Transcript Penatausahaan Keuangan Daerah (Kemendagri)

PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
• Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang
menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah,
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.
PP 58 Pasal 86 PMDN 13 Pasal 184
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Untuk pelaksanaan APBD, sebelum tahun anggaran
berjalan, Kepala Daerah (KDH) menetapkan:
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD
(Surat Penyediaan Dana)
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM
(Surat Perintah Membayar (uang))
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ
(surat pertanggungjawaban)
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana)
e. Bendahara penerimaan/pengeluaran
f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD.
PP 58 Pasal 87
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Selain diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)
13 menambah 2 ayat untuk pelaksanaan APBD, kepala
daerah menetapkan :
• Bendahara pengeluaran yg mengelola:
1.
2.
3.
4.
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bagi Hasil
6. Belanja bantuan Keuangan
7. Belanja Tdk Terduga
8. Pengeluaran pembiyaan pd
SKPKD (Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah)
• Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah)
PMDN 13 Pasal 185
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD dideligasikan oleh Kepala daerah
kepada kepala SKPD mencakup:
PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan SKPD) yg diberi
wewenang fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
2.
PPTK (Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan) yg diberi wewenang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dgn bidang tugasnya
3. Pejabat yg diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah
4.
Pejabat yg diberi wewenang menandatangani surat bukti
• Bendahara
penerimaan
penerimaan
kas dan buktipembantu
penerimaan dan
lainyabendahara
yg sah
pembantuSKPD
5. pengeluaran
Pembantu bendahara
penerimaan dan/atau pembantu
bendahara pengeluaran
1.
PMDN 13 Pasal 185 ayat 3 & 4
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
dalam melaksanakan
tugas-tugas kebendaharaan
pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh:
pembantu bendahara
PP 58 Pasal 88
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pembantu
Bendahara penerimaan
Pembantu
Bendahara pengeluaran
Melaksanakan fungsi sbg kasir atau pembuat
dokumen penerimaan
Melaksanakan fungsi sbg kasir, pembuat dokumen
pengeluran uang atau pengurusan gaji
PMDN 13 Pasal 186
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan
SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran
pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat
dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD)
SPD disiapkan oleh kuasa BUD dan
ditandatangani oleh PPKD
PP 58 Pasal 89
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
• Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening kas umum
daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah
setelah kuasa BUD menerima nota kredit dan dilakukan
dengan uang tunai.
• Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau
surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1
(satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau
giro pos.
PP 58 Pasal 90
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
• Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
• Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
• PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban penerimaan.
PP 58 Pasal 91
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
• Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
• BKU (Buku Kas Umum)
• Buku pembantu per rincian objek penerimaan
• Buku rekapitulasi penerimaan harian
•
•
•
•
•
SKP–DAERAH (Surat Ketetapan Pajak - Daerah) menggunakan
SKR (Surat Ketetapan Retribusi)
STS (Surat Tanda Setoran)
Surat tanda bukti pembayaran
PMDN 189 Pasal
Bukti penerimaan lain yg sah
188 ayat 2 & 3
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
• Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Melampiri:
• BKU
• Buku pembantu per rincian objek penerimaan
• Buku rekapitulasi penerimaan harian
• Bukti penerimaan lain yg sah
PP 58 Pasal 91 PMDN 13
Pasal 188 ayat 6
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
PENYEDIAAN DANA
Disiapkan kuasa
BUD
Utk ditandatangani
PPKD
PENETAPAN ANGGARAN
KAS
(dalam rangka manajemen
Kas)
SURAT PENYEDIAAN DANA
(SPD)
PENGELUARAN KAS
ATAS BEBAN APBD
PMDN 13 Pasal 196 & 197
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPP-UP
SPP-GU
SPP-TU
LENGKAP &
SAH
SPP LS
PERTANGGUNGJAWABAN
SECARA ADMINISTRATIF ATAS
PENGGUNAA UP, GU DAN TU
KPD KA .SKPD MELALUI PPK-SKPD
PLG LAMA 10 BULAN BERIKUTNYA
SPM UP
SPM GU
SPM TU
SPM LS
LENGKAP
- TDK MELAMPAUI PAGU
- MEMENUHI PERSYARATAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SP2D
PMDN 13 Pasal 198,211,216,220
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
• Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPPLS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
• PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan
keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
• Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan
keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada
pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu
bulan.
• Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan,
bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPPTU.
PP 58 Pasal 92
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
• Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa
BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
• Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
mengajukan penggantian uang persediaan yang telah
digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPMGU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas
penggunaan uang persediaan sebelumnya.
• Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan,
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat
mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM-TU.
PP 58 Pasal 93
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
• Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
• Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang
diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
bilamana:
- Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
- Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
• Jika Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran, SPM
dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
diterima.
PP 58 Pasal 94
Akuntansi Keuangan Daerah
• Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah
daerah yang mengacu kepada SAP yang ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah dan mengacu pada perda tentang
pengelolaan keuangan daerah.
• Kepala daerah berdasarkan SAP menetapkan peraturan
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi.
• Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
a. Prosedur akuntansi penerimaan kas
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
c. Prosedur akuntansi aset
d. Prosedur akuntansi selain kas
Pp 58 pasal 96,97,98