3.

Nama kelompok :

2.

1.

Dina Gisthiandari (114704031) Nadina Rachmawati (114704038) Rr. Titania Aisyah Putri (114704049)

Pajak Pusat

• Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barng Mewah • Bea Materai • Bea Masuk • Cukai

Pajak Surabaya

• BPHTB • PBB • Pajak Daerah

Kategori

Subjek Objek Tarif

Pajak Pusat UU No. 20 Tahun 2000

Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 4)

PERDA Surabaya No. 11Tahun 2010

orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (Pasal 4) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 2 Ayat 1) Sebesar 5% (Pasal 5) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 3 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (Pasal 7)

NPOPTKP Paling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 7 ayat 1) Paling tinggi Rp 400 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 6 Ayat 5) Paling banyak Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 7 Ayat 1) Rp. 75 juta untuk setiap Wajib Pajak. (Pasal 6 Ayat 4) BPHTB Terutang 5% x (NPOP – NPOPTKP) (Pasal 8) 5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP) (Pasal 8)

Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah Surabaya untuk BPHTB terletak pada: NPOPTKP pajak daerah Surabaya lebih tinggi dari pada NPOPTKP pajak pusat. Ini terlihat dari table di atas bahwa dalam pajak pusat NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat paling banyak Rp 300 juta dan dalam pajak daerah NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat paling banyak Rp 400 juta. Kemudian dalam pajak daerah NPOPTKP untuk setiap wajib pajak paling banyak Rp 75 juta dan dalam pajak pusat NPOPTKP untuk selain waris dan hibah wasiat paling banyak hanya Rp 60 juta.

Kategori

Subjek Objek

Pajak Pusat UU No. 12 Tahun 1985

Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 Ayat 1) Bumi dan/atau bangunan (Pasal 2)

PERDA Surabaya No. 10Tahun 2010

Memiliki pengertian yang sama (Pasal 4) Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawa san yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan(Pasal 3)

Tarif NJKP NJOPTKP Sebesar 0,5% (Pasal 5) 20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)

(Pasal 6)

Min 0,1% , max 0,2% pasal 7 ayat 1 (b) Tidak tertera Setinggi-tingginya Rp12 Juta

(Pasal 3 Ayat 3)

PBB Terutang Tarif x NJKP x (NJOP NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP NJOPTKP)

(Pasal 7)

Paling tinggi Rp 15 Juta

(Pasal 3 Ayat 4)

Max: 0,2% x (NJOP NJOPTKP) Min: 0,1% x (NJOP NJOPTKP)

(Pasal 8)

Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah Surabaya untuk PBB terletak pada: • Objek PBB dalam pajak pusat meliputi Bumi dan/atau bangunan sedangkan dalam PBB pajak daerah Surabaya juga meliputi Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, • perhutanan, dan pertambangan.

Dalam pajak pusat memiliki tarif lebih besar daripada tarif pajak daerah. Karena dalam pajak pusat presentase tariff PBB sebesar 0,5% tetapi presentase tarif PBB dalam • pajak daerah batas Min 0,1% dan max 0,2%.

Kemudian di dalam pajak pusat terdapat NJKP sebesar 20% s.d.

100% tetapi dalam mencantumkan tentang NJKP.

pajak daerah tidak

• • NJOPTKP pajak daerah Surabaya lebih tinggi daripada NJOPTKP pajak daerah. Karena dalam pajak daerah Surabaya NJOPTKP paling tinggi Rp 15 Juta dan dalam pajak pusat setinggi-tingginya Rp12 Juta.

Jadi, PBB terutang dalam pajak pusat juga menjadi lebih besar dibandingkan PBB terutang dalam pajak daerah, karena PBB terutang dalam pajak pusat meliputi tarif sebesar 5% dikalikan NJKP dan (NJOP-NJOPTKP) sedangkan PBB terutang dalam pajak daerah hanya meliputi tarif min. 0,1% dan max. 0,2% kemudian hanya dikalikan dengan (NJOP-NJOPTKP) karena dalam pajak daerah tidak ada NJKP.

Perbedaan Surabaya untuk pajak pusat BPHTB dan hanya pajak terletak daerah pada NPOPTKP, bahwa dalam NPOPTKP pajak daerah Surabaya lebih tinggi dari pada NPOPTKP pajak pusat. Kemudian perbedaan pajak pusat dan pajak daerah Surabaya untuk PBB terletak pada Objek PBB, tarif PBB, NJKP, NJOPTKP, dan PBB terutang.