kunci simulasi mid

Download Report

Transcript kunci simulasi mid

KUNCI MID SEMESTER
Suranto, S.Pd, M.Pd
NOMOR 1
a. Akutansi yang diterapkan sesuai dengan
peraturan perpajakan
b. Sebagai warga negara yang menjadi wajib pajak,
agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam
pencatatan dan perhitungan pajaknya.
c. Pajak Subyektif adalah pajak yang
pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi
WP. Contoh: PPh
Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaannya
memperhatikan obyeknya. Contoh: PPN, PBB,
PPnBM
Nomor 2
a. Pendapatan bunga = 12/100 X 6/12 X 300 juta
= 18.000.000
PPh Pasal 4 ayat (2) = 20% X 18.000.000 =
3.600.000
NOMOR 2
b. Metode Bruto
Tanggal
31 Des
2010
Keterangan
Bank/Kas
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pendapatan Bunga
Debet
Kredit
14.400.000
3.600.000
18.000.000
Metode Netto
Tanggal
31 Des
2010
Keterangan
Bank/Kas
Pendapatan Bunga
Debet
Kredit
14.400.000
14.400.000
NOMOR 3
a. Harga Jual – (Harga Beli + Biaya Jual)
= 400 juta – (350 juta + 5 juta)
= 45 Juta (untung)
b. PPh Pasal 4 ayat (2) untuk saham = 0,1% X
harga jual = 0,1 X 400 juta = 400 Ribu
NOMOR 3
c. Jurnal
Tanggal
1 Nov 2011
Keterangan
Kas/Bank
PPh Ps. 4 ayat (2)
Keuntungan penjualan saham
Investasi saham - PT Trans
Debit
Kredit
394.600.000
400.000
45.000.000
350.000.000
NOMOR 3
d.1.Harga Jual – (Harga Beli + Biaya Jual)
= 300 juta – (350 juta + 5 juta)
= - 55 Juta (Rugi 55 juta)
2. PPh Pasal 4 ayat (2) untuk saham = 0,1% X
harga jual = 0,1 X 300 juta = 300 Ribu
NOMOR 3
d.3. Jurnal
Tanggal
1 Nov 2011
Keterangan
Kas/Bank
PPh Ps. 4 ayat (2)
Kerugian penjualan saham
Investasi saham - PT Trans
Debit
Kredit
294.700.000
300.000
55.000.000
350.000.000
NOMOR 4
a. Jurnal pada waktu penjualan
PPN = 10/110 X 22 juta = 2 juta
Tanggal
11 Nov
2011
Keterangan
Piutang Usaha
Debit
22.000.000
PPN Keluaran
2.000.000
Penjualan
HPP
Persediaan
Kredit
20.000.000
16.000.000
16.000.000
NOMOR 4
b. Jurnal pada waktu retur
PPN = 10% X 2.500.000 = 250.000
Tanggal
12 Nov
2011
Keterangan
Retur Penjualan
PPN Keluaran
Debit
2.500.000
250.000
Piutang usaha
Persediaan
HPP
Kredit
2.750.000
2.000.000
2.000.000
NOMOR 4
c. Jurnal penjualan Jika belum dikukuhkan PKP
Tanggal
11 Nov
2011
Keterangan
Piutang Usaha
Debit
20.000.000
Penjualan
HPP
Persediaan
Kredit
20.000.000
16.000.000
16.000.000
NOMOR 4
c. Jurnal Retur jika belum dikukuhkan PKP
Tanggal
12 Nov
2011
Keterangan
Retur Penjualan
Debit
2.500.000
Piutang usaha
Persediaan
HPP
Kredit
2.500.000
2.000.000
2.000.000
NOMOR 5
a. Jurnal Pembelian
PPN = 10% X 75 Juta = 7,5 Juta
Tanggal
17 Agustus
2011
Keterangan
Persediaan Barang Dagangan
PPN Masukan
Utang Dagang
Debit
Kredit
75.000.000
7.500.000
82.500.000
NOMOR 5
b.
Jurnal Penjualan
Penjualan = 2 Juta X 20 Unit = 40 Juta
PPN = 10% X 40 unit = 4 Juta
HPP per unit = 75 Juta : 50 = 1,5 Juta
HPP 20 unit = 20 X 1,5 juta = 30 Juta
Tanggal
27 Agustus
2011
Keterangan
Kas
Debit
44.000.000
PPN Keluaran
4.000.000
Penjualan
HPP
Persediaan
Kredit
44.000.000
30.000.000
30.000.000
NOMOR 5
c. Jurnal Pembelian bila belum dikukuhkan PKP
Tanggal
17 Agustus
2011
Keterangan
Persediaan Barang Dagangan
Utang Dagang
Debit
Kredit
82.500.000
82.500.000
NOMOR 5
c. Jurnal Penjualan apabila belum dikukuhkan PKP
HPP per unit = 82,5 Juta : 50 Unit = 1,65 Juta
HPP 20 unit = 1,65 Juta X 20 unit = 33 Juta
Tanggal
27 Agustus
2011
Keterangan
Kas
Debit
40.000.000
Penjualan
HPP
Persediaan
Kredit
40.000.000
33.000.000
33.000.000
HAL-HAL UMUM
 PENJUALAN → PPN KELUARAN → PPh dibayar dimuka
 PPN KELUARAN bila BERTAMBAH = KREDIT (saat
penjualan)
 PPN KELUARAN bila BERKURANG = DEBET (saat retur
penjualan)
 PEMBELIAN → PPN MASUKAN → Utang PPh
 PPN MASUKAN bila BERTAMBAH = DEBET (saat
pembelian)
 PPN MASUKAN bila BERKURANG = KREDIT (saat retur
pembelian)
HAL-HAL UMUM
 PKP berhak menarik PPN (Keluaran) saat penjualan
(jika bukan PKP tidak berhak menarik PPN Keluaran)
 Baik PKP maupun Bukan PKP wajib membayar PPN
(Masukan) saat Pembelian jika membeli dari
pengusaha PKP
 PEMBELI  Perbedaannya jika PKP dimasukkan
khusus ke akun PPN Masukan (Debet). Jika bukan PKP
disertakan
atau
dijumlahkan
di
Akun
Pembelian/Persediaan Barang dagangan karena kalau
Bukan PKP tidak memiliki akun PPN (Keluaran maupun
Masukan)