Transcript Perundangan Kepustakawanan Kementan

SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
KEPUSTAKAWANAN
Oleh:
Opong Sumiati
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Materi Pembahasan
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pertimbangan Lahirnya UU Perpustakaan
• Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4774 pada tanggal 1 November 2007
• Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan dalam UUD RI Tahun1945, perpustakaan sebagai
wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi
masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan
pendidikan nasional.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
• Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan
nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian
kekayaan budaya bangsa.
• Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa,
perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui
pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai
sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
• Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai
peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam
suatu undang-undang tersendiri.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Isi dan Amanat UU
• Terdiri atas 15 BAB, 54 Pasal
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
I
II
MATERI
Ketentuan Umum
Hak, Kewajiban dan
Kewenangan
BAGIAN
PASAL
-
1,2,3,4
Kesatu
(Hak)
5
Kedua
(Kewajiban)
6, 7, 8
Ketiga (Kewenangan)
9, 10
III
Standar Nasional Perpustakaan
-
11
IV
Koleksi Perpustakaan
-
12, 13
V
Layanan Perpustakaan
-
14
Kesatu
(Pembentukan Perpustakaan
15
Kedua
(Penyelenggaraan Perpustakaan)
16, 17
Ketiga
(Pengelolaan dan Pengembangan
Perpustakaan)
18, 19
VI
10/31/13
Pembentukan,
Penyelenggaraan, serta
Pengelolaandan Pengembangan
Perpustakaan
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
VII
VIII
10/31/13
MATERI
Jenis-jenis Perpustakaan
Tenaga Perpustakaan,
Pendidikan dan Organisasi
Profesi
BAGIAN
PASAL
-
20
Kesatu
(Perpustakaan Nasional)
21
Kedua
(Perpustakaan Umum)
22
Ketiga
(Perpustakaan Sekolah/Madrasah)
23
Keempat
(Perpustakaan Perguruan Tinggi)
24
Kelima
(Perpustakaan Khusus)
25,26,27, 28
Kesatu
(Tenaga Perpustakaan)
29, 30, 31, 32
Kedua
(Pendidikan)
33
Ketiga
(Organisasi Profesi)
34, 35, 36, 37
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
VII
VIII
10/31/13
MATERI
Jenis-jenis Perpustakaan
BAGIAN
PASAL
-
20
Kesatu
(Perpustakaan Nasional)
21
Kedua
(Perpustakaan Umum)
22
Ketiga
(Perpustakaan Sekolah/Madrasah)
23
Keempat
(Perpustakaan Perguruan Tinggi)
24
Kelima
(Perpustakaan Khusus)
25,26,27, 28
Kesatu
(Tenaga Perpustakaan)
29, 30, 31, 32
Tenaga Perpustakaan, Pendidikan Kedua
(Pendidikan)
dan Organisasi Profesi
Ketiga
(Organisasi Profesi)
33
34, 35,UU36,
37
Sosialisasi
Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
MATERI
BAGIAN
PASAL
IX
Sarana dan Prasarana
-
38
X
Pendanaan
-
39, 40, 41
Kesatu
(Kerja sama)
42
Kedua
(Peran Serta Masyarakat)
43, 44, 45, 46,
47
-
48, 49, 50, 51
XI
Kerja sama dan Peran Serta
Masyarakat
XIII
Pembudayaan Kegemaran
Membaca
XIV
Ketentuan Sanksi
-
52
XV
Ketentuan Penutup
-
53, 54
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Turunan UU 43/2007
1. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 43 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI
3. Standar Nasional Perpustakaan
4. Standar Kompetensi
5. Pedoman
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Konsekuensi
Bagi Instansi Pembina/TekniS
• Penyusunan Perkaperpusnas RI
• Penyusunan Standar
• Penyusunan Pedoman
• Penyusunan kurikulum dan pelaksanaan Diklat
• Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sertifikasi
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Perkaperpusnas RI
• Pendaftaran dan tata cara pembrian penghargaan naskah kuno
• Penyelenggaraan perpustakaan
• Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga perpustakaan
• Standardisasi dan akreditasi pepustakaan
• Penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus
• Pembentukan dewan perpustakaan
• Penghargaan dan pembudayaan kegemaran membaca
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Standar Nasional Perpustakaan
10/31/13
a.
Standar Koleksi Perpustakaan
b.
Standar Sarana dan Prasarana
c.
Standar Pelayanan Perpustakaan
d.
Standar Tenaga Perpustakaan
e.
Standar Penyelenggaraan, dan
f.
Standar Pengelolaan.
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pedoman dan Prosedur
• Terkait dengan pelaksanaan berbagai Perka
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Kurikulum Dan DIKLAT Kompetensi
• Pustakawan
• Tenaga Teknis
• Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan
• Manajemen Perpustakaan
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Sertifikasi
• Pustakawan
• Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal Terkait dengan Perpustakaan Khusus
• Bagian kelima, Perpustakaan Khusus
Pasal 25
• Perputakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan
sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya
Pasal 26
• Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada
pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas
memberikan layanan kepada pemustaka di luar
lingkungannya
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal Terkait dengan Perpustakaan Khusus
Pasal 27
• Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan
standar nasional perpustakaan
Pasal 28
• Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan
berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau
pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Klausul Terkait dengan Tenaga Perpustakaan
(UU 43/2007)
• BAB I Ketentuan Umum,
Pasal1 (1)
• Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan
rekreasi para pemustaka.
Pasal 1 (8)
• Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakaanan serta mempunyai
tugas dan tanggung jawabntuk melaksanakan pengelolaan dan pelyanan
perpustakaan
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Klausul Terkait dengan Tenaga Perpustakaan
(UU 43/2007)
• BAB VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi
Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan
Pasal 29
1) Tenaga Perpustakaan Terdiri Atas Pustakawan dan Tenaga Teknis
Perpustakaan
2) Pustakawan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Memenuhi
Kualifikasi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan Sebagaimana Dimaksud pada Ayat
(1) Dapat Dirangkap oleh Pustakawan Sesuai dengan Kondisi
Perpustakaan yang Bersangkutan
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Klausul Terkait Dengan Tenaga Perpustakaan
(UU 43/2007)
•
BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi
Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan
Pasal 29
10/31/13
4)
Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas,dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
5)
Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan
yang berstatus nonpegwawai negeri sipil dilakukan seuai dengan peratudan
yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Klausul Terkait Dengan Tenaga Perpustakaan
(UU 43/2007)
• BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi
profes
Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan
Pasal 30
Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,
perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum
kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin
oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang
perpustakaan.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Klausul Terkait dengan Tenaga Perpustakaan
(UU 43/2007)
• BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi
Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan
Pasal 31
10/31/13
a.
Penghargaan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial,
b.
Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dan
c.
Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas
perpustakaan untuk menunjang keslancaran pelaksanaan tugas.
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Klausul Terkait Dengan Tenaga Perpustakaan
(UU 43/2007)
• BAB VIII Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi
Bagian Kesatu, Tenaga Perpustakaan
Pasal 32
Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka
b. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, dan
c.
10/31/13
Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan
kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
• Berisi 8 Bab, 89 Pasal.
• Tambahan lembaran negara RI No. 5531
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
II
Pendaftaran
Naskah Kuno
-
2,3,4,5,6
III
Penghargaan
Naskah Kuno
-
7,8
Keatu (Umum)
9,10
Bagian Kedua (Standar Koleksi Perpustakaan) 11,12,13,14,15,16,17,1
8
IV
Standar Nasional
Perpustakaan
Bagian Ketiga (Standar Sarana dan
Prasarana)
19,20,21,22
Bagian Keempat (Standar Pelayanan
Perpustakaan)
23,24,25,26,27,28,29,3
0
Bagian Kelima(Standar Tenaga Perpustakaan) 31,32,33,34,35,36,37,3
8,39,40,41,42
10/31/13
Bagian Keenam (Standar Penyelenggaraan)
41,42
Bagian Ketujuh (Standar Penyelenggaraan)
43,44,45,46,47
Bagian Kedelapan(Implementasi Standar
Nasional Perpustakaan)
Sosialisasi UU Perpustakaan
48,49,50,51
di Pustaka-Bogor
BAB
V
VII
MATERI
Penyimpanan dan
Penggunaan Koleksi
Khusus
Dewan Perpustakaan
10/31/13
BAGIAN
PASAL
Kesatu
(Penyimpanan Koleksi Khusus)
52, 53,
Kedua
(Penggunaan Koleksi Khusus)
54, 55
Kesatu
(Susunan Organisasi)
56
Kedua
(Pengangkatan dan Pemberhentian)
57,58,59,60,6
1,62,63,64,65
Ketiga
(Pemilihan Pimpinan Dewani)
66
Keempat
(Tata Kerja)
67
Kelima
(Sekretariat)
Paragraf kesatu (Sekretariat Dewan Perpustakaan 69
Nasional)
Paragraf Kedua (Sekretariat Dewan Perpustakaan
70
Provinsi)
Sosialisasi UU Perpustakaan
Keenam
di Pustaka-Bogor
72,73
BAB
MATERI
VII
Penghargaan Pembudayaan
Kegemaran Membaca
VIII
Kewajiban Penyelenggara
Perpustakaan
IX
Ketentuan Penutup
10/31/13
BAGIAN
PASAL
-
74,76
-
77,78,79,80,81,
82,83,84,85,86,
87,88
-
89
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 31
• Standar tenaga perpustakaan memuat kriteria minimal
mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 32
(1) tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan.
(2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang
perpustakaan.
(3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis
mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan
(4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam
bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas
pokok, kualifikasi, dan.atau kompetensi.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 33
(1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma
dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tingggi yang
terakreditasi.
(2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah
diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi
yang terakeditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan
dan pelatihan bidang perpustakaan.
(3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional
atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau
lembaga akreditasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 34
(1) Pustakawan harus memiliki kompetens profesional dan
kompetensi personal.
(2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja.
(3) Kompetensi personal sebagaimna dimaksud pada ayat (1)
mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 35
(1) Pustakawan harus memilik kompetensi dan kompetensi
personal.
(2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap
kerja.
(3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan
diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 36
• Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang
bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan
pustakawan serta melaksnakan fungsi perpustakaan lainnya.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 37
(1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga
nonpustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan.
(2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audion
visual, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis
lainnya.
(3) Ketentuan mengenai tenaga teknis perpustakaan
sabgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 38
(1) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki
kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang
perpustakaan.
(2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
(3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan
paling rendah sarjana (S-!) atau diploma empat (D-IV)/sarjana
terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5
(lima) tahun.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan
yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.
(5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap
kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.
(6) Kompetensi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh
Perpustakaan Nasional.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 39
(1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan
(2) Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang
perpustakaan
(3) Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi
personal, kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan sesuai
dengan jenis perpustakaan.
(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh
Perpustakaan Nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut menganai pengambangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan
nasional.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pasal 40
(1) Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi
perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan
tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang
perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut;
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2)
atau magister terapan untuk perpustakaan Nasional dan
perpustakaan perguruan tinggi dan paling rendah
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan
untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan
kabupaten/kota.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
b. memiliki pengalaman bekerja untuk”
1. Perpustakaan Nasional paling singkat 10 tahun
(sepuluh ) tahun;
2. perpustakaan provinsi, perpustakaan
kabupaten/kota dan perpustakan perguruan tinggi
paig singkat 5 (lima) tahun;
c. mampu berbahasa Inggris baik lisan maupu tulis, dan
d. memahami teknologi informasi
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
(2) Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan
sekolah/madrasah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
• PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI RI NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
• 15 BAB 46 Pasal
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
I
II
MATERI
Ketentuan Umum
Rumpun Jabatan, Kedudukan
dan Tugas Pokok
BAGIAN
PASAL
-
1
Kesatu
(Runpun Jabatab)
2
Kedua
(Kedudukan)
3
Ketiga
(Tugas Pokok)
4
-
5,6
III
Instansi Pembina dan Tugas
Instansi Pembina
IV
Jenjang Jabatan dan Pangkaat, Golongan Ruang
7
V
Unsur dan Subunsur
-
8
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
XI
MATERI
Pembebasan Sementara,
Pengangkatan Kembali, dan
Pemberhentian dari Jabatan
BAGIAN
PASAL
Kesatu
(Pembebasan Sementara)
35
Kedua
(Pengangkatan Kembali)
36
Ketiga
(Pemberhentian dari Jabatan)
37,38
XII
Penurunan Jabatan
-
39
XIII
Ketentuan Lain-lain
-
40,41,42
XV
Ketentuan Penutup
-
43,44,45,46
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
BAB
VII
MATERI
BAGIAN
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Kesatu
(Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit)
VIII
Pejabat yang berwenang
Menetapkan Angka Kredit, Tim Kedua
Penilai dan Pejabat yang
(Tim Penilai)
Mengusulkan Penetapan Angka
Ketiga
Kredit
(Pejabat yang Mengusulkan
Penetapan AK)
PASAL
19
20
21,22,23,24,
25,26
27,28
IX
Pengangkatan dalamJabatan
-
29,30,31,32
X
Kompetensi
-
33,
XI
Formasi
-
34
VI
Rincian Kegiatan dan Unsur
yang dinilai dalam pemberian
angkakredit
Kesatu
(Pembentukan Perpustakaan
9,10,11,12,13
,14,15,16,17,
18
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Jabatan Fungsional Pustakawan
• adalah jabatan yang mempunyai jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Pustakawan dan Kepustakawanan
• adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
• Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional
yang meliputi:
• Pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan
pengembangan sistem kepustakawanan.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
Unsur dan Sub Unsur
KEGIATAN PUSTAKAWAN
Unsur Utama
•
Pendidikan
•
Pengelolaan Perpustakaan
•
Pelayanan Perpustakaan
•
Pengembangan Sistem Kepustakawanan
•
Pengembangan Profesi
Unsur Penunjang
Tugas Pokok Pustakawan
Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang
meliputi:
-
pengelolaan perpustakaan,
-
pelayanan perpustakaan, dan
-
pengembangan sistem kepustakawan
Pendidikan
1.
Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar
2.
Diklat fungsional/teknis kepustakawanan
3.
Diklat prajabatan
Pengelolaan Perpustakaan
1.
Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.
2.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
perpustakaan.
Pelayanan Perpustakaan
1.
Pelayanan teknis
2.
Pelayanan pemustaka
Pengembangan Sistem Kepustakawanan
1.
Pengkajian kepustakawanan
2.
Pengembangan kepustakawanan
3.
Penganalisisan/pengkritisian karya kepustakawanan
4.
Penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan
Pengembangan Profesi
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang
kepustakawanan
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain
bidang kepustakawanan
3. Penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis Jabatan Fungsional
Pustakawan Pustakawanan.
Penunjang
1.
Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
kepustakawanan.
2.
Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
kepustakawan
3.
Keanggotaan dalam organisasi profesi
4.
Keanggotaan dalam tim penilai
5.
Perolehan penghargaan/tanda jasa dan
6.
Perolehah gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.
Jenjang Jabatan
Jumlah Butir Kegiatan
dari Tugas Pokok
A. Pustakawan Tingkat Terampil
-Pustakawan Pelaksana
-Pustakawan Pelaksana Lajutan
-Pustakawan Penyelia
17
17
15
B. Pustakawan Tingkat Ahli
-
Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda
Pustakawan Madya
Pustakawan Utama
31
27
26
10
Jumlah Butir Kegiatan
Jenjang Jabatan
Pendi
dikan
Pengelol Pelayan Pengem
bangan
aan
an
Sistem
Perpusta Perpusta Kepusta
kaan
kaan
kawanan
Pengemba
-ngan
prof
Penunjang
Jum-lah
A. Pustakawan Tingkat Terampil
- Pustakawan Pelaksana
- Pustakawan Pelaksana Lajutan
- Pustakawan Penyelia
10
10
10
13
10
8
2
4
4
3
3
18
18
18
19
19
19
75
86
80
B. Pustakawan Tingkat Ahli
- Pustakawan Pertama
- Pustakawan Muda
- Pustakawan Madya
- Pustakawan Utama
11
11
11
11
1
2
3
1
23
19
10
-
7
6
13
9
18
18
18
18
23
23
23
23
99
99
73
65
No.
Unsur Kegiatan
1.
Pendidikan
2.
Pengelolaan Perpustakaan
3.
Pelayanan Perpustakaan
4.
Pengembangan Sistem Kepustakawanan
5.
Pengembangan Profesi
6.
Penunjang Kegiatan Kepustakawanan
Nilai Angka Kredit
Terendah
Tertinggi
0,5
200
Satuan hasil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ijazah/Sertifikat/STPPL
Rencana
Judul
File
Topik
Orang
Tahun
Permintaan
Hari
Makalah
Juknis/Juklak
Surat Keterangan
Frame
Prototip
-
Laporan
Eksemplar
Cantuman
Jam
Kali/Kegiatan
Naskah
Tanda Jasa
- Tema
- Buku
- Pedoman
- Karya
- Majalah
- Lembar
- Penghargaan
Program Kegiatan Perpusnas RI
Terkait Penerapan Perundangan Kepustakawanan
• Penyusunan Perka
• Penyusunan RIP SKKNI
• Penyusunan SKKNI
• Penyusunan Kurikulum Diklat
• Sertifikasi Tenaga Perpustakaan
• Penyusunan SKB
• Penyusunan Juknis
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
PENUTUP
• UU No. 43 Tahun 2007dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2014 merupakan payung hukum yang masih
memerlukan peraturan turunannya agar dapat
diimplentasikan di lapangan
• Penerapan Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2014 menungg
SKB dan Juknisnya terbit.
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor
• [email protected]
• 08161131091
10/31/13
Sosialisasi UU Perpustakaan
di Pustaka-Bogor