Transcript 03 Paparan BOS 2014 (lengkap)

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDIDIKAN DASAR
TAHUN 2014
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
1
DASAR HUKUM
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2014
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013
tentang Pedoman Umum Alokasi Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2014
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
2
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDIDIKAN DASAR
BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO 101
TAHUN 2013
3
Sistematika Paparan
A
Pendahuluan
B
Implementasi BOS
C
Organisasi Pelaksana
D
Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan Dana BOS
E
Monitoring dan Supervisi
F
G
Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
4
A
Pendahuluan
5
Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu
Membebaskan seluruh peserta Membebaskan pungutan bagi
didik miskin dari seluruh
seluruh peserta didik SD/SDLB
negeri /SMP/SMPLB negeri /SDpungutan dalam bentuk
SMP Satap/SMPTterhadap
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta
biaya operasi sekolah
Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta
Sasaran Utama BOS 2014
• Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu
Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang
diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di
seluruh provinsi di Indonesia
6
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua
kelompok sekolah, sebagai berikut :
1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120
(SMP/SMPLB/Satap)
BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik sebagai
berikut:
a. SD/SDLB
: Rp. 580.000,-/Peserta didik/tahun
b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap
: Rp. 710,-/peserta didik/tahun
2. Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB) dan 120
(SMP/SMPLB/Satap).
Agar pelayanan pendidikan disekolah dapat berjalan dengan baik , Pemerintah
memberikan dana BOS dengan perhitungan sebagai berikut:
 Peserta didik SD kurang dari 80 peserta didik diberikan sebanyak 80 peserta didik
 Peserta didik SMP kurang dari 120 peserta didik diberikan sebanyak 120 peserta didik
Sehingga jumlah dana BOS yang diterima sekolah pada kelompok ini :
SD sebesar
= 80 x Rp. 580,-/tahun
= Rp. 46.400.000,-/tahun
SMP/Satap sebesar
= 120 x Rp. 710.000,-/tahun
= Rp. 85.200.000,-/tahun
7
Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan
kriteria sebagai berikut :
• Sekolah swasta bagi keluarga mampu sehingga telah memungut
biaya mahal
• Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak
berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih
terdapat alternatif sekolah lain disekitarnya
• Sekolah yang dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik
dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan
khusus tersebut.
8
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran dan menimbulkan
efek negatif, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus
mengikuti langkah sebagai berikut:
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang
akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut,
• Hasil verifikasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim
surat kepada Tim manajemen Provinsi dengan daftar sekolah yang
direkomendasi dan daftar sekolah yang tidak direkomendasi
memperoleh perlakuan khusus tersebut dengan diberikan data
jumlah peserta didik di tiap sekolah, rekomendasi ini disampaiakn
satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran.
• Apabila Tim Kabupaten/Kota tidak mengirimkan rekomendasi,
maka dianggap semua sekolah yang jumlah peserta didiknya
dibawah batas minimal berhak memperoleh alokasi khusus.
• Tim Manajemen BOS Provinsi menyalurkan dana BOS sesuai
rekomendasi Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
9
Sekolah Luar Biasa (SLB), terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi di
lapangan:
a. SDLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan
SMPLB dana BOS yang diterima sebesar = 80 x Rp.
580.000,- = Rp. 46.400.000,-/tahun.
b. SMPLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan
SDLB dana BOS yang diterima
sebesar = 120 x Rp. 710.000,- = Rp. 85.200.000,-/tahun
c. SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS
yang diterima sebesar
= 120 X Rp. 710.000,- = Rp. 85.200.000,-
10
Capaian Utama BOS 2014 (lanjutan)
• Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan yaitu periode JanuariMaret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember
• Penyaluran pada daerah sulit secara geografis, terpencil, penyaluran dana BOS
dilakukan setiap semester
• Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan yang dijelaskan
dalam Permendikbud No 101 Tahun 2013
• Mekanisme penyaluran dana BOS dari tingkat provinsi langsung ke sekolah
• Sistem monitoring penyaluran secara online untuk memastikan penyaluran
yang tepat waktu, tepat sasaran dan jumlah dari Bank Penyalur
• Sistem pelaporan penggunaan dana BOS dari sekolah secara online untuk
memastikan ketepatan penggunaan dana BOS
• Pengembangan sistem pengaduan masyarakat secara online dan sms
11
B
Implementasi BOS
12
A. Sekolah Penerima BOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua peserta didik
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan
kepada orang tua/wali peserta didik
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali peserta didik
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta dapat memungut biaya pendidikan
yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik
yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.
Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak
memaksa tidak mengikat dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu
pemberiannya
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah
apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan
13
B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin putus sekolah
karena alasan finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan lulus dapat
melanjutkan ke SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi peserta didik, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan
sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah
14
C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh
sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan
menerapkan MBS, yaitu:
1.
2.
3.
4.
Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik
setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD
Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah
swasta)
15
C
Organisasi Pelaksana
16
1. Tim Pengarah
A.
B.
C.
Tingkat Pusat
i.
Menteri Koordinator Kesejahteraaan Rakyat
ii.
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
iii. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
iv. Menteri Keuangan
v.
Menteri Dalam Negeri
Tingkat Provinsi
i.
Gubernur
ii.
Wakil Gubernur
Tingkat Kabupaten/Kota
i.
Bupati/Walikota
ii.
Wakil Bupati/Bupati
17
2. Tim Manajemen BOS Pusat
Penanggung Jawab Umum
Penanggungjawab Program BOS
• Dirjen Dikdas, Kemdikbud
• Deputi Sumberdaya Manusia
dan Kebudayaan, Bappenas
• Deputi Bidang Koordinasi
Pendidikan dan Agama,
Kemenko Kesra
• Dirjen Keuangan Daerah,
Kemdagri
• Dirjen Perimbangan
• Direktur Pembinaan SMP,
Kemdikbud
• Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud
• Direktur Dana Perimbangan,
Kemenkeu
• Direktur Fasilitas Dana Perimbangan,
Kemdagri
• Direktur Agama dan Pendidikan,
Bappenas
• Setditjen Dikdas, Kemdikbud
• Kepala PDSP, Kemdikbud
Keuangan, Kemenkeu
Tim Pelaksana Program
BOS
• Tim Manajemen BOS SD
• Tim Manajemen BOS
SMP
18
3. Tim Manajemen BOS Provinsi
Penanggung Jawab
• Setda Provinsi
• Kepala SKPD Pendidikan Provinsi
• Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah
Tim Pelaksana Program BOS
• Ketua Tim /Pelaksana (Unsur SKPD Pendidikan)
• Sekretaris I (dari unsur SKPD Pendidikan)
• Sekretaris II (dari unsur DPKD/BPKD)
• Bendahara ( dari unsur SKPD Pendidikan)
• Unit Data (SD dan SMP)
• Unit Publikasi ( dari unsur SKPD Pendidikan)
• Unit Monev
19
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab
Tim Pelaksana
Program BOS
• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•
Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota
20
3. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab
Anggota
• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua peserta didik di luar
Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah
dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan
Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah
21
D
Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS
22
A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
23
B. Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012
Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota
SKPD
Pendidikan
Provinsi
Kas Umum
Daerah
Provinsi
Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS
Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Sekolah
Negeri/Swasta
24
C. Penggunaan Dana BOS
PENGGUNAAN DANA BOS
1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler peserta didik
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
•Diwajiban membeli buku pegangan guru dan buku teks
pelajaran kurikulum 2013 semester satu tahun ajaran
2014/2015, kecuali sudah dipenuhi dari sumber
pendanaan lain maksimal 5% dari total dana yang
diterima dalam satu tahun anggaran. (Juli-Desember
2014)
•Setiap sekolah akan memperoleh tambahan dana yang
akan disalurkan oleh dinas pendidikan prov. Melalui dan
dekonsentrasi untuk semester satu
•Untuk semester dua tahun ajaran 2014/2015 akan
dibiayai dari dana alokasi khusus (untuk kabupaten kota
penerima DAK) dan dari APBD untuk kabupaten/kota
bukan penerima DAK
•1
•Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) dan harus
mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana
BOS untuk belanja pegawai serta kualifikasi guru honorer
harus sesuai bidang yang diperlukan
25
10. Membantu peserta didik miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian dan perawatan perangkat
komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS
• Pembelian desktop workstation max 5 unit
untuk SMP dan 3 unit untuk SD dalam satu
tahun anggaran serta peralatan tersebut harus
dicatat sebagai inventaris sekolah
Hal-hal yang harus diperhatikan
dalam penggunaan dana BOS :
1. Prioritas utama penggunaan dana
BOS adalah untuk kegiatan
operasional sekolah
2. Bagi sekolah yang telah menerima
DAK, tidak diperkenankan
menggunakan dana BOS untuk
peruntukan yang sama
3. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya
dana di rekening sekolah menjadi
milik sekolah dan digunakan untuk
keperluan sekolah
26
D. Larangan Penggunaan Dana BOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja peserta didik (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding,
tur studi (karya wisata) dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau
pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris
sekolah), kecuali untuk peserta didik penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara
penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah
Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan dan perpajakan program BOS
yang diselenggarakan lembga diluar SKPD Pendidikan Prov/ Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
27
E
Monitoring dan Supervisi
28
Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–
Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.
29
Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.
30
Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.
31
Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.
32
Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring
33
F
Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi
34
Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan
35
Pelaporan Tingkat Sekolah
B.
Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi
2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai
3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank
4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak
36
Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–
Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH
D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–
Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan
37
Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan
38
Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
39
Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.
40
Pelaporan Tingkat Provinsi
•
•
•
Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring
41
Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.
2.
3.
4.
5.
Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS
Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
peserta didik akan dijatuhkan sanksi
oleh aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
42
G
Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
43
B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan
Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer
Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
44
BOS 2013 vs 2014
2013
2014
Sasaran dan Unit Cost
Tetap
Tetap
Sekolah Kecil
Sekolah kecil diperlakukan sama dengan
sekolah reguler
Sekolah dengan jml peserta didik dibawah 80
(SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap
SD
= 80 x Rp.580.000,-/tahun
= Rp 46.400.000,-/tahun
SMP/Satap = 120 x Rp 710.000,-/tahun
= Rp 85.200.000,-/tahun
SLB/SDLB/SMPLB
Sekolah SLB/SDLB/SMPLB diperlakukan
sama dengan sekolah reguler
a. SDLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu
dengan SMPLB, dana BOS yang diterima
sebesar = 80 x Rp 580.000,- = Rp. 46.400.000,/tahun
b. SMPLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu
dengan SDLB, dana BOS yang diterima sebesar
= 120 x Rp 710.000,- = Rp 85.200.000,-/tahun.
c. SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu
pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar
= 120 x Rp 710.000,- = Rp 85.200.000,-/tahun.
45
BOS
BOS2013
2013vs
vs2014
2014
2013
Program BOS Buku
Pelaporan BOS
Tidak ada program BOS Buku,
pengembangan perpustakaan hanya
untuk
membeli/menggandakan/mengganti buku
yang rusak untuk memenuhi rasio satu
peserta didik satu buku, dll
Pelaporan dilakukan secara manual
oleh sekolah/kab/kota/prov
2014
a. Diwajibkan membeli buku pegangan guru kurikukum
2013 semester 1 tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember
2014), kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan
lain;
b. Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013
bagi peserta didik untuk semester 1 tahun ajaran
2014/2015 (Juli – Desember 2014) sebanyak jumlah
peserta didik, kecuali sudah dipenuhi dari sumber
pendanaan lain
c. Dalam rangka untuk pembelian buku kurikulum 2013
semester I tahun ajaran 2014/2015, setiap sekolah akan
memperoleh tambahan dana yang akan disalurkan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi.
d. Dana dari sumber dekonsentrasi harus digunakan untuk
pembelian buku kurikulum tahun ajaran 2014/ 2015
semester I, sedangkan kekurangannya dipenuhi dari dana
BOS maksimal 5% dari total dana yang diterima dalam
satu tahun anggaran.
e. Buku untuk semester II tahun ajaran 2014/2015 akan
dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (untuk kabupaten/ kota
penerima DAK) dan dari APBD untuk kabupaten/kota
bukan penerima DAK.
f. Buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang dibeli adalah
yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud
Telah disediakan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh sekolah:
Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan dana
BOS di tingkat sekolah (ALPEKA BOS); dan
Pelaporan Penggunaan Dana BOS secara online. Kedua perangkat
46
lunak ini ada dalam laman www.bos.kemdikbud.go.id.
KRITERIA SEKOLAH KECIL
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran dan
menimbulkan efek negatif, maka mekanisme
pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah
sebagai berikut:
Kebijakan sekolah kecil tidak berlaku bagi
sekolah dengan kriteria sebagai berikut:
1.
1.
Tim Manajemen Kabupaten/Kota
memverifikasi sekolah yang akan
mendapatkan kebijakan khusus tersebut.
2.
Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Manajemen
BOS Kabupaten/Kota mengirim surat kepada
Tim Manajemen BOS Provinsi dengan
dilampiri daftar sekolah yang
direkomendasikan dan daftar sekolah yang
tidak direkomendasikan memperoleh
perlakuan khusus tersebut dengan diberikan
data jumlah peserta didik per sekolah. Surat
rekomendasi ini disampaikan kepada Tim
Manajemen BOS Provinsi hanya satu kali
dalam satu tahun pada awal tahun anggaran
(periode penyaluran triwulan 1).
3.
Tim Manajemen BOS Provinsi menyalurkan
dana BOS sesuai rekomendasi Tim
Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
Sekolah swasta bagi keluarga mampu
sehingga telah memungut biaya mahal.
2.
Sekolah yang tidak diminati oleh
masyarakat sekitar karena tidak
berkembang sehingga jumlah peserta
didik sedikit dan masih terdapat
alternatif sekolah lain di sekitarnya.
3.
Sekolah yang terbukti dengan sengaja
membatasi jumlah peserta didik dengan
tujuan untuk memperoleh dana BOS
dengan kebijakan khusus tersebut
47
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 17 Komplek Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat