Bahan Kuliah ke-7 UU dan kebijakan Pembangunan

Download Report

Transcript Bahan Kuliah ke-7 UU dan kebijakan Pembangunan

Bahan Kuliah ke-7 UU dan Kebijakan
Pembangunan Peternakan
Industri Sapi Potong
Untuk Kalangan Internal
[email protected]
PENDAHULUAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pohon industri sapi potong
Permasalahan dalam agroindustri sapi potong
Kelembagaan: Sub Ditjen Peternakan (Khususnya Perbibitan,
Ruminansia dan Keswan), Dispet Propinsi dan Kab/Kota.
Asosiasi2: PPSKI, APFINDO, ASOHI dll
Legislasi: UU, SK Menteri, SK Dirjen Peternakan dan Perda. (Tugas
Baca:
Visi dan Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Analisis SWOT
Program
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR
54/Permentan/OT.140/10/2006
TENTANG PEDOMAN PEMBIBITAN
SAPI POTONG YANG BAIK (GOOD
BREEDING PRACTICE)
Implementasi
Obat-obatan
Kesehatan
Hewan
Industri Semen dan
Perangkat IB
Pakan Hijauan
Industri Pakan
“REARING”
Cow - Calf
Kereman
Feedloter
Pohon Industri Peternakan
Sapi Potong
Impor
Bakalan
Biogas
Pupuk Organik
Pemotongan
R
P
H
Pasar Ternak
T
P
H
Hasil Ikutan lain
DAGING
KULIT
Industri
Pengolahan
Produk
Sampingan
Bone & Blood
Meal
Industri
Pengolahan
Daging
Industri
Penyamakan
Kulit
Baso, Dendeng,
dll
Pakaian, Sepatu
PRODUK
SEGAR
Z
Z
Z
Z
Z
O
N
F
A
R
M
PRODUK
OLAHAN
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
IMPOR
Pascapanen
Mutu
Packaging
Penyimpanan
Kemitraan
LIMBAH
Mutu
Harga
Potensi
Volume
DOMESTIK
PASAR
Industri Pengolahan
Alat-alat Pengolahan
Alat Pengering
Packaging
Canning, Botling
Bahan Penolong
Mutu
Kemitraan
PRODUK
IKUTAN
Z
Z
Z
Z
Turunan I
Olahan
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Whole Sale
Cold Storage
Terminal /Sub Terminal
Gudang
Lumbung
Transportasi
Distribusi
Pelabuhan
Jalan
Harga
Bursa
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Mutu
Harga
Time Delivery
Trust / Image
Kecintaan
Performance
Market analysis
Promosi
Persaingan
EKSPOR
Z
Z
Z
Z
PPn
Tarif / Non Tarif
P .E
K. E
PERENCANAAN, FASILITASI, PENGATURAN, PELAYANAN,
REGULASI, KEBIJAKAN, PENGENDALIAN
(TUGAS PEMERINTAH)
4
Permasalahan:







Peningkatan populasi lambat, produktivitas rendah, ada
penyembelihan betina produktif (2001-2005 r=-0.9%)
Harga pasar fluktuatif (pasar tidak kondusif)  impor sapi hidup dan
turunannya
Tidak ada insentif yang merangsang tumbuhnya peternak pembibitan
yang berorientasi komersial
Tingginya kasus gangguan reproduksi (13%)
Gangguan Parasit (90%)  PBB turun 0.1kg;
Tingginya angka kematian pedet
Malnutrisi
POPULASI










Penggalakan IB
Pemberantasan penyakit dan gangguan reproduksi
Pencegahan penyembelihan betina produktif
Program budidaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif
Peningkatan kualitas pakan dan subsistem penunjang (lahan,
pengairan)
Pengembangan sapi potong berbasis agribisnis (integrated dengan
pertanian)
Penegakan UU no 18 tahun 2009 ( larangan pemotongan betina
produktif)
Sosialisasi, pengawasan dan law enforcement: penyediaan dana
talangan, retribusi yang tinggi, pemberian penghargaan kepada
petugas RPH dan masyarakat.
Kebijakan pengembangan agribisnis sapi potong harus mendukung
pola usaha bersifat kerakyatan, berskala kecil, kepemilikan modal dan
sumberdaya sangat terbatas.
Mengembangkan Pola integrasi dapat bersifat kemitraan investasi dan
penyediaan sarana produksi.
PAKAN




Peternak lebih suka melepas ternaknya untuk mencari rumput alam
atau padang penggembalaan umum yang berkualitas rendah (pet
rakyat)
Mengembangkan pakan berbasis sumberdaya lokal
Integrasi dengan pertanian  efisiensi
Pengembangan agribisnis sapi potong membutuhkan perwilayahan
untuk produksi sapi bakalan, sapi bibit.
BIBIT


program pemuliabiakan yang mencakup seleksi berdasarkan
karakteristik fenotip dan genetik serta pencatatan reguler untuk
meningkatkan mutu dan menghindari inbreeding.
Selain itu diperlukan eksplorasi potensi sumberdaya genetik lokal serta
pemetaan genetik.
DIPERLUKAN UPAYA-UPAYA SEBAGAI BERIKUT:
(1) Kebijakan yang mampu mengkonsolidasikan pemerintahan pusat,
provinsi dan kabupaten dalam mengimplementasikan program
terpadu;
(2) Perlu menekan kebijakan-kebijakan yang bersifat mendistorsi pasar,
(3) Dalam menghadapi globalisasi diperlukan perlindungan dan perlakuan
khusus untuk peternak skala kecil, dan
(4) Reformasi sistem kelembagaan agribisnis sapi potong.
(5) Peningkatan pelayanan keswan
Dampak Impor Ternak dan Daging Sapi




Penduduk Indonesia yang tinggi (> 200 juta orang) merupakan potensi pasar untuk
segala komoditas
Besaran impor daging sapi telah lama meresahkan beberapa kalangan peternakan
Indonesia.
Untuk mendorong peningkatan produksi daging sapi di dalam negeri diperlukan
kondisi lingkungan usaha peternakan sapi potong yang kondusif.
2007-2008
prod daging (r=3,8%)
2007
Lokal
263.458 ton
impor 76.022 ton
2008
251.941 ton
100.472 ton
Impor bakalan 2007 – 2008
Swa sembada daging …?
r = 28,92%
Tupoksi2 Penting Pemerintah dalam
pengembangan Sapi Potong
Kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan untuk
mencapai tujuan dalam periode 2010-2014 adalah
1. Kebijakan peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit
2. Kebijakan peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak
ruminansia
3. Kebijakan peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak nonruminansia
4. Kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan
hewan
5. Kebijakan peningkatan jaminan keamanan produk hewan
6. Kebijakan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat
Strategi yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan ketersediaan dan perbaikan mutu benih dan bibit ternak dengan
optimalisasi kelembagaan perbibitan dan sertifikasi, penjaringan, pemurnian dan
persilangan ternak bibit dan benih lokal melalui penerapan perbibitan yang baik,
serta penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.
2. Peningkatan populasi dan optimasi produksi ternak ruminansia melalui
penerapan good farming practices (GFP), pengaturan perwilayahan, integrasi
ternak dan tanaman, pendayagunaan bahan pakan lokal serta pemberdayaan
peternak.
3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan
reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia
bebas penyakit hewan menular strategis.
4. Pencegahan dan pengamanan bahaya pencemaran produk hewan, zoonosis dan
produk rekayasa genetik, serta peningkatan penerapan kesejahteraan hewan.
5. Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan untuk
kebijakan dan pengambilan keputusan.
Sapi potong merupakan salah satu ternak ruminansia yang mempunyai
kontribusi terbesar sebagai penghasil daging. Selama ini produksi daging sapi
di Indonesia belum mampu memenuhi permintaan dalam negeri yang
cenderung meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah melakukan
impor daging sapi dan bakalan antara lain dari Australia, Selandia Baru, dan
Amerika Serikat.
Peningkatan permintaan terhadap daging sapi membuka peluang bagi
pengembangan sapi potong lokal dengan skala agribisnis melalui pola
kemitraan.
Sistem agribisnis sapi potong merupakan kegiatan yang mengintegrasikan
pembangunan pertanian, industri, dan jasa secara simultan dalam suatu
kluster industri yang mencakup empat subsistem, yaitu subsistem agrisbisnis
hulu, subsistem agribisnis budi daya, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem
jasa penunjang.
Kemitraan merupakan kegiatan kerja sama antar pelaku agribisnis mulai dari
tingkat praproduksi, produksi hingga pemasaran, yang dilandasi azas saling
membutuhkan dan menguntungkan di antara pihak-pihak yang bekerja sama,
dalam hal ini perusahaan dan petani peternak sapi potong, untuk saling
berbagi biaya, risiko, dan manfaat.
PARADIGMA
Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan antisipasi
global
2. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, pemerintah
menjalankan fungsi stimulasi, dinamisasi, regulasi,
fasilitasi dan pengendalian
1.
3.
Mengisi dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah
4.
Menumbuhkan, mengutuhkan, dan mengembangkan yang
telah ada berdasarkan potensi daerah
5.
Mengembangkan perencanaan dari bawah (bottom up
planning) dan bersifat transparan, partisipatif dan
demokratis
6.
Keseimbangan antar kawasan, terutama antara KTI
dengan KBI
Analisis Masalah berdasarkan isu pokok :
1.
2.
3.
4.
Daya Saing
Berkelanjutan
Kerakyatan
Desentralisasi (Otonomi Daerah)
Isu penting dalam pengembangan usaha ternak sapi potong adalah penurunan
populasi ternak yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Rendahnya produktivitas
ternak serta kompleksnya masalah dalam sistem usaha ternak sapi potong
merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan usaha ternak
sumber daging tersebut.
Solusi yang dapat dijangkau adalah mengintegrasikan usaha sapi potong dengan
sumber pakan. Sumber pakan dapat memanfaatkan limbah pertanian dan
perkebunan yang selama ini belum digunakan secara optimal.
Pengembangan rumah potong hewan dan pengendalian pemotongan
sapi
betina produktif perlu mendapat perhatian. Pencegahan pemotongan
induk betina produktif berpotensi menambah populasi ternak melalui
anak yang Dilahirkan.
Keberhasilan pengembangan usaha ternak sapi potong ditentukan oleh
dukungan kebijakan yang strategis yang mencakup tiga dimensi utama
agribisnis, yaitu kebijakan pasar input, budi daya, serta pemasaran dan
perdagangan dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat
peternak. Dari ketiga dimensi tersebut, kebijakan pemasaran
(perdagangan) memegang peranan kunci.
Keberhasilan kebijakan pasar output akan berdampak langsung
terhadap
bagian harga dan pendapatan yang diterima pelaku agribisnis. Kondisi
ini
akan memantapkan proses adopsi teknologi, peningkatan produktivitas,
dan pada akhirnya menjamin keberlanjutan investasi.
ANALISIS MASUKAN KEBIJAKAN
1. Pemetaan potensi pengembangan padang penggembalaan dan tanamanhijauan
pakan di setiap daerah atau wilayah yang memungkinkan.
2. Penetapan lokasi atau kawasan pengembangan.
3. Perencanaan dan pelaksanaan program- program yang terintegrasi
antarsektor(instansi teknis), lebih dari sekedar saling mendukung.
4. Pemenuhan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh.
5. Dukungan dan fasilitasi bagi terbentuknya sekolah lapang bagi petani atau
peternak, dan pengadaan sumber informasi atau unit pelayanan yang mudah dan
dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat untuk menyampaikan masalah dan
memperoleh bimbingan atau informasi.
6. Perbaikan intensitas dan frekuensi pelatihan, khususnya penyediaan hijauan
sesuai dengan peningkatan populasi ternak sapi. Swasembada daging sapi akan
dicapai dan dapat dipertahankan bila populasi dan mutu ternak sapi potong
berkembang lebih cepat atau minimal sama dengan peningkatan kebutuhan.
7. Pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan
pengembangan rumah potong hewan.
8. Dukungan penelitian dan pengembangan.
Bibit sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan
dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya
kebutuhan daging sapi di dalam negeri.
Upaya untuk meningkatkan keseimbangan penyediaan dan kebutuhan
ternak sangat tergantung pada ketersediaan bibit yang berkualitas.
Oleh karena itu upaya perbaikan mutu dan penyediaan bibit yang memenuhi
standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia secara terus menerus serta
harga terjangkau harus diupayakan secara berkelanjutan.
Permasalahan perbibitan yang dihadapi saat ini adalah bahwa: (1). Jumlah
bibit ternak belum terpenuhi; (2) Kualitas bibit masih rendah; (3) Pelaku usaha
masih kurang respons dalam kegiatan perbibitan; (4) Pengurasan sapi betina
produktif akibat pemotongan sapi betina produktif masih terus terjadi; (5)
Sumber-sumber perbibitan ternak masih tersebar dengan kepemilikan rendah
sehingga menyulitkan pembinaan, pengumpulan dan distribusi bibit dalam
jumlah yang sesuai kebutuhan (6) Kelembagaan perbibitan belum memadai,
(7) Keterkaitan dan saling ketergantungan diantara para pelaku perbibitan
belum berlangsung secara optimal.
Sasaran perbaikan mutu dan penyediaan bibit sapi potong
Mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan tindakan nyata untuk
mempercepat pembangunan industri perbibitan di Indonesia. Sasaran
perbaikan mutu dan penyediaan bibit sapi potong, adalah:
1. Meningkatkan jumlah dan mutu bibit,
2. Mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku
pembibitan dalam upaya penyediaan benih/ bibit ternak dalam
jumlah, jenis dan mutu sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan peran lembaga pembibitan ternak di perdesaan.
Kebijakan Pemerintah Dalam PERBIBITAN
Visi
Tersedianya benih dan bibit ternak berkualitas dalam jumlah yang
cukup mudah diperoleh dan dijangkau serta terjamin
kontinuitasnya
Misi
1. Memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak
2. Mendorong usaha pembibitan ternak rakyat, pemerintah dan
swasta
3. Membina kelembagaan perbibitan
4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dibidang
perbibitan
5. Memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara optimal
TUJUAN
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta
pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan
2. Menyusun kebijakan dan strategi perbibitan ternak secara nasional
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan perbibitan rakyat, swasta dan
pemerintah
4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perbibitan
5. Mewujudkan iklim usaha pembibitan yang kondusif
6. Menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan perbibitan
Sasaran
1. Penyediaan benih dan bibit ternak dalam jumlah yang cukup dan
berkualitas secara berkelanjutan
2. Penerbitan peraturan di bidang perbibitan untuk peningkatan
pelayanan
3. Optimalisasi fungsi kelembagaan perbibitan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perbibitan
(peternak, petugas, kelembagaan perbibitan)
5. Fasilitasi usaha-usaha pembibitan ternak
6. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perbibitan
STRATEGI
1. Pembinaan perbibitan ternak unggulan nasional maupun
daerah
2. Memfasilitasi usaha pembibitan yang dilakukan
UPT/UPTD, rakyat maupun swasta
3. Mendorong usaha-usaha pembibitan ternak di pedesaan
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perbibitan
melalui pelatihan, magang, studi banding, dan lain-lain
5. Mendorong kemitraan usaha pembibitan ternak antara
UPT/UPTD, peternak dengan pengusaha
6. Mendorong pemanfaatan plasma nutfah secara
berkesinambungan
KEBIJAKAN
1. Pengelolaan dan peningkatan mutu dan jumlah benih dan bibit ternak
2. Penyusunan, penyempurnaan, sosialisasi ”Sistem Perbibitan Ternak
Nasional” dan peraturan perbibitan
3. Penguatan koordinasi dan kelembagaan perbibitan
4. Penguatan SDM perbibitan
5. Promosi dan membangun citra (brand image) bibit ternak
6. Koordinasi perencanaan dan pelaporan
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan ketersediaan benih dan bibit ternak serta pelestarian,
pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah
Peningkatan minat usaha pembibitan ternak dan membangun citra
(brand image) bibit ternak
Peningkatan koordinasi dan kelembagaan perbibitan
Peningkatan dan pemberdayaan SDM perbibitan
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan dibidang perbibitan
PROGRAM
1. Peningkatan ketersediaan benih dan bibit ternak
serta pelestarian, pemanfaatan dan
pengembangan plasma nutfah
2. Peningkatan minat usaha pembibitan ternak dan
membangun citra (brand image) bibit ternak
3. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan
perbibitan
4. Peningkatan dan pemberdayaan SDM perbibitan
5. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan
dibidang perbibitan
MISI DIREKTORAT BUDIDAYA
1. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak ruminansia
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
pakan lokal
3. Mendorong pengembangan teknologi tepat guna melalui
pemanfaatan alat dan mesin
4. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis budidaya ternak
ruminansia yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
5. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengembangan
wilayah secara terpadu dalam bingkai integrasi usaha.
6. Meningkatkan pembinaan kelembagaan usaha peternakan yang
berdaya saing
TUJUAN
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak
ruminansia.
2. Meningkatkan ketersediaan daging dan susu
3. Pengaturan stock/persediaan bakalan, daging dan susu.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak
SASARAN
1. Meningkatnya populasi sapi potong mencapai 14,231 juta ekor
(pertumbuhan ratarata 2,7 % per tahun) dan produksi daging
420,4 ribu ton (pertumbuhan rata-rata 7,92 % per tahun) sampai
dengan tahun 2014.
2. Meningkatnya populasi sapi perah mencapai 613.554 ribu ekor
(pertumbuhan ratarata 9,28% pertahun) dan produksi susu
mencapai 1,29 juta ton (pertumbuhan ratarata 15,5 % per tahun)
sampai dengan tahun 2014.
3. Meningkatnya populasi ternak ruminansia lainnya (kerbau,
kambing dan domba).
4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak ruminansia melalui : inseminasi
buatan, intensifikasi kawin alam, pencegahan pemotongan ternak betina
produktif dan penanggulangan gangguan reproduksi.
2. Meningkatkan daya saing usaha budidaya ternak ruminansia melalui : produksi
bakalan, pembesaran dan penggemukan.
3. Meningkatkan daya saing usaha budidaya ternak perah melalui : pengembangan
rearing unit (pembesaran), pengembangan model cluster dan perwilayahan.
4. Meningkatkan ketersediaan pakan yang memenuhi standar kebutuhan secara
berkesinambungan melalui : pengembangan tanaman pakan, pembinaan
penerapan teknologi tepat guna berbasis sumber daya pakan lokal dan
pemanfaatan limbah pertanian serta agroindustri.
5. PengembanganMendorong pemanfaatan alat dan mesin budidaya ternak
ruminansia, pengolahan pakan ternak, pasca panen dan pengolahan limbah
peternakan.
6. Pemberdayaan kelembagaan usaha budidaya ternak ruminansia melalui :
pengembangan kawasan usaha peternakan, fasilitasi permodalan dan kemitraan
usaha, pembinaan kelompok, pengembangan model-model usaha peternakan
spesifik lokasi.
7. Pemberdayaan peternak melalui peningkatan pelayanan teknis.
PROGRAM
Swasembada Daging Sapi
Penyediaan Bakalan/daging sapi lokal
Peningkatan Produktifitas dan reproduktifitas ternak sapi lokal
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pabrik pakan mini
Pencegahan pemotongan sapi betina produktif
Pengaturan impor, distribusi dan pemasaran ternak/daging.
Revitalisasi Persusuan
Peningkatan populasi sapi perah
Peningkatan produktivitas sapi perah
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pabrik pakan mini
Penanganan pasca panen susu
Pengembangan kelembagaan usaha
Fasilitasi alat dan mesin
Pengembangan Ternak Kerbau, Kambing dan Domba
Peningkatan populasi dan produktivitas
Pengembangan kelembagaan usaha
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pabrik pakan mini
Fasilitasi alat dan mesin
Pencapaian Swasembada Daging Sapi.
Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 telah ditetapkan sebagai
program Nasional yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara maksimal
agar swasembada daging sapi benar-benar dapat diwujudkan tepat pada
waktunya. Oleh karena itu Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) harus
dilakukan melalui berbagai terobosan yang dapat diwujudkan melalui jaringan
koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,
masyarakat, dan swasta, sehingga swasembada daging dapat dicapai secara
berkelanjutan.
Berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan, maka tanpa upaya yang serius,
dikhawatirkan pada tahun 2014 Indonesia masih dihadapkan pada kekurangan
pasokan daging sapi. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan yang dapat diterapkan
adalah pengawasan pemotongan betina produktif, importasi sapi betina produktif,
pengembangan pakan dan alat dan mesin (Alsin), serta importasi bull.
Pelaksanaan PSDS dilakukan dengan lima kegiatan
pokok dan 13 kegiatan operasional yaitu :
1). Kegiatan pokok penyediaan bakalan/daging sapi lokal dengan kegiatan
operasional yaitu : a). pengembangan usaha, b). pengembangan pupuk
organik dan biogas, c). pengembangan integrasi, dan d). peningkatan kualitas
RPH.
2). Kegiatan pokok peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal
dengan kegiatan operasional yaitu : a). optimalisasi IB dan INKA, b).
penyediaan dan pengembangan pakan dan air, c). penanggulangan
gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan.
3). Kegiatan pokok pencegahan pemotongan sapi betina produktif dengan
kegiatan operasional yaitu pemberdayaan sapi betina produktif secara
optimal.
4). Kegiatan pokok penyediaan bibit sapi dengan kegiatan operasional yaitu : a).
Penguatan kelembagaan sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, b).
pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui Village Breeding
Centre (VBC), dan c). penyediaan bibit melalui subsidi bunga (KUPS).
5). Kegiatan pokok revitalisasi aturan distribusi dan pemasaran ternak/daging
sapi dengan kegiatan operasional yaitu : a). pengaturan impor sapi bakalan
dan daging dan b). pengaturan distribusi dan pemasaran ternak sapi dan
daging di dalam negeri.
Contoh:
Sistem Integrasi Sapi Potong dengan komoditas lain
Diskusi Kelompok:
1. Mengidentifikasi sistem integrasi sapi potong dengan komoditas
lain
2. Analisis SWOT
3. Membuat ringkasan rancangan tentang bagan alir, dan
sumberdaya yang dibutuhkan dengan contoh di bawah.
Gambar 1. Model Integrasi Ternak Sapi
Terimakasih