Transcript Penatausahaan Piutang PER_85_PB_2011

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011
PENATAUSAHAAN PIUTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA SATUAN KERJA
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Powerpoint Templates
Page 1
DASAR HUKUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
PP No. 52/1998 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
PP No. 33/2006 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah
PP No. 29/2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran dan Penyetoran PNBP
PMK No. 88/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas PMK No.
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
PMK No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
Perdirjen Perbendaharaan No. 02/PB/2006 tentang Pedoman
Penatausahaan dan Akuntansi
Piutang PNBP
Powerpoint Templates
Page 2
Pengertian
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh
penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan dan hibah
• Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau
kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat
penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh pemerintah atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
• Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala satker K/L untuk penagihan pertama piutang PNBP
kepada pihak terutang
• Surat Penagihan Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran pada SPn pihak terutang belum melunasi piutang
PNBP
Powerpoint Templates
Page 3
Pengertian (lanjutan)
• Surat Penagihan Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang belum
melunasi piutang PNBP
• Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk memindahkan
pengurusan piutang PNBP ke satker baru apabila pihak terutang
pindah satker
• Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) adalah dokumen yang
diterbitkan kepala satker K/L yang menyatakan bahwa piutang
PNBP pihak terutang telah lunas
Powerpoint Templates
Page 4
Ruang Lingkup Penatausahaan PNBP
a. Penatausahaan SPn, Surat Penagihan Kedua
dan Surat Penagihan Ketiga;
b. Penatausahaan Surat Pemindahan Penagihan
Piutang PNBP;
c. Penatausahaan SKTL
Powerpoint Templates
Page 5
Penatausahaan PNBP meliputi PNBP yang
berlaku umum di semua K/L
Penerimaan
Pengembalian
Belanja
Penerimaan
Hasil Penjualan
Barang/Kekayaan
Negara
Penerimaan
Ganti Rugi
atas Kerugian
Negara
Penerimaan
Hasil
Penyimpanan
Uang Negara
Penerimaan
Denda
Keterlambatan
Penyelesaian
Pekerjaan
Pemerintah
Penerimaan Hasil
Penyewaan
Barang/Kekayaan
Negara
Penerimaan
PNBP yang
berlaku umum
lainnya
Penerimaan
Hasil
Penjualan
Dokumen
Lelang
PNBP yang Berlaku Umum
Powerpoint Templates
Page 6
Penatausahaan Piutang PNBP
Unit Penatausahaan Piutang PNBP
Unit Operasional
Unit
Administrasi
Unit
Pembukuan
Ditetapkan berdasarkan SK
Kepala Satker
Powerpoint Templates
Page 7
Unit Penatausahaan Piutang PNBP
Unit Operasional
• Menyelesaikan surat
pernyataan piutang
• Membuat surat penagihan
piutang
• Melakukan pengawasan
pembayaran/penagihan
• Membuat surat peringatan
apabila terutang lalai
• Membuat Surat Pemindahan
Penagihan Piutang PNBP
• Membuat SKTL
• Mengirim surat tagihan
kepada unit administrasi dan
unit pembukuan
• Membuat surat penyerahan
pengurusan piutang tidak
tertagih kepada DJKN
• Membuat usulan
penghapusan piutang
• Mengarsipkan dokumen
piutang
Unit Administrasi
• Menerima dokumen surat
penagihan piutang
• Mengagendakan
surat/dokumen yang masuk
maupun yang harus dikirim
kepada pihak terutang
• Membuat surat pengantar
• Meneruskan dokumen
tanggapan pihak terutang ke
unit operasional
• Mengirimkan bukti setor ke
unit pembukuan
Powerpoint Templates
Unit Pembukuan
• Menerbitkan & melakukan
pencatatan piutang ke dalam
kartu piutang berdasarka
dokumen transaksi
• Melakukan pencatatan
piutang sewa rumah negara
• Membuat daftar rekapitulasi
piutang
• Membuat daftar umur piutang
dan reklasifikasi piutang
• Membuat daftar saldo piutang
triwulanan berdasarkan kartu
piutang
• Membuat penyisihan piutang
tidak tertagih ke dalam kartu
penyisihan piutang tidak
tertagih
• Mengarsipkan dokumen
• Membuat & mengirimkan
laporan PNBP
Page 8
Surat Penagihan
• Diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP
• Timbulnya piutang PNBP apabila:
a. Penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran
b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo, pihak terutang belum
melakukan pembayaran
• Diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
timbulnya piutang PNBP
• Dibuat rangkap 3 (tiga):
a. Lembar pertama untuk pihak terutang
b. Lembar kedua untuk unit administrasi
c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan
• Memuat tanggal jatuh tempo pembayaran, paling lama 1
(satu) bulan
Powerpoint Templates
Page 9
Dasar Penerbitan SPn
• SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara
kepada bendahara
• SK Pengenaan Ganti Kerugian Negara terhadap
pegawai negeri bukan bendahara
• SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Beli
Rumah Negara
• SK BPK tentang Pembebanan Kerugian Negara
kepada bendahara
• SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri
• SKPP yang memuat adanya utang/sisa utang
• SPM/SP2D Persekot Gaji
• SK mengenai pengembalian
kelebihan belanja
Powerpoint Templates
Page 10
Penerbitan Surat Penagihan
Paling lambat 1 (satu)
hari kerja bilamana
pembayaran jatuh tempo
Surat Penagihan Kedua
tidak dilakukan
Paling lambat 1 (satu)
hari kerja bilamana
pembayaran jatuh tempo
SPn tidak dilakukan
Masa jatuh
tempo
paling lama
1 bulan
SPn
Masa jatuh
tempo
paling lama
1 bulan
Surat Penagihan
Kedua
Masa jatuh
tempo
paling lama
1 bulan
Surat Penagihan
Ketiga
Tembusan:
1. Inspektur Jenderal K/L
2. Biro Keuangan K/L
3. Direktorat PNBP, DJA
4. DJKN
Terbit paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak timbulnya
piutang
Powerpoint Templates
Page 11
Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP
Kepada PUPN/DJKN
Pihak
Terutang
Pembayaran
Jatuh Tempo
TIDAK
PUPN/DJKN
Surat
Penyerahan
Pengurusan
Piutang PNBP
Tembusan:
BPK
BPKP
Itjen K/L
Dit. PNBP
Biro Keuangan
K/L
Powerpoint Templates
Surat
Penyerahan
Pengurusan
Piutang PNBP
Page 12
Penatausahaan Kartu Piutang
• Kartu Piutang untuk mencatat piutang
PNBP yang telah diterbitkan SPn
• Dibuat per SPn
• Memuat paling kurang jumlah piutang,
mutasi dan saldo piutang masing-masing
debitur
Powerpoint Templates
Page 13
Penatausahaan Sewa Rumah Dinas Negeri
• Setiap penghunian rumah dinas/negeri diterbitkan SPn
berdasarkan SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri oleh
pejabat yang berwenang, dgn memperhatikan tarif yang
ditetapkan
• Dalam hal SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri belum
diterbitkan, sewa rumah dinas dapat dipungut
berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang
diterbitkan oleh Kepala Satker
• Pembayaran sewa dilakukan melalui pemotongan gaji
• Setiap pembayaran sewa ditatausahakan dalam Kartu
Piutang
• Satker menyampaikan laporan pembayaran sewa
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga secara berjenjang
Powerpoint Templates
Page 14
Pemindahan Penagihan Piutang PNBP
• Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang
kepada negara dimutasi ke satker lain maka diterbitkan
Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP
• Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP diterbitkan
dalam rangkap 3 (tiga):
a. Pihak terutang
b. Satker baru
c. Pertinggal satker lama
• Penagihan atas piutang PNBP yang dipindahkan
selanjutnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Satker yang baru
Powerpoint Templates
Page 15
Penatausahaan Piutang PNBP untuk
Pegawai Pensiun
• Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang
kepada negara telah memasuki batas usia pensiun
maka pelunasan piutang dilakukan paling lambat
sebelum pembayaran gaji terakhir pegawai ybs
• Apabila belum dapat melunasi kewajibannya setelah
pensiun maka pelunasan piutang PNBP dilakukan:
1. Melalui pemotongan pembayaran pensiun
2. Disetor sendiri ke kas negara
Powerpoint Templates
Page 16
Penatausahaan Piutang PNBP untuk
Pegawai Pensiun (lanjutan)
• Apabila pelunasan piutang PNBP dilakukan melalui
pemotongan pembayaran pensiun, maka satker
menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT
Taspen/PT Asabri yang menjadi tempat pembayaran
pensiun pegawai ybs
• Penyampaian surat pemberitahuan paling lambat 15
(lima belas) hari setelah penerbitan SKPP Pensiun,
dengan lampiran:
a. Copy SKPP Pensiun
b. Copy SPn
•
Powerpoint Templates
Page 17
Piutang PNBP yang disetor sendiri ke Kas
Negara
• Pihak terutang wajib menyampaikan tembusan bukti
setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP
Satker yang terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah penyetoran
• Petugas pada unit pembukuan menatausahakan bukti
setor dan melakukan pencatatan ke dalam Kartu Piutang
Powerpoint Templates
Page 18
SKTL
• Penerbitan SKTL adalah untuk pelunasan
piutang PNBP yang pembayarannya dilakukan
tidak sekaligus atau secara angsuran.
• SKTL ditandatangani oleh Kepala Satker
• Dibuat rangkap 2, untuk pihak terutang dan
sebagai pertinggal.
Powerpoint Templates
Page 19
Mekanisme Penerbitan SKTL
Unit
Pembukuan
KPPN
• Asli surat setoran
• Hasil konfirmasi
• Kartu Piutang
Unit
Operasional
Pengujian:
• Dokumen transaksi
• Hasil konfirmasi
• Kartu Piutang
• Pengenaan Denda
Powerpoint Templates
SKTL
Page 20
Konfirmasi Setoran Piutang PNBP
• Unit pembukuan melakukan konfirmasi setoran
piutang PNBP ke KPPN.
• Untuk memastikan kebenaran bahwa setoran
telah masuk ke kas negara.
Powerpoint Templates
Page 21
Ketentuan Peralihan
• Terhadap setoran piutang PNBP sebelum Tahun
2011 yang belum dikonfirmasi kebenarannya,
Satker mengajukan konfirmasi atas seluruh
setoran piutang PNBP ke KPPN paling lambat
30 Juni 2012
Powerpoint Templates
Page 22
Ketentuan Lain-lain
• Dalam hal piutang PNBP berasal dari
pendapatan Sewa Beli Rumah Negara Golongan
III, pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP
termasuk penerbitan SKTL dilakukan oleh
Kementerian PU c.q. Ditjen Cipta Karya
Powerpoint Templates
Page 23
TERIMA KASIH
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, JL. Budi Utomo No. 6 Jakarta
Powerpoint Templates
Page 24