Transcript Hukum Laut Indonesia

Hukum Laut Indonesia
Pengertian Hukum Laut
 Hukum Laut berdasarkan pendapat ahli –
ahli :
Hukum laut menurut dr. Wirjono Prodjodikoro
SH adalah meliputi segala peraturan hukum
yang ada hubungan dengan laut.
Hukum laut menurut Mr. w. L. P. A
molengraaff, Mr. H. F. A vollmar dan Mr. F.G
scheltema
adalah
peraturan-peraturan
hukum yang ada hubungannya dengan
pelayaran kapal di laut dan keistimewa
mengenai
pengangkutan
orang
atau
barang dengan kapal laut.
Tujuan Pembelajaran Hukum Laut
 Meningkatkan wawasan nusantara tentang
kelautan di Indonesia
 Membantu memanfaatkan sumber daya
laut Indonesia
 Menjelaskan hak dan kewajiban negara –
negara dalam menggunakan laut
 Membantu untuk mengetahui batas – batas
wilayah laut
 Hukum laut mulai dikenal semenjak laut :
 a. Dimanfaatkan untuk kepentingan


pelayaran,
b Perdagangan,
c. dan sebagai sumber kehidupan seperti
penangkapan ikan
Istilah-istilah dalam hukum laut
 Laut lepas (convention on the high seas)
 Landas kontinen (convention on continental shelf)
 Perairan Pedalaman (Internal Waters)
 Laut Wilayah (the Territorial Sea)
 Zona Tambahan (the Contiguous Zone)
 Zona Ekonomi Eksklusif
(the Exclusive Economic Zone)
 Dasar Laut
(the Deep Seabed and Ocean Floor)
PBB menyetujui untuk mengadakan konferensi
Internasional tentang hukum laut pada tahun
1958.
 Konferensi I diadakan pada tgl 24 Feb –
27 April 1958 yang dihadiri oleh 700
delegasi dari 86 negara, yang dikenal
dengan UNCLOS I (United Nations
Convention on The Law of The Sea) atau
konvensi
PerserikatanBangsa-Bangsa
tentang hukum laut.
 4 buah konvensi dari UNCLOS I :
 1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan
(convention on the territorial sea and contiguous
zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan
dilanjutkan di UNCLOS II
 2. Konvensi tentang laut lepas (convention on the high
seas)
a. Kebebasan pelayaran
b. Kebebasan menangkap ikan
c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan
pipa-pipa
d. Kebebasan terbang di atas laut lepas
 Konvensi ini telah disetujui.
 3. Konvensi tentang perikanan dan
perlindungan sumber-sumber hayati di
laut lepas (convention on fishing and
conservation of the living resources of the
high seas)
 4. Konvensi tentang landas kontinen
(convention on continental shelf)
 Pengertian landas kontinen menurut Konvensi 1958
tersebut adalah :
Dasar laut dan tanah yang berhadapan
dengan
pantai tapi di luar laut territorial
sampai
kedalaman 200 meter atau di luar batas
itu sampai dimungkinkan eksploitasi sumber
daya alamnya.
 UNCLOS II Pada 17 Maret – 26 April 1960
 membicarakan tentang lebar laut teritoral dan zona
tambahan perikanan namun masih mengalami
kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga
perlu diadakan konferensi lagi.
Konvensi PBB tentang Hukum laut 1982
 Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan
tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan
di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis,
lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam
laut
- Konvensi kesimpulkan pada tahun 1982,
menggantikan perjanjian internasional mengenai
laut tahun 1958
Perairan Pedalaman (Internal Waters)
 Perairan Pedalaman seperti danau, sungai, kanal
dan wilayah-wilayah air yang terkepung daratan
suatu negara termasuk dalam kedaulatan wilayah
negara yang bersangkutan.
 Dengan kata lain, prinsip hukum mengatakan jika
ada kapal yang berada pada perairan pedalaman
tersebut tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut.
Laut Wilayah (the Territorial Sea)
 Pasal 1 dari Territorial Sea Convention 1958 dan
Pasal 2 dari UNCLOS mendefinisikan laut wilayah
sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan
daratan suatu negara dimana negara memiliki
kedaulatan atasnya. Dalam hukum kebiasaan
internasional lebar laut wilayah hanyalah 3 mil
laut namun sejak UNCLOS pengakuan negaranegara telah berubah menjadi 12 mil laut dari garis
batas pantai sebagaimana diatur menurut
UNCLOS.
Zona Tambahan (the Contiguous Zone)
 Pasal 33 dari UNCLOS menyatakan bahwa daerah yang
berbatasan langsung antara laut wilayah dan laut lepas
dapat diklaim menjadi zona tambahan bagi negara
pantai untuk kepentingan-kepentingan sebagai
berikut:
1. Mencegah pelanggaran kepabeanan, bea cukai,
fiskal, imigrasi atau ruang bagi karantina barangbarang tertentu yang akan masuk negara pantai dari
laut.
2. Wilayah untuk menghukum para pelaku
pelanggaran dalam butir pertama tersebut
Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil diukur
dari garis batas pantai waktu air laut surut
Zona Ekonomi Eksklusif
(the Exclusive Economic Zone)
 Pasal 55 dari UNCLOS menyatakan bahwa Zona
Ekonomi Eksklusif adalah wilayah yang berada di
luar laut teritorial namun masih merupakan
kelanjutannya sejauh tidak melebihi 200 mil laut.
.
 Pasal 56 (1) menyatakan bahwa hak negara pantai
dalam ZEE adalah:
1. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
menjaga kelestarian sumber daya alam baik hayati
maupun on hayati termasuk juga wilayah dasar
lautan dan eksplorasi di bawah tanah dari laut
tersebut.
2. termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan
untuk mendirikan pulau-pulau buatan, instalasi atau
bangunan lainnya; penelitian ilmiah dan langkahlangkah perlindungan pelestarian lingkungan laut.
Laut Lepas (the High Seas)
Pasal 2 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa
Laut Lepas harus terbuka bagi semua negara.
Tidak ada satu negarapun yang boleh meng-klaim
bahwa laut lepas adalah bagian dari wilayahnya.
Dalam laut Lepas terdapat kebebasan untuk
berlayar, memancing, meletakkan kabel-kabel
bawah laut dan pipa-pipa sejenis serta kebebasan
untuk terbang di atas udara laut lepas tersebut.
Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin
menurut
Pasal
87
dari
UNCLOS
 Pasal 87
Kebebasan laut lepas
 1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau
tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan
syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain
hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik
untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Kebebasan berlayar;
Kebebasan penerbangan;
Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut,
Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya
yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional,
Kebebasan menangkap ikan,
Kebebasan riset ilmiah,
Pasal 6 dari Konvensi jenewa menegaskan bahwa
kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus
menunjukkan bendera negara kapal dan dengan
demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk
memberlakukan hukum negara bendera kapal untuk
wilayah di dalam kapal tersebut. Hal ini juga dijamin
dalam Pasal 92 UNCLOS.
 Pasal 92
Status kapal
1. Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara saja dan kecuali
dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian
internasional atau dalam Konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif
Negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merobah bendera
kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu
pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan
pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran.
2. Sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua Negara atau lebih, dan
menggunakannya berdasarkan kemudahan, tidak boleh menuntut salah satu
dari kebangsaan itu terhadap Negara lain manapun, dan dapat dianggap
sebagi suatu kapal tanpa kebangsaan.
Landas Kontinen
(the Continental Shelf)
 Menurut pasal 1 konvensi jenewa,bahwa landas
kontinen adalah wilayah kelanjutandari daratan
negara pantai diluar laut territorial atau lebih
selama bisa dibuktikan maih benae-benar satu
kesatuan utuh dari daratan negara pantai
tersebut.ini pun dijamin dalam pasal 76 unclos
Dasar Laut
(the Deep Seabed and Ocean Floor)
 Semula status dari seabed dan dasar
lautan diperdebatkan antara res nullius
dan res communis namun dalam
deklarasi yang mengatur hal itu akhirnya
disepakati bahwa dasar lautan adalah
“common heritage of mankind” sebuah
konsep yang lebih dekat kepada res
communis
daripada
res
nullius.
 Pasal 133-191 dari UNCLOS mengatur tentang hal ini yang pada
prinsipnya menganggap bahwa:
1. Sumber daya dasar lautan adalah milik bersama umat manusia
2. Status dari dasar lautan tidak mempengaruhi status dari laut
lepas
3. Eksploitasi Dasar Lautan harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1982
4. Beberapa persyaratan ditetapkan bagi negara atau perusahaan
multinasional yang akan melakukan eksploitasi wilayah dasar
laut antara lain adalah kewajiban untuk mengumumkan rencana
kerja, kontrak yang dilakukan, pengembangan yang diharapkan,
transfer tehnologi ke semua negara dan masa kontrak yang pasti
dan jelas.
Hal-hal tersebut telah membuat banyak negara maju yang
enggan meratifikasi konvensi 1982 ini.
Deklarasi Djuanda
 Latar Belakang Deklarasi Djuanda
 Tokoh dan Waktu
 Isi Deklarasi
Implementasi Deklarasi Djuanda Saat
Ini
 Bagaimana relevansi Deklarasi Djuanda dengan
Indonesia saat ini ?
-
Menjadi pemersatu bangsa
-
Memperluas lahan dan sumber ekonomi
 Masalah apa yang dihadapi ?
-
Batas wilayah
-
Penegakan hukum
-
Pemeliharaan lingkungan
 Bagaimana mengatasinya ?
-
Perundingan dengan negara tetangga
-
Peningkatan penegakan hukum dan pertahanan
 Dulunya negara maritim,sekarang negara agraris.
Mengapa ?
-
Penjajahan
 Lalu,bagaimana caranya kita menjadi negara
maritim kembali?
-
Diri kita sendiri