Transcript penataanIDSatuanLembagaMadrasah

Penataan ID Satuan
Lembaga Pendidikan Islam
Dalam Rangka Persiapan Manajemen Data Terpadu
Integrasi UN-SNMPTN
Rumusan Lokakarya Integrasi Nilai
UN-SNMPTN
Cengkareng, 5-6 Nopember 2012
1. Integrasi antara Ujian Nasional (UN) dan SNMPTN dimungkinkan,
baik secara filosofis, normatif maupun secara teknis.
2. Integrasi diusulkan mulai tahun 2013 secara parsial, dengan
memasukkan komponen nilai UN Murni dengan bobot 40% dan
sisanya 60% diambil dari nilai raport dan dokumen Portofolio dalam
penentuan kelulusan SNMPTN.
3. Merujuk pada keputusan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri
Indonesia (MRPTNI) tentang proses penerimaan mahasiswa tahun
2013, Integrasi UN-SNMPTN
dimungkinkan melalui jalur
penerimaan Penjaringan Prestasi Akademik (PPA) dengan kuota
minimal 50 persen dari daya tampung.
Rumusan Lokakarya Integrasi Nilai
UN-SNMPTN........ (lanjutan)
4. Implikasi dari butir 3 :
• Penyerahan skor UN Murni kepada Panitia SNMPTN dilakukan
paling lambat 3 minggu setelah ujian nasional terakhir agar
dapat diintegrasikan dalam proses pengolahan data SNMPTN.
• Meningkatkan kredibilitas pelaksanaan dan hasil UN dengan
mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pengawasan.
Laporan hasil pengawasan dapat dijadikan pertimbangan dalam
proses SNMPTN.
• Sistem integrasi perlu dipersiapkan secara lebih baik melalui
penyediaan brain ware, hard ware dan software yang memadai.
• Sistem integrasi perlu didukung oleh sumberdaya manusia,
sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai, serta
pembiayaan yang sesuai.
Rumusan Lokakarya Integrasi Nilai UNSNMPTN........ (lanjutan)
5. Perlu sinkronisasi sistem manajemen data antara data
base UN dengan data yang digunakan dalam SNMPTN.
6. Perlu segera dilakukan koordinasi proses integrasi UNSNMPTN yang melibatkan: MRPTNI, BSNP, Balitbang
Kemdikbud, Ditjen Dikmen, Ditjen Dikti, dan Ditjen
Pendis Kemenag.
7. Perlu segera dikembangkan Road map sistem
penerimaan mahasiswa perguruan tinggi dalam jangka
panjang.
8. Kebijakan terkait dengan integrasi UN-SNMPTN perlu
dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Menteri.
HASIL RAPAT DGN PUSPENDIK
Sentul, 8-9 Nopember 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Setiap madrasah harus memiliki NPSN
NISN maupun NIGN akan diberikan bilamana madrasah sudah memiliki NPSN.
Pengajuan NPSN melalui Ditjen Pendis via Bagian Perencanaan dan Sistem
Informasi Up. Subbag Sistem Informasi, diambil dari Data Masuk pada Aplikasi
EMIS Web-online
Data NPSN yang pernah diajukan, akan dilakukan pemutihan melalui langkah
point 3
Lembaga Pendidikan yang tidak memiliki NPSN tidak boleh menyelenggarakan
UN/UASBN.
Siswa yang tidak memiliki NISN tidak diperkenankan mengikuti UN/UASBM.
Pengajuan NISN madrasah juga akan diajukan oleh Ditjen Pendidikan Islam via
Subbag Sistem Informasi.
Pengajuan NPSN maksimal awal Februari 2012 dengan mengajukan hasil
pendataan dari Aplikasi EMIS Web-online per 31 Januari 2012.
NPSN dan NISN akan diberlakukan untuk penyelenggaraan UN/UASBN mulai Tahun
2013... Lulusan Tahun Pelajaran 2012/2013
HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUD
Cisarua, 29-30 Nopember 2012
BAHASAN TENTANG “PENGELOLAAN NILAI RAPORT SECARAIONAL” :
1. Tujuan kegiatan :
a. Memperoleh dta rapor yang akurat dan reliabel, secara sistematis, sinergi dan berkesinambungan
b. Melakukan pengelolaan data rapor untuk berbagai kepentingan terkait dengan sistem penilaian
pendidikan.
2. Ruang Lingkup :
a. Data rapor yang mencakup : 1) identitas peserta didik; 2) nilai seluruh mata pelajaran; 3) nilai kegiatan
pengembangan diri, dan 4) nilai akhlak dan kepribadian.
Catatan : nilai rapor pada semua semester yang telah dimiliki peserta didik
a. Jenis/Jenjang dan Kelas (grade) :
1) kelas 7, 8, 9, untuk SMP dan MTs
2) kelas 10,11, 12 untuk SMA, MA, SMK
c. Seluruh sekolah dan madrasah secara nasional, baik negeri maupun swasta
3. Data Nilai Rapor dikoordinir EMIS......... Namun tehnis belum dibicarakan.
HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUD
Cisarua, 29-30 Nopember 2012....... (lanjutan)
DATA YANG DIENTRIKAN :
 Data Sekolah/Madrasah :
a.
b.
c.
d.
Nama Sekolah/Madrasah
Status Sekolah/Madrasah
Jenis Sekolah
NSSS (jika ada) .... NSM
e. NPSN..............perlu dimintakan ke PDSP (Kemendikbud)
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Alamat Sekolah
Kode Pos
Telpon Sekolah
Email (jika ada)
Website sekolah (jika ada)
Nama Kepala Sekolah
NIP Kepala Sekolah
Telepon/Hp Kepala Sekolah
Rekap Siswa dan Rekap Rombel
Akreditasi
HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUD
Cisarua, 29-30 Nopember 2012 (lanjutan)
 Data peserta didik :
a.
b.
c.
d.
e.
Nama Siswa
Kelas Paralel
Nomor Absen
Nomor Induk di Sekolah
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)......perlu dimintakan ke PDSP
(Kemendikbud)
f. Tempat Lahir
g. Tanggal Lahir
h. Jenis Kelamin
i. Nama Orang Tua
j. Kode Peserta UN dan UASBN
 Entri Data Peserta Didik, transfer dari data EMIS
HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUD
Cisarua, 29-30 Nopember 2012 (lanjutan)
 Data Nilai :
a. Nilai rapor
1) Setiap semester
2) Setiap mata pelajaran tanpa kecuali
3) Nilai yang dientri dalam rentang 0-100
b. Nilai Ujian Sekolah mata pelajaran yang di UN-kan
c. Nilai Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Teori
Kejuruan dan Praktek Kejuruan untuk SMK
 Data dinput oleh sekolah secara langsung
HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUD
Cisarua, 29-30 Nopember 2012 (lanjutan)
 Rencana jadwal Entri Nilai
 Desember – Januari entri nilai rapo semester ganjil
 Juni – Juli entri nilai rapor semester genap
 Agustus – September entri untuk data dari PSB
(siswa baru kelas satu)
 Maret entri untuk nilai ujian sekolah mata pelajaran.
PERSIAPAN MANAJEMEN DATA UNTUK
INTEGRASI UN-SNMPTN
• Dalam rangka menpersiapkan sistem manajemen data bagi
program integrasi UN-SNMPTN, penyelenggaran ujian nasion,
pengelolaan rapor......sebagai satu manajemen data diperlukan “key
database”.
• Menggunakan Nomor Statistik Madrasah (NSM) ? tidak mungkin,
karena NSM hanya untuk identitas madrasah. Sedangkan yang
dibutuhkan identitas yang bersifat umum dan nasional (dapat
dipergunakan untuk sekolah dan madrasah) ... Karena data base
menjadi satu kesatuan database pendidikan nasional.
• Yg sangat dimungkinkan adalah “NPSN” (Nomor Pokok Sekolah
Nasional)
• Data lapangan madrasah belum semua mempunyai NPSN,
sehingga perlu dilakukan penataan
dan peningkatan proses
penerbitannya.
Kenapa harus NPSN ?
Apa hubungan dengan NISN ?
•
•
•
•
NPSN adalah standar kode pengenal yang unik untuk satuan pendidikan
(sekolah/madrasah) yang dikembangkangkan oleh PDSP........ NPSN berlaku
secara nasional.
NPSN berimplikasi juga ke NISN (nomor Induk Siswa Nasional), yaitu kode
pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa
pendidikan yang membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah
se–Indonesia. NISN diterbitkan untuk siswa yang berasal dari sekolah yang
mempunyai NPSN. ...... NISN berlaku secara nasional
Kebijakan UN Tahun 2013 :
1) Penyelenggara Ujian Nasional yang ditunjuk harus berasal dari Lembaga
Pendidikan yang memiliki NPSN.
Sekolah/Madrasah yang tidak memiliki
NPSN ‘dilarang’ sebagai penyelenggara UN
3) Siswa yang mengikuti ujian nasional harus mempunyai NISN, NISN hanya
diberikan kepada siswa yang berasal dari sekolah/madrasah yang telah
mempunyai NPSN.
NPSN dapat
mempermudah
dan mendukung tata kelola dan administrasi
kelembagaan pendidikan ke depan.
PROSEDUR PENERBITAN NPSN (NORMAL)
•
Prosedure pengajuan NPSN dilakukan dengan mengajukan :
1. Sekolah memberikan kelengkapan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat, kelengkapan berupa :
a. Formulir Pengajuan NPSN (dpt diunduh pada website NPSN)
http://refsp.data.kemdikbud.go.id
http://npsn.data.kemdiknas
b. SK Pendirian Sekolah
c. SK Operasional Sekolah
2. Dinas memberikan hasil scan formulir dan SK kepada PDSP melalui
email,
3. Setelah PDSP menerima email dari Dinas, maka PDSP akan
memberikan NPSN baru kepada Dinas melalui email kembali.
4. Dinas melakukan verifikasi dan validasi
5. Setelah verifikasi dan validasi, NPSN ditampilkan di website.
PENERBITAN NPSN UNTUK MADRASAH
• Madrasah hanya sebagian yang telah mempunyai
NPSN......... fakta
• Penerbitan NPSN pada madrasah ditawarkan dapat
diselesaikan dengan 2 opsi :
Opsi 1 : pengajuan dokumen persyaratan ke PDSP
dikoordinir Kemenag Pusat (Ditjen
Pendis/EMIS)
Opsi 2 : pengajuan dokumen ke PDSP dikoordinir
Kemenag Kab/Kota melalui Dinas Dikbud
Kab/Kota (tidak melibatkan Kemenag pusat)
Pola Mekanisme Pengajuan
NPSN
Lembaga mengajukan melalui Kemenag Pusat via aplikasi
EMIS online (opsi 1).
Diajukan untuk
mendapatkan
NPSN
NPSN
Diberikan
Kemendik
bud ke
Kemenag
Pusat
Meregisterkan ID
lembaga melalui
aplikasi EMIS online
Kemenag
Kab/Kota
Server EMIS
Melaporkan syaratsyarat untuk
mendapatkan NPSN
SK NPSN diedarkan
melalui Kemenag
Kab/Kota
MI/MTs/MA
SK NPSN diedarkan
ke lembaga
SK NPSN
diedarkan
melalui Kanwil
Kemenag
Propinsi
Pola Mekanisme Pengajuan
NPSN
Lembaga Mengajukan melalui Kemenag Kab/Kota untuk diajukan ke
Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat (Opsi 2).
SK NPSN
Diedarkan
Kemendikbud Pusat
SK NPSN
Diedarkan
Kemenag
Kab/Kota
Melaporkan syaratsyarat untuk
mendapatkan NPSN
Berkas
Pengajuan
diserahkan
Berkas
Pengajuan
diserahkan
MI/MTs/MA
SK NPSN
Diedarkan
Dinas
Pendidikan
Kab/Kota
Analisis Pilihan Pola
Mekanisme Pengajuan NPSN
Keunggulan Opsi 1:
1.
2.
3.
4.
Keintegrasian Data Satuan Pendidikan Islam lebih termonitor oleh
Kemenag.
Ada dukungan terhadap satu pintu pendataan pendidikan Islam
melalui Subbag Sistem Informasi/EMIS pada Bagian
Perencanaan dan SI, Setditjen Pendidikan Islam.
Memudahkan Tata Kelola Satuan Pendidikan Islam secara
Internal.
Termonitornya Perkembangan Satuan Lembaga Pendidikan Islam
yang telah/belum mempunyai NPSN, karena dapat dipantau
kemenag pada semua level (kab/kota, propinsi dan pusat) sebab
beritegrasi dengan aplikasi pendataan EMIS.
Analisis Pilihan Pola
Mekanisme Pengajuan NPSN
Kelemahan Opsi 2:
1. Perkembangan Data Satuan Pendidikan Islam tidak
termonitor secara terpadu.
2. Dikhawatirkan diperlukan dana khusus yang harus
dikeluarkan madrasah untuk pengelolaan pengajuan di
tingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3. Adanya political will yang tidak berpihak kepada satuan
lembaga pendidikan Islam.
4. Kementerian
Agama
dimungkinkan
kesulitan
memonitor data lembaga pendidikan yang belum
maupun yang sudah menerima NPSN.
Analisis Pilihan Pola
Mekanisme Pengajuan NPSN
• Karena pertimbangan tehnis yang lebih
mudah dengan waktu yang tersedia
terbatas hanya 2 bulan , Ditjen Pendidikan
Islam menyanggupi untuk opsi I, yaitu
pengajukan oleh Kemenag Pusat via
aplikasi EMIS online
PROSEDURE PENGAJUAN NPSN
BAGI MADRASAH
• Prosedure pengajuan NPSN dilakukan dengan tahapan :
1. Madrasah memberikan kelengkapan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota
setempat, berupa :
a. Telah mempunyai Nomor Satistik Madrasah (NSM)...... (Tanda sudah ada izin
operasional/izin pendirian >>>> NSM terbit karena sdh ada izin operasional)
b. Madrasah mengisi Aplikasi EMIS untuk lembaganya (pengisian dapat
dilakukan sendiri secara lansung atau dibantu Induk KKM/Kemenag
Kab/Kota).
b. Menyerahkan Copy SK Pendirian Sekolah dan Copy SK Operasional
Sekolah.......(untuk mericek izin masih berlaku atau tidak, apabila izin sudah
tidak berlaku melapor ke Ditjen Pendis agar dihapus dari pengajuan NPSN)
2. Ditjen Pendidikan Islam (Subbag Sistem Informasi/EMIS) merekap data
terinput
yang meliputi data utama : 1) Nama Madrasah; 2)
Jenjang
(RA/MI/MTs/MA; 3) Status Madrasah (negeri/Swasta); 4) Jenis Sekolah
(Biasa/RSBI/SBI); 5) Status Akreditasi (A/B/C/belum);6) Nomor Statistik
Madrasah (NSM); 7) Alamat Jelas (Jl/Dusun, Desa/Kelurahan Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Propinsi); 8) Kode Pos; 9) Telepon Sekolah (jika ada); 10)email
(kalau ada); 11) No dan tgl SK/Izin Pendirian; 12) No dan tgl Izin Operasional; 13)
Nama Kepala Sekolah; 14) NIP Kepala Sekolah (jika ada); 15) Telp/HP Kepala
Sekolah (jika ada); 16) Rekap siswa dan rekap rombel.
PROSEDURE PENGAJUAN NPSN
BAGI MADRASAH....... (lanjutan)
3. Ditjen Pendis menyerahkan rekapitulasi ke PDSP. melalui
email/langsung
4. Setelah PDSP menerima email dari Ditjen Pendis, maka PDSP
akan memberikan NPSN baru kepada Ditjen Pendis melalui
email kembali atau secara langsung.
5. Ditjen Pendis
melakukan verifikasi dan validasi akhir,
selanjutnya hasil diinfokan ke PDSP untuk segera ditampilkan di
website NPSN.
6. Rekap NPSP dikirim ke Kemenag Propinsi dan Kab/Kota untuk
dimanfaatkan lebih lanjut.
LANGKAH KEMENAG
A. MADRASAH YANG TELAH MENG-UP DATE DATA
1) Subbag Sistem Informasi/EMIS akan segera mengirimkan data yang telah masuk
pada Aplikasi EMIS ke PDSP.....untuk mendapatkan NPSN tahap pertama
2) Setelah mendapat NPSN Madrasah dari PDSP, Subbag Sistem Informasi
mendistribusikan NPSN ke daerah melalui Bidang Mapenda Propinsi untuk
diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi
 Apakah madrasah yg telah mendapat NPSN tsb izin operasionalnya masih
/sudah tidak berlaku/tidak ada
• Apabila tidak berlaku..... dinilai madrasah masih layak .... Izin operasional
diperpanjang/dibuatkan kembali
• Apabila tidak berlaku..... dinilai madrasah tidak layak..... Izin dicabut dan
Kasi Mapenda Kab/Kota menginformasikan/ mengajukan ke Bidang
Mapenda Propinsi untuk membatalkan NPSN madrasah tsb.
• Apabila tidak ada izin operasional.... Kasi Mapenda menginformasikan/
mengajukan ke Bidang Mapenda Propinsi untuk membatalkan NPSN
madrasah tsb.
3) Kasi Mapenda pada Kab/Kota mengintruksikan kepada madrasah yang telah
layak mendapatkan NPSN, untuk melengkapi up date datanya pada Aplikasi
Web-online.................... Sebelum tanggal 31 Desember 2012
LANGKAH KEMENAG
MADRASAH YANG TELAH MENG-UPDATE DATA.... (LANJUTAN)
4) Bidang Mapenda membuat rekapitulasi madrasah yang tidak layak mendapatkan
NPSN, dan mengajukan/menginformasikan ke Subbag Sistem Informasi untuk
membatalkan NPSN dan mendelete (menghapus) data lembaga tersebut dari
Database Madrasah pada Aplikasi EMIS Web-Online.
5) Subbag Sistem Informasi/EMIS mendelete data lembaga yang tidak layak
mendapatkan NPSN berdasarkan ajuan dari Bidang Mapenda Propinsi.
6) Subbag Sistem Informasi menginformasikan/mengajukan ke PDSP untuk
mendelete NPSN madrasah yang tidak layak sesuai ajuan dari Bidang Mapenda
Propinsi.
7) PDSP menayangkan NPSN yang layak pada Website NPSN
8) Madrasah dapat memanfaatkan NPSN yang telah terbit untuk kepentingan
administrasi dan tata kelola lainnya (Pengajuan NISN, NIGN, Mendaftar sebagai
Penyelenggara Ujian... Dll)
LANGKAH KEMENAG
MADRASAH YANG BELUM MENG-UPDATE DATA.
1) Subbag Sistem Informasi/EMIS berkoordinasi dengan operator dan penanggung
jawab data tingkat propinsi, untuk mengatur strategi penyelesaian up date data
bagi madrasah yang belum, tanggal 3-5 Desember 2012
2) Bidang Mapenda Propinsi berkoordinasi dengan Seksi Mapenda Kab/Kota
• Membuat edaran dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mericek
madrasah yang belum mengupdate data ke Aplikasi EMIS Web-online dan
mengintruksikan agar mengatur strategi pelaksanaan up date data
3) Seksi Mapenda Kab/Kota mengatur pelaksanaan update data
• Seksi Mapenda Kab/kota mendata madrasah (madrasah dan swasta) di
lingkungan masing-masing yang belum menginputkan data
• Seksi Mapenda mengintruksikan madrasah tersebut untuk meng up date
datanya sesegera mungkin.
• Seksi Mapenda menginformasikan nama-nama madrasah yang belum
menginput data ke Subbag Sistem Informasi melalui Bidang Mapenda propinsi.
4) Madrasah meng-update datanya pada Aplikasi EMIS Web-online secara
langsung/dibantu Induk KKM/dibantu Operator Kab/Kota........ Sebelum tanggal
31 Januari 2013.
LANGKAH KEMENAG
MADRASAH YANG BELUM MENG-UPDATE DATA ......... (LANJUTA)
5) Subbag Sistem Informasi/EMIS awal februari 2013 mengajukan NPSN madrasah
tahap 2 ke PDSP Kemendikbud melalui email/langsung
6) Setelah PDSP menerima email dari Ditjen Pendis, maka PDSP akan
memberikan NPSN baru kepada Ditjen Pendis melalui email kembali atau secara
langsung.
7) Setelah mendapat NPSN Madrasah dari PDSP, Subbag Sistem Informasi
mendistribusikan NPSN ke daerah melalui Bidang Mapenda Propinsi untuk
diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi.
8) Seterusnya.... Langkah sama dengan sebelumnya.
MENGAJUKAN NISN
•

•
•
Setelah madrasah memperoleh NPSN yang telah valid (dibuktikan dengan
ditayangkan NPSN nya pada website NPSN)
http://npsn.data.kemdikbud.go.id
Madrasah dapat mengajukan anak didiknya untuk memperoleh NISN
(Nomor Induk Siswa Nasional), melalui :
httpL//nisn.data.kemdikbud.go.id.
Untuk mendapatkan NISN, madrasah menginputkan data siswa satu
persatu ke dalam format excel yang telah ditentukan, dan mengirimkannya
ke email pdsp..
Sebaiknya setelah mendapatkan NISN, setiap anak sebaiknya diberikan
kartu NISN yang dilegalisir kepalan sekolah masing-masing (tertera, kop
sekolah, foto, nama siswa, nomor induk sekolah, NISN, tanda tangan
kepada sekolah, cap sekolah, nama kepala sekolah. Kartu ini hanya untuk
pegangan siswa apabila lupa NISN nya dapat dilihat pada karttu tersebut.
Setelah nisn tiap anak diperoleh, madrasah mengupdate data tersebut
pada data individual siswa melalui aplikasi EMIS-web on line.
Prosedure Pengajuan NISN
•
Website NISN:http://nisn.data.kemdiknas.go.id
Pencarian data siswa dan melihat siswa sudah terdaftar atau belum, dapat dilihat di:
http://nisn.data.kemdiknas.go.id/Siswa/Data
Prosedur Pengajuan NISN:
1. Prosedur Pengajuan NISN dapat dilihat pada link berikut: Prosedur Pengajuan
NISN
2. Formulir pengajuan NISN dapat diperoleh pada Website NISN (Formulir
Pengajuan)
2. Formulir yang telah diisi diemail ke [email protected] untuk diproses oleh
PDSP.
3. Hasil (NISN yang telah diproses) diemail kembali oleh PDSP ke email pengirim
(sekolah).
:: Formulir pengajuan NISN dan Formulir Edit Data Siswa dapat diperoleh pada
Website NISN.
:: Pengajuan NISN dapat dikirimkan
ke [email protected] atau [email protected]
MENGENTRI DATA RAPORT
•
•
•
•
Sudah Edaran dari Puspendik No. 9927/G/TU/2012, tanggal 30 Nopember
2012
Surat mohon diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota untuk dilanjutkan ke
madrasah untuk informasi tentang colecting pendataan nilai rapor.
Info dalam surat tersebut :
1) Pendataan Nilai Raport dimulai tahun pelajaran 2012/2013
2)
Data rapor yang akan dikumpulkan nilai rapor seluruh siswa kelas 7
hingga kelas 9 (SMP/MTs) dan kelas 10 hingga kelas 12 (SMA/MA)
untuk semua mata pelajaran.
3) Sistem dan Prosedure pengumpulan data akan diinformasikan lebih
lanjut.
Untuk itu instruksi kemenag ke bawah adalah agar madrasah menyiapkan
diri, mulai menghimpun data individual siswa dan data rapor .