Transcript HUKUM PERUSAHAAN

HUKUM PERUSAHAAN
Drs. Marzuki, SH, Hum
28 MARET 2011
HUKUM PERUSAHAAN
• Perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat
menghasilkan keuntungan materil. Hal ini
diatur dalam Hukum Dagang.
• Hukum dagang adalah ketentuan yang berlaku
terhadap seorang pedagang yang menjalankan
perusahaan.
• Dalam hal ini berlaku KUH Dagang dan juga
KUH Perdata dalam hal-hal yang bersifat
umum.
BEBERAPA JENIS PERUSAHAAN
1. FIRMA
 Dalam pasal 16 KUH Dagang disebutkan firma adalah
tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan
perusahaan dibawah satu nama bersama.
 Dalam pasal 22 KUH Dagang disebutkan tiap firma
harus didasarkan pada akta otentik, tetapi
ketiadaannya tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Dengan demikian tidak mutlak adanya akta otentik.
 Dalam pasal 23 KUH Dagang ditentukan pada persero
firma harus mendaftarkan akta pendirian pada
Pengadilan Negri wilayah hukum perseroan
berkedudukan.
FIRMA
 Selain pendaftaran, akta juga harus diumumkan dalam
berita Negara (Pasal 28 KUHD).
 Apabila akta ini tidak/belum didaftarkan, maka Fa harus
dianggap sebagai perusahaan umum, didirikan untuk suatu
waktu tertentu, dan tidak ada seorangpun dapat
dikecualikan dari hak bertindak untuk Fa (Pasal 26-29
KUHD).
 Konsekuensinya setiap tindakan persero atas nama
perusahaan, maka seluruh persero dapat dimintakan
pertanggungjawaban oleh pihak ketiga yang dirugikan.
 Karena perseroan bukan merupakan badan hukum, maka
pada dasarnya pihak ketiga hanya dapat menggugat
anggota perseroan dengan mana ia berhubungan.
FIRMA
 Meski bukan sebagai badan hukum, tetapi dalam
yurisprudensi (putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yang dijadikan putusan
pengadilan lainnya yang sejenis) ditentukan
dimungkinkan kekayaan terpisah, untuk
memudahkan berhubungan dengan pihak ketiga,
tetapi apabila harta perseroan tidak cukup tetap
pada persero bertanggung jawab.
 Fa berakhir pada waktu mendirikannya telah
berakhir dan dapat diperpanjang dengan
didaftarkan dan diumumkan (Pasal 29 KUHD).
PERSEROAN COMANDITER (CV)
• CV adalah perusahaan yg didirikan oleh
seorang/beberapa orang yang bertanggung jawab
bersama dan seseorang/beberapa orang lagi yang
melepaskan uang.
• Seseorang/beberapa orang yang melepaskan uang ini
tidak turut bertanggung jawab terhadap CV yang
mengalami kerugian.
• Cara mendirikan CV tidak diatur UU, sehingga dapat
didirikan secara tertulis atau tidak tertulis, dan juga
tidak ada kewajiban mendaftarkan perusahaan.
• Dalam hal ini ada para persero yang aktif
(komplementer) dan para pasif (komanditer).
PERSEROAN KOMANDITER
• Seorang anggota komanditer diwajibkan memasukkan sesuatu, baik
berupa uang atau benda. Dan tidak diwajibkan memikul kerugian
perseroan lebih daripada jumlah pemasukannya (Pasal 20 ayat 3
KUHD).
• CV dapat dibedakan dengan CV yang terang (diumumkan), yang
terdapat suatu kekayaan bersama (gameenschappelijk capitaal),
yaitu modal yang dimiliki bersama, baik oleh komplementer
maupun komanditer.
• CV yang dirahasiakan artinya tidak diketahui adanya kekayaan
bersama, hanya harus diketahui ada atau tidaknya suatu perjanjian
melepaskan uang. Tetapi CV yang demikian sebaiknya ditiadakan,
karena harus diketahui umum, hal ini termasuk dalam pemberesan
perusahaan.
• Apabila anggota komplementer pailit, maka anggota komanditer
dan kreditur lainnya harus mengajukan tuntutan lewat pengadilan.
PERSEROAN KOMANDITER
• Selain itu ada juga CV dengan saham. Artinya
perseroan dapat mengeluarkan saham.
• Perseroan komanditer berakhir sesuai dengan
akta pendirian perusahaan, yang tentunya
sebagaimana halnya dengan firma dapat
diperpanjang, karena tergantung kesepakatan
para pihak.
PERSEROAN TERBATAS
• Perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdiri berdasarkan
perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham.
• PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, maka melakukan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham (Pasal 1 UU No.
40/2007 tentang PT).
• Organ perseroan terdiri dari :
1.
2.
3.
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), mempunyai kewenangan
yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang
diberikan UU.
Direksi organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan.
Dewan komisaris. Organ perseroan yang berwenang melakukan
pengawasan secara umum dan khusus sesuai anggaran dasar dan
memberi nasehat kepada direksi.
PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN
• Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa indonesia.
• Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
perseroan didirikan.
• Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkan keputusan menteri mengenai perusahaan badan hukum
Perseroan.
• Setelah memperoleh badan hukum dan pemegang saham menjadi
kurang dari dua orang, dalam jangka waktu 6 bulan pemegang
saham bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada
orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang
lain.
• Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham
tetap kurang dari dua, pemegang saham bertanggung jawab secara
pribadi atas segala perserikatan dan kerugian perseroan.
PENDIRIAN PERSEROAN
• Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:
1. Persero yang sahamnya dimiliki negara
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (Pasal 7).
• Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya
boleh dilakukan oleh semua anggota direksi dan semua anggota
dewan komisaris dan mereka bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 14).
• Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan
perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah
perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan
secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua
hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum tersebut
(Pasal 13).
BERAKHIRNYA PERSEROAN
• Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50 juta dan
harus disetor penuh minimal 25% pada saat pendirian.
• Penambahan modal perseroan harus melalui RUPS.
• Pembubaran perseroan terjadi karena:
1. Berdasarkan keputusan RUPS.
2. Jangka waktu berdirinya perseroan telah berakhir.
3. Berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Karena dicabutnya izin usaha perseroan.
5. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan, dan kekayaan perseroan tidak cukup
untuk membayar biaya kepailitan.
SELESAI