Transcript Pertemuan Ke 3 - WordPress.com

Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Rencana
• Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
• Setiap Instansi Pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja
• Partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk
penyelarasan rencana pembangunan
• Penyusunan rancangan akhir perencanaan
pembangunan
TAHAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
•
•
•
•
Penyusunan Rencana
Penetapan Rencana
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Penetapan Rencana
• Penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk
melaksanakannya
• RPJP Nasional-UU
• RPJP Daerah-Peraturan Daerah
• RPJM & Tahunan Nasional-PP
• RPJM & Tahunan Daerah-Perkada
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
• Untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan
• Dilakukan oleh pimpinan
Kementrian/Lembaga/SKPD
• Dihimpun dan dianalisis oleh Menteri/Kepala
Bappeda hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
• Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi
untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan.
• Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja
mencakup input, output, result, benefit, dan impact
• Kementrian/Lembaga/SKPD wajib melaksanakan
evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan
fungsi dan tanggungjawabnya
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional
DOKUMEN
KETERANGAN
WAKTU
RPJP Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
20 tahun
RPJM Nasional
Rencana
Nasional
RKP
Renstra-KL
Renja-KL
Pembangunan
Jangka
Menengah
5 tahun
Rencana Kerja Pemerintah
1 tahun
Rencana Strategis Kementrian/Lembaga
5 tahun
Rencana Kerja Kementrian/Lembaga
1 tahun
Dokumen Perencanaan
• RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalam Pembukaan
UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional.
• RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional,
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
• RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, mernuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
Dokumen Perencanaan
• Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM
Nasional dan bersifat indikatif.
• Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu
pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta.
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
• Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif.
• Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Penyusunan RPJP:
• Penyiapan rancangan awal rencana
pembangunan
• Musyawarah perencanaan pembangunan
• Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.
Penyusunan RPJM N/D & RKP/RKPD
• Penyiapan rancangan awal rencana
pembangunan;
• Penyiapan rancangan rencana kerja
• Musyawarah perencanaan pembangunan
• Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.
PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN
PERENCANAAN
DOKUMEN
PENGANGGUNG JAWAB
PENGESAHAN
RPJP Nasional
Menteri (Pimpinan Kementrian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS)
UU
RPJM Nasional
Menteri
PP
RKP
PP
RPJP Daerah
Kepala Bappeda
Perda
RPJM Daerah
Kepala Bappeda
Perkada
RKPD
Renstra-KL
Perkada
Pimpinan Kementrian/Lembaga
Permen
Renja-KL
Renstra-SKPD
Renja-SKPD
Kepala SKPD
Peraturan
Kepala SKPD
JADWAL PENETAPAN PERENCANAAN
DOKUMEN
WAKTU
KETERANGAN
RPJP Nasional
RPJM Nasional
Musrenbang
dilaksanakan
paling lambat 1 tahun sebelum
RPJP berjalan berakhir
Paling lambat 3
presiden dilantik
bulan
setelah
Musrenbang
dilaksanakan
paling lambat 2 bulan setelah
presiden dilantik
RKP
Musrenbang
dilaksanakan
paling lambat bulan April
RPJP Daerah
Musrenbang
dilaksanakan
paling lambat 1 tahun sebelum
RPJP berjalan berakhir
RPJM Daerah
Paling lambat 3 bulan setelah kepala
daerah dilantik
RKPD
Renstra-KL
Musrenbang
dilaksanakan
paling lambat bulan Maret
Disesuaikan dengan RPJM Nasional
Renja-KL
Renstra-SKPD
Renja-SKPD
Musrenbang
dilaksanakan
paling lambat 2 bulan setelah
kepala daerah dilantik
Disesuaikan dengan RPJM Daerah
UJI KEMAMPUAN
1. Sebutkan Tahapan Perencanaan Pembangunan!
2. Sebutkan Penyusunan RPJP!
3. Sebutkan penyusunan RPJM N/D dan RKP/RKPD