Pertemuan Ke 8 - WordPress.com

Download Report

Transcript Pertemuan Ke 8 - WordPress.com

8
Pertemuan
Landasan Hukum Pajak
1. Dalam UUD ’45 pasal 23-A
Pajak dan Pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk
keperluan Negara diatur dengan
Undang-Undang
2. UU Perpajakan yang sudah Disempurnakan
(terbaru)
mulai berlaku sejak 1 Januari 2001
a. UU No. 16 Tahu n 2000 : Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUTP)
b. UU No. 17 Tahun 2000 : Pajak Penghasilan PPh
c. UU No. 18 Tahun 2000 : Pajak Pertmbahan Nilai Barang dan
Jasa, Pajak Penjualan Atas barang
Mewah (PPN dan PPnBM)
d. UU No. 12 Tahun 1994 : PBB
e. UU No. 19 Tahun 2000 : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(PPSP)
f. UU No. 20 Tahun 2000 : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Fungsi Pajak
a. Fungsi Budgeter (Sumber Utama Kas
Negara)
b. Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan
Pembangunan)
c. Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan
Pendapatn)
d. Fungsi Regulasi (Alat pengatur
Kegiatan Ekonomi)
Asas Pemungutan Pajak
1.Perinsip Kesamaan
(Equality)
Pemungutan pajak haruslah adil disesuaikan
dengan kemampuan wajib pajak. Bagi
perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi,
sedangkan bagi perusahaan kecil dikenakan
pajak yang rendah.
2. Prinsip Kepastian
(Certainty)
Dalam pemungutan pajak harus jelas ,
tegas dan pasti sehingga dipahami wajib
pajak. Hal ini akan memudahkan dalam
perhitungan dan pengadministrasian
3. Prinsip Kelayakan (Convenience)
Pemungutan pajak jangan sekalisekali memberatkan wajib pajak.
Misalnya, seseorang yang sedang
mengalami kerugian usaha
sebaiknya tidak dibebani pajak
tinggi sehingga usahanya dapat
dipertahankan.
4. Prinsip Ekonomi (Economic)
Dalam melaksanakan
pemungutan pajak,
hendaknya diperhatikan
prinsip ekonomi. Artinya
harus mempertimbangkan
bahwa biaya pemungutan
tidak melebihi hasil
pemungutan pajak.
a. Jenis Pajak Menurut sifatnya.
b. Jenis Pajak Menurut Instansi yang
memungutnya
c. Jenis Pajak Menurut Objek Pajaknya
d. Jenis pajak Menurut Subjek pajaknya
e. Jenis Pajak Menurut Asalnya.
Tarif pajak
Tarif Tunggal
Tarif pajak yang hanya menggunakan satu macam tarif.
Tarif Tunggal Terdiri Atas :
a. Tarif Tetap
pada besar
: Tarif pajak yang jumlahnya tetap, tidak tergantung
kecilnya objek pajak. Ex : Pajak Materai , semua
transaksi > Rp 1.000.000, tarif materainya Rp. 6.000.
b. Tarif Proporsional : Tarif pajak yang menggunakan presentase tetap,
berapa pun jumlah objek pajaknya. Ex : tarif PBB
adalah sama, yaitu sebesar 0,5 %.
Tarif Tidak Tunggal
Tarif pajak yang menggunakan lebih dari satu macam tarif
Tarif Tidak Tunggal Terdiri Atas :
a. Taris Progresif
tinggi ,
tinggi.
: Tarif pajak yang apabila tarif pajak semakin
tarif (%) pajaknya juga semakin
ex : Tarif pajak penghasilan untuk pendapatan kena pajak (PKP)
1). Rp. 0,00 s/d Rp. 25.000.000,00, tarifnya = 5 %
2). Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00, tarifnya = 10 %
3). Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00, tarifnya = 15 %
4). Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00, tarifnya = 25 %
5). Rpp. > Rp. 200.000.000,00, tarifnya= 35 %
b. Tarif Degresif/Regresif
Tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi,
justru tarif pajaknya (persentasi pajaknya) semakin
turun, dan sebaliknya.
Ex : 1). Objek pajak Rp. 1.000.000,00 , tarifnya = 10 %
2). Objek pajak Rp. 2.000.000,00, tarifnya = 9 %
3). Objek pajak Rp. 3.000.000,00 , tarifnya = 8 %,
dst.
1. Sebutkan fungsi-fungsi pajak!
2. Sebtkan jenis-jenis pajak!
3. Sebutkan dan jelaskan azas
pemungutan pajak!
Uji Kemampuan