Transcript Praktik Hukum Pajak Sesi 1

PRAKTIK HUKUM I
BIDANG PERADILAN PAJAK
BANDAR LAMPUNG, 24 MARET 2012
PROFIL PEMATERI I
Nama
Agus Sigit Santoso, SST, MM
TTL
Yogyakarta, 20 Agustus 1977
Alamat
Jl. Sukardi Hamdani,
Labuhan Ratu, Kedaton
Bandar Lampung
Status
1 istri, 2 anak
Riwayat Pendidikan
STAN PRODIP III KEUANGAN
STAN PRODIP IV KEUANGAN
S2 MM UBL
Jabatan
Penelaah Keberatan
PROFIL PEMATERI II
Nama
Hery Prabowo, SE, MM
TTL
Boyolali , 14 November 1979
Alamat
Jl. W. Monginsidi Gg Sawo IV
No 42 A, Pengajaran, TBU
Bandar Lampung
Status
1 istri, 2 anak
Riwayat Pendidikan
STAN PRODIP III KEUANGAN
S1 FE Universitas Diponegoro
S2 MM UBL
Jabatan
Penelaah Keberatan
PROFIL PEMATERI III
Nama
Widanarko, ST
TTL
Sukoharjo , 4 Agustus 1982
Alamat
Jl. Perintis Kemerdekaan
Kotabaru, Tj Karang Timur
Bandar Lampung
Status
1 istri
Riwayat Pendidikan
STAN PRODIP III KEUANGAN
S1 FT UGM
Jabatan
Penelaah Keberatan
Materi yang disampaikan
NO
MATERI
1
Dasar Pembentukan Pengadilan Pajak, Alasan dibentuknya
pengadilan Pajak, Kompetensi Pengadilan Pajak
2
Kedudukan Pengadilan Pajak, Susunan Pengadilan Pajak, tugas
dan wewenang Pengadilan Pajak
3
Sengketa pajak : Pengertian, Objek dan Contoh Sengketa Pajak
Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak : Teknik Membuat surat
Keberatan
4
Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak : Banding
: Jenis, jangka Waktu, unsur-unsur surat banding
Surat Uraian Banding : Unsur-unsur SUB
Surat Bantahan : Unsur-unsur Surat Bantahan
Surat Tanggapan : Unsur-Unsur Surat Tanggapan
Putusan Banding : Unsur-unsur Putusan Banding
KETERANGAN
Materi yang disampaikan
NO
MATERI
5
Gugatan : Jenis, Objek dan Unsur-unsur Gugatan
Surat Bantahan : Unsur-unsur Surat Bantahan
Surat Tanggapan : Unsur-Unsur Surat Tanggapan
6
Pemeriksaan Acara Biasa : Jenis Perkara, Majelis Hakim, dan
Prosedur Acara Biasa
Pemeriksaan Acara Cepat : Jenis Perkara, Majelis Hakim, dan
Prosedur Acara Cepat
7
Pembuktian : Jenis alat Bukti dalam persidangan
Putusan : Putusan acara Biasa, Putusan acara cepat, Format
putusan PP
8
Upaya Hukum Terhadap Putusan PP
Pelaksanaan Putusan PP : Siapa dan Cara Melaksanakan putusan
PP
KETERANGAN
SENGKETA PAJAK
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 5:
“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul
dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak
atau penanggung pajak dengan pejabat yang
berwenang sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan yang dapat diajukan banding atau
gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan”.
PENYEBAB SENGKETA PAJAK
 Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan atau
tidak dilakukannya ketentuan perpajakan tertentu
(sengketa yuridis) ;
 Karena ketidaksepakatan dalam hal proses
pembuktian (sengketa pembuktian);
 Selain sengketa di atas, dimungkinkan terdapat
sengketa atas hal pemotongan dan pemungutan pajak
oleh pihak ketiga.
Banding
Keberatan
Sengketa
Pajak
Obyek
Gugatan
Psl.23
DJP
Pengadilan
Pajak
Peninjauan
Kembali ke
MA
Pengurangan&
Pembatalan
Pengurangan
Sanksi
(Ps.36(1a))
Gugatan
Pembatalan
Ketetapan
(Ps.36 (1b))
Pembatalan
STP
(Ps. 36 (1c))
Pembatalan Hasil
Pemeriksaan
(Ps.36 (1d))
KEBERATAN
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau
pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak.
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau
pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu)
keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
(Pasal 25 UU KUP)
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN
PEMBATALAN
 Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat
karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi
administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
 Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan
berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan
formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
 Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak
yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai
harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak
yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah
daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan
dapat ditagih atau dicairkan.
 Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau
pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
BANDING
 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 27
ayat 1 UU KUP)
 Atas keputusan keberatan, apabila tidak puas, wajib pajak dapat
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan tujuan Agar
dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak
untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya
 Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus
di lingkungan peradilan tata usaha negara.
GUGATAN
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
atau Pengumuman Lelang;
 keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan
Pasal 26; atau
 penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan
kepada badan peradilan pajak.
PENINJAUAN KEMBALI
 Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh
oleh pihak-pihak yang bersengketa apabila dalam Putusan Pengadilan
Pajak terdapat alasan-alasan limitatif yang memungkinkan untuk
diajukannya peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
UU PP.
 Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1(satu) kali.
 Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut, meskipun demikian tidak
dapat diajukan kembali.
 Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
Putusan Pengadilan Pajak.
CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK
Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan atau tidak
dilakukannya ketentuan perpajakan tertentu (sengketa yuridis)
Misalnya
Terbit SKPKB PPN, pokok sengketa :
 Menurut Wajib Pajak
Penjualan CPO ke pabrik pakan ternak tidak terutang
PPN
 Menurut Pemeriksa Pajak
Penjualan CPO ke pabrik pakan ternak terutang PPN
CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK
Karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian
(sengketa pembuktian Terbit SKPKB PPh Psl 25 Badan,
pokok sengketa :
 Menurut Wajib Pajak
Wajib Pajak telah melaporkan semua penjualan yang ada
 Menurut Pemeriksa Pajak
Terdapat penjualan yang belum dilaporkan oleh Wajib
Pajak berdasarkan Buku Besar Kas dan Buku Besar
Penjualan
Next session
Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak….
Subjek dan Objek
Subjek
1) Pemohon Banding (Pasal 37 UU No.14 Tahun 2002)
Adalah Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
2) Terbanding (Pasal 1 UU No.14 Tahun 2002)
Adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur,
Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
3) Penggugat (Pasal 41 UU No.14 Tahun 2002)
Adalah Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
4) Tergugat (Pasal 1 UU No.14 Tahun 2002)
Adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur,
Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
…Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak…
Objek Sengketa Pengadilan Pajak (Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun 2002)
Sengketa Pajak adalah
Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak
atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau
Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
….Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak
SENGKETA YANG BUKAN MERUPAKAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK
{Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 2002}
Misalnya, Gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan
pengakuan hak milik atas barang yang disita.
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
(Pajak):
SPT
(1)
Pemeriksaan
(2)
SKPLB
SKPN
Permohonan
Keberatan
(4)
SKPKB
SKPKBT
(PBB):
SPPT
SKPPBB
(BPHTB):
SKBKB
SKBKBT
SKBLB
SKBN
Pemotongan/Pemungutan
(3)
Pajak oleh Pihak Ketiga
(3)
Keputusan Banding:
-Menolak
•Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya
•Menambah
•Tidak Dapat Diterima
•Membetulkan Salah Hitung/Tulis
•Membatalkan
(7)
Permohonan
Banding
(6)
Pelaksanaan Putusan
Banding
(6)
Keputusan Keberatan:
-Menolak
•Menerima Sebagian
•Menerima Seluruhnya
•Menambah
(5)
KEBERATAN DAN BANDING BEA DAN CUKAI
Penetapan Tarif dan atau
Nilai Pabean dalam
penghitungan Bea Masuk,
Cukai, dan PDRI (SPTNP)
Penetapan Selain Tarif
dan Nilai Pabean (SPP,
SPPBK)
Ps.16 (1), (2)
Ps.93 A
Permohonan
Keberatan
(2)
Ps.41(2)
Kekurangan Cukai
(STCK-1)
Sanksi Administrasi
berupa Denda (SPSA)
Ps.94
Keputusan Banding:
-Menolak
•Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya
•Menambah
•Tidak Dapat Diterima
•Membetulkan Salah Hitung/Tulis
•Membatalkan
(5)
Ps.17 (1)
(SPKTNP)
Permohonan
Banding
(4)
Pelaksanaan Putusan
Banding
(6)
Keputusan Keberatan:
•Menolak
(3)
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH
•SPPT
•SKPD
•SKPDKB
•SKPDKBT
•SKPDLB
•SKPDN
•Pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah
(1)
Keputusan Banding:
-Menolak
•Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya
•Menambah
•Tidak Dapat Diterima
•Membetulkan Salah Hitung/Tulis
•Membatalkan
Permohonan
Keberatan kepada
Kepala Daerah
(2)
Permohonan
Banding
(4)
(5)
Pelaksanaan Putusan
Banding
(6)
Keputusan Keberatan:
•Menerima seluruhnya
atau sebagian
•Menolak
•Menambah besarnya
pajak yang terutang
(3)
GUGATAN PAJAK
•
•
•
Dir.Jend. Pajak
•
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan
atau Pengumuman Lelang.
Keputusan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Keputusan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan selain
yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
Wajib Pajak
Pengadilan Pajak
GUGATAN CUKAI
Dir.Jend. Bea & Cukai
Pencabutan izin sebagai pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena
pajak, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran
bukan atas permohonan sendiri
Pengadilan Pajak
Orang Pribadi /
Badan Hukum
SKEMA PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI
Mahkamah
Agung
Keberatan
Keputusan Keberatan
Gugatan
Pengadilan
Pajak
Peninjauan Kembali
Putusan Banding
Banding
DJP/ DJBC
Kanwil DJP
KPP
WP/ Importir
KPBC
KPU BC