Transcript Metode Perbandingan Hukum - Law, Politics and Society

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
E. [email protected]
P. +6281357819129
Pertimbangan dalam Perbandingan Hukum
 Masalah bahasa dan terminologi
 Perbedaan budaya antara sistem-sistem hukum
 Potensi asal-asalan (arbitrariness) dalam pemilihan obyek
studi
 Kesulitan-kesulitan dalam menggapai ‘kelayakan
membandingkan’ dalam perbandingan
 Keinginan untuk melihat sebuah ‘common legal pattern’
dalam suatu sistem hukum – teori mengenai pattern
perkembangan secara umum
 Bahaya ketika menolak/menghindari ‘extra-legal rules’.
Metode secara umum
 Macro comparison
Membandingkan 2 atau lebih sistem hukum
 Micro comparison
Kajian mengenai lembaga atau masalah khusus yang
eksis dalam sistem-sistem hukum dengan
menggunakan perbandingan materi hukum
Micro Comparison
 Institusi atau konsep-konsep khusus/aneh terhadap




sistem
Sumber-2 hukum, sistem peradilan dan kehakiman,
profesi hukum dan bahkan struktur sistem hukum
Berbagai cabang hukum nasional dan domestik
Perkembangan sejarah dari sistem hukum
Dasar ideologi, socio-legal dan ekonomi dari suatu
sistem
Ferdinand Stone (1951: 332)
 We must study the history, the politics, the economics,
the cultural background in literature and the arts, the
religions, beliefs and practices, the philosophies, if we
are to reach sound conclusions as to what is and what
is not common
Zweigert and Kotz
 Menguji fungsionalitas (the test of functionality)
 The presumption of similarity of results [praesumptio
similitudinis]
Menguji fungsionalitas (the test of
functionality)
 Every investigation in comparative law begins with the
posing of a question or the setting of a working
hypothesis – in brief, an ‘idea’. (Zweigert and Kotz)
 The basic methodological principle of all comparative
law is that of functionality. From this basic principle
stem all the other rules which determine the choice of
laws to compare, the scope of the undertaking, the
creation of system of comparative law… in law, the only
things which are comparable are those which fulfil the
same function.
The presumption of similarity of results
[praesumptio similitudinis]
 Kajian melalui segala hal /materi yang relevan yang
mengarah pada kesimpulan bahwa sistem yang ia
perbandingkan memperlihatkan kesamaan atau hasil
sama, namun bila ia mendapati bahwa ada perbedaan
besar atau secara diametrik hasilnya bertentangan, maka
[upaya perbandingan] itu harus dicek kembali apakah
pengistilahan [terms] yang ia ajukan memang fungsional,
dan apakah ia telah memperluas jangkauan penelitiannya
secara cukup.
(Zweigert and Kotz: 31)
Kamba (1974)
Ada tiga tahapan dalam membandingkan
 The descriptive phase
mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari sistem yang
dikaji. Sekaligus memahami masalah sosial-ekonomi dan masalah
hukumnya.
 The identification phase
identifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum
 The explanatory phase
upaya untuk melihat /mengkaji ulang kemiripan, ketidakmiripan
antara sistem hukum, konsep dan kelembagaannya
Cruz’s Methods (1)
 Tahap Pertama: mengidentifikasi masalah dan menyatakannya
sebisa mungkin secara tepat (sama dengan Zweigert dan Kotz di
dalam mengawali perbandingan hukum)
 Tahap Kedua: asumsi bahwa ‘home’ jurisdiction adalah sebuah
jurisdiction yang sedang diperbandingkan, mengidentifikasi
foreign jurisdiction, bila mungkin, identifikasi kategori keluarga
sistem hukum mana yang terdekat, kemudian melihat sumber,
latar belakang pemikiran hukum, ideologi, dll.
 Tahap Ketiga: menentukan sumber tama hukum yang
diperlukan.
Cruz’s Methods (2)
 Tahap Keempat: mengumpulkan dan menentukan bahan-bahan
yang relevan untuk diperbandingkan, baik sumber primer
maupun sekunder.
 Tahap Kelima: mengorganisasikan bahan terkait dengan
‘headings’ yang merefleksikan filsafat dan ideologi hukum dari
suatu sistem hukum yang diselidiki.
 Tahap Keenam: memetakan kemungkinan-kemungkinan
jawaban atas problem, membandingkannya secara hati-hati
pendekatan2 yang berbeda, dan menggali faktor-faktor nonlegal (kebiasaan, tradisi, ekonomi, dll.)  Pertanyaan kunci:
bagaimana aturan/institusi secara nyata bekerja di lapangan?
Cruz’s Methods (3)
 Tahap Ketujuh: secara kritis menganalisis prinsip
hukum dalam pengertian intrisik-nya dripada sekadr
mengacu standar lain/Barat.
 Tahap Kedelapan: menentukan kesimpulan dalam
suatu kerangka perbandingan, dengan komentar
kritis. Misalnya: menilai berdasar tipe sistem hukum,
cabang hukum nasional, isu sejauh mana aturan
tersebut berlaku dalam sistem hukum A, tujuan-2.
Legal Transplant
 Apakah legal transplant?
 Paradox dalam legal transplant
 Law is the reflection of the spirit of the people
 Categories voluntary major legal transplant
Categories voluntary major legal transplant
 First: when a people moves into a different territory where there
is no comparable civilization, and takes law with it.
 Second: when a people moves into a different territory where
there is a comparable civilization, and takes its law with it.
 Thirdly, when a people voluntarily accepts a larger part of the
system of another people or peoples.
Watson 1993: 29-30
Perbandingan Hukum:
Catatan untuk Metode
 Untuk memahami latar sejarah suatu ketentuan, melacak jejak dari sumbersumber utama, perkembangannya , pembentukannya, hingga penerimaannya
[dalam masyarakat], memperhatikan hubungan-hubungannya dengan bagianbagian dalam sistem,
 …..lebih penting dari semuanya, adalah mempelajari bagaimana sesungguhnya
operasional nyata dari situasi/subtansi tersebut,
 …..melihat apakah berbeda dengan apa yang dinyatakan, melalui konsultasi,
komentar dan lebih pentingnya, melalui pengujian keputusan-keputusan
nyata peradilan yang menjadi bagian analisis penting dalam suatu sistem
hukum, mengklasifikasi dan mendiskusikan , menemukan dan menentukan
persamaan dan perbedaan solusi-solusi yang ada,
 …..kemudian membuat ringkasan dari hasil secara keseluruhan, dengan suatu
pandangan setidaknya sebagian dan sementara perkiraan valid sebagaimana
kecenderungan doktrin dan garis keputusan, yang secara benar menegaskan
tujuan nyata perbandingan hukum.
Hug 1931