Transcript 04 tunjangan profesi pendidik

TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Direktorat Profesi Pendidik
PERATURAN YANG MELANDASI
 Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
 Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru
 Peraturan Pemerintah Nomor 41/2008 tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan
Kehormatan Profesor
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2007 Tentang
Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata
Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota Tahun Anggaran 2010
Alokasi Dana
 Dana Dekonsentrasi
 Dana APBN yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan Propinsi
 Sasaran:
 guru non PNS yang lulus sertifikasi guru tahun 2007, 2008, 2009
 sebagian guru PNS yang lulus tahun 2009;
 guru SILN
 guru yang lulus sertifikasi guru melalui jalur pendidikan
 Dana Transfer Daerah
 Dana APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme
transfer ke daerah
 Sasaran: guru PNS yang lulus sertifikasi guru tahun 2007, 2008,
dan sebagian 2009
PMK 101 Tahun 2010
 Turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41/2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
 Mengatur tatacara pembayaran Tunjangan Profesi pendidik,
Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan
 Tidak termasuk pengertian tunjangan yang dapat dibayarkan
sebagai tunjangan bulan ketiga belas
 Permintaan diajukan secara terpisah dari gaji induk.
Mendiknas mengusulkan revisi beberapa pasal
PMK 117 Tahun 2010
 Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru
 Total alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dalam APBN Tahun
Anggaran 2010 sebesar Rp10.994.892.500.000,00
 Tunjangan Profesi Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan
daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010
 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilakukan secara
semesteran (enam bulanan), yaitu:
 Semester Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan
pada bulan Juni 2010; dan
 Semester Kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan
pada bulan November 2010
 Pembayaran Tunjangan Profesi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21
dengan tarif 15% (lima belas persen)
 Pemda wajib memberikan laporan realisasi pembayaran
tunjangan profesi guru 2 (dua) kali yaitu:
 Agustus 2010 untuk semester 1, dan
 Januari 2011 untuk semester 2
 Pengawasan atas pelaksanaan pembayaraan Tunjangan Profesi
Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Mutasi Pembayaran Tunjangan Profesi
Pendidik
Mutasi pembayaran tunjangan profesi pendidik dapat dilakukan
apabila terjadi mutasi sebagai berikut:
 Guru pindah dari Departemen Pendidikan Nasional ke
Departemen Agama
 Guru pindah dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan
Nasional
 Guru pindah ke sekolah pada kabupaten/kota lain
 Pejabat struktural yang berasal dari guru kembali menjadi guru
Mutasi pembayaran tunjangan profesi pendidik dilakukan apabila
mutasi kepegawaian guru sudah diselesaikan atau SK mutasinya
sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah tempat barunya
Berkas yang harus dipersiapkan guru untuk mutasi pembayaran
tunjangan profesi pendidik antara lain :
 Fotokopi Surat Keputusan mutasi
 Surat Keputusan tugas mengajar
 Fotokopi nomor rekening yang bersangkutan
 Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi
Pendidik
Penghentian Pembayaran
Pemberian tunjangan profesi pendidik dapat dihentikan apabila
guru penerima tunjangan profesi pendidik memenuhi salah
satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
 meninggal dunia,
 mencapai batas usia pensiun (guru PNS dan bukan PNS
dengan batas pensiun 60 tahun),
 tidak lagi bertugas sebagai guru atau pengawas,
 tidak lagi melaksanakan tugas sesuai dengan persyaratan
beban tugas guru/pengawas,
 tidak lagi mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan
sertifikat pendidik,
Penghentian dibuktikan dengan surat resmi dari pihak yang
berwenang, misalkan:
 Adanya SK Pensiun guru yang bersangkutan.
 Keterangan resmi yang menyatakan guru ybs meninggal
dunia.
 Adanya petikan keputusan dari pengadilan.
 Adanya SK perubahan status guru menjadi non guru.
Pembatalan Pembayaran
Tunjangan profesi pendidik bagi guru dapat dibatalkan
pembayarannya dan wajib mengembalikan tunjangan profesi
pendidik yang telah diterima kepada negara apabila:
 Sertifikat Pendidik dibatalkan oleh yang berwenang
 Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Penerima
Tunjangan Profesi Pendidik dibatalkan oleh pejabat yang
berwenang,
Mekanisme pengembalian ke kas negara melalui Bendahara
Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetorkan ke
rekening kas Negara.
Pengawasan
 Untuk mewujudkan pembayaran tunjangan profesi pendidik
bagi guru yang transparan dan akuntabel diperlukan
pengawasan oleh aparat internal dan eksternal.
 Pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggungjawab
Kepala Satuan Pendidikan tempat guru yang bersangkutan
bertugas dan Pengawas Sekolah.
 Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pembayaran
tunjangan profesi pendidik bagi guru dilakukan oleh lembaga
fungsional yang berwenang seperti: Inspektorat Daerah atau
Bawasda.
Masalah Pencairan Tunjangan Profesi
Pendidik
 Pemda melakukan pembahasan dengan DPRD
 Persyaratan pembayaran yang dituangkan pada PMK 101 sudah
dipenuhi pada saat pemberkasan untuk penerbitan SK Dirjen,
sedang dilakukan revisi PMK 101
 SK Dirjen belum terbit
 Berkas guru belum diterima LPMP
 Berkas ada tetapi belum ada data kelulusan yang dikirim ke LPMP
 Belum diusulkan oleh Dinas Pendidikan dgn alasan
 Masih proses revisi dana pada APBD-P
 Guru belum memiliki nomor registrasi guru (NRG)
 Adanya kesalahan data pada SK Dirjen
TERIMA KASIH