggi dan akan
ditempatkan pada posisi pekerja yang maksimal dan akibatnya imbalan materi
secara otomatis makin tinggi dengan sendirinya.
Implementasi keterpaduan nilai-nilai karakter kemandirian,
keterbukaan, akuntabilitas, kerjasama/kemitraan, dan partisipasi
dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1. kemandirian, yaitu dalam penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan program dan evaluasinya di sekolah
2.
3.
4.
5.
diharapkan mampu tanpa banyak ditentukan oleh pihak lain, tidak tergantung, tidak menunggu, tidak
mengharapkan, tidak “didekte” oleh pihak lain, serta tidak hanya sekedar mencontoh atau meniru dan
mengambil dari pihak lain. Semua yang direncanakan oleh sekolah memang sesuai kebutuhan sekolah
dan atas dasar inisiasi sekolah tanpa melanggar peraturan perundangan yang ada;
kemitraan atau kerjasama, yaitu dalam melakukan penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan dan
evaluasi program menuntut adanya masukan-masukan atau sekaligus bantuan secara langsung dari
para pemangku kepentingan, dan kemitraan dalam arti luas tetap menerima dan memerlukan
kerjasama dengan pihak lain;
partisipasi, yaitu dalam penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan ini
stakeholders terlibat aktif, terciptanya kondisi yang terbuka dan demokratik di sekolah yaitu semua
warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan sampai evaluasi program dan
kegiatan yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan,
keterbukaan, yaitu setiap orang yang terkait dengan penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan dan
evaluasi program/kegiatan sekolah dapat mengetahui proses dan hasil akhirnya secara keseluruhan;
akuntabilitas, dimana sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan proses dan hasil penyusunan
RKS dan RKAS, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil-hasil program sekolah kepada pihak-pihak terkait atau
publik, sehingga sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak
yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Kepemimpinan yang mengembangkan/membangun
nilai-nilai karakter di sekolah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Visi yang strategis dan jelas
Kompetensi dan komitmen
Tanggung jawab
Dapat dipercaya (amanah)
Memberikan otonomi
Mampu memberikan motivasi
Bersikap adil
Berani mengambil keputusan
Kreatif dan inovatif
Partisipasi
Taat Hukum
Keteladanan
Berorientasi konsensus
Saling berkaitan (Interrelatedness)
Implementasi pengelolaan lingkungan dan
pembudayaan nilai-nilai karakter di sekolah
• Diharapkan sekolah mampu menciptakan
suasana sekolah yang kondusif untuk
mewujudkan
nilai-nilai
karakter
dalam
tindakan sehari-hari di lingkungan sekolah.
Pemimpin, guru, karyawan dan lainnya
mampu menjadi contoh para siswa dan para
warga sekolah lain atau sesamanya. Dengan
demikian akhirnya, nilai-nilai karakter dapat
diwujudkan dalam kehidupan seharihari di
sekolah oleh semua warga sekolah sebagai
suatu kebiasaan (habituasi).
Implementasi
Supervisi,
Monitoring,
Evaluasi dalam Pendidikan Karakter
dan
• Supervisi dan monitoring tidak bisa dipisahkan, yaitu
sama-sama untuk memberikan solusi ketika terjadi
permasalahan di lapangan. Keuntungan atau tujuan
khusus supervisi adalah untuk memberikan solusi,
sedangkan monitoring untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan. Bahkan sangat
mungkin untuk tujuan tertentu antara supervisi,
monitoring, dan evaluasi dapat berjalan secara bersamasama. Dalam kerangka pelaksanaan supervisi dan
monitoring program dan kegiatan penanaman nilai-nilai
karakter, dapat dikembangkan berbagai macam
instrumen sesuai dengan tujuan supervisi dan
monitoring.
To Be Continued
Sekian dulu, Semoga bermanfaat !